18 April, 2018

Mencegah Hukum Draconian


Alkisah, pada tahun 621 SM, Draco atau Drakon (650-600 SM) dikenal sebagai legislator pertama dari Athena pada masa Yunani Kuno yang berjasa mengganti hukum tak tertulis pada waktu itu dengan hukum tertulis. Namun, sebenarnya sudah ada enam orang pendahulunya yang memprakarsai pembentukan hukum tertulis.

Karena hukum tak tertulis tidak efektif untuk kepentingan kepastian hukum dan kemudahan merujuknya, rakyat Athena dengan tulus memintanya membuat hukum tertulis yang dapat digunakan sebagai alat mencapai keadilan dan ketertiban di negara kota itu. Ketulusan yang bersifat "cek kosong" itu membuat rakyat Athena sama sekali tak menyadari kalau Draco bukan membentuk UU yang adil dan mengayomi, namun malah membuat UU yang kejam dan brutal. Dan akibatnya kelak di kemudian hari rakyat seantero Athena terkena imbas buruknya.


UU ciptaan Draco memang tidak diskriminatif. Namun, kejamnya ancaman pidana terhadap setiap orang yang jauh lebih berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan menjadi sasaran kritik. Mencuri sebuah apel atau tidur di tempat umum, misalnya, dapat berujung pada pidana mati. Juga, beberapa tindak pidana ringan lain bisa membuat status merdeka seseorang hilang dan seketika menjadi budak.

Saking kejamnya, Demades (380-318 SM), orator dan demagog Athena, pernah menggambarkan bahwa UU ini sejatinya ditulis dengan darah manusia, alih-alih tinta (David D Phillips, The Law of Ancient Athens, 2016: 336). Tak kalah sinisnya, Plutarch (46-120 M), esais dan penulis biografi jempolan itu pun menyebut UU ini sebagai karya orang gila. Dari sinilah muncul istilah Draconian Law untuk menyebut UU atau aturan yang kejam dan tidak sebanding antara tingkat pidana dan kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang diterimanya.


Prinsip rekodifikasi
Kini, 26 abad lebih sejak UU buatan Draco itu dibuat, kita sedang berdebat soal Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP) yang dianggap berisi pasal karet yang multitafsir, pemidanaan yang berlebihan, mengabaikan HAM, kebebasan, dan privasi warga negara. Ada banyak norma-norma yang cenderung berupaya memproteksi kepentingan negara, tetapi pada saat yang sama berpotensi merampas hak-hak warga negara, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi (KOMPAS, 3-4/2/2018).

Boleh jadi RUU HP tidak sekejam dan sebrutal UU buatan Draco. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa beberapa materi muatannya menyimpan semangat Draconian dengan libido besar untuk menciptakan balasan bagi pihak yang dianggap menyimpang dan mengganggu apa yang dianggap sebagai tatanan masyarakat atas nama ketertiban, hukum, moral, dan bahkan agama. Seolah-olah RUU HP itu ingin mengungkapkan bahwa pemidanaan yang bersifat retributif adalah satu-satunya jalan suci paling sahih bagi pemulihan cedera kolektif (patologi sosial) masyarakat yang ditimbulkan oleh pelaku.


Kita memang amat masygul dengan satire bahwa setelah hampir 73 tahun merdeka ternyata kita belum mampu membuat KUHP versi kita sendiri yang lepas dari bayang-bayang penjajah Belanda. Meskipun ruang hukum kita telah disesaki ribuan peraturan perundang-undangan buatan kita sendiri, dalam pelbagai jenis dan hierarkinya, tetapi memang menjadi kurang lengkap karena induk hukum pidana materiil kita masih mengandalkan KUHP yang sebagian besar isinya merupakan saduran dari KUHP penjajah Belanda. Oleh karena itu, rekodifikasi KUHP adalah keniscayaan dan kita sebenarnya sudah memulai proyek ini sejak lama, walaupun senantiasa menemui kuldesak (jalan berputar) hingga kini.

