Etika Politik: “Ambyar”

Seribu kota sudah kulewati. Seribu hati sudah kutanyai. Tapi tak seorang pun mengerti, ke mana kau pergi. Bertahun-tahun aku mencari, belum kutemukan kau juga sampai hari ini. Seandainya kau sudah hidup bahagia, aku sungguh rela. Namun hanya satu permohonanku, aku ingin bertemu denganmu. Walau hanya sekejap mata, sekadar untuk obat rindu di dalam dada.

Itulah sepenggal lagu di antara sekian lagu Didi Kempot yang akhir-akhir ini telah mengharu biru penggemarnya. Lagu-lagu Didi Kempot tercipta dalam bahasa Jawa. Dan sudah lama ia menyanyikannya. Namun, baru akhir-akhir ini lagu-lagunya meledak. Penggemarnya meluas, tak terbatas mereka yang mengerti bahasa Jawa. Bukan hanya orangtua yang gemar lagu campur sari, melainkan juga anak-anak muda bergaya hidup modern dan jauh dari tradisi.

Mengapa lagu-lagu Didi Kempot bisa memeluk demikian banyak penggemar? Karena lagu-lagunya mendendangkan patah hati, cinta yang dikhianati, dan janji yang mudah diingkari. Luka-luka hati itu banyak dialami orang zaman ini. Dan Didi Kempot dirasa bisa mewakili dan menumpahkan perasaan mereka.

Maka kaum patah hati itu berkelompok. Yang laki-laki menamai diri Sad Bois, yang perempuan Sad Gerls. Keduanya berhimpun di bawah nama Sobat Ambyar. Dan pujaan mereka, Didi Kempot, digelari The Godfather of  The Broken-Heart alias The Lord of Ambyar.

Ambyar, kata ini sudah jelas dengan sendirinya. Namun, mengapa kata itu tiba-tiba bisa demikian populer? Lebih-lebih kenapa ambyar itu bisa mewakili perasaan demikian banyak orang? Adakah kata itu hanya menyangkut romantisisme orang di sekitar kesedihan patah hati? Kalau kita bisa bertanya demikian, berarti suatu makna yang dalam ada di dalam kata ambyar. Dan ambyar itu tak bisa hanya dikembalikan ke pengalaman patah hati belaka.

Ambyar seakan adalah kata yang diberikan oleh keadaan zaman agar kita merasakannya secara lebih luas dan mendalam. Ambyar tak cukup dikembalikan pada Didi Kempot lagi. Zaman hanya meminjam ambyar-nya Didi Kempot untuk mengungkapkan gejala dan warta sejarah yang sedang kita alami kini.

Petaka kemajuan
Dalam khazanah Jawa, sebagai gejala sejarah, ambyar membuka kembali apa yang tersimpan dalam ramalan pujangga Ranggawarsita seperti tertulis dalam Serat Sabda Jati: Para djanma sadjroning djaman pekewuh, kasudranira andadi, dahurune saja darung, keh tyas mirong murang margi, kasetyan wus nora katon— di zaman serba susah dan salah ini, nista budi manusia makin menjadi-jadi, ruwetnya hidup terus terjadi, orang-orang sengaja menempuh jalan yang salah, kesetiaan tiada lagi bisa dilihat mata.

Rupanya ramalan Serat Sabda Jati tentang datangnya zaman pekewuh, zaman ruwet, zaman ambyar sedang kita alami sekarang. Di zaman ambyar ini manusia jadi serba salah. Dan seakan ada sebuah kekuatan tersembunyi yang sedang menjerat manusia untuk jadi serba salah.

Zaman ambyar itu bukanlah ramalan akan masa mendatang. Ambyar itu petaka di zaman sekarang. Dan ambyar itulah yang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk cita-cita manusia tentang kemajuan.

Maka, kata filsuf Sekolah Frankfurt, Walter Benjamin: pengertian kemajuan itu dasar dan titik berangkatnya adalah petaka. Apa yang terus berjalan maju adalah petaka itu. Dan petaka itu bukan apa yang akan datang, melainkan apa yang terjadi sekarang. Kalau kita bicara penyelamatan, ini hanyalah lompatan-lompatan kecil dari petaka yang terus berkesinambungan itu.

Menurut garis pemikiran itu, masa depan yang gemilang hanyalah utopia. Yang akan terjadi adalah masa depan sebagai petaka. Atau dalam khazanah Jawa, masa depan itu zaman ewuh-pekewuh, zaman ambyar.

Dalam literatur Barat, tulisan mengenai petaka atau ambyar itu dengan mudah ditemukan, mulai dari tulisan-tulisan filsafat, sosiologi kritis, politik, ekologis, sampai analisis psikologis, sastra, dan refleksi teologis. Jadi, bencana atau ambyar itu tak hanya mengenai alam dan lingkungan hidup, tetapi juga mengenai manusia, pemikiran, rasionalitas, dan kondisi psikisnya.

Petaka atau ambyar dibahas dengan tajam, misalnya, oleh Pankaj Mishra, sarjana keturunan India, dalam bukunya yang terkenal Age of Anger: a History of the Present (2017). Ia menunjukkan, akar dari chaos, petaka dan ambyar-nya zaman ini adalah utopia enlightenment masyarakat Barat. Utopia itu impian indah yang akhirnya mendarat sebagai realitas mimpi buruk di zaman sekarang.

Enlightenment dengan buahnya kapitalisme dan demokrasi liberal ditanamkan ke negara-negara yang tak punya akar tradisi enlightenment Barat. Penanamannya sering dengan tindakan paksa: invasi militer, yang percaya, setelah itu demokrasi akan mekar dengan sendirinya.

Utopia enlightenment mendambakan kemajuan dan kemodernan. Namun, sebaliknyalah yang terjadi: anti-kemodernan. Di banyak negara, anti-kemodernan ini berhimpun menjadi aksi radikalisme agama, kekerasan, dan teror.

Menurut Mishra, aksi-aksi itu bukan pertama-tama bertujuan merusak kemapanan yang dimiliki kemajuan dan kemodernan. Sebaliknya, aksi-aksi itu ingin menikmati kemapanan itu. Namun, alam semesta sebagai sumber daya yang terbatas ini pasti tak bisa memberikan apa yang ingin mereka nikmati, apalagi semuanya itu sudah berada di tangan mereka yang maju dan modern.

Akibatnya adalah ressentiment, kebencian. Maka, Mishra mengetengahkan pentingnya kita memahami kembali pemikiran filsuf Rousseau dan Nietzsche. Keduanya berpendapat, ressentiment terjadi karena pengalaman inferior, yang kemudian mengecamukkan perasaan iri hati. Maunya meniru, tetapi tak mampu.

Hasrat meniru itu terus meninggi, sementara kemampuan diri kian tertinggal jauh. Janji-janji kemodernan tentang pemerataan akhirnya hanya mimpi. Si pemimpi kemudian menjumpai realitasnya tak sejalan dengan impiannya.

Hidupnya merana, dalam hal keadilan, pendidikan, status, kekuasaan, dan kesejahteraan. Hidupnya ternyata ambyar. Siapa yang mau ambyar? Maka mereka yang dikecewakan ini frustrasi. Karena frustrasi, mereka lalu marah, protes, jadi radikal, dan tak segan menjalankan aksinya dengan kekerasan. Itulah kemarahan kaum ambyar dalam the age of anger ini.

Lunturnya kesetiaan
Di zaman ini, ambyar tak hanya menyambar politik, ekonomi, ataupun lingkungan. Hubungan personal pun ikut ambyar. Dalam hal personal itu, lagu-lagu mellow Didi Kempot tentang patah hati seakan membahasakan dan melokalkan krisis kesetiaan yang kini tengah menyebar di mana-mana.

Seperti dilaporkan Stephanie Schramm (die Zeit, 7/4/2011), sebuah studi dari Hamburg dan Leipzig, Jerman, pernah memperlihatkan, 90 persen responden menyatakan ingin tetap setia ke pasangan, tetapi 50 persen mengaku setidaknya sekali pernah melanggar kesetiaan itu. Dewasa ini masuknya "orang ketiga" jauh lebih mudah daripada dulu.

Setia dianggap bukan hanya setia pada seorang pasangan seumur hidup. Orang juga bisa merasa setia terhadap "orang lain" yang sedang jadi pasangannya pada suatu saat. Kesetiaan itu bisa menjadi serial, kesetiaan pada pasangan yang berganti-ganti.

Monogami tampaknya kian dirasakan sebagai upaya kultural yang berlawanan dengan kodrat alami dan manusiawi, yang sulit bersetia pada seorang saja.

Karena itu kesetiaan monogami itu sulit dihayati. Juga di kalangan anak muda melebarlah jurang pemisah antara keinginan dan kenyataan di sekitar kesetiaan. Mereka menjunjung tinggi kesetiaan. Namun, praktiknya, dengan mudah mereka berganti pacar atau pasangan.

