Isu Iran dan Palestina Tantangan Terberat bagi Joe Biden

Hari Rabu (20/1/2021), Joe Biden telah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 dan mulai hari itu pula resmi berdinas di Gedung Putih. Siapa pun penghuni Gedung Putih selalu menempatkan isu Timur Tengah sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya.

Ada dua isu klasik yang selalu membuat penghuni Gedung Putih memberi perhatian khusus terhadap kawasan Timur Tengah, yaitu minyak dan Israel. Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, AS yang menjelma sebagai negara adidaya baru serta-merta memikul tanggung jawab mengontrol kawasan Timur Tengah. Hal itu lantaran adanya kepentingan strategis AS di kawasan itu, yakni minyak dan Israel.

King Abdul Aziz bertemu dengan Franklin D Roosevelt.

Terkait isu minyak, ada catatan sejarah tentang transaksi antara Raja Arab Saudi, Abdul Aziz dan Presiden AS, Franklin D Roosevelt di atas kapal perang USS Murphy di Terusan Suez, Mesir, pada 14 Februari 1945. Transaksi itu berupa komitmen AS menjamin keamanan Arab Saudi dengan imbalan jaminan suplai minyak dari Arab Saudi ke AS.

Meskipun ketergantungan AS atas minyak Timur Tengah saat ini sudah sangat berkurang —karena AS sudah berswasembada minyak— tetapi AS tetap berkomitmen menjaga kelangsungan transaksi historis tersebut. Hal itu mengingat sekutu AS di Barat, seperti Eropa dan Kanada, masih tetap bergantung pada minyak Arab Saudi dan negara Arab Teluk lainnya.

Dunia Barat masih butuh raksasa kekuatan militer AS untuk mengamankan jalur minyak dari kawasan Arab Teluk menuju negara-negara Barat. Itulah latar belakang AS sampai saat ini masih mempertahankan kekuatan militer besar di kawasan Arab Teluk, seperti pangkalan laut Armada V di Bahrain dan pangkalan udara al-Udeid di Qatar. AS juga masih memiliki pangkalan militer yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Adapun terkait isu Israel, AS semula memiliki tanggung jawab mempertahankan eksistensi negara Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Namun, seiring semakin kuatnya negara Israel dan bahkan kini mengungguli secara telak semua negara Arab tetangganya, tanggung jawab AS kini beralih. Dari semula menjaga eksistensi negara Israel, AS kini memiliki tanggung jawab membangun perdamaian Israel dengan negara Arab.

Transformasi tanggung jawab AS atas negara Israel tersebut sudah dimulai sejak konferensi damai di Madrid tahun 1991 yang disponsori AS, diikuti kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina tahun 1993 yang didukung penuh AS. Sejak konferensi Madrid 1991 itu, semua Presiden AS meluncurkan proposal damai Arab-Israel atau Israel-Palestina yang berbeda secara taktik satu sama lain.

Semua Presiden AS secara prinsip mendukung solusi dua negara, Israel dan Palestina yang bisa berdampingan secara damai. Namun, tidak satu pun Presiden AS sampai saat ini yang berhasil mewujudkan solusi dua negara tersebut.

Presiden AS Joe Biden yang menggantikan Donald Trump tentu segera menghadapi tantangan untuk mewujudkan solusi dua negara yang bisa diterima semua pihak. Bahkan, tantangan terberat dan langsung berada di depan mata Biden yang harus segera ditangani adalah mewujudkan solusi dua negara itu.

Pemain utama di Timur Tengah dan juga internasional yang berkepentingan dengan solusi dua negara tersebut sudah mulai bermanuver menyambut momentum kedatangan Presiden Biden. Mesir dan Jordania bersama Perancis dan Jerman sudah menggerakkan Munich Group dalam upaya menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang berpijak pada solusi dua negara.

Munich Group telah menggelar pertemuan pada 11 Januari lalu di Kairo, Mesir, dengan menyerukan segera dimulainya perundingan damai Israel-Palestina dan siap bekerja sama dengan pemerintahan Biden.

