Etika Politik: “Ambyar”

Seribu kota sudah kulewati. Seribu hati sudah kutanyai. Tapi tak seorang pun mengerti, ke mana kau pergi. Bertahun-tahun aku mencari, belum kutemukan kau juga sampai hari ini. Seandainya kau sudah hidup bahagia, aku sungguh rela. Namun hanya satu permohonanku, aku ingin bertemu denganmu. Walau hanya sekejap mata, sekadar untuk obat rindu di dalam dada.

Itulah sepenggal lagu di antara sekian lagu Didi Kempot yang akhir-akhir ini telah mengharu biru penggemarnya. Lagu-lagu Didi Kempot tercipta dalam bahasa Jawa. Dan sudah lama ia menyanyikannya. Namun, baru akhir-akhir ini lagu-lagunya meledak. Penggemarnya meluas, tak terbatas mereka yang mengerti bahasa Jawa. Bukan hanya orangtua yang gemar lagu campur sari, melainkan juga anak-anak muda bergaya hidup modern dan jauh dari tradisi.

Mengapa lagu-lagu Didi Kempot bisa memeluk demikian banyak penggemar? Karena lagu-lagunya mendendangkan patah hati, cinta yang dikhianati, dan janji yang mudah diingkari. Luka-luka hati itu banyak dialami orang zaman ini. Dan Didi Kempot dirasa bisa mewakili dan menumpahkan perasaan mereka.

Maka kaum patah hati itu berkelompok. Yang laki-laki menamai diri Sad Bois, yang perempuan Sad Gerls. Keduanya berhimpun di bawah nama Sobat Ambyar. Dan pujaan mereka, Didi Kempot, digelari The Godfather of  The Broken-Heart alias The Lord of Ambyar.

Ambyar, kata ini sudah jelas dengan sendirinya. Namun, mengapa kata itu tiba-tiba bisa demikian populer? Lebih-lebih kenapa ambyar itu bisa mewakili perasaan demikian banyak orang? Adakah kata itu hanya menyangkut romantisisme orang di sekitar kesedihan patah hati? Kalau kita bisa bertanya demikian, berarti suatu makna yang dalam ada di dalam kata ambyar. Dan ambyar itu tak bisa hanya dikembalikan ke pengalaman patah hati belaka.

Ambyar seakan adalah kata yang diberikan oleh keadaan zaman agar kita merasakannya secara lebih luas dan mendalam. Ambyar tak cukup dikembalikan pada Didi Kempot lagi. Zaman hanya meminjam ambyar-nya Didi Kempot untuk mengungkapkan gejala dan warta sejarah yang sedang kita alami kini.

Petaka kemajuan
Dalam khazanah Jawa, sebagai gejala sejarah, ambyar membuka kembali apa yang tersimpan dalam ramalan pujangga Ranggawarsita seperti tertulis dalam Serat Sabda Jati: Para djanma sadjroning djaman pekewuh, kasudranira andadi, dahurune saja darung, keh tyas mirong murang margi, kasetyan wus nora katon— di zaman serba susah dan salah ini, nista budi manusia makin menjadi-jadi, ruwetnya hidup terus terjadi, orang-orang sengaja menempuh jalan yang salah, kesetiaan tiada lagi bisa dilihat mata.

Rupanya ramalan Serat Sabda Jati tentang datangnya zaman pekewuh, zaman ruwet, zaman ambyar sedang kita alami sekarang. Di zaman ambyar ini manusia jadi serba salah. Dan seakan ada sebuah kekuatan tersembunyi yang sedang menjerat manusia untuk jadi serba salah.

Zaman ambyar itu bukanlah ramalan akan masa mendatang. Ambyar itu petaka di zaman sekarang. Dan ambyar itulah yang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk cita-cita manusia tentang kemajuan.

Maka, kata filsuf Sekolah Frankfurt, Walter Benjamin: pengertian kemajuan itu dasar dan titik berangkatnya adalah petaka. Apa yang terus berjalan maju adalah petaka itu. Dan petaka itu bukan apa yang akan datang, melainkan apa yang terjadi sekarang. Kalau kita bicara penyelamatan, ini hanyalah lompatan-lompatan kecil dari petaka yang terus berkesinambungan itu.

Menurut garis pemikiran itu, masa depan yang gemilang hanyalah utopia. Yang akan terjadi adalah masa depan sebagai petaka. Atau dalam khazanah Jawa, masa depan itu zaman ewuh-pekewuh, zaman ambyar.

Dalam literatur Barat, tulisan mengenai petaka atau ambyar itu dengan mudah ditemukan, mulai dari tulisan-tulisan filsafat, sosiologi kritis, politik, ekologis, sampai analisis psikologis, sastra, dan refleksi teologis. Jadi, bencana atau ambyar itu tak hanya mengenai alam dan lingkungan hidup, tetapi juga mengenai manusia, pemikiran, rasionalitas, dan kondisi psikisnya.

Petaka atau ambyar dibahas dengan tajam, misalnya, oleh Pankaj Mishra, sarjana keturunan India, dalam bukunya yang terkenal Age of Anger: a History of the Present (2017). Ia menunjukkan, akar dari chaos, petaka dan ambyar-nya zaman ini adalah utopia enlightenment masyarakat Barat. Utopia itu impian indah yang akhirnya mendarat sebagai realitas mimpi buruk di zaman sekarang.

Enlightenment dengan buahnya kapitalisme dan demokrasi liberal ditanamkan ke negara-negara yang tak punya akar tradisi enlightenment Barat. Penanamannya sering dengan tindakan paksa: invasi militer, yang percaya, setelah itu demokrasi akan mekar dengan sendirinya.

Utopia enlightenment mendambakan kemajuan dan kemodernan. Namun, sebaliknyalah yang terjadi: anti-kemodernan. Di banyak negara, anti-kemodernan ini berhimpun menjadi aksi radikalisme agama, kekerasan, dan teror.

Menurut Mishra, aksi-aksi itu bukan pertama-tama bertujuan merusak kemapanan yang dimiliki kemajuan dan kemodernan. Sebaliknya, aksi-aksi itu ingin menikmati kemapanan itu. Namun, alam semesta sebagai sumber daya yang terbatas ini pasti tak bisa memberikan apa yang ingin mereka nikmati, apalagi semuanya itu sudah berada di tangan mereka yang maju dan modern.

Akibatnya adalah ressentiment, kebencian. Maka, Mishra mengetengahkan pentingnya kita memahami kembali pemikiran filsuf Rousseau dan Nietzsche. Keduanya berpendapat, ressentiment terjadi karena pengalaman inferior, yang kemudian mengecamukkan perasaan iri hati. Maunya meniru, tetapi tak mampu.

Hasrat meniru itu terus meninggi, sementara kemampuan diri kian tertinggal jauh. Janji-janji kemodernan tentang pemerataan akhirnya hanya mimpi. Si pemimpi kemudian menjumpai realitasnya tak sejalan dengan impiannya.

Hidupnya merana, dalam hal keadilan, pendidikan, status, kekuasaan, dan kesejahteraan. Hidupnya ternyata ambyar. Siapa yang mau ambyar? Maka mereka yang dikecewakan ini frustrasi. Karena frustrasi, mereka lalu marah, protes, jadi radikal, dan tak segan menjalankan aksinya dengan kekerasan. Itulah kemarahan kaum ambyar dalam the age of anger ini.

Lunturnya kesetiaan
Di zaman ini, ambyar tak hanya menyambar politik, ekonomi, ataupun lingkungan. Hubungan personal pun ikut ambyar. Dalam hal personal itu, lagu-lagu mellow Didi Kempot tentang patah hati seakan membahasakan dan melokalkan krisis kesetiaan yang kini tengah menyebar di mana-mana.

Seperti dilaporkan Stephanie Schramm (die Zeit, 7/4/2011), sebuah studi dari Hamburg dan Leipzig, Jerman, pernah memperlihatkan, 90 persen responden menyatakan ingin tetap setia ke pasangan, tetapi 50 persen mengaku setidaknya sekali pernah melanggar kesetiaan itu. Dewasa ini masuknya "orang ketiga" jauh lebih mudah daripada dulu.

Setia dianggap bukan hanya setia pada seorang pasangan seumur hidup. Orang juga bisa merasa setia terhadap "orang lain" yang sedang jadi pasangannya pada suatu saat. Kesetiaan itu bisa menjadi serial, kesetiaan pada pasangan yang berganti-ganti.

Monogami tampaknya kian dirasakan sebagai upaya kultural yang berlawanan dengan kodrat alami dan manusiawi, yang sulit bersetia pada seorang saja.