Fakta ini mengungkapkan sebuah ironi: anak muda ingin berpegang sungguh pada kesetiaan dan mengidealkan kesetiaan sebagai pegangan, justru karena dalam realitas kesetiaan itu sedang ambyar dan sulit dialami.

Studi itu juga memperlihatkan, perselingkuhan terjadi kebanyakan karena si pelaku tertarik akan yang baru. Hubungan dengan pasangannya bisa memuaskan, juga secara seksual. Namun, itu tak menjamin bahwa orang tak bisa tertarik dan kemudian puas dan nikmat dengan yang baru lagi.

Lunturnya kesetiaan semacam ini sering disebabkan oleh sebuah kebetulan, bukan karena disengaja atau direncanakan. Sementara kesempatan untuk jatuh dalam kebetulan itu sekarang tersedia banyak. Sebab, dewasa ini manusia lebih mobile, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan amat cepat, dan dapat berjumpa dengan "orang baru" dalam waktu amat singkat.

Lewat internet, orang juga mudah menemukan rangsangan akan yang baru, yang sangat bervariasi dan menarik. Dan itu bisa dialaminya dalam ruang paling privat, bahkan di saat ketika orang berada dekat dengan keluarga atau pasangannya.

Menurut banyak penelitian, psikologi, sosiologi atau antropologi, ketidaksetiaan itu ditentukan banyak faktor. Dan sulitlah memastikan manakah faktor yang paling menentukan.

Kata seorang pakar terapi keluarga, Guy Bodenmann, kesetiaan adalah proses kognitif di mana orang menghasratkan sebuah eksklusivitas. Dan itu mengandaikan bahwa orang mau secara total memberikan komitmennya, emosional dan seksual.

Komitmen demikian butuh kehendak yang kuat dan bulat. Itu artinya untuk menjadi setia, orang harus bersedia dan rela berkorban untuk memberikan dirinya. Justru pengorbanan macam inilah yang sekarang sedang luntur. Tak heran jika kini banyak kesetiaan yang ambyar.

Sinetron politik "ambyar"
Seperti dalam cinta, kesetiaan juga merupakan nilai dalam politik. Maka dalam ilmu politik, kesetiaan disebut sebagai keutamaan politik. Politik yang baik tercipta jika politikusnya setia pada janji politiknya, setia pada konstituennya, dan setia pada mitra koalisinya dalam mengejar cita-cita yang disepakati bersama.

Jelas, politik yang baik mengandaikan kesetiaan. Apabila menjunjung tinggi nilai itu, politik serta-merta akan mewujudkan kesetiaan dalam komitmen, serta pemberian dan pengorbanan diri yang jujur dan tulus. Namun, justru dalam politik, orang dengan amat mudah mengkhianati kesetiaan, mengingkari komitmen, dan menjerumuskan diri dalam perselingkuhan politik yang baru.

Jadi, persis seperti atau melebihi perkara cinta, kesetiaan dalam politik itu mudah terjangkiti virus ambyar. Cuma kadar akutnya saja berbeda-beda. Kadang akutnya tak seberapa, kadang menggila. Celakanya, ada gejala, berbarengan dengan merebaknya virus ambyar bersama Didi Kempot, akhir-akhir ini politik kita kelihatan juga terkena virus ambyar dengan sangat akut.

Maka, kalau orang percaya pada kawruh Jawa, mewabahnya Sobat Ambyar Didi Kempot itu juga sasmita yang memperbolehkan kita bertanya, jangan-jangan situasi sosial-politik kita juga sedang ambyar.

Dengan mudah, ambyar itu kita temukan dalam tingkah laku politik kita akhir-akhir ini. Kita boleh lega melihat Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi bersatu, dan Gerindra masuk dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Namun, pertanyaan kritis tetap boleh muncul: sebegitu mudahkah politikus lupa akan pengorbanan pendukungnya. Di manakah kesetiaan dan komitmen politik mereka pada harapan pendukungnya?

Maklum, sebelum Pilpres 2019, pendukung kedua kubu demikian terbelah, sampai tak terbayangkan sama sekali bahwa pemimpin mereka mau menjalin sebuah koalisi politik.

Politik memang punya 1001 alasan untuk membenarkan diri. Namun, dalam fenomena politik di atas tetaplah terbukti, politik itu tak setia pada janji. Tepatlah jika para pendukungnya merasakan pahitnya lagu "Cidra", Didi Kempot: “Wis samesthine ati iki nelangsa/ wong sing tak tresnani mblenjani janji/ Gek apa salah awakku iki, kowe nganti tego mblenjani janji/ .…” (Sudah semestinya hati ini merana karena yang aku cintai mengingkari janji .… Apa salahku, sampai kamu tega mengingkari janji).

Sinetron ambyar di panggung politik itu terus berlanjut. Baru saja menyatakan janji setia pada koalisi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpelukan mesra dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.

Media pun ramai dengan adegan itu. Presiden Jokowi pun menyindir, Surya Paloh kelihatan lebih cerah dari biasanya sehabis berpelukan dengan Sohibul.

Dan Presiden Jokowi masih memberi komentar, "Saya tidak tahu maknanya apa. Tetapi rangkulan itu tidak seperti biasanya. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya Paloh seerat dengan Pak Sohibul Iman."

Belakangan, pada perayaan HUT ke-8 Parta Nasdem, bahasa pelukan itu masih berlanjut. Berulang kali Presiden menegaskan, pelukan itu tak ada salahnya. Toh, Presiden masih menyindir juga, pelukan itu hanya masalah kecemburuan.

Begitulah, diskursus politik kita diturunkan derajatnya menjadi masalah pelukan. Sebagian waktu politik kita disita untuk berspekulasi tentang pelukan. Bahasa politik kita menjadi bahasa Sobat Ambyar. Surya Paloh menyatakan "sayang" kepada para tokoh. "Dan jangan ragukan lagi, betapa saya masih sayang kepada Mbak Mega." Megawati memperlihatkan senyumnya yang tertahan mendengar sapaan itu.

Namun, orang tahu ini sinetron politik, senyum itu boleh ditafsir sebagai senyum sinis tak percaya. Di mata banyak pemirsa, senyum itu seakan mau bilang,"mbel". Atau dalam bahasa Sobat Ambyar, senyum itu adalah lagu: Jebule janjimu jebule sumpahmu, ra biso digugu (Janjimu, sumpahmu, ternyata palsu). Jika bersama dengan fenomena ambyar, kita mau diingatkan akan sasmita zaman ewuh-pekewuh kita haruslah waspada, kepalsuan dan ketaksetiaan akan janji kelihatannya akan menjadi warna dari politik kita.

Lihat saja, Pemilu dan Pilpres 2019 baru saja berlalu. Tokoh-tokoh politik sama sekali belum membuktikan diri apakah mereka bisa memenuhi janjinya dari kampanye lalu. Kabinet Indonesia Maju juga belum terbukti kerjanya. Di tengah keadaan demikian sudah terbaca bagaimana politik membuat manuver-manuver agar mereka bisa mempertahankan atau meraih kekuasaan di 2024.

Buat politikus kita, demokrasi seakan hanyalah alat mengejar kekuasaan. Ini sungguh politik ambyar. Ambyar karena politik itu menghilangkan jejak dan dasar kelahirannya. Seperti dikatakan filsuf Richard David Precht, politik itu tak lahir dengan sendirinya. Politik itu lahir dari kepercayaan dan kejujuran rakyat.

Rakyat lalu mengharap agar berdasarkan kepercayaan itu politik bertindak bijak, setia, dan tahu diri. Politik yang hanya mengejar kekuasaan berarti menyapu habis dasar kelahirannya itu. Tak peduli dengan kepercayaan dan kejujuran rakyat, prek dengan kesetiaan dan kebijaksanaan. Yang penting, pokoknya, bagaimana meraih kekuasaan.

Politik tak lagi berpikir apa yang terbaik untuk rakyat yang memercayai dan menumpahkan harapan padanya. Yang dipikirkannya hanyalah apa yang terbaik bagi dirinya dan itu adalah semakin besarnya kekuasaan.

Politik demikian adalah politik yang tak setia janji. Itulah politik yang sekarang kira rasakan. Maka terhadap politik demikian, bersama Sobat Ambyar, rakyat kiranya boleh memaki: Tak tandur pari, jebul tukule malah suket teki (Padi yang kutanam, ternyata tumbuhnya malah alang-alang).

Ya, terhadap politik kita sekarang, rakyat kiranya boleh merasa patah hati. Rasanya, kita memang sedang hidup di zaman ewuh-pekewuh, di mana banyak hal jadi serba salah, apalagi politiknya, yang wr-wr-wr, ambyar.

Sindhunata
Mantan wartawan KOMPAS,
Redaktur majalah kebudayaan "BASIS",
Imam Katolik, anggota Yesuit,
Tinggal di Kolese Santo Ignatius, Kotabaru, Yogyakarta.
KOMPAS, 20 November 2019

Capres Fiktif dan Kode Keputusasaan

Kemunculan calon presiden dan wakil presiden fiktif, Nurhadi-Aldo, di jagat maya secara komedik berhasil meramaikan situasi politik hari-hari ini.