Rekodifikasi mestinya didasarkan pada tiga prinsip: dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Maka, beberapa hal harus diperhatikan: (1) undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana yang bersifat umum di luar KUHP; (2) pemetaan ulang tindak pidana administratif; (3) aturan tindak pidana dalam peraturan daerah; (4) hukum yang hidup di masyarakat; dan (5) sejumlah instrumen hukum internasional yang berlaku (Institute for Criminal Justice Reform, Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, 2015: 3).


Unifikasi hukum pidana
Pertanyaan yang perlu diajukan dalam konteks tekad pengesahan RUU HP ini adalah; sudahkah kita memastikan bahwa RUU HP benar-benar telah sesuai dengan spirit demokrasi, HAM, kebangsaan, kebhinekaan, serta steril dari muatan konservatisme, eksklusivisme, dan identitas politik golongan? Bijaksanakah kita mengejar pengesahan RUU HP di tengah ingar-bingar tahun politik 2018 dan 2019 yang rentan dipolitisasi partai politik tertentu, melalui fraksi-fraksi di DPR, sebagai ajang pengumpulan insentif elektoral dengan mengakomodasi pasal-pasal yang bernapaskan primordialisme dan sektarianisme?

Sebelum pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan benar oleh DPR dan pemerintah, niat mengesahkan RKUHP sebaiknya diendapkan dulu. Sebab, kita tidak mau RKUHP yang disahkan nantinya justru membelah keutuhan kebangsaan kita karena berisi pasal-pasal yang tidak "netral".

Oleh karena itu, harus ditegaskan bahwa perjuangan untuk mengesahkannya bukanlah pertempuran zero-sum game yang menempatkan pihak pemenang mengambil segalanya di satu sisi dan pihak pecundang sama sekali tidak mendapatkan bagiannya di sisi yang lain.


Sebagai induk hukum pidana materiil, RUU HP harus mampu menampung dan memuliakan keragaman cara pandang masyarakat kita. Ia tidak boleh menjadi perkakas penindas bagi golongan tertentu terhadap golongan yang lain.

Harus diingat bahwa hasrat besar rekodifikasi KUHP mutlak harus berpegang pada cetak biru unifikasi hukum pidana yang berkehendak menerapkan penyatuan hukum pidana yang berlaku secara nasional, suatu hal yang telah lama dicita-citakan seperti terlihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978, 1983, 1988, dan 1999.

Harapan kita kepada pembentuk undang-undang adalah janganlah KUHP kita ditulis dengan darah manusia, alih-alih tinta, agar tidak menjelma menjadi hukum Draconian!

A Ahsin Thohari
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
KOMPAS, 24 Februari 2018

08 Maret, 2018

Bertetangga dengan China


Hidup di dunia yang sedang bergerak maju sangat cepat, dengan dinamika perubahan sangat tinggi serta manuver dan penyiasatan antarnegara yang sangat canggih, membutuhkan kewaspadaan, ketajaman menganalisa dan kelihaian menghadapinya.

Negara-negara kuat memiliki rancang bangun masing-masing tentang tata dunia baru yang diinginkannya, lengkap dengan agenda dan program operasional untuk mewujudkannya. Jika lengah, Indonesia bisa terombang-ambing oleh tarikan kepentingan negara lain. Perlu penyikapan yang tepat atas perkembangan China yang akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia dengan angkatan bersenjata yang kuat, besar dan modern.

Dunia terus dikejutkan oleh berbagai pencapaian yang mengagumkan dari China. Sejak melakukan reformasi ekonomi tahun 1978, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan saat ini ekonomi terbesar kedua setelah AS dan pengaruhnya kian meningkat dalam perekonomian dan politik global. Sejak krisis finansial 2008, China adalah kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi dunia.


Saat ini, dengan hampir separuh masyarakatnya masih tergolong miskin, China sudah meraih profil sebagai negara maju. China punya sederet produsen mobil, traktor dan aneka mesin pertanian, turbin dan generator listrik, kereta api cepat, bis, komputer, telepon genggam, barang-barang elektronik  rumah tangga (seperti TV, kulkas, AC, mesin cuci), alat-alat medis dan lain-lain yang produknya bukan hanya berjaya di pasar domestik, tetapi sudah menggeser produk Korea dan Jepang di pasar ekspor.

