Capres Fiktif dan Kode Keputusasaan

Kemunculan calon presiden dan wakil presiden fiktif, Nurhadi-Aldo, di jagat maya secara komedik berhasil meramaikan situasi politik hari-hari ini.

Kandidat yang populer mula-mula dari akun Instagram (yang hingga kini diikuti ratusan ribu pengikut) ini menguraikan visi-misi dan program yang sebagian besar berisi humor dan sindiran.

Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan pasangan fiktif tersebut, terutama lantaran konten kampanyenya yang banyak menyindir elite politik dan partai. Nurhadi-Aldo dianggap sebagai pembiasan dari politik yang normal, dan karena itu tidak perlu diberi perhatian lebih sebagaimana hiasan komedik belaka. Kekhawatiran paling lanjut, dan barangkali agak mengada-ada, adalah bahwa kandidat fiktif dapat menurunkan elektabilitas kandidat riil yang terdaftar dalam pemilu.

Namun, sebagai bagian dari keriuhan publik, tersisa pertanyaan besar: mengapa kandidat fiktif ini muncul? Sedangkah ia menyediakan sebuah pertanda dari sesuatu hal lain yang wajib disimak? Apakah kejenakaan ini sesungguhnya adalah semacam “subversi” dari buntunya diskusi substantif menyangkut ide dan gagasan kandidat riil?

Satire politik
Berdomisili di Kudus, sehari-hari Nurhadi hanyalah tukang pijat urut tradisional yang membuka praktik di rumahnya yang sederhana di Desa Gulangtepos, Kecamatan Mejobo. Tentu saja dapat ditebak ia tak punya pengalaman politik, apalagi berkontestasi secara serius dalam konvensi atau penyaringan kandidat. Namun, sebuah frustrasi politik yang penuh basa-basi dan perdebatan miskin substansi dapat ditebang seketika tatkala potret Nurhadi dan kutipan-kutipannya yang jenaka diunggah di media sosial. Publik merespons baik dan turut melipatgandakan partisipasi untuk konten-konten kreatif Nurhadi-Aldo.

Sebagaimana amat lazim diketahui, debat politik hari-hari ini berkutat dalam banyak sekali kemubaziran. Tidak perlu mata terlatih untuk menilai mutu debat politik kita: mulai dari adu argumen ihwal tempe setipis ATM hingga cara berwudlu yang baik dan benar. Belum lagi soal siapa kontestan yang pantas menyandang status ulama dan mana yang paling ahli menjadi imam shalat.

Ke mana pembahasan tentang skema konkret dan peta jalan pembangunan teknologi Indonesia di masa depan? Atau penyelesaian nasib petani yang bertahun-tahun ditindas tengkulak? Atau perumusan mekanisme dalam menuntaskan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di masa lampau? Bagaimana dan di mana publik bisa mengakses adu gagasan atas isu-isu itu? Tema-tema ini lenyap ditenggak syahwat keserakahan untuk menang.

Dengan demikian, satire politik Nurhadi-Aldo adalah juga kode yang amat kuat atas keputusasaan politik. Lenyapnya gagasan dan rusaknya ideologi politik telanjur dipercaya sebagai sebuah keadaan mutlak yang tak dapat diubah. Publik kehilangan teladan yang dapat dipercaya.

Frustrasi politik
Penting untuk diperhatikan tahap menentukan dari prosesi pemilu hari ini dan masa lampau. Kehadiran teknologi siber telah berhasil mendefinisikan ulang jagat politik; tidak lagi dilihat sebagai medan fisik yang dijubeli kampanye baliho dan parade panggung terbuka dangdut, tetapi telah bermetamorfosis menjadi ruang-ruang digital yang tak berbatas dalam membagi segala macam teks dan konten.

Dalam konteks sekarang, internet harus dihitung sebagai “infrastruktur politik” yang memediasi seluruh kepentingan, diskursus, dan pesan, atau aspirasi politik publik. Teknologi ini banyak menghabisi konvensionalitas politik: mulai dari perubahan teknik kampanye hingga pendekatan elite kepada publik. Media digital pula yang memfasilitasi kekesalan, kritik, atau cacian —dari yang paling sopan hingga yang paling liar.

Kadang-kadang tidak terlalu diperlukan kedalaman argumentasi atau rasionalitas dan kerapian pikiran untuk mendesain sebuah pesan. Teks tidak lagi dicipta dengan ukuran kedalaman. Logika dan rasio teks justru dibalik dan dipertukarkan sehingga yang tertinggal adalah sebuah anomali, paradoks, olok-olok, dan cemooh.

Nurhadi adalah tukang pijat urut tradisional yang membuka praktik di rumahnya yang sederhana di Desa Gulangtepos, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Komedi Nurhadi-Aldo persis menunjukkan olok-olok yang amat serius dari hancurnya ruang publik politik. Inilah bentuk antitesis dari oligarki ruang publik yang terlalu lama didominasi oleh perbincangan kelompok elitis sekaligus dipenuh-sesaki oleh tema-tema yang tak substantif. Publik telah lama dikepung oleh keragu-raguan untuk mempercayai pada kubu sebelah mana kebaikan yang sejati akan didapat.