Kandidat yang populer mula-mula dari akun Instagram (yang hingga kini diikuti ratusan ribu pengikut) ini menguraikan visi-misi dan program yang sebagian besar berisi humor dan sindiran.

Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan pasangan fiktif tersebut, terutama lantaran konten kampanyenya yang banyak menyindir elite politik dan partai. Nurhadi-Aldo dianggap sebagai pembiasan dari politik yang normal, dan karena itu tidak perlu diberi perhatian lebih sebagaimana hiasan komedik belaka. Kekhawatiran paling lanjut, dan barangkali agak mengada-ada, adalah bahwa kandidat fiktif dapat menurunkan elektabilitas kandidat riil yang terdaftar dalam pemilu.

Namun, sebagai bagian dari keriuhan publik, tersisa pertanyaan besar: mengapa kandidat fiktif ini muncul? Sedangkah ia menyediakan sebuah pertanda dari sesuatu hal lain yang wajib disimak? Apakah kejenakaan ini sesungguhnya adalah semacam “subversi” dari buntunya diskusi substantif menyangkut ide dan gagasan kandidat riil?

Satire politik
Berdomisili di Kudus, sehari-hari Nurhadi hanyalah tukang pijat urut tradisional yang membuka praktik di rumahnya yang sederhana di Desa Gulangtepos, Kecamatan Mejobo. Tentu saja dapat ditebak ia tak punya pengalaman politik, apalagi berkontestasi secara serius dalam konvensi atau penyaringan kandidat. Namun, sebuah frustrasi politik yang penuh basa-basi dan perdebatan miskin substansi dapat ditebang seketika tatkala potret Nurhadi dan kutipan-kutipannya yang jenaka diunggah di media sosial. Publik merespons baik dan turut melipatgandakan partisipasi untuk konten-konten kreatif Nurhadi-Aldo.

Sebagaimana amat lazim diketahui, debat politik hari-hari ini berkutat dalam banyak sekali kemubaziran. Tidak perlu mata terlatih untuk menilai mutu debat politik kita: mulai dari adu argumen ihwal tempe setipis ATM hingga cara berwudlu yang baik dan benar. Belum lagi soal siapa kontestan yang pantas menyandang status ulama dan mana yang paling ahli menjadi imam shalat.

Ke mana pembahasan tentang skema konkret dan peta jalan pembangunan teknologi Indonesia di masa depan? Atau penyelesaian nasib petani yang bertahun-tahun ditindas tengkulak? Atau perumusan mekanisme dalam menuntaskan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di masa lampau? Bagaimana dan di mana publik bisa mengakses adu gagasan atas isu-isu itu? Tema-tema ini lenyap ditenggak syahwat keserakahan untuk menang.

Dengan demikian, satire politik Nurhadi-Aldo adalah juga kode yang amat kuat atas keputusasaan politik. Lenyapnya gagasan dan rusaknya ideologi politik telanjur dipercaya sebagai sebuah keadaan mutlak yang tak dapat diubah. Publik kehilangan teladan yang dapat dipercaya.

Frustrasi politik
Penting untuk diperhatikan tahap menentukan dari prosesi pemilu hari ini dan masa lampau. Kehadiran teknologi siber telah berhasil mendefinisikan ulang jagat politik; tidak lagi dilihat sebagai medan fisik yang dijubeli kampanye baliho dan parade panggung terbuka dangdut, tetapi telah bermetamorfosis menjadi ruang-ruang digital yang tak berbatas dalam membagi segala macam teks dan konten.

Dalam konteks sekarang, internet harus dihitung sebagai “infrastruktur politik” yang memediasi seluruh kepentingan, diskursus, dan pesan, atau aspirasi politik publik. Teknologi ini banyak menghabisi konvensionalitas politik: mulai dari perubahan teknik kampanye hingga pendekatan elite kepada publik. Media digital pula yang memfasilitasi kekesalan, kritik, atau cacian —dari yang paling sopan hingga yang paling liar.

Kadang-kadang tidak terlalu diperlukan kedalaman argumentasi atau rasionalitas dan kerapian pikiran untuk mendesain sebuah pesan. Teks tidak lagi dicipta dengan ukuran kedalaman. Logika dan rasio teks justru dibalik dan dipertukarkan sehingga yang tertinggal adalah sebuah anomali, paradoks, olok-olok, dan cemooh.

Nurhadi adalah tukang pijat urut tradisional yang membuka praktik di rumahnya yang sederhana di Desa Gulangtepos, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Komedi Nurhadi-Aldo persis menunjukkan olok-olok yang amat serius dari hancurnya ruang publik politik. Inilah bentuk antitesis dari oligarki ruang publik yang terlalu lama didominasi oleh perbincangan kelompok elitis sekaligus dipenuh-sesaki oleh tema-tema yang tak substantif. Publik telah lama dikepung oleh keragu-raguan untuk mempercayai pada kubu sebelah mana kebaikan yang sejati akan didapat.

Dilihat dari sudut pandang ini, Nurhadi-Aldo adalah pantulan frustrasi politik yang menemui saluran idealnya melalui media digital. Kritik dan satire tajam —sebagaimana ditunjukkan lewat capres-cawapres fiktif— hampir tak bisa dibayangkan dapat disampaikan secara langsung dan terbuka di forum publik riil. Konfidensi ekspresi politik muncul di dunia maya, bahkan secara kreatif mengalami intensitas melalui kejenakaan komedik dengan segala amunisi satirenya.

Jika humor satire Nurhadi-Aldo dianggap sebagai sebuah strategi, ia menjadi metode efektif dalam menggugat kebuntuan diskusi elite dalam ranah kontestasi pemilu. Satire ini juga bentuk dari subversi atau penggugatan atas makna dalam realitas politik yang dikorup secara habis-habisan melalui tema-tema dangkal dan nirfaedah.

Rendy Pahrun Wadipalapa
Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
KOMPAS, 19 Januari 2019

Demokrasi Jalan Tengah

Beberapa hari terakhir ini, energi, pikiran, dan perhatian anak bangsa terkuras dalam kasak-kusuk menjaring tokoh-tokoh bangsa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, yang nanti akan diusung dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Sejumlah tokoh populer —baik dari kalangan politikus, maupun militer, akademisi, tokoh agama, atau pengusaha— menjadi magnet dan pusat perhatian dalam sebuah proses seleksi pencalonan yang penuh drama.

Terpilihnya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan bertarung head to head dalam Pilpres 2019 menandai sebuah titik balik dalam kultur demokrasi kita. Jika Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ditandai oleh terbelahnya anak bangsa ke dalam dua kubu pertentangan antagonis yang sangat keras dan brutal, maka Pilpres 2019 tampaknya akan lebih diwarnai semangat  mencari jalan tengah, dalam bentuk aneka konsensus politik.

Drama pencalonan pemimpin ini pada akhirnya memusat pada keriuhan mencari cawapres untuk (hanya) dua capres karena “terkunci” oleh UU Pemilihan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang ambang batas pencalonan. Klimaks drama ini adalah riuh-rendah diskusi, negosiasi, lobi politik, persuasi, bahkan ijtima para ulama untuk menemukan tokoh-tokoh yang pantas. Namun, proses perundingan dan negosiasi yang alot, ketat, dan menegangkan akhirnya berujung anti-klimaks, yaitu diambilnya keputusan konsensus “jalan tengah” oleh kedua pasangan.

Politik jalan tengah
Mengerucutnya pasangan capres/cawapres ke kedua pasangan calon merupakan konsekuensi logis dari sistem ambang batas presiden (presidential threshold) yang kita anut, yang mengharuskan dikantonginya 20 persen suara pada pemilu legislatif (pileg) atau 25 persen kursi di DPR.

Di samping itu, survei elektabilitas yang dilakukan berbagai lembaga survei kian mempertegas konvergensi capres ke arah dua nama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sehingga kontestasi politik di antara keduanya layaknya sebuah “pertarungan ulang big match”.

Akan tetapi, drama big match ini ditandai oleh titik balik dalam kultur pemilu demokratis kita. Inilah pertarungan ulang pilpres dengan nuansa yang bertolak belakang dari kultur pemilu sebelumnya. Pilpres 2014 ditandai oleh terbelahnya anak bangsa ke dalam dua kubu saling bermusuhan secara brutal, yaitu semacam “pemisahan besar” politik ke dalam kubu Nasionalis vs Agamais atau Pancasilais vs Ekstremis yang bersifat antagonis. Pemisahan besar ini telah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa di segala lapisan.

Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo - Sandi Uno.