Beberapa bulan lalu China menguji terbang pesawat penumpang C-919 yang sekelas Boeing 737. Di sektor jasa, China juga punya banyak perusahaan transportasi, kontraktor, perbankan, asuransi dan lain-lain yang tangguh. China telah membangun rel KA, jalan tol dan jembatan menyeberangi laut terpanjang di dunia.

Posisinya sebagai eksportir utama dunia dengan cadangan devisa senilai 3,14 triliun dollar AS (per Desember 2017) telah membuat yuan berpotensi mendampingi dollar AS sebagai mata uang internasional. China sudah menjadi investor terkemuka di berbagai belahan dunia. Melalui program Satu sabuk, Satu Jalan (One Belt, One  Road atau OBOR), China tengah mendorong investasi untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di 65 negara dengan nilai 900 miliar dollar AS. Investasi China juga ditanamkan di negara-negara maju, termasuk AS dalam bentuk surat utang pemerintah AS. Per Juni 2017, China memegang surat utang pemerintah AS senilai 1,15 triliun dollar AS, yang menjadikan China pemegang utang (kreditor) terbesar AS.


China juga sukses dalam program eksplorasi antariksa; menjadi bangsa ketiga di dunia yang secara mandiri mengirimkan astronotnya (taikonot) mengorbit bumi dan melakukan space walk. China sudah mengirim satelit dan robot penjelajah ke permukaan bulan, dan akan mendaratkan taikonot-nya di bulan beberapa tahun mendatang. Dalam teknologi militer termasuk nuklir, China telah sangat maju.

China sudah mengoperasikan dua kapal induk dan sedang membangun dua unit lagi. China juga telah menguasai teknologi produksi pesawat tempur generasi kelima yang sebelumnya hanya bisa dibuat AS dan punya rudal balistik berhulu ledak nuklir berkecepatan hipersonik, yang dapat menjangkau sasaran sejauh 12.000 kilometer hanya dalam waktu 30 menit. China akan menjadi seperti AS, Inggris, Perancis dan Rusia, yang mampu menggelar kekuatan militernya di berbagai belahan dunia.


Tingkat sosial ekonomi rakyatnya yang kian sejahtera juga membuat kian banyak warga China berlibur keluar negeri. Tahun 2016, sebanyak 122 juta turis China berlibur ke luar negeri, menghabiskan sekitar 110 miliar dollar AS. Banyak negara berlomba menarik turis China, termasuk Indonesia.

Kemunculan China sebagai negara adidaya baru dalam dimensi ekonomi, politik, militer dan ilmu pengetahuan juga meningkatkan minat China untuk membesarkan pengaruhnya melalui lembaga-lembaga internasional. China menuntut hak suara yang lebih besar di Bank Dunia dan IMF, serta mendirikan Bank Pembangunan BRICS bersama Brasil, Rusia, India dan Afrika Selatan disamping Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).

China juga bersemangat mendukung pembangunan terusan di Thailand yang akan menghubungkan laut Andaman dan Laut China Selatan melalui tanah genting Kra. Jika terusan sepanjang 150 km itu terwujud, jalur laut melalui selat Malaka akan tersaingi karena rute itu memotong jarak laut lebih dari 2.500 km untuk kapal-kapal dari belahan barat ke belahan timur Asia. Hal itu tentu berdampak pada nilai strategis Indonesia secara geopolitik, antara lain karena berkurangnya angkutan laut melalui selat Malaka yang selama ini bernilai 5.000 triliun dollar AS per tahun.

Jika terusan Kra (Kra Canal) di Thailand itu terwujud,
maka jalur laut melalui selat Malaka akan tersaingi.