Karena itu kesetiaan monogami itu sulit dihayati. Juga di kalangan anak muda melebarlah jurang pemisah antara keinginan dan kenyataan di sekitar kesetiaan. Mereka menjunjung tinggi kesetiaan. Namun, praktiknya, dengan mudah mereka berganti pacar atau pasangan.

Fakta ini mengungkapkan sebuah ironi: anak muda ingin berpegang sungguh pada kesetiaan dan mengidealkan kesetiaan sebagai pegangan, justru karena dalam realitas kesetiaan itu sedang ambyar dan sulit dialami.

Studi itu juga memperlihatkan, perselingkuhan terjadi kebanyakan karena si pelaku tertarik akan yang baru. Hubungan dengan pasangannya bisa memuaskan, juga secara seksual. Namun, itu tak menjamin bahwa orang tak bisa tertarik dan kemudian puas dan nikmat dengan yang baru lagi.

Lunturnya kesetiaan semacam ini sering disebabkan oleh sebuah kebetulan, bukan karena disengaja atau direncanakan. Sementara kesempatan untuk jatuh dalam kebetulan itu sekarang tersedia banyak. Sebab, dewasa ini manusia lebih mobile, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan amat cepat, dan dapat berjumpa dengan "orang baru" dalam waktu amat singkat.

Lewat internet, orang juga mudah menemukan rangsangan akan yang baru, yang sangat bervariasi dan menarik. Dan itu bisa dialaminya dalam ruang paling privat, bahkan di saat ketika orang berada dekat dengan keluarga atau pasangannya.

Menurut banyak penelitian, psikologi, sosiologi atau antropologi, ketidaksetiaan itu ditentukan banyak faktor. Dan sulitlah memastikan manakah faktor yang paling menentukan.

Kata seorang pakar terapi keluarga, Guy Bodenmann, kesetiaan adalah proses kognitif di mana orang menghasratkan sebuah eksklusivitas. Dan itu mengandaikan bahwa orang mau secara total memberikan komitmennya, emosional dan seksual.

Komitmen demikian butuh kehendak yang kuat dan bulat. Itu artinya untuk menjadi setia, orang harus bersedia dan rela berkorban untuk memberikan dirinya. Justru pengorbanan macam inilah yang sekarang sedang luntur. Tak heran jika kini banyak kesetiaan yang ambyar.

Sinetron politik "ambyar"
Seperti dalam cinta, kesetiaan juga merupakan nilai dalam politik. Maka dalam ilmu politik, kesetiaan disebut sebagai keutamaan politik. Politik yang baik tercipta jika politikusnya setia pada janji politiknya, setia pada konstituennya, dan setia pada mitra koalisinya dalam mengejar cita-cita yang disepakati bersama.

Jelas, politik yang baik mengandaikan kesetiaan. Apabila menjunjung tinggi nilai itu, politik serta-merta akan mewujudkan kesetiaan dalam komitmen, serta pemberian dan pengorbanan diri yang jujur dan tulus. Namun, justru dalam politik, orang dengan amat mudah mengkhianati kesetiaan, mengingkari komitmen, dan menjerumuskan diri dalam perselingkuhan politik yang baru.

Jadi, persis seperti atau melebihi perkara cinta, kesetiaan dalam politik itu mudah terjangkiti virus ambyar. Cuma kadar akutnya saja berbeda-beda. Kadang akutnya tak seberapa, kadang menggila. Celakanya, ada gejala, berbarengan dengan merebaknya virus ambyar bersama Didi Kempot, akhir-akhir ini politik kita kelihatan juga terkena virus ambyar dengan sangat akut.

Maka, kalau orang percaya pada kawruh Jawa, mewabahnya Sobat Ambyar Didi Kempot itu juga sasmita yang memperbolehkan kita bertanya, jangan-jangan situasi sosial-politik kita juga sedang ambyar.

Dengan mudah, ambyar itu kita temukan dalam tingkah laku politik kita akhir-akhir ini. Kita boleh lega melihat Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi bersatu, dan Gerindra masuk dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Namun, pertanyaan kritis tetap boleh muncul: sebegitu mudahkah politikus lupa akan pengorbanan pendukungnya. Di manakah kesetiaan dan komitmen politik mereka pada harapan pendukungnya?

Maklum, sebelum Pilpres 2019, pendukung kedua kubu demikian terbelah, sampai tak terbayangkan sama sekali bahwa pemimpin mereka mau menjalin sebuah koalisi politik.

Politik memang punya 1001 alasan untuk membenarkan diri. Namun, dalam fenomena politik di atas tetaplah terbukti, politik itu tak setia pada janji. Tepatlah jika para pendukungnya merasakan pahitnya lagu "Cidra", Didi Kempot: “Wis samesthine ati iki nelangsa/ wong sing tak tresnani mblenjani janji/ Gek apa salah awakku iki, kowe nganti tego mblenjani janji/ .…” (Sudah semestinya hati ini merana karena yang aku cintai mengingkari janji .… Apa salahku, sampai kamu tega mengingkari janji).

Sinetron ambyar di panggung politik itu terus berlanjut. Baru saja menyatakan janji setia pada koalisi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpelukan mesra dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.

Media pun ramai dengan adegan itu. Presiden Jokowi pun menyindir, Surya Paloh kelihatan lebih cerah dari biasanya sehabis berpelukan dengan Sohibul.

Dan Presiden Jokowi masih memberi komentar, "Saya tidak tahu maknanya apa. Tetapi rangkulan itu tidak seperti biasanya. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya Paloh seerat dengan Pak Sohibul Iman."

Belakangan, pada perayaan HUT ke-8 Parta Nasdem, bahasa pelukan itu masih berlanjut. Berulang kali Presiden menegaskan, pelukan itu tak ada salahnya. Toh, Presiden masih menyindir juga, pelukan itu hanya masalah kecemburuan.

Begitulah, diskursus politik kita diturunkan derajatnya menjadi masalah pelukan. Sebagian waktu politik kita disita untuk berspekulasi tentang pelukan. Bahasa politik kita menjadi bahasa Sobat Ambyar. Surya Paloh menyatakan "sayang" kepada para tokoh. "Dan jangan ragukan lagi, betapa saya masih sayang kepada Mbak Mega." Megawati memperlihatkan senyumnya yang tertahan mendengar sapaan itu.

Namun, orang tahu ini sinetron politik, senyum itu boleh ditafsir sebagai senyum sinis tak percaya. Di mata banyak pemirsa, senyum itu seakan mau bilang,"mbel". Atau dalam bahasa Sobat Ambyar, senyum itu adalah lagu: Jebule janjimu jebule sumpahmu, ra biso digugu (Janjimu, sumpahmu, ternyata palsu). Jika bersama dengan fenomena ambyar, kita mau diingatkan akan sasmita zaman ewuh-pekewuh kita haruslah waspada, kepalsuan dan ketaksetiaan akan janji kelihatannya akan menjadi warna dari politik kita.

Lihat saja, Pemilu dan Pilpres 2019 baru saja berlalu. Tokoh-tokoh politik sama sekali belum membuktikan diri apakah mereka bisa memenuhi janjinya dari kampanye lalu. Kabinet Indonesia Maju juga belum terbukti kerjanya. Di tengah keadaan demikian sudah terbaca bagaimana politik membuat manuver-manuver agar mereka bisa mempertahankan atau meraih kekuasaan di 2024.

Buat politikus kita, demokrasi seakan hanyalah alat mengejar kekuasaan. Ini sungguh politik ambyar. Ambyar karena politik itu menghilangkan jejak dan dasar kelahirannya. Seperti dikatakan filsuf Richard David Precht, politik itu tak lahir dengan sendirinya. Politik itu lahir dari kepercayaan dan kejujuran rakyat.

Rakyat lalu mengharap agar berdasarkan kepercayaan itu politik bertindak bijak, setia, dan tahu diri. Politik yang hanya mengejar kekuasaan berarti menyapu habis dasar kelahirannya itu. Tak peduli dengan kepercayaan dan kejujuran rakyat, prek dengan kesetiaan dan kebijaksanaan. Yang penting, pokoknya, bagaimana meraih kekuasaan.

Politik tak lagi berpikir apa yang terbaik untuk rakyat yang memercayai dan menumpahkan harapan padanya. Yang dipikirkannya hanyalah apa yang terbaik bagi dirinya dan itu adalah semakin besarnya kekuasaan.

Politik demikian adalah politik yang tak setia janji. Itulah politik yang sekarang kira rasakan. Maka terhadap politik demikian, bersama Sobat Ambyar, rakyat kiranya boleh memaki: Tak tandur pari, jebul tukule malah suket teki (Padi yang kutanam, ternyata tumbuhnya malah alang-alang).