Munich Group yang dibentuk pada Februari 2020 di Muenchen, Jerman, beranggotakan Mesir, Jordania, Perancis, dan Jerman. Munich Group dibentuk sebagai gerakan kontra proposal damai AS yang digalang pemerintahan Presiden Trump dan terkenal dengan sebutan Deal of The Century (Transaksi Abad Ini) karena dinilai banyak merugikan pihak Palestina.

Munich Group kini tampak sangat serius ingin memainkan peran dalam menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang macet sejak 2014, serta sekaligus ingin menjadi mitra pemerintahan Presiden Biden dalam mencari solusi konflik Israel-Palestina. Koordinasi internal Munich Group terus dilakukan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Senin (18/1/2021), mengunjungi Amman untuk menemui Raja Jordania Abdullah II. Presiden El-Sisi menyatakan komitmen Mesir dalam upaya menggerakkan proses perdamaian di Timur Tengah dan perundingan damai Israel-Palestina.

Sebelumnya, Sabtu (16/1/2021), Menlu Jordania Ayman Al-Safadi mengunjungi Riyadh untuk menemui Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan. Mereka membahas berbagai isu Timur Tengah, khususnya upaya menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang digalang Munich Group.

Maka, Presiden Biden kini menghadapi realita baru dalam konteks isu Palestina dengan kehadiran Munich Group yang beranggotakan negara teras di Eropa dan Arab. Hal itu tentu sangat membantu Biden dalam upaya menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dengan menggandeng Munich Group sebagai mitra baru.

Biden bersama Munich Group bisa membujuk Israel meninggalkan proposal damai Deal of The Century besutan pemerintahan Presiden Trump yang sangat menguntungkan Israel dan menerima pijakan baru yang akan diusung pemerintahan Presiden Biden dan Munich Group.

Isu nuklir Iran
Isu terberat kedua bagi Biden adalah isu nuklir Iran. Presiden Biden sejak masa kampanye pemilu presiden AS sudah sering menyampaikan ingin menghidupkan lagi Kesepakatan Nuklir Iran 2015 (JCPOA/The Joint Comprehensive Plan of Action) yang dibatalkan secara sepihak oleh Trump pada 2018.

Namun, tidak mudah bagi Biden menghidupkan kembali JCPOA itu tanpa ada modifikasi baru yang lebih memberi perhatian pada kepentingan para sahabat AS di Timur Tengah, seperti Israel dan Arab Saudi. Kedua negara itu memandang JCPOA banyak merugikan kepentingan mereka karena tidak menghentikan program pengembangan rudal balistik Iran dan intervensi Iran di negara-negara Arab.

Sebaliknya, Iran tentu menginginkan AS menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi lagi. Strategi besar Iran saat ini adalah mengembalikan JCPOA tanpa modifikasi.

Iran sudah berkorban besar demi kembalinya JCPOA tersebut. Iran memilih menahan diri menghadapi pembunuhan komandan Divisi Al-Quds dalam Garda Revolusi Iran, Mayjen Qassem Soleimani, oleh serangan pesawat tanpa awak (drone) AS dekat bandar udara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.

Iran juga memilih menahan diri terhadap pembunuhan ilmuwan nuklir terkemukanya, Mohsen Fakhrizadeh, pada 27 November 2020 dekat kota Teheran yang diduga kuat dilakukan dinas intelijen luar negeri Israel (Mossad). Harga mahal berupa sikap menahan diri yang dilakukan oleh Teheran tersebut disertai harapan berupa imbalan kembalinya JCPOA 2015.

Iran barangkali telah memiliki kalkulasi jika melancarkan serangan balasan besar-besaran atas tewasnya Soleimani ataupun Fakhrizadeh, niscaya akan meletus perang besar dengan AS atau Israel. Hal itu tentu akan mengubur peluang kembalinya JCPOA.

Namun, tidak mudah bagi Biden untuk menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi seperti yang dikehendaki Teheran. Ada realita baru di kawasan Timur Tengah yang kini dihadapi Biden. Realita baru itu adalah rekonsiliasi Arab Teluk yang diumumkan dalam forum KTT Dewan Kerja Sama Teluk di kota al-Ula, Arab Saudi pada 5 Januari lalu.