Pilpres 2014 mengikuti kultur kontestasi demokrasi agonistik dalam bentuk ekstrem, dilandasi pandangan dasar politik, bahwa lawan politik dipandang sebagai “musuh” yang harus dihabisi. Ada “yang politik” (the political), karena ada perbedaan dan pertarungan ideologi di antara para kontestan yang ada. Akan tetapi, pertarungan ideologi tumbuh dalam bentuk ekstrem, yaitu memandang lawan politik dari ideologi berbeda sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. (Mouffe, 1993)

Sebaliknya, Pilpres 2019 adalah titik balik dari kultur kontestasi agonistik, ke arah kultur kontestasi demokrasi deliberatif, yang mengutamakan diskusi publik dan komunikasi rasional, demi mencapai konsensus (Habermas, 1985). Namun, konsensus yang dibangun dalam Pilpres 2019 ini juga bersifat ekstrem, di mana kedua pasangan calon sama-sama menghasilkan sintesis ideologi yang sama sebagai konsensus, yaitu Nasionalisme-Agama (Islam), sebagai jalan memenangi pertarungan politik.

Akan tetapi, konsensus politik dalam pemilihan pasangan capres/cawapres tampaknya lebih dilandasi oleh logika pragmatik pemenangan kontestasi, ketimbang visi membangun bangsa ke depan ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu, agak absurd membayangkan adanya pertarungan ideologi di antara dua kubu pasangan calon ini, yang mengusung ideologi politik yang sama. Akibatnya, tak ada lagi ruang bagi politik ideologi karena pertarungan ideologi hanya dimungkinkan apabila ada gagasan antagonis yang ingin dipatahkan.

Terkuncinya penjaringan capres-cawapres oleh sistem presidential threshold telah memaksa para kontestan politik mencari jalan konsensus, yaitu membangun koalisi dengan mencari jalan tengah ideologi yang diusung. Ini karena kesulitan sebuah partai untuk mencapai ambang batas suara atau kursi.

Risiko dari sebuah koalisi adalah mengambangnya ideologi partai-partai yang berkoalisi karena dikalahkan oleh kepentingan pragmatis temporer untuk memenangi kontestasi politik.

Konsensus moral
Setelah dua pasangan calon yang akan diusung dalam Pilpres 2019 terpilih, tugas besar ke depan adalah memenangi pertarungan politik, untuk mendapatkan penerimaan publik (public consent) yang luas. Bagi Jokowi, batu sandungan sebelumnya adalah kalangan Islam, yang telah telanjur tercitrakan sebagai “kelompok antagonis” atau “berseberangan”. Jalan keluarnya adalah “kompromisme”, yaitu menyerap ideologi Islam dengan memilih tokoh Islam untuk cawapres, sebagai “senjata moral” dalam pertarungan hegemoni politik. (Gramsci, 1971)

Bagi Prabowo, beban moral macam ini tak ada karena pada Pilpres 2014 ia justru didukung kelompok Islam. Beban berat Prabowo justru beban politik, yaitu merebut kembali citra Islam, yang telah diserap Jokowi dalam perang hegemoni. Jalan yang dipilih juga kompromisme, yaitu dengan memilih tokoh “jalan tengah” bisnis-modernis-agamais, yang diterima di kalangan Islam, seperti Sandiaga Uno. Inilah pasangan calon yang tampil sebagai nasionalis dengan kemasan kental nuansa keagamaan.

Dalam intensitas tertentu, proses pengusungan dua pasangan calon mengikuti kultur demokrasi “jalan ketiga”, yaitu cara mengembangkan sintesis lebih tinggi, yang mengambil jalan tengah dari dua ideologi berbeda bahkan bertentangan, menghasilkan semacam ideologi hibrida, seperti Nasionalisme-Agama.

Percampuran hibrida itu masih mempertahankan nilai-nilai dasar kedua ideologi, tetapi dengan melakukan modifikasi terhadapnya. Misalnya, mendamaikan nilai “kebebasan” dengan “keimanan”. (Giddens, 1998)

Tugas berat kedua pasangan calon ke depan adalah memenangi penerimaan publik dalam ajang kontestasi politik. Persoalannya adalah bahwa kedua pasangan capres dan cawapres sama-sama membangun amunisi kepemimpinan moral (moral leadership) dari sumber yang sama, yaitu kekuatan Islam, sebagai kekuatan masyarakat madani yang memanifestasikan dirinya melalui aneka gerakan, seperti Aksi Bela Islam 212 dan lain-lain.

Kompromi ideologis justru bermuara pada konsensus ideologi yang sama, yaitu Nasionalisme-Agama, ibarat dua pedagang buah, yang menjual apel yang sama. Karena itu, dalam kontestasi politik Pilpres 2019 — kampanye, iklan, dan debat politik— sulit membayangkan pertarungan ideologi politik karena kedua pihak pasti akan mengklaim diri sebagai “nasionalis” dan “agamais”.

Ada dua kemungkinan skenario. Pertama, kedua pasangan calon sama-sama menggunakan nalar populis, yaitu mengatasnamakan rakyat untuk melawan musuh bersama: kekuatan asing, kemiskinan, terorisme, dan sebagainya. Kedua, mengedepankan program-program nyata untuk melakukan perubahan dan kemajuan bangsa, yang menyentuh kepentingan masyarakat luas: pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan sebagainya.

Politik populisme Islam —dengan mengangkat isu kepentingan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara— tampaknya tak mungkin menjadi isu politik dalam kontestasi Pilpres 2019 karena menjadi kekuatan moral kedua pasangan calon. Sisi positifnya adalah terhindarnya anak bangsa dari keterbelahan, kecuali oleh pemicu yang lain.

Yang pasti, dalam pasar politik yang diwarnai oleh aneka konsensus politik atau politik jalan tengah, kontestasi politik menjelang Pilpres 2019 memerlukan kreativitas tingkat tinggi dari masing-masing kedua pasangan calon, agar pesta demokrasi tetap bergairah, menarik dan tidak hambar.

Yasraf Amir Piliang
Pemikir Sosial dan Kebudayaan
KOMPAS, 21 Agustus 2018

Beberapa Hal yang Luput dari Perhitungan Jenderal Gatot Nurmantyo

Sebagai seorang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo nyaris ideal. Dia digambarkan dekat dengan anak buahnya. Berani bicara di depan publik. Gaya bicaranya tegas. Pemikirannya jelas. Dan dia punya nyali. Tapi publik juga tidak terlalu keliru jika menganggap semua manuver yang dilakukan oleh Sang Jenderal lebih didorong oleh keinginan pribadinya menjadi Presiden, atau setidaknya Wakil Presiden.

Apakah keinginan itu keliru? Jelas tidak. Di negara demokrasi, keinginan semacam itu tidak bisa dipersalahkan. Tapi menjadi keliru jika melanggar adab dan aturan main demokrasi. Salah satu hal yang dianggap melanggar adab itu dalam kasus Jenderal Gatot adalah merasa tidak di bawah ‘kendali’ Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam.

Awalnya, Jenderal Gatot mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dan setiap pujian selalu menggembungkan rasa percaya diri. Namun rasa percaya diri yang berlebihan sering kali justru membuat orang bisa salah langkah.

Menjadi politikus di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Hal itu yang tampaknya kurang dipahami oleh Jenderal Gatot.

Di negeri ini, sudah terlalu banyak kisah tentara yang hendak menjadi politikus namun akhirnya gagal karena hanya mengandalkan keberanian. Terlebih lagi di era demokrasi langsung saat ini.

SBY mungkin bisa menjadi contoh. Dia tidak hanya mengandalkan keberanian dalam berpolitik. Dia bertarung, kalah, lalu memulai lagi dari awal dengan membangun Partai Demokrat. Cerita selanjutnya kita tahu sendiri apa yang terjadi.

Apa yang pernah dilakukan oleh SBY tampaknya tidak menjadi model bagi Jenderal Gatot. Dia mungkin berpikir, dalam situasi politik yang agak panas ini, manuver-manuvernya akan mendulang dukungan dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Anggapannya, dukungan itu akan memberinya tiket premium untuk masuk ke gelanggang politik 2019.

Tapi dalam waktu singkat Jenderal Gatot sudah harus repot. Serangan kepadanya berhumbalang dari segala penjuru. Termasuk dari pihak-pihak yang semula dia anggap bakal mendukungnya.

Lalu apa yang lupa diperhitungkan oleh Jenderal Gatot? Beberapa poin berikut ini mungkin bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi Sang Jenderal.

Politikus dari Parpol
Pemilu 2019 adalah antrean orang menjadi Wakil Presiden. Sebab jelas, kemungkinan hanya ada dua kandidat kuat yang akan bertarung lagi di Pilpres 2019: Jokowi dan Prabowo Subianto.

Para elite politik lain masih harus berdiri di antrean menjadi Cawapres kedua sosok tersebut. Karena masing-masing hanya bisa didampingi satu Cawapres, maka pertarungan menjadi orang yang akan ditandemkan dengan Jokowi atau Prabowo, jelas sangat ketat.

Kehadiran Jenderal Gatot sudah tentu dianggap mengganggu konstelasi perebutan antrean ini. Sebab bagaimanapun, tiket politik di era sekarang ini dimiliki oleh partai politik. Para politikus tentu gerah dengan kehadiran Sang Jenderal yang tidak pernah mengalami jatuh-bangunnya pertarungan politik, dan terutama jatuh-bangunnya dalam membesarkan partai.