Ya, terhadap politik kita sekarang, rakyat kiranya boleh merasa patah hati. Rasanya, kita memang sedang hidup di zaman ewuh-pekewuh, di mana banyak hal jadi serba salah, apalagi politiknya, yang wr-wr-wr, ambyar.

Sindhunata
Mantan wartawan KOMPAS,
Redaktur majalah kebudayaan "BASIS",
Imam Katolik, anggota Yesuit,
Tinggal di Kolese Santo Ignatius, Kotabaru, Yogyakarta.
KOMPAS, 20 November 2019

Antara Oposisi dan Koalisi

Kata "oposisi" mulai marak diperbincangkan oleh masyarakat kita setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pada 29 Juni lalu. Dalam konteks ini, oposisi diartikan sebagai pihak yang tidak berada di lingkaran kekuasaan. Sesungguhnya, oposisi lazim ada di negara yang menjalankan pemerintahan parlementer. Terlebih yang kepartaiannya menggunakan sistem dwipartai.

Demikian halnya dengan istilah "koalisi". Koalisi pun lazim berada di negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Koalisi terjadi ketika dalam pemilihan umum legislatif, tidak ada satu pun partai yang menguasai kursi parlemen secara mayoritas, sehingga tidak ada partai politik peserta pemilu yang dapat membentuk pemerintahan sendirian. Karena itu, beberapa partai bergabung untuk membentuk pemerintahan. Pemerintahan inilah yang disebut pemerintahan koalisi, sedangkan partai politik yang tidak ikut dalam pemerintah dinamai oposisi.

Kelemahan sistem parlementer yang pemerintahannya dibangun atas dasar koalisi adalah mudah retaknya gabungan partai politik dalam koalisi. Begitu ada partai anggota koalisi pemerintahan melepaskan diri, pemerintahan dinyatakan bubar dan harus dibentuk pemerintahan baru atas dasar koalisi baru di antara partai politik di parlemen.

Negara Indonesia pernah berada dalam situasi seperti itu saat tidak ada partai politik yang memperoleh kursi mayoritas di parlemen melalui Pemilihan Umum 1955. Pemerintahan kemudian dibentuk oleh koalisi empat partai yang memperoleh suara empat besar, yakni Partai Nasional Indonesia dengan 22,3 persen suara (57 kursi), Masyumi dengan 20,9 persen (57 kursi), Nahdlatul Ulama dengan 18,4 persen (45 kursi), dan Partai Komunis Indonesia dengan 16,4 persen (39 kursi). Dengan demikian, partai politik sisanya menempatkan diri sebagai oposisi.

Seperti halnya kelemahan pada sistem parlementer dengan pemerintahan koalisi, pemerintahan koalisi di Indonesia pada waktu itu pun sangat lemah. Pemerintah kerap kali jatuh-bangun sehingga terjadi perubahan kabinet.

Beberapa Kabinet pada era Orde Lama (Kabinet Natsir, Wilopo, Ampera, dll.)

Kerugian dari seringnya pergantian pemerintahan melalui mosi tidak percaya itu mengakibatkan program pembangunan tidak bisa segera direalisasi. Bahkan yang terjadi adalah partai politik mengalami disorientasi, yakni terlalu fokus pada bagaimana pemerintah dapat jatuh. Inilah yang menjadi salah satu alasan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga penyelenggaraan negara kembali berdasar pada UUD 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial.

Pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden 17 April 2019, terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dua pasang kandidat itu tidak diajukan oleh satu partai politik, melainkan oleh gabungan partai politik, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 UUD 1945. Hanya, dalam keseharian, gabungan partai politik itu menyebut dan disebut sebagai koalisi partai politik.

Setelah Joko Widodo-Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ada yang berharap Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tetap berdiri sebagai oposisi meskipun ada partai politik yang semula bergabung mendukung mereka telah bergeser ke pemerintahan. Di sini, oposisi dimaknai sebatas tidak terlibat dalam pemerintahan. Bila demikian, siapa pun bisa mengklaim sebagai pihak yang berada di barisan oposisi saat tidak berada di lingkaran pemerintahan.

Dari Seteru menjadi Sekutu. Mungkinkah ???

Perlu dicermati bahwa negara kita adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Maka, pembentukan pemerintahan pun tidak berada di koalisi partai politik, melainkan sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai hak prerogatif presiden. Hal ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Boleh-boleh saja partai politik yang tergabung ke pemerintahan berharap mendapat bagian kursi kekuasaan dari presiden. Faktanya, presiden membagi-bagi kekuasaan itu kepada para pendukungnya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa presiden bagi-bagi kekuasaan kepada partai politik yang telah mendukungnya dan siapa saja yang telah "berkeringat" untuk memenangkannya menjadi presiden.

Kekuasaan yang dibagi oleh presiden tidak hanya terbatas pada saat pengisian kabinet, tapi hingga di relung-relung yang paling dalam di pilar kekuasaan lainnya, seperti posisi direktur jenderal, lembaga-lembaga independen, dan komisaris badan usaha milik negara.

Sulardi
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang
TEMPO, 4 Juli 2019

Rocky Gerung, Kembang, dan Bowoisme

Dalam setiap pesta demokrasi, selalu ada cerita kembangan yang muncul tak terduga. Ia bukan plot utama, namun menjadi warna tersendiri di sela-sela kompetisi politik yang makin intensif.

Pada siklus pemilu kali ini, bagi sebagian kalangan, Rocky Gerung adalah salah satu cerita kembangan tersebut. Dia bukan kandidat, bukan tim sukses, serta bukan pula politisi partai tertentu.

Tetapi tampaknya panggung bagi Rocky makin melebar, menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi kaum terdidik di kota-kota besar. Posting-nya di YouTube kini tidak sedikit yang sudah dilihat oleh ratusan ribu, bahkan lebih sejuta orang.

Rocky selalu tampil membawa flagship akal sehat dan menempatkan dirinya sebagai orang kampus. Tidak jarang, walaupun ia sebenarnya berbicara tentang politik dalam pengertian yang sangat praktis, dengan fasih Rocky selalu berkata bahwa kritik dan penjelasannya adalah kritik akademis. Dibolak-balik, posisi seperti itulah yang menjadi ciri khas dia: akal sehat dan pretensi akademis.

Posisi seperti ini baik dan perlu dalam setiap sistem demokrasi. Namun, khusus bagi Rocky, terutama dalam beberapa saat belakangan ini, posisi dan penjelasannya mulai memperlihatkan sebuah ketegangan dalam dirinya sendiri. Ia kelihatannya semakin condong ke Prabowo dan berbagai uraiannya sudah menjadi semacam mono-kritik terhadap Jokowi.

Dalam sebuah kesempatan, misalnya, sebagaimana yang saya lihat di YouTube minggu lalu, Rocky tampil dalam sebuah acara kampanye pro-Prabowo. Walaupun hal ini sebenarnya sah saja, dan tidak harus berarti bahwa dia kehilangan pijakannya sebagai orang kampus, apa yang dia katakan sudah berbeda.

“Saya akan mengkritik Prabowo 12 menit setelah dia dilantik menjadi presiden (kalau dia menang),” demikian seru Rocky dalam forum yang bersemangat itu.

Seruan ini dia utarakan untuk memberi justifikasi bahwa, dalam forum kampanye tersebut, dia tidak akan mengkritik Prabowo, serta tidak pula menyentuh sedikit pun kelemahan atau kekurangan ide-ide Prabowo sebagai kandidat capres.

Dan sebaliknya, secara implisit, dia membenarkan dirinya untuk terus mengkritik Jokowi, walaupun kritik yang disampaikannya pada forum itu sebenarnya lebih pada isu yang remeh-temeh dan ad hominem, terlalu personal untuk diucapkan oleh seorang akademisi.

Buat saya, cara dan ucapan semacam itu memperlihatkan bahwa makin dekat ke pemilu pada April nanti, Rocky makin menjauh dari Rocky yang semula. Bahkan barangkali dia mulai menjadi paradoks bagi dirinya sendiri.

Kenapa saya berpendapat demikian? Kita kembali pada konsep dasar, yaitu akal sehat (common sense).

Dalam pengertian praktis, konsep ini mengandaikan pertimbangan yang saksama dengan mengandalkan akal-budi (reason), serta penghargaan pada fakta-fakta dalam mencari kebenaran.

Konsep ini tidak ada urusannya dengan posisi politik —penguasa atau oposisi, petahana atau penantang. Kebenaran adalah kebenaran. Penguasa bisa benar bisa salah, demikian pula kaum oposisi dan the challengers of power.

Rocky Gerung dan Rizal Mallarangeng.

