Prabowo: “Bermain Catur itu Harus Benar dan Bersih”

Saudara-saudara, para pendukungku, Pilpres sudah berlalu dua bulan yang lalu dengan berakhirnya sidang MK. Hasilnya sudah kita tahu semua —walaupun terasa banyak yang ganjil, walaupun terasa masih jauh dari azas jujur dan adil— tapi ini realitas politik yang kita hadapi dan mau tidak mau kita harus terima. Dari sana kita belajar bahwa begitu banyak aturan yang dibuat semau-maunya, yang membuat negeri ini menjadi semrawut, termasuk aturan Pemilihan Umum dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum.

Bukannya saya tidak mau mengambil jalan pintas melawan kecurangan. Bukan !!!

Bukannya saya tidak bisa melakukan gerakan seperti yang saudara-saudara katakan sebagai people power. Bukan !!!

Bukannya saya tidak mau melakukan protes massal terhadap indikasi ketidak jurdilan proses Pilpres kemarin. Bukan !!!

Tapi saya sangat mengetahui akibat yang akan timbul bila hal itu kita lakukan bersama. Darah saudara-saudara akan tertumpah di mana-mana. Mayat-mayat bisa berserakan, banyak nyawa akan dikorbankan. Bukan itu yang saya mau.

Dan yang paling celakanya, negeri ini akan terkoyak-koyak, tercerai-berai ....

Keadaan inilah yang memang dikehendaki oleh pihak asing yang memang ingin menguasai negeri kita sejak lama. Ini yang harus kita hindarkan!

Biarlah saya korbankan apa yang menjadi hak kemenangan saya, hak kemenangan kita semua. Biarlah pada tahap ini kita ditempatkan pada posisi yang kalah dan dikalahkan.

Semua saya lakukan untuk tetap menjaga keadaan saudara-saudara.

Apa artinya sebuah jabatan dibandingkan dengan nyawa saudara-saudara semua ???

Saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku generasi muda masa depan ....

Biar saya cari cara yang lebih baik agar cita-cita dan tujuan kita bersama dapat tercapai sebaik-baiknya.

Lebih mudah melawan penjajah asing ketimbang harus berperang dengan bangsa sendiri.

Mungkin langkah-langkah yang saya lakukan tidak sesuai dengan keinginan saudara-saudara. Tidak sesuai dengan jerih payah yang telah dilakukan. Tidak pula populer di mata saudara-saudara.

Saya pun tidak akan pernah melupakan seluruh pengorbanan saudara. Tenaga, waktu, pikiran, bahkan juga pengorbanan uang.

Kalau sikap kooperatif saya saat ini, saudara-saudara anggap hendak mengejar kekuasaan dan jabatan, saya tidak butuh jabatan! Kalau hanya sekadar jabatan, maka hal itu  sudah saya dapatkan sejak lama.

Bukan !!! Saya tidak butuh jabatan !!!

Saya butuh wadah yang dapat saya gunakan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi bangsa yang saat ini demikian carut-marut.

Saya butuh wadah yang dapat mengubah nasib bangsa ini ke arah yang lebih baik, yang lebih adil dan sejahtera.

Mari kita bersatu dan jangan berpecah belah !!!

Prabowo bersama anaknya, Didiet dan mantan isterinya, Titiek Soeharto.

Mungkin kalimat-kalimat seperti ini yang ada di hati sanubari Prabowo yang tak pernah terucapkan secara lisan maupun tulisan, untuk disampaikan kepada para pendukungnya, setelah dia dikalahkan.

Semua disimpan di dalam hati sanubarinya.

Prabowo, seorang Jenderal yang hampir seluruh hidup dan kariernya dihabiskan di medan perang atau medan konflik.

Ia beberapa kali merasakan panasnya ledakan granat yang serpihannya menghunjam di kakinya. Dan hal ini terus terbawa sampai sekarang, baik ketika ia berjalan maupun duduk. Bahkan sangat terasa setiap dia dalam posisi duduk ketika menunaikan ibadah shalat.

Ia pun begitu sering menyaksikan darah tertumpah. Ketika komandannya luka parah akibat tertembak, ia coba selamatkan dengan menggendongnya sambil berlari sepanjang lebih dari 3 km, di tengah hutan belantara, agar sang komandan dapat terselamatkan.