Jenderal Gatot mungkin lupa, Cak Imin dari PKB juga ingin jadi Cawapres. Bahkan Hary Tanoe dengan partai barunya pun juga pengin menjajal keberuntungan. Surya Paloh dari Nasdem sudah tentu tidak akan merelakan begitu saja jabatan Cawapres kepada sosok di luar partai. Hampir semua politikus partai hakulyakin tidak akan merelakan hal ini terjadi.

Bahkan jika kelak Sang Jenderal pensiun pun, lalu masuk ke salah satu Parpol, tidak bisa serta-merta didapuk jadi Cawapres.

Berpolitik memang tidak untuk mendapatkan jabatan, tapi kita tahu slogan itu hanyalah pepesan kosong. Sebab berpolitik ya memang untuk mendapatkan jabatan politik. Apakah dapat betulan atau tidak, itu soal belakangan.

Supremasi Sipil
Ketika Orde Reformasi terjadi, supremasi sipil jelas menjadi kaidah politik bersama. Tentara boleh berpolitik, tapi tunggu pensiun dulu. Kalau tentara aktif dianggap melakukan manuver politik, maka para politikus dari segala penjuru, akan bersatu.

Ada begitu banyak gagasan politik berbenturan di era pasca-Reformasi. Tapi tidak ada suara nyaring yang mendukung kembalinya Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI). TNI boleh punya nilai plus dalam berbagai jajak pendapat masyarakat dalam hal kelembagaan, tapi bukan berarti dipersilakan berpolitik seperti dulu lagi.

Aturan mainnya sudah jelas, dan sudah banyak pensiunan Jenderal yang mengikuti prosedur demokrasi ini.

Para intelektual dan aktivis memang tercerai-berai ketika menghadapi Pilpres 2014 silam, dan Pilkada DKI tahun ini. Tapi untuk urusan supremasi sipil di era demokrasi, tampaknya tak ada yang berbeda suara. Kalaupun ada yang berbeda, pastilah amat kecil jumlahnya.

Mungkin Jenderal Gatot juga lupa, AHY ‘disipilkan’ supaya bisa bertarung dalam Pilgub DKI. Dia taat aturan main dan mengambil keputusan yang tidak mudah. Kalau militer balik lagi ke gelanggang sipil, SBY dan AHY sudah pasti paling keberatan. Sudah keluar masak balik lagi?

Angkatan Lain Diuntungkan
Mungkin banyak orang bertanya-tanya, kenapa manuver Jenderal Gatot tidak mendapatkan sambutan positif bahkan dari kalangan tentara sendiri. Kenapa cuitan admin Twitter AU langsung menanggapi dengan nakal pernyataan Jenderal Gatot soal 5000 senjata yang dipesan secara gelap itu.

Mungkin banyak yang lupa bahwa salah satu buah Reformasi di tubuh militer telah dinikmati oleh angkatan lain. Angkatan Udara dan Angkatan Laut di era Orde Baru dianggap sebagai angkatan yang dipinggirkan perannya, dan di era Reformasi justru diberi perhatian yang lebih. Kepolisian memang ‘disipilkan’, tapi proses tersebut bukan dianggap penyingkiran melainkan sebuah berkah.

Maka tidak heran, manuver Jenderal Gatot mendapatkan perlawanan dan pembangkangan dari kedua angkatan. Terlebih pihak Kepolisian. Tidak usah dibilang bakal diserbu pun, Kepolisian bakal paling depan menghadang manuver Jenderal Gatot jika melebihi batas kewenangan dan di luar mekanisme Pemerintahan yang sah.

Norma Kepantasan
Bagaimanapun tegas dan beraninya Jenderal Gatot, belum tentu mendapatkan apresiasi yang baik dari publik. Masyarakat punya norma dan nilai kepantasannya sendiri.

Seorang pimpinan yang tidak patuh, atau dinilai tidak patuh kepada pimpinan yang lebih tinggi, sulit mendapatkan apresiasi. Keberanian itu ditujukan buat kewajiban dan tanggung jawab, bukan untuk berhadapan dengan atasan.

Menteri Susi Pudjiastuti, misalnya, mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena keberaniannya memerangi pencurian ikan. Bukan karena Menteri Susi berani melawan Presiden.

Tentu saja Jenderal Gatot tidak secara eksplisit melawan Presiden Jokowi. Tapi pernyataannya terhadap Menhan, dan bantahan Menkopolhukam atas pernyataan-pernyataannya, bisa diresepsi oleh publik sebagai pembangkangan atas pimpinan.

Publik kita juga punya norma waktu, untuk tidak buru-buru. Tidak nggege mangsa karena toh semua akan pantas dilakukan jika Jenderal Gatot sudah pensiun atau tidak lagi menjadi Panglima TNI.

Citra membangkang terhadap atasan dan nggege mangsa inilah yang makin melemahkan daya dukung masyarakat terhadap Jenderal Gatot.

Politik memang bukan barang gampang. Karena itu perlu dipelajari. Namanya belajar, pasti melewati banyak kekeliruan. Masalahnya tinggal bagaimana kekeliruan itu diakui, sebagai perwujudan sikap berani yang sudah kadung menjadi label Sang Jenderal.

Kalau Jenderal Gatot berani mengaku keliru, publik mungkin akan cepat melupakan dan malah mengapresiasi hal itu. Sebab di mata masyarakat, berani mengakui kekeliruan dan meminta maaf adalah sikap kesatria. Sikap yang tidak mudah, tapi sungguh mulia.

Puthut  EA
26 SEPTEMBER 2017
https://mojok.co/puthut-ea/esai/gatot-nurmantyo/

Politik Paranoid

Orator dan demagog ulung Joseph Goebbels, menteri propaganda rezim Adolf Hitler, percaya bahwa kebohongan yang terus diulang-ulang dalam waktu lama akan menjadi fakta bagi kalangan yang picik dan tidak berpikir. Bahkan pembohongnya bisa jadi percaya pada kebohongannya sendiri.

Dia juga mengatakan bahwa untuk mengendalikan massa dengan mudah, kita hanya perlu menciptakan ketakutan. Dukungan publik akan dapat diraih apabila kemudian kita memproyeksikan diri sebagai orang kuat yang mampu memberi perlindungan. Contoh yang relatif baru ialah unggulnya Donald Trump dalam pencalonan dirinya oleh Partai Republik kemudian menang dengan mengejutkan sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

Kemenangannya disebabkan oleh keberhasilannya dalam kampanye terencana dengan cara menciptakan, mengakomodasi, dan memanfaatkan rasa takut masyarakat terhadap imigran gelap, teroris "Islam", perdagangan bebas, dan hilangnya lapangan kerja yang disebabkan oleh barang murah China. Trump kemudian berjanji mengatasi dengan cara sederhana, yakni akan mengusir 11 juta imigran gelap, melarang Muslim masuk Amerika, dan akan memaksa China untuk tunduk pada tuntutan-tuntutan Amerika guna menjadikan Amerika Hebat Kembali (America Great Again).

Musuh bayangan Inilah jenis politik yang diberi nama politik paranoid. Istilah politik paranoid pertama kali diperkenalkan dalam sebuah esai oleh sejarawan Amerika, Richard J Hofstadter, pada 1964 saat politisi Republiken ekstrem kanan, Barry Goldwater, mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Dia menyebut politik paranoid bukan hal baru. Politik seperti ini telah berulang kali dilakukan oleh politisi pada masa lalu dalam rangka meraih kekuasaan.

Dalam istilah lain sering juga disebut sebagai politik rasa takut (politics of fear). Politik paranoid berbeda dengan politik populis. Yang belakang ini lebih memfokuskan kepada isu-isu nyata jangka pendek yang populer di masyarakat, tetapi belum tentu bermanfaat untuk kepentingan nasional jangka panjang. Sementara politik paranoid menciptakan musuh-musuh bayangan (imagined enemies) sambilmengeksploitasi status dan frustrasi sebagian masyarakat pemilih yang merasa terpinggirkan.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan paranoid atau paranoia? Paranoia adalah suatu jenis penyakit jiwa ketika penderitanya merasa atau berdelusi bahwa hidupnya terancam oleh berbagai hal di luar dirinya. Curiga kepada pihak lain tanpa memiliki alasan dan bukti yang jelas. Cenderung menciptakan teori konspirasi. Diliputi rasa takut bahwa dirinya akan disakiti atau menjadi korban dari perlakuan orang lain. Penderitanya disebut mengidap paranoid.

Berbeda dengan fobia yang juga perasaan rasa takut dan benci yang tak rasional, paranoia biasanya menyertakan tuduhan palsu kepada pihak lain sehingga suatu kejadian biasa yang kebetulan dan tak disengaja akan dianalisis menjadi sesuatu yang serius dan mengancam. Dalam kasus klinis yang akut, penderita akan mendengar bisikan di telinganya tentang berbagai ancaman yang datang dari luar terhadap dirinya.