Karena itulah seseorang yang menjadikan akal sehat sebagai konsep perjuangannya akan menimbang-nimbang fakta dan argumen, serta mengarahkan pedangnya kepada semua pihak di ruang publik, tanpa kecuali.

Dengan demikian, bagi saya, kalau setia pada konsep perjuangannya, Rocky seharusnya tidak membedakan Prabowo dan Jokowi, atau berlindung di balik argumen bahwa seorang akademisi harus selalu mengkritik kekuasaan —hal terakhir ini bukanlah sebuah posisi epistemologis, tetapi sebenarnya lebih berhubungan dengan sebuah gejala psikologis yang sering melanda mantan aktivis mahasiswa, yaitu arrested development syndrome.

Sebagai seorang sahabat (full disclosure, saya berkawan dengan Rocky sejak pertengahan 1980-an), saya tentu berharap bahwa Rocky segera kembali ke jalannya semula. Dia memiliki bakat yang baik sebagai seorang pengkritik di luar sistem.

Terus terang, agar berimbang dan tidak melulu mengulas soal Jokowi, saya sangat ingin mendengar bagaimana Rocky menjelaskan atau mengkritik apa yang ingin saya sebut sebagai Bowoisme.

Bowoisme adalah cara berpikir Prabowo dalam memandang situasi Indonesia. Paham ini adalah polesan baru dari paham yang sudah usang, yang banyak diikuti oleh kaum nasionalis dan kaum sosialis pada tahun 1950-an.

Pada intinya, seperti yang selalu diulang-ulang Prabowo, paham ini beranggapan bahwa ekonomi negeri kita didominasi asing, kita dipaksa untuk tergantung pada mereka, kekayaan alam kita “dicuri”, dan karena itu kita tidak kunjung maju, tidak kunjung bisa berswasembada pangan, dan sebagainya.

Di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lainnya, paham seperti ini mulai ditinggalkan pada era deregulasi di tahun 1980-an, bahkan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo sendiri, begawan ekonomi, ayahanda Prabowo.

Pandangan seperti itu dianggap terlalu sempit dalam melihat kenyataan ekonomi modern, serta keliru dalam mencari solusi bagi kemajuan Indonesia. Berbagai negeri yang menganut paham tersebut, secara ekstrem, juga terbukti tumbang dan menjadi negara gagal, seperti Kuba, Korea Utara, dan Myanmar.

Jadi, singkatnya, Bowoisme adalah sebuah paham yang sudah menjadi hantu masa lalu, sebuah paham yang gagal, tetapi kini, oleh Prabowo, berusaha dibangkitkan kembali sebagai esensi pesan kampanye untuk merebut kekuasaan di masa depan.

Saya tidak tahu apakah Prabowo melakukannya karena dia pada dasarnya tidak tahu (dan tidak pernah mau belajar) pemikiran ekonomi yang terus berkembang. Mungkin juga dia sebenarnya hanya mencari tema kampanye, dan dia berpikir bahwa paham itulah yang paling mudah dijual dalam gelora kampanye yang bersemangat?

Kembali ke Rocky Gerung: bagaimana dia menjelaskan semua itu dengan menggunakan akal sehat? Bagaimana ia menimbang fakta-fakta yang ada?

Salah satu fakta ini, misalnya, adalah gross capital formation: angkanya di Indonesia adalah sekitar 5% yang berasal dari modal atau perusahaan asing, jauh di bawah berbagai negeri lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Hal ini adalah salah satu bukti terbaik —sebagai sebuah konsep, ia berlaku universal— untuk mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak didominasi kekuatan asing. Bagaimana Rocky menimbang fakta ini dan menjelaskan esensi Bowoisme?

Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikatakan. Tetapi, kira-kira, penjelasan seperti itulah yang kita tunggu dari Rocky agar ia tetap bisa berkata, and justifiably so, bahwa dia adalah pendekar dengan pedang akal sehat yang bertugas untuk menjaga kejernihan berpikir kita di tengah kampanye pemilu yang hiruk pikuk ini.

Dan kalau Rocky bisa melakukan hal itu, dia akan menjadi kembang yang mempercantik serta memperkaya demokrasi kita. Kalau tidak, barangkali ungkapan dari Texas ini yang harus kita dengar: it’s all hat, but no beef. *)

Setuju?

Rizal Mallarangeng
Ketua DPD Golkar DKI
dan Pendiri Freedom Institute
QURETA.com, 11 Februari 2019
MERDEKA.com, 12 Februari 2019

Catatan:
Bentuk yang lebih lazim dari ungkapan “it’s all hat, but no beef” adalah “all hat, no cattle”. Dengan pengertian: Description of a person that is all talk and no substance; full of big talk but lacking action; a person who canot back up his/her words; a fake; a pretender. (urbandictionary.com)

I Don’t Trust Him Anymore

(Sesungguhnya tulisan ini di-publish di Group tertutup FB Kampung UGM. Hanya ada yang mem-forward keluar sehingga viral seluruh nusantara. Yang pasrah saja, saya anggap ini “Tangan Allah” agar kritik saya ke Pak Jokowi dibaca oleh orang se-Nusantara secara viral. Oleh karena itu, saya postingkan saja di Blog saya bahwa betul itu tulisan saya tapi sesunguhnya awalnya tidak dimaksudkan untuk didiskusikan di ruang publik terbuka. Awalnya itu hanya ingin didiskusikan secara internal di Group Diskusi Politik Paseduluran Kampung UGM. Ini link Group FB-nya: https://www.facebook.com/groups/kampungugm2/ )

Satu yang hilang dari Jokowi pada aku pribadi .… “I don’t trust him anymore!”

Aku kecewa secara nyata bahwa Jokowi bukan orang yang serius mewujudkan apa yang dikatakan. 3 hal ini aku bersaksi bahwa Jokowi tidak pernah mewujudkan janjinya. 2 diantaranya malah aku serius membantu.

1. Saat bicara Esemka sebagai Mobnas.
Aku sebagai Tim Ahli IASI (Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman) sampai meminta audiensi Jokowi yang saat itu masih sebagai Walikota Solo. Ku-koordinasikan para Tim Pakar Otomotif Jerman, bahkan pihak VW sudah siap bantu, lalu melalui sahabatku anggota DPRD Solo disampaikan dukungan riil kita. Gratis tanpa dibayar!

Jokowi karena setelah itu dia sibuk kampanye di DKI untuk jadi Gubernur maka lupa. Kupikir setelah jadi Gubernur akan mewujudkannya, tapi dia pun sibuk untuk jadi Presiden. Kupikir setelah jadi Presiden akan mewujudkannya, ternyata dia terbiasa untuk tidak pernah mewujudkan janji-janjinya.

Enough is enough, I don’t trust him anymore.

2. Saat mau memajukan Sekolah Vokasi.
Ini pengorbananku buat Program Jokowi tak terhingga. Waktu cutiku 1 bulan kubuang demi mewujudkan Program Sekolah Vokasi. Plus selama lebih 1 tahun aku fokus bantu ini secara gratis!

Kudesain bersama teman-teman IASI dari “Nol” karena jujur, tidak banyak orang Indonesia yang tahu apa itu Program Vokasi acuan dunia seperti Dual-System Jerman. Sebagai Ketua Umum IASI saat itu semua sumber daya serta network yang kumiliki difokuskan untuk mewujudkan program yang visioner ini.

Ku-arrange konsepnya, kubantu Kemendikbud! Dapat komitmen dari pemerintah Jerman akan bantu kirimkan 650 ahli Jerman secara “gratis” untuk mendidikkan para ahli vokasi Indonesia.

Menteri berganti, aku tetap konsisten bantu. Tapi kelak aku tahu rupanya Jokowi cuma basa-basi di sini. Tidak ada komitmen serius mewujudkannya. Kita yang trust padanya, berkorban jiwa raga, jebule dia cuma mau main pencitraan belaka.

Enough is enough, I don’t trust him anymore.

3. Saat di KBRI Berlin beberapa tahun yang lalu. Jokowi dengan gagah berani bilang gedung KBRI Berlin seperti rumah toko (ruko) dan dalam waktu 3 bulan akan dibuat gedung baru. Malu punya gedung KBRI jelek. Kita sambut dengan tepuk tangan gegap gempita luar biasa.

Tapi ternyata seperti biasa, lidah tak bertulang. Ternyata setelah hampir 3 tahun berlalu, itu gedung KBRI tidak terwujud juga.

Enough is enough, I don’t trust him anymore.

Jangan lagi Anda tambahkan dengan janji-janji yang lain. Believe me he has no intention to fulfill his promise. He focuses to keep his chair only, that’s all!

Aku memutuskan mengkritisi Jokowi sebagai tanggung jawab moralku pribadi bahwa aku kecewa dengan cara dia yang belum sepenuhnya bertanggung-jawab dengan janji-janjinya.