Ia pun sering melihat darah tertumpah ketika anak buahnya tertembak dan meregang nyawa sampai tarikan nafas terakhir, persis di hadapannya.

Prabowo tetap Prabowo, yang selalu pasang badan untuk membela orang lain.

Prabowo tetap Prabowo yang tidak mau mengorbankan orang lain hanya sekadar mengejar sebuah kepentingan untuk keuntungan dirinya.

Bahkan ia pun difitnah ketika harus menyelamatkan negeri ini. Ketika Jakarta dilanda huru-hara, ia mendatangkan pasukan dari daerah dengan mencarter sendiri pesawat, untuk membantu Pangdam Jaya ketika itu, yang pontang panting kekurangan pasukan dalam rangka pengamanan ibukota dan meredam huru-hara, setelah permohonannya mendatangkan pasukan dari luar kota ditolak oleh Panglima ketika itu. Sementara keadaan ibukota yang rusuh, sang panglima malah meninggalkan ibukota untuk urusan yang kurang penting.

Niat baik Prabowo untuk membantu Pangdam Jaya mengamankan ibukota itu malah disalah artikan oleh atasannya. Ia dituduh hendak melakukan kudeta.

Prabowo sangat paham arti sebuah nyawa. Ia pun sangat paham betapa berharganya satu tetes darah yang tertumpah. Itu sebabnya dia tidak memilih jalan kekerasan setelah ia dikalahkan oleh sistem pemilu yang jauh dari nilai kejujuran dan keadilan.

Berkali-kali dia dihalangi dan dicegah untuk melaksanakan kampanye di banyak daerah, dia tetap diam, bukannya tidak mau melawan, karena bila melawan pasti dia akan didukung penuh oleh para pendukungnya.

Saat ini Prabowo didekati oleh pihak seberang, dan dia terima pendekatan tersebut. Pertemuan telah berlangsung, mungkin akan dilakukan pertemuan lanjutan.

Apakah Prabowo sedang mencari cara agar ia juga kebagian “kue kekuasaan” yang direnggut oleh lawan politiknya? Bukan !!!

Ia tengah mencari jalan mendapatkan wadah agar dapat memiliki keleluasaan untuk melakukan perubahan bagi negeri yang dia cintai. Ia tengah mencari cara agar cita-citanya membangun masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera, dapat terwujud.

Prabowo tidak butuh kekuasaan. Bila hanya butuh kekuasaan, ia sudah bisa dapatkan sejak jauh-jauh hari, ketika dia masih menguasai lebih dari 30% kekuatan tentara yang ada di negeri ini, yang seluruhnya merupakan pasukan tempur.

Prabowo sudah melakukan langkah pembuka, biarkanlah ia memainkan biji caturnya. Ia masih tetap seorang maestro, seperti Fischer, atau Kasparov atau pun Karpov. Walau sudah pensiun tetap pemain catur yang sangat handal, permainan yang menuntut langkah-langkah yang bersih, jauh dari kecurangan, kemunafikan dan keculasan.

Baginya, politik itu pun ibarat permainan catur.

Prabowo ibarat maestro catur yang tetap bermain bersih. Ia bukan jenis politisi yang culas, munafik apalagi menghalalkan segala cara. Ia tetap ingin bermain bersih.

Ini pesan yang ingin disampaikannya, walaupun berat, dia beri contoh bahwa politik itu bisa dijalankan secara jujur dan bersih.

Ini keteladanan yang ingin disampaikannya kepada publik. Walaupun cara ini sering tidak disukai dan tidak populer di tengah publik, termasuk di kalangan sebahagian pendukungnya.

“Tetaplah berpegang kepada kebenaran !!!”

Darby Jusbar Salim,
NKS Consult
Jum'at, 26 Juli 2019

Beberapa Hal yang Luput dari Perhitungan Jenderal Gatot Nurmantyo

Sebagai seorang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo nyaris ideal. Dia digambarkan dekat dengan anak buahnya. Berani bicara di depan publik. Gaya bicaranya tegas. Pemikirannya jelas. Dan dia punya nyali. Tapi publik juga tidak terlalu keliru jika menganggap semua manuver yang dilakukan oleh Sang Jenderal lebih didorong oleh keinginan pribadinya menjadi Presiden, atau setidaknya Wakil Presiden.