Penyakit paranoia klinis menjangkiti orang per orang. Namun, kelompok atau masyarakat apabila terus-menerus dihujani dengan kebohongan secara sengaja agar mengikuti tujuan yang ingin dicapai pembohong, dapat pula terjangkit paranoid secara bersama. Ketika dia menjadi penyakit masyarakat, penderita merasa bangsanya atau budayanya atau agama yang diyakininya sedang dalam bahaya.

Paranoia ala Indonesia
Di negeri kita belakangan ini ada sejenis paranoia di kalangan tertentu bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang bangkit kembali. Belum lama ini seorang petinggi Partai Gerindra menuduh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai berideologi komunis. Bahkan, Presiden kita tidak jarang menjadi korban fitnah sebagai orang dari keluarga PKI meski telah berkali-kali dibantah.

Apabila kepada mereka diminta membawa bukti-bukti bangkitnya PKI di negeri ini, mereka hanya akan menunjukkan beberapa foto orang berbaju kaus dengan gambar palu arit atau sekelompok keluarga korban pembasmian PKI pada tahun 1965 yang menuntut keadilan. Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa ideologi komunis di dunia sudah habis riwayatnya.

Satu-satunya negeri di dunia yang masih mempraktikkan ideologi itu dalam sistem pemerintahannya hanyalah Korea Utara. China, meski masih mempertahankan nama partainya yang berkuasa sebagai Partai Komunis, dalam praktiknya saat ini sistem ekonomi China sudah jauh dari ideologi komunis, bahkan bisa dibilang sebagai sistem kapitalis tingkat tinggi.

Akankah hubungan Indonesia dan China bermuara pada entitas baru IndoChina ???

Atau paranoid terhadap investasi China di sini yang dianggap sebagai bagian dari rancangan China untuk melakukan kolonisasi terhadap Indonesia. Ada video yang beredar yang menyatakan bahwa 200 juta warga Tiongkok akan berimigrasi kesini. Konon, proyek reklamasi Jakarta disiapkan untuk menampung 20 juta warga China. Dan, masih banyak lagi klaim yang sulit diterima oleh akal sehat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga menjadi sasaran tembak dengan menganggapnya sebagai rancangan pemerintah untuk menyudutkan umat Islam. Padahal Perppu itu tidak menyebut agama apa pun dan ditujukan untuk menjaga persatuan dan keselamatan bangsa dari rongrongan kelompok radikal.

Begitu pula ada paranoia tentang keadaan negara yang katanya hampir bangkrut karena terus bertambahnya utang pemerintah. Padahal pemerintah belum melewati batas yang dibolehkan dalam undang-undang dan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto masih jauh di bawah banyak negeri lain.

Yang sangat memprihatinkan, mereka yang termakan oleh isu-isu paranoid ini bukan sekadar orang awam, melainkan juga mereka yang bergelar sarjana, bahkan petinggi beberapa universitas dan akademi. Para sarjana ini pada umumnya spesialis yang wawasannya sangat sempit.

Internet dan media sosial juga memainkan peran yang besar dalam menggelembungkan isu-isu khayalan ini. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya gejala yang mulai muncul kembali di permukaan yang memberi sinyal bahwa politik paranoid yang berpotensi memecah belah bangsa itu akan dihidupkan kembali untuk menghadapi persaingan pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden mendatang.

Partai-partai politik tertentu merasa bahwa sebagai taktik kampanye, politik paranoid telah terbukti sukses meraih kemenangan pada Pilkada DKI yang lalu. Sebuah pilkada yang menyisakan luka-luka sampai sekarang. Semoga kedepan tidak terjadi lagi.

Abdillah Toha,
Pemerhati Politik,
KOMPAS, 23 Agustus 2017

Agama di Ruang Publik

Sebelum era kemerdekaan, di Nusantara ini terdapat pusat-pusat keagamaan yang kaya dengan tradisinya yang masih hidup sampai hari ini. Yang dominan tentu saja Islam, mengingat jumlah pemeluknya terbesar. Makanya logis saja jika simbol, tokoh, dan aktivitas keagamaan memenuhi ruang publik, khususnya Islam. Terlebih sekarang ketika iklim kebebasan berekspresi semakin terbuka.

Ada organisasi keagamaan yang sikap dasarnya antisistem demokrasi namun justru mereka paling efektif dan vokal memanfaatkan instrumen demokrasi untuk berbicara di ruang publik guna menyebarkan gagasannya. Bahkan leluasa menggerakkan massanya melakukan demonstrasi, sebuah aksi yang tak akan bisa dilakukan di negara monarki. Dalam konteks kehidupan beragama, Indonesia tidak mengenal pemisahan antara ruang negara dan ruang publik.

Agama bukanlah urusan privat semata seperti di Barat, tetapi aktivitas dan ekspresi keberagamaan juga aktif mewarnai ruang publik, bahkan masuk ke panggung Istana dengan fasilitas negara. Dengan kata lain, ruang publik menjadi wilayah yang kadang diperebutkan oleh simbol-simbol negara dan agama.

Di sana terdapat rujukan hukum adat, hukum agama dan hukum positif yang kesemuanya bisa tumbuh sejalan dan harmonis, tetapi juga potensial menimbulkan benturan dan konflik loyalitas dari warga masyarakat. Belakangan muncul gejala segregasi sosial yang hendak membenturkan paradigma keumatan dan kewarganegaraan (citizenship).

Yang pertama hendak menempatkan hukum agama di atas hukum negara (hukum positif), yang kedua menempatkan hukum agama subordinat pada hukum positif ketika memasuki ruang publik. Bagi sekelompok orang, bahkan ada yang memandang pemerintahan yang ada itu thaghut atau berhala karena menempatkan hukum positif di atas Kitab Suci.

Bentuk arsitektur masjid adalah monumen nyata dari beragamnya pemahaman dan praktek Islam di Indonesia yang amat berbeda dibanding negara-negara lain di Timur Tengah.

Wacana Politik dan Agama
Dalam ranah pribadi dan keluarga, bisa saja seseorang menempatkan hukum agama paling tinggi. Tapi begitu seseorang masuk jalan raya, hukum negara yang berkuasa, polisi sebagai pengawasnya. Dalam kehidupan sosial, wacana keagamaan akhir-akhir ini semakin memenuhi ruang publik seperti di mimbar televisi, ceramah-ceramah, dan media sosial (medsos) berbasis internet.

Orang pun merasa makin hari semakin akrab dengan medsos sehingga penggunanya mengalami perkembangan luar biasa. Namun sangat disayangkan, banyak isinya yang provokatif, sampah, bahkan ada yang berimplikasi memecah-belah persahabatan. Terutama ketika agama dikaitkan dengan aspirasi pilihan-pilihan politik, lalu menjadi sulit dibedakan antara medsos yang berisi siraman rohani, pencerahan iman, perluasan ilmu dan provokasi politik.

Aksi Damai 411 dan Aksi Super Damai 212, merupakan demonstrasi umat Islam terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Mengenai berkembangnya simbol agama di ruang publik, yang juga fenomenal adalah aksi dan mobilisasi massa yang terpusat di lapangan Monas dan sekitarnya pada 2 Desember 2016. Uniknya, di medsos pun terjadi diskusi mengenai berapa kira-kira jumlah pesertanya. Ada yang menyebutnya di atas 7 juta, ada yang menaksir hanya sekitar 3 juta. Ada lagi yang membahas, forum itu tujuannya apa, tercapai apakah tidak, dan siapa saja aktor-aktornya?

Satu orang mengatakan, adalah Presiden yang akhirnya jadi bintang di forum itu. Lalu muncul bantahan, Habib Rizieq dkk yang menang karena sanggup menghadirkan Presiden dan Wakil Presiden. Suara lain menyahut, itu semua karena keberhasilan Kapolri yang berhasil mengubah dari format demonstrasi menjadi aksi superdamai doa untuk bangsa.

Presiden Joko Widodo dan Habib Rizieq Syihab. Cermin pertarungan antara pemimpin formal dan informal (non-formal?).

Demikianlah, sampai menjelang Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 nanti, diduga isu agama akan selalu dibawa-bawa ke ranah politik untuk menggalang dukungan massa. Dan sifat massa selalu cenderung emosional. Soliditas dan kekohesifan akan menguat ketika tampil musuh bersama layaknya pertandingan sepak bola klub Bandung melawan klub Jakarta.

Atau kesebelasan Malang melawan kesebelasan Surabaya. Tapi pilkada tentu tidak sesederhana pertandingan bola. Belakangan ini segregasi sosial berdasarkan sentimen agama selalu saja muncul sehingga dikhawatirkan hal ini akan merusak harmoni sosial yang telah lama tumbuh dan terjaga.

Di Indonesia, hubungan agama, negara, dan politik memang dinamis. Tapi kalau kita tidak bijak dan pandai-pandai menjaga keseimbangan serta tahu batas, situasi ini justru bisa menghambat dinamika pembangunan dan reformasi. Kita dibuat sibuk oleh isu agama dan hukum. Semua persoalan bangsa seakan hanya melulu persoalan agama dan hukum, sedangkan aspek perbaikan ekonomi, pendidikan, dan sains terpinggirkan.