#dariTepianLembahSungaiIsar
#MusimSemiNanIndah
#DiPostingPertamaKaliDiGrupFBKampungUGM

Ferizal Ramli
Vorsitzender/Chairman
IASI eV 2014-2016
1 April, 2018

https://ferizalramli.wordpress.com/2018/04/01/i-dont-trust-him-anymore/

Biografi Singkat Ferizal Ramli

Ferizal Ramli adalah ekspatriat, konsultan manajemen korporasi dan IT yang berdomisili di Hamburg, Jerman. Pernah menjadi chairman IASI (Ikatan Ahli Sarjana Indonesia) di Jerman, tahun 2014 – 2016.

Ferizal Ramli adalah seorang Unternehmensberater/ Corporate Consultant for Management, System Integration and SAP Standard Software yang saat ini berdomisili di Hamburg, Jerman. Kompetensi utama Ferizal adalah Business Intelligent Warehouse as well as Project System, Strategic Enterprise Management; Enterprise Performance Management; Business Process Design with ARIS and Proforma Toolset; SAP Financial Moduls: FI-Accounting, CO-Controlling, TR-Treasury, IM-Investment Management, EC-Enterprise Controlling; dan Accounting Concepts: US GAAP, IFRS dan HGB.

Ferizal Ramli lahir di Jakarta, 2 September 1971, dari Ayah Ramli Zulkifli dan Ibu Rosnani Amazy. Dibesarkan dalam tradisi keluarga Islam Minangkabau yang kuat, atau dalam kata lain gabungan dari tiga sikap: fundamental dalam berprinsip, moderat dalam bersikap, dan liberal dalam berpikir.

Ferizal menghabiskan seluruh masa kanak-kanaknya hingga pasca remaja di Banten. Hingga saat ini setia mengidentifikasikan diri sebagai “Wong Banten”. Ferizal menyelesaikan studinya di Jurusan Manajemen di kampus UPN “Veteran” Yogyakarta serta Jurusan Akuntansi di Universitas Gadjah Mada.

Saat berkuliah di Yogya dulu, Ferizal tercatat pernah menjadi Ketua/Pimpinan Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta.

Di Yogyakarta lah Ferizal bertemu Nanik Dwi Haryani yang menjadi pasangan serta pendamping hidupnya. Pernikahannya dengan Nanik dikaruni dua orang putri, yaitu Nawwara Zahra Ferizal dan Naura Zhafira Ferizal.

Setelah menyelesaikan sarjana, studi selanjutnya ia lakukan di Jerman pada Program Master of Computer Science in Business Consulting, Hochschule, Furtwangen dan Program Master of Arts in Daten und Informations Management di Universität Hamburg. Di kedua universitas tersebut Ferizal mempelajari secara mendalam Standard Software SAP.

Ferizal Ramli tercatat pernah berada di berbagai institusi baik di universitas maupun multinasional coporation. Sebagai instruktur/trainer, peneliti, maupun dosen, Ferizal pernah berbagi ilmu di Hochschule Furtwangen, Abhiseka College, AMA Yogyakarta, STIE YKPN, STIMIK Amikom, dan FE UGM.

Sedangkan sebagai seorang praktisi, Ferizal pernah bergabung di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., T-Systems International GmbH, Otto Versandt GmbH & Co. KG., Acent AG, Cirquent GmbH a company of NTT Data and BMW Group, Benteler International AG, Clariant SE dan juga merintis usaha membangun SAP Consultant di Jerman.

Ferizal suka kegiatan tulis menulis. Selain aktif di blog pribadinya, ferizalramli.wordpress.com, ia juga pernah menjadi kontributor internasional pada harian Jurnal Nasional.

Sumber: https://tirto.id/m/ferizal-ramli-jf

Malumologi Sorakan Terhadap Anies

Masih terhanyut suasana saling memaafkan nan indah permai pada hari kedua Idul Fitri, saya terhenyak ketika menyimak dua naskah yang dimuat sebuah media online.

Dua naskah menghenyakkan itu yang satu berjudul “Dimensi Politik Menjijikkan di Istana Bogor, pada Hari Raya” tulisan Pradipa Yoedhanegara dan yang satunya lagi berjudul “Self Defeating Disorder” tulisan Zeng Wei Jian.

Kedua naskah tersebut merupakan ulasan terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada acara Open House Idul Fitri di Istana Kepresidenan di Bogor.

Pada saat itu ada sekelompok (tidak semua) masyarakat yang sedang antri mengucapkan Selamat Lebaran kepada Presiden Jokowi, menyoraki Gubernur Anies Baswedan yang juga datang ke Istana Bogor untuk mengucapkan Selamat Lebaran kepada Presiden Jokowi.

Kelas Langitan
Kedua penulis naskah sama-sama mengulas sorakan terhadap Gubernur Anies pada acara Open House Idul Fitri di Istana Bogor. Meski sama sasaran, namun ulasan mereka berdua tak serupa gaya dan sisi. Pradipa mengulas masalah secara lembut dan membelai dari sisi kultural sementara Zeng mengulas masalah secara tajam dan menusuk dari sisi psikologi gangguan mental.

Pradipa menyayangkan peristiwa yang disebutnya dimensi politik menjijikkan sebagai suatu peristiwa yang memalukan sebab merusak keindahan suasana saling memaafkan lahir-batin pada masa Lebaran.

Zeng mengasihani para pendukung Ahok yang menderita gangguan mental sehingga tidak mampu beranjak move on akibat terjebak dendam kesumat akibat junjungan mereka telak dikalahkan Anies pada Pilkada Jakarta gara-gara mayoritas warga Jakarta lebih suka Anies ketimbang Ahok.

Sementara Pradipa mendambakan “Das Sollen” , Zeng menertawakan “Das Sein”. Namun terlepas gaya dan sisi ulasan mereka berdua, saya menghormati dan menghargai Pradipa Yoedhanegara dan Zeng Wei Jian sebagai para penulis kritik sosial kaliber sakti mandraguna kelas langitan.

Pradipa Yoedhanegara (kiri), Anies Rasyid Baswedan (tengah), Zeng Wei Jian (kanan).

Memalukan
Ada dua jenis sorakan yaitu yang melecehkan dan yang memuja. Saya tidak hadir pada saat peristiwa Anies disoraki terjadi di Istana Bogor maka saya tidak mengetahui jenis sorakan tersebut.

Apabila ternyata sorakan terhadap Anies di Istana Bogor bersifat memuja maka berarti Pradipa dan Zen sama-sama keliru tafsir.

Namun andaikata ternyata sorakan terhadap Anies tergolong jenis sorakan yang melecehkan maka saya pribadi sangat berterima kasih kepada para pesorak yang seirama-senada dengan pe-walk out ketika Gubernur Anies pidato atas permintaan panitia perayaan 90 tahun Kolese Kanisius.

Mereka telah berkenan memberikan contoh nyata perilaku memalukan akibat tidak tahu malu. Contoh-contoh perilaku memalukan akibat tidak tahu malu itu sangat berharga demi melengkapi isi buku Malumologi yang sedang saya susun.

Jika ada yang tidak berkenan, maka pada hari kedua Idul Fitri ini saya memberanikan diri untuk memohon maaf lahir dan batin.

Jaya Suprana
Penulis adalah peneliti perasaan yang disebut sebagai malu yang hasilnya akan dimuat di dalam buku MALUMOLOGI
Acara “Menuju Peradaban”
Sabtu, 16 Juni 2018
http://rmol.co/read/2018/06/16/344277/Malumologi-Sorakan-Terhadap-Anies-

ini linknya: https://youtu.be/C0SEnRrJ3QE

Dimensi Politik Menjijikkan di Istana Bogor pada Hari Raya

Open House yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada hari pertama perayaan Idul Fitri 1439 H yang dilaksanankan di Istana Bogor tercoreng, oleh perilaku memalukan dan tidak terpuji para pendukung rezim yang menyoraki kedatangan Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan yang datang bersilaturahmi kepada Presiden Jokowi.

Momentum Hari Raya seharusnya dijadikan sebagai ajang untuk saling bermaaf-maafan oleh semua pihak karena dengan perayaan Idul Fitri tersebut seluruh umat manusia di muka bumi ini kembali kepada kesucian dirinya yaitu menjadi fitrah kembali seperti bayi yang baru dilahirkan di dunia ini.

Sorakan yang dilakukan oleh para pendukung Presiden Jokowi di Istana Bogor, terhadap Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, pada Hari Raya Idul Fitri adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, sangat memalukan dan mempermalukan kita semua sebagai sebuah bangsa, yang sedang merayakan Hari Kemenangan bagi umat Islam.