Dilihat dari sudut pandang ini, Nurhadi-Aldo adalah pantulan frustrasi politik yang menemui saluran idealnya melalui media digital. Kritik dan satire tajam —sebagaimana ditunjukkan lewat capres-cawapres fiktif— hampir tak bisa dibayangkan dapat disampaikan secara langsung dan terbuka di forum publik riil. Konfidensi ekspresi politik muncul di dunia maya, bahkan secara kreatif mengalami intensitas melalui kejenakaan komedik dengan segala amunisi satirenya.

Jika humor satire Nurhadi-Aldo dianggap sebagai sebuah strategi, ia menjadi metode efektif dalam menggugat kebuntuan diskusi elite dalam ranah kontestasi pemilu. Satire ini juga bentuk dari subversi atau penggugatan atas makna dalam realitas politik yang dikorup secara habis-habisan melalui tema-tema dangkal dan nirfaedah.

Rendy Pahrun Wadipalapa
Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
KOMPAS, 19 Januari 2019

Beberapa Hal yang Luput dari Perhitungan Jenderal Gatot Nurmantyo

Sebagai seorang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo nyaris ideal. Dia digambarkan dekat dengan anak buahnya. Berani bicara di depan publik. Gaya bicaranya tegas. Pemikirannya jelas. Dan dia punya nyali. Tapi publik juga tidak terlalu keliru jika menganggap semua manuver yang dilakukan oleh Sang Jenderal lebih didorong oleh keinginan pribadinya menjadi Presiden, atau setidaknya Wakil Presiden.

Apakah keinginan itu keliru? Jelas tidak. Di negara demokrasi, keinginan semacam itu tidak bisa dipersalahkan. Tapi menjadi keliru jika melanggar adab dan aturan main demokrasi. Salah satu hal yang dianggap melanggar adab itu dalam kasus Jenderal Gatot adalah merasa tidak di bawah ‘kendali’ Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam.

Awalnya, Jenderal Gatot mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dan setiap pujian selalu menggembungkan rasa percaya diri. Namun rasa percaya diri yang berlebihan sering kali justru membuat orang bisa salah langkah.

Menjadi politikus di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Hal itu yang tampaknya kurang dipahami oleh Jenderal Gatot.

Di negeri ini, sudah terlalu banyak kisah tentara yang hendak menjadi politikus namun akhirnya gagal karena hanya mengandalkan keberanian. Terlebih lagi di era demokrasi langsung saat ini.

SBY mungkin bisa menjadi contoh. Dia tidak hanya mengandalkan keberanian dalam berpolitik. Dia bertarung, kalah, lalu memulai lagi dari awal dengan membangun Partai Demokrat. Cerita selanjutnya kita tahu sendiri apa yang terjadi.

Apa yang pernah dilakukan oleh SBY tampaknya tidak menjadi model bagi Jenderal Gatot. Dia mungkin berpikir, dalam situasi politik yang agak panas ini, manuver-manuvernya akan mendulang dukungan dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Anggapannya, dukungan itu akan memberinya tiket premium untuk masuk ke gelanggang politik 2019.

Tapi dalam waktu singkat Jenderal Gatot sudah harus repot. Serangan kepadanya berhumbalang dari segala penjuru. Termasuk dari pihak-pihak yang semula dia anggap bakal mendukungnya.

Lalu apa yang lupa diperhitungkan oleh Jenderal Gatot? Beberapa poin berikut ini mungkin bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi Sang Jenderal.

Politikus dari Parpol
Pemilu 2019 adalah antrean orang menjadi Wakil Presiden. Sebab jelas, kemungkinan hanya ada dua kandidat kuat yang akan bertarung lagi di Pilpres 2019: Jokowi dan Prabowo Subianto.

Para elite politik lain masih harus berdiri di antrean menjadi Cawapres kedua sosok tersebut. Karena masing-masing hanya bisa didampingi satu Cawapres, maka pertarungan menjadi orang yang akan ditandemkan dengan Jokowi atau Prabowo, jelas sangat ketat.

Kehadiran Jenderal Gatot sudah tentu dianggap mengganggu konstelasi perebutan antrean ini. Sebab bagaimanapun, tiket politik di era sekarang ini dimiliki oleh partai politik. Para politikus tentu gerah dengan kehadiran Sang Jenderal yang tidak pernah mengalami jatuh-bangunnya pertarungan politik, dan terutama jatuh-bangunnya dalam membesarkan partai.

Jenderal Gatot mungkin lupa, Cak Imin dari PKB juga ingin jadi Cawapres. Bahkan Hary Tanoe dengan partai barunya pun juga pengin menjajal keberuntungan. Surya Paloh dari Nasdem sudah tentu tidak akan merelakan begitu saja jabatan Cawapres kepada sosok di luar partai. Hampir semua politikus partai hakulyakin tidak akan merelakan hal ini terjadi.

Bahkan jika kelak Sang Jenderal pensiun pun, lalu masuk ke salah satu Parpol, tidak bisa serta-merta didapuk jadi Cawapres.