Komaruddin Hidayat,
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
KORAN SINDO, 30 Desember 2016

Cara Berpikir Kita Sedang Dikendalikan

Krisis ekonomi 2008 yang mengguncang Amerika Serikat dan berimbas ke berbagai negara terutama Eropa hingga Asia, semakin menyadarkan berbagai pihak, bahwa sistem ekonomi dan tata dunia yang dibangun pada peradaban ini patut dipertanyakan kembali. Upaya analisis dilakukan mulai dari hal yang paling mendasar. Mereka menyadari saat ini dunia telah berada pada titik masa konsekuensi dari apa yang telah dibangun selama ini.

Selama berabad-abad, sistem yang berjalan yang menjadi acuan tata kehidupan manusia di bumi ini ditemukan telah dimodifikasi dan dimanipulasi untuk keuntungan segelintir orang atau kelompok saja. Segelintir elit itu memodifikasi dan memanipulasi dengan rangkaian sinergi antara agama, politisi, dan ahli ekonomi secara sistematis dan strategis.

Data statistik yang dirilis pada Credit Suisse Global Wealth Databook 2015 menunjukkan bahwa pusaran uang dan kekayaan dalam piramida distribusi kekayaan dunia, yaitu total kekayaan lebih dari $100 Miliar atau sepadan kurang lebih 1300 Triliun rupiah, dimana jumlah itu mencapai 45% dari total kekayaan seluruh penduduk bumi, hanya dimiliki oleh 1% manusia dari populasi 7 miliar penduduk bumi. 1% manusia ini memiliki kepentingan melanggengkan posisinya di sana. Kemudian diikuti 28% manusia yang mempunyai harta antara $10.000 – $100 Miliar. Dan dengan dogma sukses dunia yang ditanamkan kepada kita selama ini, maka sisanya yaitu 71% dari miliaran manusia lain, yang hanya memiliki kekayaan di bawah $10.000 berebut untuk menempati posisi 1% – 28% itu.

Uang yang pada awalnya hanya alat tukar, kini telah menjadi alat nilai untuk menentukan kehormatan seseorang. Maka level kelompok 1% itu dipandang sebagai manusia terhormat, manusia elit. Bisa terjadinya perubahan cara pandang ini telah diproses berabad-abad lamanya. Benih-benih mindset itu telah ada lama sebelum mencapai tonggaknya ketika Renaissance bergulir di Eropa pada abad ke-17 dan terlaksana hingga hari ini di seluruh dunia.

Turunan skema kelompok elit itu, kini secara berjenjang juga ada di setiap kelompok masyarakat, sehingga hanya sejumlah kecil orang saja yang menguasai masyarakat besar. Sekelompok elit ada di setiap society yang selalu berusaha dan mempertahankan diri untuk memiliki kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu mereka mampu mengontrol masyarakat. Cara para elite itu dalam mengendalikan masyarakat tidak dengan mengontrol jumlah produksi atau jumlah uang yang beredar, tetapi dengan mengendalikan sisi kognitif manusia, yakni cara berpikir. Bila ada perdebatan yang menjadi wacana umum, tujuan intinya bukan pada apa yang menjadi tema perdebatan, melainkan cara berpikir yang dibentuk dalam wacana itu. Semua itu tidak tampak pada arena perdebatan dan tidak akan dibahas, tetapi tertanam dalam kognitif manusia. Cara berpikir inilah yang telah dimanipulasi selama berabad-abad.

Alat manipulasi ini semakin menemukan jalannya ketika Eropa menyadari betapa pentingnya kertas sebagai media penyebaran informasi. Kemudian bermetamorfosa menjadi media massa berbasis kertas yang secara perlahan dikuasai para elite ini melalui kekuatan kapitalnya. Dan pada akhir 1980-an, lebih berkembang lagi bentuk pengendalian informasi itu dengan adanya televisi.

Untuk memahami upaya pengendalian cara berpikir ini bisa dipelajari karya-karya Noam Chomsky, profesor linguistik dunia dari MIT Massachussets. Ia seorang Yahudi yang tidak Yahudi, seorang Amerika yang sangat tidak Amerika hingga ia dicap pengkhianat oleh banyak warga Amerika. Salah satu karyanya adalah Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media dan juga telah menjadi film dokumenter Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media tahun 1992. Selain itu, gambaran bagaimana sistem dunia ini bekerja dapat juga dibaca dalam bukunya How the World Works yang diterbitkan Bentang Pustaka dalam bahasa Indonesia.

Evolusi bentuk pengendalian mindset ini terjadi lebih canggih lagi ketika tahun 1989, Tim Berners-Lee menggagas World Wide Web (WWW). Ia meletakkan itu menjadi dasar internet yang berkembang hingga ragam bentuknya seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Di era yang menurut para peneliti telah memasuki era konsekuensi ini, sejatinya merupakan masa akhir dari sebuah siklus. Letnan Jenderal Sir John Glubb, seorang perwira Inggris yang ditempatkan di Timur Tengah pada akhir masa Ottoman di Turki mengamati daur sebuah dinasti di dunia dalam tulisannya, The Fate of Empire. Dalam pengamatannya, ia melihat kecenderungan putaran yang sama pada setiap masa sebuah dinasti atau kekaisaran. Semua berputar pada siklus 250 tahun atau setidaknya sepuluh generasi. Dalam daur itu, menurutnya ada enam tahap yang dilalui hingga fase keruntuhan.

Tahap pertama adalah generasi para Perintis (Pioneers). Selanjutnya memasuki masa-masa Penaklukan (Conquests). Kemudian adalah era Perniagaan (Commerce). Berikutnya generasi yang berada dalam era Kemakmuran (Affluence). Terus mencapai klimaksnya pada era Intelektual (Intelect). Daur ini berujung setelah manusia terlena dengan capaian-capaiannya yang tidak membatasi sifat kebinatangannya, yakni masuk pada era Kemunduran (Decadent).

Bila kita tarik lebih besar menjadi gambaran peradaban, dunia hari ini telah memasuki masa dekaden. Era kemerosotan dari peradaban Kapitalisme Global. Dalam analisa Glubb, ada kesamaan yang tampak pada masa dekaden di setiap dinasti. Gambaran itu seperti militer yang tidak disiplin dan melakukan tindakan asusila hingga melewati batas kemanusiaan. Salah satunya terlihat ketika tentara Amerika melakukan pelecehan kepada para tawanan di Irak dan Afghanistan, atau kasus pelecehan dan penyiksaan yang mencuat kepada para tahanan Guantanamo.

Gambaran lain yang sangat tampak hari ini yang menunjukkan fase dekaden peradaban adalah mencoloknya tampilan kekayaan dan kemewahan. Rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, pakaian-pakaian mewah dan sebagainya. Lalu diikuti oleh jurang kesenjangan yang sangat jauh antara kaya dan miskin. Termasuk yang juga kentara adalah eksploitasi seks yang sangat masif yang bisa kita lihat dari menjamurnya pornografi, terutama di dunia maya.

Namun masa kemunduran peradaban ini tidak terlalu disadari oleh seluruh elemen masyarakat. Bahkan ada yang tidak sadar sama sekali. Juga banyak yang sadar namun merasa tidak berdaya atas serbuan berbagai bentuk dekadensi itu. Namun demikian, masih ada sebagian orang ––yang walaupun tak banyak–– tetap sadar sekaligus terus berjuang untuk memperbaiki keadaan.

Bagi yang tidak sadar, mungkin mereka memang tidak tahu. Ketidaktahuan ini sendiri dicurigai merupakan bentuk upaya elite yang berkepentingan untuk mempertahankan posisi kekuasaan mereka. Masyarakat dialihkan perhatiaanya agar tidak sadar akan kondisi kehancuran yang sebenarnya sedang terjadi.

Mungkin kita bisa belajar dari Kekaisaran Romawi. Di masa dekadensi kekaisaran itu, masyarakat dialihkan perhatiannya sehingga tidak benar-benar sadar akan apa yang sesungguhnya menimpa mereka dengan disuguhi hiburan pertunjukan Gladiator. Pertunjukan itu sangat menyedot atensi dan memecah perhatian rakyat. Saat itu para elite serakah menumpuk emas dan perak yang menjadi standar alat tukar, melampiaskan hawa nafsu kekayaan dan materi, serta obsesi kekuasaan yang dikelabuhi dengan memanipulasi rakyat. Pengalihan perhatian itu sebenarnya adalah upaya elite penguasa yang menyadari masa keterpurukan.

Hari ini, bentuk pengalih perhatian itu mewujud lebih canggih pada program siaran televisi. Di Amerika, masyarakatnya dininabobokan dengan acara-acara televisi. Siaran olah raga adalah salah satu bagian yang menyedot perhatian hingga menjadi bagian utama dari sejarah hidup mereka yang diperbincangkan setiap hari, mulai dari remaja hingga usia lanjut. Bahkan menjadi bagian dari impian anak-anak. Tayangan American Footbal merupakan bisnis multijutaan dolar yang menguntungkan bagi para elite. Puncaknya adalah final Super Bowl yang siaran langsungnya bisa ditonton seratus juta pasang mata, hanya kalah satu tingkat jumlah penontonnya dari Final Piala Dunia FIFA.