Jadi jelaslah kini, perilaku memalukan tersebut sepertinya sudah menjadi budaya bagi para pendukung rezim, sebagai akibat dari kekalahan Ahok pada Pilkada tahun lalu (2017). Dan mungkin juga merupakan bentuk ketakutan para pendukung rezim apabila kelak Anies Rasyid Baswedan berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk maju sebagai penantang Presiden Jokowi pada Pilpres tahun 2019.

Perilaku memalukan yang terjadi di Istana Negara tersebut, seharusnya dapat dicegah oleh pihak Paspampres atau pun pihak keamanan lainnya dengan memberikan teguran keras terhadap orang ataupun kelompok yang meneriaki Gubernur Anies. Karena dampak dari cemoohan mereka terhadap Gubernur Anies pada akhirnya semakin membuat Tuan Presiden tergerus citranya di hadapan publik.

Di era digital society seperti saat ini, perilaku seperti itu seharusnya dapat dihindari. Sebab pada akhirnya publik akan menilai para pendukung rezim saat ini bukanlah orang-orang terpuji yang memiliki jiwa dan karakter kenegarawanan. Mereka akan dianggap sebagai manusia pembenci yang selalu menyimpan dendam serta permusuhan. Bahkan di saat umat Muslim di seluruh dunia saling bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan.

Miris sekali perilaku para pendukung rezim yang mengaku paling Pancasilais dan paling mencintai Indonesia, serta merasa paling Bhinneka, tapi ternyata itu semua bohong belaka. Karena jelas sudah perilaku yang mereka pertontonkan di hadapan publik saat Idul Fitri, bukanlah cermin dari sikap seorang Pancasilais yang mencintai NKRI, dan sama sekali tidak menghargai kebhinekaan yang sering mereka suarakan.

Secara pribadi saya ingin menyatakan, perilaku intoleran yang dilakukan oleh pendukung rezim terhadap Gubernur Anies Rasyid Baswedan saat perayaan Hari Kemenangan tersebut, adalah hal paling menjijikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Para pendukung rezim sepertinya tidak tahu bagaimana memaknai Idul Fitri dan menjalin silaturahmi di hari yang dipenuhi rahmat dan karunia dari Sang Khaliq.

Untuk itu sudah selayaknya bila pihak istana membuat pernyataan kepada publik dengan meminta maaf kepada Gubernur Anies, atas sikap konyol yang dilakukan oleh para pendukung Tuan Presiden Jokowi, yang sudah sangat keterlaluan dan berlebihan tersebut. Dan juga telah sangat mencoreng Lembaga Kepresidenan, karena hal tersebut dilakukan di dalam Istana Bogor.

Sebagai pesan penutup, semoga saja agenda open house di acara Hari Raya pada tahun yang akan datang tidak terjadi lagi hal yang memalukan seperti ini. Dan berharap para pendukung maupun relawan #2019GantiPresiden agar tidak mengikuti perilaku tidak terpuji seperti yang dilakukan oleh para pendukung rezim saat ini.

Wallahul Muwaffiq ila aqwami-thoriq,
Wassalamu ‘alaikum Wr, Wb.

Pradipa Yoedhanegara
Sepinggan, 15 Juni 2018
https://pribuminews.co.id/2018/06/15/dimensi-politik-menjijikan-di-istana-bogor-pada-hari-raya/
http://www.swamedium.com/2018/06/15/dimensi-politik-memalukan-di-istana-bogor-pada-hari-raya/2/

Self Defeating Disorder

“Revolusi Mental” itu sukses; soraki Anies-Sandi di Istana Bogor. Clair et distinct (bahasa Prancis, jelas dan terperinci) Tadinya, saya kira “Revolusi Mental” itu berarti makan keong, cabut meteran listrik, tanam cabe sendiri, cacing itu bergizi dan “tawar dong”, sewaktu harga beras meroket.

Tak ubahnya segerombolan simpanse di musim kawin, in tropical jungle, mereka bersuara gaduh. Mereka berbunyi nyaring saat melihat Anies-Sandi memasuki Istana Bogor.

Anies-Sandi datang menghadap Presiden. Bersilaturrahmi kepada Kepala Negara. Sebuah etika pemerintahan. Sebuah adab orang-orang beragama.

Pola tingkah-laku gerombolan “Revolusi Mental” itu persis digambarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R) tahun 1987. Presisi dan akurasinya amazing.

Pola tingkah-laku itu disebut “Self-defeating personality disorder”. Kurang-lebih artinya “kerusakan mental orang-orang yang kalah”.

Ya, mereka kalah dua digit dalam Pilkada Jakarta. Sakitnya tuh di sini. Riset menyatakan amarah menstimulasi bagian-bagian otak. Amygdala mengaktivasi hypothalamus. Akhirnya, pituitary triger sekresi hormon-hormon cortisol, adrenaline dan noradrenaline.

Bila terus-terusan marah, mereka bisa gila permanen. Semuanya bermula dari “Self-defeating personality disorder” itu.

Ada beberapa indikasi; mereka “chooses people and situations that lead to disappointment, failure, or mistreatment” dan “rejects opportunities for pleasure, or is reluctant to acknowledge enjoying themselves (despite having adequate social skills and the capacity for pleasure)”.

Mereka pilih Anies-Sandi sebagai sumber frustrasi kalah di Pilkada. Proyek-proyek dan mimpi mereka musnah.

Gerombolan ini tolak bantuan sosial dan medis. Anies-Sandi merilis Program Rumah DP 0 (Nol) Rupiah. Tapi mereka lebih memilih hidup dalam kegelapan dendam dan amarah. Kasihan sekali orang-orang ini.

The End

by Zeng Wei Jian
https://www.facebook.com/search/top/?q=Zeng%20Wei%20Jian

Terbuat dari Apa Hatimu, Bang Anies?

Kalau yang menghina pejabat di medsos bisa ditangkap, dipenjarakan. Bagaimana kalau yang menghina secara langsung? Tak terbayangkan.

Tapi Anies Baswedan masih bisa tersenyum ramah saat disoraki oleh relawan lawan politiknya. Kalau saja saya yang “dibegitukan”, apakah saya masih bisa tersenyum lepas? Kayanya nggak mungkin. Begitulah kelakuan norak “sejumlah warga” saat Anies ikut hadir dalam open house yang diadakan oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor.

Terbuat dari apa hatimu Bang Anies?

Kejadian ini bukan kali pertama. Anies juga disoraki oleh “kaum tempurung” yang norak permanen saat menghadiri pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu di Solo. Namun, Anies masih tetap bisa menebar senyum lepas.

Terbuat dari apa hatimu Bang Anies?

Anies juga dipermalukan saat ditahan oleh Paspampres, nggak boleh ikut rombongan pejabat dalam acara Piala Presiden (ketika itu Persija-Jakarta, juara). Tidak nampak ada kemarahan dalam wajahnya, juga tak ada ucapan bernada marah setelahnya.

Terbuat dari apa hatimu Bang Anies?

Ini indikasi permusuhan, yang menjelaskan sebenarnya keterbelahan warga itu bermula dari kelompok sebelah mana!? Nggak heran kalau belakangan ini kelompok “bani sorak” berencana bikin acara Rembuk Nasional sambil memaki, dan menantang kelompok lainnya. Cuma bisa bilang, rembuk ndasmu!

Balya Nur
Penulis adalah pegiat media sosial
http://www.swamedium.com/2018/06/16/terbuat-dari-apa-hatimu-bang-anies/

Anomali Kekuasaan

Panggung politik bangsa hari ini menyuguhkan tontonan “kegaduhan” dalam rezim berkuasa. Hal itu terjadi akibat ketidakmampuan Joko Widodo ––sebagai pemimpin tertinggi negara–– membangun kedisiplinan dan kepatuhan para aparatnya.

Berlanjutnya “pertengkaran” di antara para menteri ––mulai dari masalah proyek pembangkit listrik 35.000 MW, impor beras, pesawat Garuda Indonesia, perpanjangan kontrak Freeport, kereta cepat, hingga kilang Blok Masela–– menunjukkan tingginya intensitas kegaduhan ini.

Berlanjutnya kegaduhan itu menunjukkan tak bekerjanya hierarki kekuasaan dalam rezim, sehingga garis komando kekuasaan saling bertabrakan, tumpang-tindih, dan bersilangan satu dan lainnya. Akibatnya, iklim ketakpatuhan, ketakdisiplinan, dan ketaktaatan dalam relasi kekuasaan rezim, sebagai penanda degradasi otoritas kekuasaan. Degradasi ditunjukkan, misalnya, oleh menteri yang berani “melawan” presiden dan wakil presiden.