Apakah keinginan itu keliru? Jelas tidak. Di negara demokrasi, keinginan semacam itu tidak bisa dipersalahkan. Tapi menjadi keliru jika melanggar adab dan aturan main demokrasi. Salah satu hal yang dianggap melanggar adab itu dalam kasus Jenderal Gatot adalah merasa tidak di bawah ‘kendali’ Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam.

Awalnya, Jenderal Gatot mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dan setiap pujian selalu menggembungkan rasa percaya diri. Namun rasa percaya diri yang berlebihan sering kali justru membuat orang bisa salah langkah.

Menjadi politikus di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Hal itu yang tampaknya kurang dipahami oleh Jenderal Gatot.

Di negeri ini, sudah terlalu banyak kisah tentara yang hendak menjadi politikus namun akhirnya gagal karena hanya mengandalkan keberanian. Terlebih lagi di era demokrasi langsung saat ini.

SBY mungkin bisa menjadi contoh. Dia tidak hanya mengandalkan keberanian dalam berpolitik. Dia bertarung, kalah, lalu memulai lagi dari awal dengan membangun Partai Demokrat. Cerita selanjutnya kita tahu sendiri apa yang terjadi.

Apa yang pernah dilakukan oleh SBY tampaknya tidak menjadi model bagi Jenderal Gatot. Dia mungkin berpikir, dalam situasi politik yang agak panas ini, manuver-manuvernya akan mendulang dukungan dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Anggapannya, dukungan itu akan memberinya tiket premium untuk masuk ke gelanggang politik 2019.

Tapi dalam waktu singkat Jenderal Gatot sudah harus repot. Serangan kepadanya berhumbalang dari segala penjuru. Termasuk dari pihak-pihak yang semula dia anggap bakal mendukungnya.

Lalu apa yang lupa diperhitungkan oleh Jenderal Gatot? Beberapa poin berikut ini mungkin bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi Sang Jenderal.

Politikus dari Parpol
Pemilu 2019 adalah antrean orang menjadi Wakil Presiden. Sebab jelas, kemungkinan hanya ada dua kandidat kuat yang akan bertarung lagi di Pilpres 2019: Jokowi dan Prabowo Subianto.

Para elite politik lain masih harus berdiri di antrean menjadi Cawapres kedua sosok tersebut. Karena masing-masing hanya bisa didampingi satu Cawapres, maka pertarungan menjadi orang yang akan ditandemkan dengan Jokowi atau Prabowo, jelas sangat ketat.

Kehadiran Jenderal Gatot sudah tentu dianggap mengganggu konstelasi perebutan antrean ini. Sebab bagaimanapun, tiket politik di era sekarang ini dimiliki oleh partai politik. Para politikus tentu gerah dengan kehadiran Sang Jenderal yang tidak pernah mengalami jatuh-bangunnya pertarungan politik, dan terutama jatuh-bangunnya dalam membesarkan partai.

Jenderal Gatot mungkin lupa, Cak Imin dari PKB juga ingin jadi Cawapres. Bahkan Hary Tanoe dengan partai barunya pun juga pengin menjajal keberuntungan. Surya Paloh dari Nasdem sudah tentu tidak akan merelakan begitu saja jabatan Cawapres kepada sosok di luar partai. Hampir semua politikus partai hakulyakin tidak akan merelakan hal ini terjadi.

Bahkan jika kelak Sang Jenderal pensiun pun, lalu masuk ke salah satu Parpol, tidak bisa serta-merta didapuk jadi Cawapres.

Berpolitik memang tidak untuk mendapatkan jabatan, tapi kita tahu slogan itu hanyalah pepesan kosong. Sebab berpolitik ya memang untuk mendapatkan jabatan politik. Apakah dapat betulan atau tidak, itu soal belakangan.

Supremasi Sipil
Ketika Orde Reformasi terjadi, supremasi sipil jelas menjadi kaidah politik bersama. Tentara boleh berpolitik, tapi tunggu pensiun dulu. Kalau tentara aktif dianggap melakukan manuver politik, maka para politikus dari segala penjuru, akan bersatu.

Ada begitu banyak gagasan politik berbenturan di era pasca-Reformasi. Tapi tidak ada suara nyaring yang mendukung kembalinya Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI). TNI boleh punya nilai plus dalam berbagai jajak pendapat masyarakat dalam hal kelembagaan, tapi bukan berarti dipersilakan berpolitik seperti dulu lagi.