Hubungan Indonesia-China
Sejarah menunjukkan, hubungan Indonesia-China pasang surut. Sempat mesra hingga 1965 dan menyentuh titik terendah di 1966/1967, ketika China memberikan dukungan pada pemberontakan G-30S/PKI. Setelah normalisasi, hubungan Indonesia-China kian hangat dan di era sekarang diwarnai banyak kerja sama ekonomi, bahkan juga sosial politik. Ketika peranan Jepang agak surut di Asia Tenggara pasca krisis ekonomi 1998, China memotori terbentuknya Inisiatif Chiangmai, yaitu skema kolektif negara-negara Asia Tenggara dan China untuk menghadapi para spekulan pasar uang, sesuatu yang sangat berarti untuk kawasan ini, karena mata uang Indonesia, Thailand dan Malaysia pernah menjadi korban permainan spekulan, antara lain oleh George Soros. China gencar memberikan insentif ekonomi dan pembangunan di Indonesia, melalui AIIB. Perdagangan bilateral Indonesia-China terus meningkat, terutama setelah diberlakukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Hubungan Indonesia-China sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan sebaiknya kita perlu tetap berhati-hati terhadap kepentingan-kepentingan China yang dapat merugikan Indonesia, serta memanfaatkan secara optimal kemajuan-kemajuan China bagi keuntungan Indonesia. Sejak era kerajaan-kerajaan besar Nusantara di masa lalu, China sudah berusaha melakukan penguasaan politik atas Nusantara. Pernah Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan dan armada untuk meminta upeti, yang artinya raja Jawa diminta tunduk pada kaisar China. Hal itu tegas ditolak Raja Kertanegara dari Kerajaan Kediri dengan memotong kedua telinga para utusan China dan menyuruhnya kembali ke China.


Interaksi yang luas dan dalam antara Nusantara dengan China yang berlangsung lebih mulus terjadi di bidang budaya. Berbagai daerah Nusantara telah lama jadi rumah baru bagi pendatang orang-orang China dari daratan China. Di masing-masing daerah di tanah air kita, telah terjadi akulturasi budaya, antara pendatang dari berbagai bangsa dengan penduduk setempat; juga antarsesama pendatang orang Tionghoa dari daratan China. Budaya China, bukan budaya homogen. Para pendatang Tionghoa punya latar belakang suku dan bahasa beragam dan mereka menyebar di berbagai penjuru Tanah Air. Ada orang Hokian, Hokchia, Khek, Cantonese dan lain-lain. Karena penduduk lokalnya juga beragam, beragam pula wujud budaya Tionghoa peranakannya. Budaya Tionghoa peranakan dari Medan, Bangka Belitung, Kalbar, Jakarta, Jateng, Jatim dan lain-lain sangat spesifik dan bersifat lokal.

Profesi pendatang Tionghoa juga berbeda-beda. Di Bangka Belitung, para pendatang Tionghoa, awalnya adalah buruh-buruh pertambangan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pendatang Tionghoa awalnya berprofesi sebagai pedagang kecil, pedagang hasil bumi dari pedalaman dibawa ke kota-kota dan karena itu interaksinya berlangsung antara petani dan pedagang. Istilah ce pek (seratus), go cap (lima puluh), go pek (lima ratus), go ceng (lima ribu), go ban (lima puluh ribu), go tiaw (lima juta), menjadi sangat akrab di masyarakat Jawa. Akulturasi yang terjadi bukan saja dalam bentuk fisik seperti arsitektur, aneka artefak dan perabotan rumah tinggal, tetapi juga kain batik, perhiasan, kosa-kata, ungkapan bahasa sehari-hari, kuliner dan kesenian (seperti gambang kromong, cokekan, tanjidor), sastra, seni lukis, bela diri, astrologi, pengobatan dan lain sebagainya.

Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Presiden RRC, Xi Jinping, beserta istri masing-masing.

Pendatang Tionghoa dengan budaya kuliner yang lebih maju, telah ikut memperkaya tradisi kuliner nasional. Masyarakat kita sudah akrab dengan aneka ragam jenis makanan (panganan) yang dipengaruhi tradisi kuliner Tionghoa, misalnya; onde-onde, wingko, getuk, jenang, otak-otak, siomay, bakpao, bakpia, bakmie, bakwan, bakso, dan lain-lain. Ekspresi budaya orang Tionghoa peranakan di Indonesia yang tersebar di berbagai tempat di Tanah Air, sangat berbeda dan lebih kaya dibanding ekspresi budaya orang Tionghoa di Malaysia dan Singapura.