Kekuasaan postmodern
Kegaduhan ini akibat kegagalan Jokowi menggunakan “otoritas kekuasaan”, kekuasaan yang sah dan diakui dalam memerintahkan, melarang, menertibkan, dan mendisiplinkan untuk membangun iklim kepatuhan dalam rezim. Dengan kata lain, Jokowi tak mampu membangun “kharisma” melalui tindakan nyata, yang melaluinya “kekuasaan simbolik” dikonversikan dan dimanifestasikan dalam “kekuasaan nyata”. “Anomali kekuasaan” ini membahayakan keberlanjutan rezim karena tak pastinya garis komando kekuasaan, dan tak jelasnya arah tujuan “kapal” negara-bangsa, lantaran ketakmampuan nakhoda menavigasi kapal.

Rezim kekuasaan yang dikendalikan banyak pemegang kekuasaan tak saja menimbulkan aneka gesekan politik, tetapi juga menguras energi bangsa untuk pertengkaran tak konstruktif bagi kemajuan bangsa.

Ketakmampuan Jokowi menunjukkan taring kekuasaannya menjadikan kekuasaan layaknya bola liar, yang dapat dipegang siapa pun. Di sini, kekuasaan ––sebagai kemampuan mengubah “potensi” jadi kenyataan melalui jalan perubahan–– memerlukan pribadi yang memiliki kekuatan, kharisma, dan ketegasan. Tanpa kekuatan itu mustahil Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara dapat memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan atau membasmi mafia kejahatan.

Masalah fundamental rezim berkait erat dengan kapasitas, hierarki, dan distribusi kekuasaan. Pertama, Jokowi tak mampu menciptakan kepatuhan dan kedisiplinan, karena tak mampu menunjukkan daya dan kekuatan dirinya. Kedua, ia tak dapat membangun hierarki kekuasaan, yang mendorong permainan kekuasaan di aneka lapisan subordinat. Ketiga, ia juga tak mampu membangun distribusi kekuasaan proporsional, sehingga perintah tak bekerja secara berjenjang.

Dalam praktik demokrasi modern, relasi “kekuasaan riil” cenderung bersifat hierarkis, dengan garis komando dari atas (top down), meskipun secara prinsip formal kekuasaan bersifat dari bawah ke atas, yaitu prinsip “kekuasaan di tangan rakyat” (demos). Hierarki kekuasaan macam ini menjamin berlangsungnya garis komando yang jelas, berjenjang, dan sistemik, yaitu siapa memerintah siapa (Boulding, 1989).

Akan tetapi, dalam sistem “demokrasi postmodern”, relasi kekuasaan bersifat nonhierarkis, heterogen, dan tak terpusat, yang memungkinkan pertarungan terbuka mendapatkan hegemoni kekuasaan. Kondisi ini dimungkinkan karena “kekuasaan ada di mana-mana” dan rezim kekuasaan dibangun oleh “multiplisitas relasi kekuasaan”, yang di dalamnya tak ada satu pun pusat kekuasaan yang stabil dan permanen (Foucault, 1984).

Pertanyaannya, apakah Jokowi menerapkan sistem “demokrasi postmodern” dalam mengelola kekuasaan? Bila benar, ini berarti bahwa pengelolaan itu dilandasi oleh relasi kekuasaan nonhierarkis, tak terpusat, dan heterogen; multiplisitas sumber kekuatan, di mana kekuasaan dapat dimiliki siapa pun dalam posisi apa pun; dan distribusi kekuasaan yang dinamis dan nonproporsional, yang memungkinkan perintah datang dari mana pun.

Akan tetapi, sistem kekuasaan postmodern memerlukan kecanggihan pengetahuan, kemampuan retorika, kelihaian berdebat, dan kekuatan kharisma dalam pertarungan mendapatkan hegemoni, berhadapan dengan “lawan yang legitimated” (adversary), yang eksistensinya diakui, tetapi pandangannya dilawan (Mouffe, 1993). Sayangnya, yang saling bertarung di dalam rezim adalah para pembantunya, Jokowi sendiri tak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam “pertarungan hegemoni” ini.

Di sini, sifat-sifat sederhana, jujur, santun, dan merakyat yang ditunjukkan Jokowi dalam setiap penampilan dan tindakannya menjadi anti tesis dari sistem yang ia bangun (atau tak sengaja dibangun). Sistem kekuasaan yang dibiarkan (atau didesain?) nonhierarkis, tak terpusat, heterogen, dan nonproporsional jadi bumerang bagi otoritas kekuasaan Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, yang dapat mendegradasi atau meruntuhkan legitimasinya.

Restrukturisasi kekuasaan
Kegaduhan dalam rezim kekuasaan dapat terjadi akibat kesenjangan antara kekuasaan yang legitimated dan kapasitas dalam menggunakan otoritas itu. Di sini, orang yang memiliki otoritas kekuasaan memerlukan kepatuhan, tetapi tak selalu orang yang memiliki kekuasaan yang sah dan diakui dapat menjalankan otoritas itu (Schmitt, 1985). Inilah yang dialami Jokowi, yaitu memiliki kekuasaan yang sah dan diakui namun tanpa diikuti kepatuhan.

Ada beberapa faktor penyebab mandulnya otoritas kekuasaan Jokowi. Pertama, penunjukan para menteri atas dasar kesepakatan politik telah menyandera otoritas kekuasaannya. Kedua, di dalam rezim pemerintah ada berbagai pusat kekuasaan tak tampak, yang menghalangi otoritasnya. Ketiga, orang-orang yang dipilih Jokowi sebagai “bumper” dirinya justru menunjukkan gestur lebih berkuasa darinya. Keempat, sistem kekuasaan yang dibiarkan nonhierarkis, merupakan anti tesis dari kepribadian Jokowi sendiri.

Keempat faktor itu menjadikan upaya memulihkan otoritas kekuasaan Jokowi menghadapi semacam dilema. Di satu pihak, dalam menegakkan otoritasnya, Jokowi tak dapat menunjukkan kecanggihan pengetahuan, kelihaian berdebat, kemampuan retorika, dan kekuatan kharisma yang memadai. Di pihak lain, mengubah kembali sistem kekuasaan nonhierarkis menjadi hierarkis akan menegasi gaya politiknya sendiri: “egalitarianisme”.

Akan tetapi, bagaimanapun, kegaduhan di lingkaran kekuasaan ini harus dihentikan dan dicarikan jalan keluarnya, bila rezim ini ingin tetap berlanjut.

Pertama, perlu dieksplorasi sisi-sisi “kharismatik” dari Jokowi sebagai modal penguatan otoritas agar ia didengar, diikuti, dan dipatuhi para bawahannya. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY memiliki modal masing-masing dalam membangun kharisma. Dalam banyak kasus, “kesederhanaan” dapat dieksplorasi dan dikonversikan sebagai sebuah kekuatan kharismatik, seperti dicontohkan oleh Gandhi, Agus Salim atau Ahmadinejad.

Kedua, Jokowi dapat memperkuat otoritas kekuasaannya dengan memperkuat lingkaran kekuasaan yang dimiliki orang-orang di sekitarnya, yang memiliki kharisma dan terpercaya. Namun, lingkaran kekuatan itu tak boleh partisan dan tak boleh menggelembungkan kekuasaannya sendiri, yang malah dapat menggemboskan kekuasaan Jokowi sendiri, yang gejalanya sudah tampak akhir-akhir ini.

Ketiga, Jokowi harus memperkuat “ikatan batin” dengan rakyat, dengan mengintensifkan komunikasi dan tindakan-tindakan nyata, yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, sebagai cara meningkatkan kepercayaan mereka. Namun, wujud komunikasi dan tindakan ini bukan berupa politik populis, yaitu permainan citra untuk membangkitkan sentimen (palsu) publik, tetapi kebijakan dan tindakan nyata yang berdampak langsung kepada “batin” rakyat.

Melalui cara itu, kapasitas, relasi, dan distribusi kekuasaan dapat dibangun lebih konstruktif dan produktif, di mana Jokowi sebagai pemimpin tertinggi didengar, dipatuhi, dan diikuti oleh para pembantunya. Bila tidak, rezim ini akan sulit bekerja karena kegaduhan memang akan meningkatkan produktivitas wacana, tetapi menurunkan produktivitas kerja. Padahal, kabinet yang dibangun di dalam rezim ini adalah “kabinet kerja”, bukan “kabinet wacana”.

Yasraf Amir Piliang,
Pemikir Sosial dan Kebudayaan
KOMPAS, 16 Maret 2016

Negeri Tunabudaya

Ini bukan waktunya berteori panjang. Sudah lama negeri ini bergerak ke arah ketunabudayaan meski jargon penguatan budaya terus didengungkan. Padahal, budaya adalah soal menjadi manusia.