Hiburan olah raga, baik itu sepakbola melalui liga-liga Eropa-nya, F1, Moto-GP, dan sebagainya telah menjelma menjadi pengalih perhatian yang strategis selain hiburan televisi lainnya seperti film, musik, drama opera sabun (sinetron), talkshow, kuis, dan gosip. Pelaku olah raga menjadi selebritis yang dipuja-puji sedemikian rupa, seperti para Gladiator di masa keterpurukan Kekaisaran Romawi.

Ada profesi lain yang secara kuat diposisikan menjadi selebriti di masa dekadensi kekaisaran Romawi, Ottoman, dan Spanyol, yaitu para tukang masak atau Chef. Kuliner adalah bentuk lain pengalih perhatian itu. Dan itu tampak juga di sekitar kita saat ini. Hasrat pelampiasan nafsu memburu kenikmatan dan kelezatan sedang bertubi-tubi mengepung dan mendorong kita memburu apa dan di mana makanan yang enak, pakaian yang bagus dan ngetrend, film dan musik yang top, program reality show televisi yang mengasyikkan, atau majalah-majalah hiburan mana yang menghibur.

Semua itu mengalihkan perhatian kita juga membuat cara berpikir dan memandang sesuatu dalam jangkauan yang sangat pendek dan sempit. Bila terkait politik, betapa banyak bentuk pengalih perhatian itu yang akan dipaparkan kemudian, yang bisa kita tadabburi dari kegaduhan nasional yang terjadi belakangan di negeri ini.

Melalui gambaran ini, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa para elite “kekaisaran” Kapitalisme Global saat ini, dengan kuasa dan kapitalnya sedang berusaha dengan segala cara untuk melanggengkan kursi kekuasaannya dalam jajaran 1% kelompok oligarki, terutama dengan cara mengendalikan cara berpikir masyarakat dunia.

Dengan menyadari berlangsungnya sebuah sistem yang dimanipulasi itu, dan segala bentuk pengendalian cara berpikir serta pengalihan perhatian yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, maka kita menyadari pula bahwa untuk bisa lepas dari kungkungan itu memerlukan langkah dan waktu yang panjang dan tidak mudah.

Kita bisa mencoba bercermin diri, apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi kungkungan pengendalian itu. Para elite memiliki kekuatan kekuasaan dan kapital yang besar. Mari coba kita hitung dengan cermat langkah apa yang bisa kita perbuat. Mari kita lihat kembali kemampuan dan kekuatan diri kita yang sejati.

Dengan tetap memegang teguh secara mutlak peran Allah dalam perjuangan untuk berdaulat dari pengendalian kaum elite itu, kita percaya dalam sekejapan mata perubahan akan terjadi. Kun Fayakun. Namun kita juga harus mengupayakan diri dalam perubahan itu. Sehingga dalam kesadaran kita, ini tetap merupakan sebuah "Jurus Jalan Panjang" yang harus terus-menerus diperjuangkan dengan lebih strategis dan bersatu dalam Ummatan Wahidah.

Ahmad Jamaluddin Jufri
Staff Progress, dan Dewan Redaktur Maiyah,
Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
CakNun.com, 17 November 2016

Politik Akal Sehat dan Politik Akal Sesat

Politik akal sehat tampaknya sedang memasuki ruang gawat darurat di negeri ini. Ibu Kota sebagai ibu teladan telah menjelma menjadi ibu kesesatan. Pada mulanya, nalar lurus mempertanyakan keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Rekam jejak Ahok dinilai tidak sejalan dengan garis ideologis Marhaenisme ––pembela wong cilik.

Tak lama kemudian, nalar terpelanting lebih jauh mendapati keputusan poros “Cikeas” dan “Kertanegara” dalam menetapkan pasangan yang diusungnya. Seorang jenderal purnawirawan dengan getir menyatakan, “Penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono merupakan preseden buruk bagi TNI; menjadi contoh negatif yang bisa merusak atmosfer pembinaan di lingkungan TNI. Seorang prajurit ditempa untuk menjadi tentara sejati, bukan menjadi politisi.”

Pesan berantai melalui media sosial juga secara satir mempertanyakan integritas dan marwah politik kubu lain. Seseorang yang pernah menghujat tokoh sentral kubu ini sebagai pelanggar HAM dan proksi mafia kini dengan senang hati menerima pinangannya. Adapun sang tokoh yang pernah dinista pun seperti mati akal untuk bisa berdiri tegak dengan otonomi ideologinya. Alhasil, tiga pasang calon tampil sebagai hasil pilihan akal sesat. Kepentingan jangka pendek mengorbankan kesehatan nalar publik. Urusan negara dipandang sebagai pertaruhan harkat keluarga. Popularitas menepikan integritas. Modal uang menjatuhkan modal moral.

Kebebasan demokratis sebagai buah reformasi belum kunjung menghadirkan kehidupan politik yang lebih sehat dan bermakna. Kebebasan sebagai negative right (bebas dari) mengalami musim semi. Bangsa ini telah bebas dari berbagai bentuk represi, sensor, bahkan pembatasan. Namun, kebebasan sebagai positive right (bebas untuk) mengalami musim paceklik. Kita tidak memiliki kapasitas dalam menggunakan kebebasan itu untuk memperbaiki kehidupan negeri dengan memberdayakan daulat rakyat.

Berbagai bentuk pilihan dan kebijakan publik tidak menggunakan asas-asas nalar publik yang sehat. Kebijakan dan pilihan politik dengan nalar publik yang sehat setidaknya harus memenuhi empat prinsip utama sebagai suatu politik yang responsif: prinsip kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan.

Dengan keempat prinsip ini, politik responsif harus mempertimbangkan rasionalitas publik tanpa kesemena-menaan mengambil kebijakan / keputusan; adaptabilitas kebijakan dan institusi politik terhadap keadaan; senasib sepenanggungan dalam keuntungan dan beban; serta persetujuan rakyat terhadap pemerintah. Ketika arena politik lebih mewadahi konflik kepentingan ketimbang konflik visi-ideologi, maka watak politik menjadi narsistik, dan itu berarti mengecilkan harapan banyak orang.

Tuntutan politik responsif menghendaki agar demokrasi yang dikembangkan tidak berhenti sebagai demokrasi minimalis yang bersifat elitis, tetapi menjelma menjadi demokrasi deliberatif (permusyawaratan) yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Demokrasi elitis sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Joseph Schumpeter yang mendefinisikan demokrasi sebatas metode prosedural, melupakan substansi yang berkaitan dengan tujuan kesejahteraan atau perbaikan nasib rakyat. Demokrasi hanyalah seperangkat prosedur dengan mana keputusan diambil dan kebijakan dihasilkan.

Kedua, konsep politik yang dianalogikan dengan konsep ekonomi pasar. Kompetisi politik berhubungan erat dengan kompetisi ekonomi. Oleh sebab itu, demokrasi elitis ini benar-benar menempatkan demokrasi sebagai suatu arena kompetisi bagi elite-elite terbatas dan teratas. Demokrasi adalah persaingan antarelite. Politisi adalah pengusaha, wakil rakyat adalah saudagar, voter adalah konsumen.

Ketiga, demokrasi elitis ini membedakan dirinya dari sistem totalitarianisme sejauh bahwa pemimpin dari demokrasi elitis diajukan, sementara sistem kediktatoran berdasarkan pada pemaksaan. Keempat, rakyat umum memiliki peranan minimal dalam demokrasi ala Schumpeter ini. Rakyat hanya datang ke pemilu untuk memilih wakilnya, tetapi mereka tidak dapat “menentukan” dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.

Demokrasi deliberatif mengatasi kekurangan demokrasi elitis dengan memandang kebebasan individu dan kesetaraan politik merupakan hal penting sejauh dapat mendorong kemampuan manusia untuk membentuk tatanan kolektif yang berkeadilan melalui deliberasi rasional (Hurley, 1989).

Dalam demokrasi deliberatif, keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subyektivitas kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparsial, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Orientasi etis “hikmat kebijaksanaan” mensyaratkan adanya wawasan pengetahuan mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang wacana yang dipersoalkan. Melalui hikmat itulah mereka yang mewakili rakyat bisa merasakan, menyelami, dan mengetahui apa yang dipikirkan rakyat untuk kemudian diambil keputusan yang bijaksana yang membawa republik ini pada keadaan yang lebih baik.

Orientasi etis “hikmat kebijaksanaan” juga mensyaratkan kearifan untuk dapat menerima perbedaan secara positif dengan memuliakan apa yang disebut sebagai “kebajikan keberadaban”, yakni rasa pertautan dan kemitraan di antara ragam perbedaan dan kesediaan untuk berbagi substansi bersama, melampaui kepentingan kelompok, untuk kemudian melunakkan dan menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil.

Yudi Latif,
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
KOMPAS, 27 September 2016