Saat ini, budaya Tionghoa peranakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional Indonesia. Sifat masyarakat Indonesia yang cenderung sinkretik, telah membuat pengaruh Hindu, Buddha, Islam (Arab), Tionghoa, India dan Barat mewarnai ekspresi budaya yang bervariasi dalam kehidupan masyarakat kita hingga sekarang. Betapa kaya dan berwarnanya kebudayaan Indonesia.


Ancaman kebangkitan China
Kini ada kecurigaan, kebangkitan China akan bersifat mengancam. Ambisi teritorialnya di Laut China Timur (LCT) dan Laut China Selatan (LCS) serta kecenderungan imperialistiknya atas Laos dan Kamboja membuat khawatir banyak negara di kawasan. Indonesia beruntung berbatasan dengan China di laut, tidak di daratan. Di LCS, Indonesia menolak langkah politik sepihak China yang mengklaim sebagian wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang ditarik dari sisi utara dan timur kepulauan Natuna sebagai wilayah perairan ZEE China.

Pernah pula timbul insiden penembakan oleh kapal penjaga pantai China terhadap kapal penjaga pantai Indonesia yang menangkap nelayan China. Indonesia konsisten menyatakan tak memiliki sengketa wilayah ZEE dengan China, karena klaim China itu tak diakui hukum dan komunitas internasional.

Kecenderungan imperialistik China di Asia Tenggara (khususnya di Laos dan Kamboja yang ekonominya amat bergantung pada China) terus meningkat. Dalam empat tahun terakhir, forum-forum ASEAN selalu gagal menyepakati rumusan pernyataan bersama yang bernada memprotes Beijing dalam sengketa di LCS (yang diajukan oleh Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei), karena keberatan Kamboja dan Laos.

Amerika takut dengan China. Kalau Indonesia? Siapa takut?

Sikap kehati-hatian kita pada Beijing perlu diterapkan di banyak tempat. Dalam skema kerja sama ekonomi, pengalaman pahit Sri Lanka yang pelabuhan dan bandara miliknya berpindah tangan ke China pada 2016 jangan sampai terjadi di Indonesia. Di bidang politik, keluhan Australia bahwa China berupaya mempengaruhi politik dalam negeri Australia melalui pendanaan politik pada beberapa tokoh politik dan LSM perlu menjadi pelajaran penting. Sikap kehati-hatian kita pada Beijing perlu diterapkan di banyak tempat.

Sementara itu di bidang budaya, identitas kultural wilayah Nusantara yang beraneka ragam dan sangat spesifik harus tetap terus dipertahankan.

Kemampuan ekonomi Tiongkok yang sangat besar, serta dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sesungguhnya merupakan pasar bagi berbagai produk yang perlu kita manfaatkan untuk mempercepat kemajuan Indonesia di segala bidang. Dan yang paling penting, itu semua dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Siswono Yudo Husodo
Pengusaha dan politisi Indonesia
KOMPAS, 2 Maret 2018


Biografi Singkat Siswono Yudo Husodo

Siswono Yudo Husodo, lahir di Long Iram, Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada tanggal 4 Juli 1943 (2018 berumur 75 tahun) adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia pernah menjadi calon Wakil Presiden Indonesia pada Pemilu tahun 2004 sebagai pasangan dari capres Amien Rais. Mereka berdua kalah pada pemilu 2004 itu. Yudo Husodo pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat pada masa Orde Baru Presiden Soeharto, yakni dalam Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan sebagai Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).

Siswono adalah mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (1973-1977) dan Ketua Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (1983-1986). Sejak tahun 1999, dia menjadi petani pengusaha dan menjadi anggota MPR mewakili petani. Sejak itu kesibukannya sudah lebih banyak di pertanian. Lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1968 ini fasih menerangkan bagaimana mengawinkan domba, bagaimana memilih bibit domba unggul, dan bagaimana bercocok tanam tembakau dan sayur-mayur.