Aturan mainnya sudah jelas, dan sudah banyak pensiunan Jenderal yang mengikuti prosedur demokrasi ini.

Para intelektual dan aktivis memang tercerai-berai ketika menghadapi Pilpres 2014 silam, dan Pilkada DKI tahun ini. Tapi untuk urusan supremasi sipil di era demokrasi, tampaknya tak ada yang berbeda suara. Kalaupun ada yang berbeda, pastilah amat kecil jumlahnya.

Mungkin Jenderal Gatot juga lupa, AHY ‘disipilkan’ supaya bisa bertarung dalam Pilgub DKI. Dia taat aturan main dan mengambil keputusan yang tidak mudah. Kalau militer balik lagi ke gelanggang sipil, SBY dan AHY sudah pasti paling keberatan. Sudah keluar masak balik lagi?

Angkatan Lain Diuntungkan
Mungkin banyak orang bertanya-tanya, kenapa manuver Jenderal Gatot tidak mendapatkan sambutan positif bahkan dari kalangan tentara sendiri. Kenapa cuitan admin Twitter AU langsung menanggapi dengan nakal pernyataan Jenderal Gatot soal 5000 senjata yang dipesan secara gelap itu.

Mungkin banyak yang lupa bahwa salah satu buah Reformasi di tubuh militer telah dinikmati oleh angkatan lain. Angkatan Udara dan Angkatan Laut di era Orde Baru dianggap sebagai angkatan yang dipinggirkan perannya, dan di era Reformasi justru diberi perhatian yang lebih. Kepolisian memang ‘disipilkan’, tapi proses tersebut bukan dianggap penyingkiran melainkan sebuah berkah.

Maka tidak heran, manuver Jenderal Gatot mendapatkan perlawanan dan pembangkangan dari kedua angkatan. Terlebih pihak Kepolisian. Tidak usah dibilang bakal diserbu pun, Kepolisian bakal paling depan menghadang manuver Jenderal Gatot jika melebihi batas kewenangan dan di luar mekanisme Pemerintahan yang sah.

Norma Kepantasan
Bagaimanapun tegas dan beraninya Jenderal Gatot, belum tentu mendapatkan apresiasi yang baik dari publik. Masyarakat punya norma dan nilai kepantasannya sendiri.

Seorang pimpinan yang tidak patuh, atau dinilai tidak patuh kepada pimpinan yang lebih tinggi, sulit mendapatkan apresiasi. Keberanian itu ditujukan buat kewajiban dan tanggung jawab, bukan untuk berhadapan dengan atasan.

Menteri Susi Pudjiastuti, misalnya, mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena keberaniannya memerangi pencurian ikan. Bukan karena Menteri Susi berani melawan Presiden.

Tentu saja Jenderal Gatot tidak secara eksplisit melawan Presiden Jokowi. Tapi pernyataannya terhadap Menhan, dan bantahan Menkopolhukam atas pernyataan-pernyataannya, bisa diresepsi oleh publik sebagai pembangkangan atas pimpinan.

Publik kita juga punya norma waktu, untuk tidak buru-buru. Tidak nggege mangsa karena toh semua akan pantas dilakukan jika Jenderal Gatot sudah pensiun atau tidak lagi menjadi Panglima TNI.

Citra membangkang terhadap atasan dan nggege mangsa inilah yang makin melemahkan daya dukung masyarakat terhadap Jenderal Gatot.

Politik memang bukan barang gampang. Karena itu perlu dipelajari. Namanya belajar, pasti melewati banyak kekeliruan. Masalahnya tinggal bagaimana kekeliruan itu diakui, sebagai perwujudan sikap berani yang sudah kadung menjadi label Sang Jenderal.

Kalau Jenderal Gatot berani mengaku keliru, publik mungkin akan cepat melupakan dan malah mengapresiasi hal itu. Sebab di mata masyarakat, berani mengakui kekeliruan dan meminta maaf adalah sikap kesatria. Sikap yang tidak mudah, tapi sungguh mulia.