Manusia spiritual, manusia moral, manusia estetis, dan manusia yang sadar dan berpikir. Ia berakar pada konsen-konsen kemanusiaan yang paling dalam, sebagai makhluk sekaligus pengejawantahan ketuhanan, sebagai bagian dari persaudaraan kemanusiaan, bahkan persaudaraan kemakhlukan, yang cirinya adalah memiliki fitrah cinta kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

Segala yang kurang dari itu, betapapun dikemas dalam sofistikasi dan citra kemajuan dan peradaban, adalah anti budaya. Budaya adalah sumber keutuhan dan integritas kehidupan manusia. Dengan demikian, juga sumber kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Akibat yang kita lihat sekarang ini, manusia Indonesia makin jauh dari spritualitas-kemanusiaannya. Integritasnya tergerus, kita makin terbenam dalam banalitas. Tak ada apresiasi pada kedalaman dan keindahan.

Strategi budaya
Soal inilah yang terngiang-ngiang di benak saya saat saya bersiap-siap ketemu Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Negeri kita sudah lama kosong strategi budaya. Dan, jangan salah, kekosongan ini bukan berarti perkembangan budaya berjalan sendiri. Melainkan, vacuum yang ada akan didesaki oleh budaya "asing", yang belum tentu sejalan secara organis dengan budaya kita.

Terkesan chauvinistik? Xenofobik? Nanti dulu. Kenyataannya sekarang, lapangan "budaya" zaman ini sudah jadi bulan-bulanan hegemoni ekonomi dan komersialisme para pemilik kapital besar. Sendirian saja kekuatan mereka (kaum kapital) sudah begitu besar. Apalagi dalam kenyataannya ia masih berselingkuh dengan kekuatan-kekuatan politik dan ideologis, yang dipaksakan lewat kekuatan mahadahsyat media massa yang menginvasi dengan derasnya. Kesemuanya itu didukung teknologi audiovisual dan IT yang luar biasa canggih dan berkembang terus dengan pesat, hingga menyusup ke dalam ruang-ruang paling privat masyarakat kita.

Saya tidak menyangkal bahwa budaya itu sudah seharusnya dinamis, sekaligus terbuka terhadap kreativitas dan unsur-unsur kebaikan yang berasal dari kesadaran persaudaraan dan persamaan manusia. Tidak, ia tidak boleh chauvinistik, apalagi nativistik. Kenyataan yang tak dapat disangkal adalah, selalu saja terjadi interaksi/akulturasi budaya yang saling memperkaya.

Budaya memang tak berkembang secara terisolasi, dalam ruang kedap pengaruh. Pada saat yang sama, budaya seharusnya berkembang secara organis. Berakar pada lokalitas dan mengembang secara alami berdasar irama (pace)-nya sendiri, sesuai dengan temperamen-khasnya, dan menyerap pengaruh yang sejalan dengan kesemuanya itu.

Kita bukan penganut keyakinan akan keunggulan satu budaya atas budaya lain, bahkan tidak juga keunggulan budaya nasional kita dibandingkan budaya-budaya lain. Kita percaya budaya apa pun menyimpan aspek-aspek positif yang berasal dari fitrah kebaikan manusia. Kita percaya bahwa setiap budaya, selama ia memenuhi syarat-syarat untuk disebut budaya ––yakni berpusar pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan–– punya logika dan pembenarannya sendiri. Bahkan yang disebut budaya-budaya paling primitif sekalipun.

Kita percaya bahwa budaya berkembang terus, sebutlah maju kalau mau, tetapi kemajuannya tak serta-merta mencampakkan yang lama, melainkan meliputi yang lama itu dan tentu saja menjadi lebih matang. Budaya umat manusia kita yakini bersifat perenial karena, betapapun berbeda, manusia adalah manusia, di sudut bumi mana pun ia hidup, dan bagaimanapun sejarahnya. Karena itu, semua musti berbagi perihal nilai-nilai universal.

Jika kita pelajari beragam budaya umat manusia, dalam seluruh epos sejarahnya, di dalamnya selalu terkandung unsur moralitas (kebaikan), kebenaran, dan keindahan. Akarnya, boleh disebut agama atau tidak, adalah spiritualitas, yakni semacam kesadaran batin yang memandu seluruh gerak hidup manusia dan masyarakat. Kesemuanya itu menyatu dalam pandangan dunia (world view atau weltanschaung), mencakup sebuah cara pandang khas tentang Tuhan, manusia, dan alam.

Budaya Indonesia, dalam segenap kekhasannya,  pada kenyataannya berbagi unsur-unsur yang universal dengan budaya-budaya lain yang mana pun. Ia mecakup apa yang disebut sebagai tahap "primitif" (mistis/teologis/religius), tahap pra-Indonesia (metafisis, ontologis, tanpa meninggalkan yang mistis/teologis/religius), tahap Hindu, dan tahap Islam. Lalu, tentu saja tahap Indonesia "modern", yang di dalamnya tercipta sintesis baru dengan masuknya unsur budaya saintifik, positivistik.

Kehilangan kesadaran budaya
Polemik Kebudayaan dan majalah Poedjangga Baroe sudah merekam semuanya ini dengan sangat baik. Setelah masa Orde Lama dengan jargon "politik adalah panglima", Indonesia zaman Orde Baru menawarkan "budaya" developmentalis dan teknokratis. Tetapi, sedevelopmentalis dan seteknokratis itu, di zaman Orde Baru kita masih diberkahi dengan kiprah strategis pemimpin-pemimpin yang memiliki kesadaran budaya tinggi sekelas Soedjatmoko, Fuad Hassan, bahkan juga Emil Salim, dan yang lainnya.

Dengan rasa pahit ––meski tanpa kehilangan optimisme–– ingin saya tegaskan sekali lagi di sini, justru di masa pasca Reformasi, sampai hari ini, negeri kita kehilangan kesadaran budaya. Budaya seperti terlindas oleh salah kaprah dalam melihat tujuan pembangunan. Undang-undang kita boleh saja menulis dengan tinta emas bahwa tujuan bangsa, khususnya di bidang pendidikan, adalah melahirkan manusia-manusia seutuhnya.

Dalam kenyataannya cara yang ditempuh justru memecah manusia ke dalam seonggokan jisim tanpa roh. Serba materialistik. Bukan saja ia telah menelan korban spiritualitas, moralitas, kebenaran, dan rasa keindahan, pun tak ada tujuan ekonomi bisa dicapai jika manusia Indonesia menjadi tunabudaya seperti itu. Dan, korban besarnya, itu pun kalau kita asumsikan bahwa tujuan materialistik tercapai, adalah tak kurang dari kebahagiaan manusia itu sendiri.

Maka, sebelum makin terlambat, perlu direvitalisasi suatu kesadaran kolektif bangsa yang meletakkan budaya sebagai tempat persemaian seluruh aspek kehidupan kita, sebagai manusia. Baik itu politik, ekonomi, sosial, bahkan juga agama. Ya, bahkan agama yang harus kita kembangkan pada akhirnya adalah suatu agama yang ramah budaya, kalau tak mau sama sekali disebut sebagai agama kultural, dan bukan semata agama ideologis atau hukum ––seberapa pentingnya pun ideologi dan hukum dalam agama.

Agama diberikan Tuhan untuk manusia, yang memiliki kesetiaan pada moralitas, kebenaran, dan keindahan. Bukan sekadar gejala kebangkitan agama, yang sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai pengerasan agama, yang disertai sikap-sikap penindasan atas nama agama. Suatu agama anti budaya. Pemerintah tentu harus mengambil komando. Harus ada concerted efforts, yang memastikan bahwa semua upaya pembangunan ––di bidang apa pun–– musti sepakat untuk menjadikan pencapaian-pencapaian kultural sebagai tujuan puncaknya.

Inilah yang antara lain disampaikan Pak Jokowi dalam pertemuan yang saya ikut hadir di dalamnya itu. Beliau siap memastikan bahwa tak ada satu menteri pun boleh melupakan hal ini dalam setiap kebijakan dan program kementerian mereka. Tetapi, sudah tentu ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Kemampuan (dan kesadaran) pemerintah terbatas. Tetapi, lebih dari itu, tak ada suatu pekerjaan sebesar dan sekolektif pengembangan budaya ini yang akan bisa berhasil tanpa keterlibatan langsung dan aktif oleh masyarakat, selaku dan sebagai rumah budaya itu sendiri.

Haidar Bagir,
Pengajar Filsafat dan Mistisisme Islam di ICAS Paramadina
KOMPAS, 9 Januari 2016