Berpolitik memang tidak untuk mendapatkan jabatan, tapi kita tahu slogan itu hanyalah pepesan kosong. Sebab berpolitik ya memang untuk mendapatkan jabatan politik. Apakah dapat betulan atau tidak, itu soal belakangan.

Supremasi Sipil
Ketika Orde Reformasi terjadi, supremasi sipil jelas menjadi kaidah politik bersama. Tentara boleh berpolitik, tapi tunggu pensiun dulu. Kalau tentara aktif dianggap melakukan manuver politik, maka para politikus dari segala penjuru, akan bersatu.

Ada begitu banyak gagasan politik berbenturan di era pasca-Reformasi. Tapi tidak ada suara nyaring yang mendukung kembalinya Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI). TNI boleh punya nilai plus dalam berbagai jajak pendapat masyarakat dalam hal kelembagaan, tapi bukan berarti dipersilakan berpolitik seperti dulu lagi.

Aturan mainnya sudah jelas, dan sudah banyak pensiunan Jenderal yang mengikuti prosedur demokrasi ini.

Para intelektual dan aktivis memang tercerai-berai ketika menghadapi Pilpres 2014 silam, dan Pilkada DKI tahun ini. Tapi untuk urusan supremasi sipil di era demokrasi, tampaknya tak ada yang berbeda suara. Kalaupun ada yang berbeda, pastilah amat kecil jumlahnya.

Mungkin Jenderal Gatot juga lupa, AHY ‘disipilkan’ supaya bisa bertarung dalam Pilgub DKI. Dia taat aturan main dan mengambil keputusan yang tidak mudah. Kalau militer balik lagi ke gelanggang sipil, SBY dan AHY sudah pasti paling keberatan. Sudah keluar masak balik lagi?

Angkatan Lain Diuntungkan
Mungkin banyak orang bertanya-tanya, kenapa manuver Jenderal Gatot tidak mendapatkan sambutan positif bahkan dari kalangan tentara sendiri. Kenapa cuitan admin Twitter AU langsung menanggapi dengan nakal pernyataan Jenderal Gatot soal 5000 senjata yang dipesan secara gelap itu.

Mungkin banyak yang lupa bahwa salah satu buah Reformasi di tubuh militer telah dinikmati oleh angkatan lain. Angkatan Udara dan Angkatan Laut di era Orde Baru dianggap sebagai angkatan yang dipinggirkan perannya, dan di era Reformasi justru diberi perhatian yang lebih. Kepolisian memang ‘disipilkan’, tapi proses tersebut bukan dianggap penyingkiran melainkan sebuah berkah.

Maka tidak heran, manuver Jenderal Gatot mendapatkan perlawanan dan pembangkangan dari kedua angkatan. Terlebih pihak Kepolisian. Tidak usah dibilang bakal diserbu pun, Kepolisian bakal paling depan menghadang manuver Jenderal Gatot jika melebihi batas kewenangan dan di luar mekanisme Pemerintahan yang sah.

Norma Kepantasan
Bagaimanapun tegas dan beraninya Jenderal Gatot, belum tentu mendapatkan apresiasi yang baik dari publik. Masyarakat punya norma dan nilai kepantasannya sendiri.

Seorang pimpinan yang tidak patuh, atau dinilai tidak patuh kepada pimpinan yang lebih tinggi, sulit mendapatkan apresiasi. Keberanian itu ditujukan buat kewajiban dan tanggung jawab, bukan untuk berhadapan dengan atasan.

Menteri Susi Pudjiastuti, misalnya, mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena keberaniannya memerangi pencurian ikan. Bukan karena Menteri Susi berani melawan Presiden.

Tentu saja Jenderal Gatot tidak secara eksplisit melawan Presiden Jokowi. Tapi pernyataannya terhadap Menhan, dan bantahan Menkopolhukam atas pernyataan-pernyataannya, bisa diresepsi oleh publik sebagai pembangkangan atas pimpinan.

Publik kita juga punya norma waktu, untuk tidak buru-buru. Tidak nggege mangsa karena toh semua akan pantas dilakukan jika Jenderal Gatot sudah pensiun atau tidak lagi menjadi Panglima TNI.

Citra membangkang terhadap atasan dan nggege mangsa inilah yang makin melemahkan daya dukung masyarakat terhadap Jenderal Gatot.

Politik memang bukan barang gampang. Karena itu perlu dipelajari. Namanya belajar, pasti melewati banyak kekeliruan. Masalahnya tinggal bagaimana kekeliruan itu diakui, sebagai perwujudan sikap berani yang sudah kadung menjadi label Sang Jenderal.

Kalau Jenderal Gatot berani mengaku keliru, publik mungkin akan cepat melupakan dan malah mengapresiasi hal itu. Sebab di mata masyarakat, berani mengakui kekeliruan dan meminta maaf adalah sikap kesatria. Sikap yang tidak mudah, tapi sungguh mulia.

Puthut  EA
26 SEPTEMBER 2017
https://mojok.co/puthut-ea/esai/gatot-nurmantyo/