Puthut  EA
26 SEPTEMBER 2017
https://mojok.co/puthut-ea/esai/gatot-nurmantyo/

Kebijakan Nir-yudha

“Setiap senjata yang dibikin, setiap kapal perang yang diluncurkan, setiap roket yang ditembakkan, pada perhitungan akhir, adalah pencurian hak mereka yang lapar dan tak berpangan, mereka yang kurus telanjang tak berbalut sandang. Dunia dalam pacuan senjata ini tak hanya menghambur-hamburkan uang. Ia juga menghamburkan keringat para pekerjanya, kecemerlangan para ilmuwannya, dan harapan anak-anaknya.”

Kalimat di atas datang dari salah seorang prajurit terpenting abad ke-20, Dwight D Eisenhower.

Panglima tertinggi Sekutu yang mengalahkan Hitler di Eropa ini kelak terpilih sebagai Presiden AS ke-34 dan mewariskan sejumlah terobosan dan kebijakan yang dihormati hingga kini. Jenderal bintang lima dan pahlawan Perang Dunia II itu dikenang sebagai negarawan yang benci perang setelah bertungkus lumus dan jenuh melihat kekejaman dan kebodohannya.

Dasar nir-yudha
Sejarah adalah sumber pelajaran terpenting tentang kesia-siaan perang dan segala bentuk kekerasan bersenjata. Perang bisa jadi memberikan sebentang wilayah rampasan, sebuah tata imperial yang di atasnya bisa berkembang sebentuk peradaban. Namun, peradaban yang dibangun dengan perang dan dipertahankan dengan kekerasan bersenjata akan cepat musnah dan hanya meninggalkan puing dan reruntuhan. Hanya hasil daya cipta akal budi manusia yang dikerjakan secara bebas dan riang yang bisa jadi warisan yang bertahan dari sebuah peradaban.

Pengertian bahwa perang atau lebih tepatnya serangan militer adalah pengorbanan sumber daya yang pantas diterima karena dapat diganti dengan sumber daya rampasan yang memberikan keuntungan lebih bahkan kemuliaan, memang telah kehilangan penopangnya. Semua invasi militer dengan jelas menghamburkan sumber daya aktual dan nyawa prajurit yang tak terganti, sementara sumber daya potensial yang hendak direbutnya bisa dengan cepat berubah menjadi sumber masalah besar yang merongrong dan memalukan.

Hanya perang sebagai bentuk pertahanan diri saja yang tetap tak tergoyahkan dasar-dasar pembenarannya. Sebab, hanya dengan pertahanan diri yang tangguh sebuah negara dapat membela dan memberikan harga tinggi atas keringat para pekerjanya, kecemerlangan para ilmuwannya, dan harapan anak-anaknya.

Mungkin ada yang beranggapan bahwa Asia abad ke-21 dapat menyerupai Eropa abad ke-20, sebuah benua dan abad yang dibagi dan diluluhlantakkan dua perang dunia. Pengertian ini mungkin datang dari imajinasi yang terlalu aktif dan penuh curiga. Namun, itu tak melunturkan nilai dari perlunya para negarawan Asia berupaya membangun kebijakan nir-yudha (zero-war policy). Pelajaran bisa datang dari mana saja, termasuk renungan bijak para tokoh militer seperti Eisenhower atau pengalaman empiris negara yang tumbuh dari puing-puing perang seperti Uni Eropa.

Negara-negara Asia Tenggara yang terhimpun dalam ASEAN cukup beruntung. Mereka punya organisasi yang mampu menopang keamanan kawasan dengan memberikan kesempatan bagi 10 negara anggotanya saling bantu menciptakan kemakmuran dan stabilitas di wilayah mereka. Sejalan bergeraknya ASEAN menjadi sebuah komunitas pada 2015, negara anggotanya memberikan perhatian khusus terhadap integrasi ekonomi. Namun, aspek politis dan keamanan di bidang pembangunan komunitas juga tak kalah penting.

Terciptanya Komunitas Batubara dan Besi Baja Eropa 1951 yang menjadi cikal bakal Uni Eropa, bukan untuk memfokuskan diri pada komoditas itu semata, melainkan mengendalikan kedua sumber daya itu, yang tanpanya sebuah negara mustahil bisa berperang. Inilah yang jadi karakter pan-Eropa. Pengendalian bersama atas batubara dan besi baja menghapus habis kemungkinan pecahnya perang, khususnya antara Jerman dan Perancis.