Siswono Yudo Husodo dan buku karyanya: "Menuju Welfare State".

Perhatian Siswono terhadap masalah pertanian makin besar setelah ia tidak lagi berada di birokrasi dan ketika masyarakat tani memilihnya menjadi Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) sejak 1999.

Kesibukannya di seputar pertanian itu bukan hanya karena ia menjadi Ketua Umum HKTI. Bahkan sebelum ia bersama rekannya mendirikan CV Bangun Tjipta Sarana yang kemudian berubah menjadi PT Bangun Tjipta Sarana, sebuah kelompok usaha dengan bisnis inti konstruksi, beliau sudah sejak awal mengelola bisnis usaha tani.

Saat ini, Siswono Yudo Husodo menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR. Siswono menjadi anggota DPR dari dapil Jateng I melalui Partai Golkar.

Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Siswono_Yudo_Husodo

27 Februari, 2018

Trump Menanam Bom Waktu


Dengan tetap akan memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Jerusalem, Presiden AS Donald Trump ibarat kata, telah menanam bom waktu yang siap meledak.

Menurut rencana, Amerika Serikat akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem pada tanggal 14 Mei 2018 mendatang. Dan pada bulan Mei itu, Israel juga akan memperingati hari ulang tahun ke-70 kemerdekaannya. Walaupun Kemerdekaan Israel, yang dalam bahasa Yahudi disebut Yom Ha'atzmaut, menurut kalender Israel sebenarnya jatuh pada tanggal 18 April.

Padahal, tanggal 15 Mei, rakyat Palestina akan memperingati 70 tahun hari Nakbah, hari bencana, hari kehancuran. Karena setelah Israel merdeka, terjadi perang Arab-Israel. Dan pada saat itu, ratusan ribu orang Palestina diusir oleh Israel keluar dari kampung halaman dan tanah mereka.


Bukan tidak mungkin keputusan memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Jerusalem itu akan memprovokasi perasaan ketidaksukaan negara-negara Arab dan banyak negara lain yang sejak semula menentang pemindahan kedutaan besar tersebut. Trump pada 6 Desember lalu telah menyatakan akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem sekaligus mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Ketika itu, Trump mengatakan hanya menjalankan keputusan Kongres yang diambil pada 1995. Ketika itu, Kongres memberikan batas waktu bahwa pemindahan harus dilaksanakan sebelum 21 Mei 1999. Akan tetapi, tak satu presiden AS pun, sejak 1999 hingga Januari 2017, yakni dari George HW Bush, Bill Clinton, George W Bush, hingga Barack Obama, yang melaksanakan keputusan Kongres itu.

Trump, yang pada masa kampanyenya berjanji akan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem, akan melaksanakan keputusan Kongres itu. Keputusan Trump tersebut memancing reaksi dari banyak negara, termasuk dari negara-negara sekutu di Eropa dan Timur Tengah. Sikap Indonesia pun sangat jelas dan tegas: menentang serta mengecam keras keputusan Trump.


Kini, keputusan tersebut hendak sungguh dilaksanakan. Ia ingin menunjukkan bukan semata-mata memenuhi janji kampanye, melainkan lebih ingin memperlihatkan bahwa dia berkuasa; bahwa dia seorang presiden yang sangat berkuasa dan karena itu bisa bertindak apa pun sesuai dengan maunya. Akan tetapi, tindakan Trump tersebut menegaskan pula bahwa ia tidak peduli terhadap sikap penentangan yang diteriakkan oleh hampir seluruh bangsa di dunia.

Trump telah menutup mata dan hatinya serta hanya mementingkan maunya sendiri. Selain itu, ia juga tidak mempertimbangkan akibat buruk dari keputusannya tersebut, yakni akan menghambat proses perdamaian.

Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa keputusan Trump itu, apalagi bila nantinya benar-benar dilaksanakan, akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Akibat ledakan tersebut akan dirasakan oleh banyak negara, termasuk AS.

Akibat selanjutnya adalah perdamaian akan semakin jauh tercipta tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia.

Tajuk Rencana
KOMPAS, 26 Februari 2018