ASEAN juga perlu men-sekuritas-kan, membagi risiko dan peluang ekonominya dalam bentuk kepemilikan usaha bersama di antara sesama negara ASEAN. Penyatuan ekonomi ini membuka peluang bisnis-bisnis baru dari elite-elite profesional yang cakupan kerja dan persepsi-dirinya berwatak sarwa-kawasan (pan-regional) sehingga negara-negara itu tak dapat menggunakan kekuatan ekonominya untuk meletupkan perang.

Cara lain untuk menciptakan iklim pemikiran yang menafikan perang adalah dengan menularkan pemahaman akan persamaan dasar manusia dengan segala perbedaan yang tampak di permukaan. Kesempatan beasiswa ASEAN yang meluas dan peluang kerja yang membesar membawa orang-orang di kawasan ini semakin kerap bertemu dan semakin dekat satu sama lain, sehingga mereka semakin saling mengenali persamaan dasar di antara mereka. Kedekatan itu dapat mendorong terciptanya suatu kesadaran-diri sesama warga ASEAN yang identitas regionalnya hadir berdampingan dengan identitas nasionalnya.

Peran Indonesia
Indonesia adalah negara dengan wilayah, jumlah penduduk, dan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia telah menunjukkan diri sebagai sebuah kekuatan demokrasi. Sesama negara demokrasi tentu tak akan saling berperang. Mereka punya kepentingan bersama mewujudkan perdamaian karena perdamaian yang mantap mendorong pembangunan ekonomi yang kokoh.

Karena itu, Indonesia sewajarnya berada di garda depan dalam mengukuhkan perdamaian di Asia Tenggara. Sejarah masa silam kawasan yang dinamis ini, dengan berbagai fakta geopolitik yang ada, tak dapat diabaikan. Perang-perang yang sudah berlangsung mungkin saja memang tak dapat dihindari, tetapi perang yang akan datang sungguh dapat dicegah. Dengan semangat untuk tumbuh bersama, Asia Tenggara perlu bekerja sama untuk memastikan perang tak perlu meletus di masa mendatang.

Pada perhitungan akhir, kebijakan nir-yudha adalah terjemahan militer dari kebijakan sipil mengangkat kesejahteraan dan menghapus kemiskinan (zero poverty). Ini bukan pekerjaan yang mudah. Semakin banyak bukti bahwa kemiskinan sesungguhnya bisa ditekan dan kesejahteraan bisa berkembang, asalkan masyarakat bekerja sepenuh hati. Masyarakat bisa bekerja dengan semangat menyala jika ada demokrasi dan kebebasan yang mantap. Angkatan bersenjata bertugas menjaga pertumbuhan demokrasi dan kebebasan itu dari berbagai ancaman, termasuk ancaman pihak yang memanfaatkan iklim demokrasi hanya untuk kemudian melumpuhkan demokrasi dan kebebasan itu sendiri.

Melindungi perdamaian dan hak dasar semua manusia agar sebuah bangsa, sebuah kawasan, dapat tumbuh dengan penuh martabat adalah medan kerja yang kaum militer sangat pantas tempuh dengan sekuat tenaga.

Moeldoko,
Panglima TNI
KOMPAS, 22 Maret 2014

 

Moeldoko

Jenderal TNI Dr. Moeldoko (lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957; umur 56 tahun) adalah tokoh militer Indonesia. Ia menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 27 Agustus 2013 menyetujui jenderal asal Kediri tersebut sebagai Panglima TNI baru menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Ia adalah KSAD terpendek dalam sejarah militer di Indonesia seiring pengangkatan dirinya sebagai panglima.

Moeldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa. Selama karier militernya, Moeldoko juga banyak memperoleh tanda jasa yaitu Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun,  Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista.

Kapolri Jenderal Sutarman, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Operasi militer yang pernah diikuti antara lain Operasi Seroja Timor-Timur tahun 1984 dan Konga Garuda XI/A tahun 1995. Ia juga pernah mendapat penugasan di Selandia Baru (1983 dan 1987), Singapura dan Jepang (1991), Irak-Kuwait (1992), Amerika Serikat, dan Kanada.

Pada 15 Januari, Moeldoko meraih gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, dengan desertasinya “Kebijakan dan Skenario Planing Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)”. Ia lulus dan mendapatkan gelar tersebut dengan predikat sangat memuaskan.

Sumber:
Wikipedia bahasa Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Moeldoko