Rekonsiliasi Arab Teluk yang mengakhiri konflik Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) plus Mesir adalah untuk menyatukan barisan Arab Teluk dalam upaya melobi pemerintahan Presiden Biden agar bersedia melakukan modifikasi atas JCPOA.

Selain itu, ada koordinasi tingkat tinggi Israel-Arab Saudi yang diperlihatkan dengan pertemuan rahasia PM Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di kota Neom pada 22 November 2020.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani.

Semua manuver itu tentu untuk menghadapi Iran, khususnya terkait pertarungan isu JCPOA yang akan dihidupkan lagi oleh Presiden Biden. Kini, sangat ditunggu manuver Biden untuk mampu menjembatani kepentingan Iran di satu pihak serta Israel, Arab Saudi, dan negara Arab Teluk lainnya di pihak lain terkait isu JCPOA tersebut.

Hal serupa juga ditunggu terkait isu Palestina. Manuver Biden sangat ditunggu untuk bisa menjembatani kepentingan Israel di satu pihak, serta kepentingan Palestina dan Munich Group dipihak lain.

Musthafa Abd Rahman,
Wartawan senior Kompas
KOMPAS, 22 Januari 2021

Prabowo Itu Bukan Politisi

Dari sudut pandang politik, apa yang dilakukan Prabowo sungguh naif. Dia mengabaikan kemungkinan besar elektabilitasnya akan ambruk, demi sebuah prinsip yang sangat dibela: Boleh salah. Tapi tidak boleh berbohong!

Ada yang menyatakan, politisi itu adalah orang yang sering membuat kebohongan, dan dia percaya dengan kebohongannya. Presiden AS Donald Trump bahkan mengaku, “It’s okay to lie, since people agree with me.”  Bagi Trump berbohong tidak masalah, asal rakyat tetap memilihnya. Tak mengherankan aktor dan komedian AS Robin William menggambarkannya dengan sangat sinis. Politik, berasal dari: “Poli” kata Latin yang berarti “banyak” dan “tics” yang berarti “makhluk pengisap darah”.

Dengan banyaknya stempel buruk seperti itu, tidak mengherankan bila pelawak terkenal Charlie Chaplin berani menggambarkan posisinya jauh-jauh lebih tinggi dibanding para politisi manapun. “I remain just one thing, and one thing only, and that is a clown. It places me on a far higher plane than any politician.”

Bagi siapapun yang menyaksikan pidato permintaan maaf Prabowo yang disiarkan secara langsung sejumlah stasiun televisi, Rabu (3/10/2018) malam, pasti sepakat pada satu kesimpulan: Prabowo itu bukan politisi!

Bagaimana mungkin seorang politisi bersedia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Apalagi kesalahan tersebut tidak sepenuhnya bisa dinisbahkan kepadanya?

Dia menyampaikan berita yang salah, karena mendapat info yang salah. Jadi Prabowo dibohongi, bukan berbohong! Itupun Prabowo juga tetap minta maaf. “Saya mengakui kadang grasa-grusu (ceroboh), maklumlah tim saya baru, sedang belajar,” ujarnya dengan ringan.

Berbohong dan dibohongi itu dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama pelaku, dan yang kedua adalah korban. Berbohong, membuat janji, tapi tidak ditepati, jelas sangat berbeda dengan orang yang dibohongi.

Dalam terminologi agama, janji yang tidak ditepati masuk dalam salah satu kriteria ciri-ciri orang munafik. Mumpung menjelang pileg dan pilpres, silakan buka-buka file kembali, siapa yang paling banyak mengobral janji, dan siapa yang tidak menepati.

Sama seperti halnya prinsip dalam intelijen, ketika menghadapi persoalan yang akan merugikan, politisi biasanya menerapkan tiga prinsip utama: admit nothing, deny anything, make counter accusations.

Jangan pernah buat pengakuan apapun, bantah semuanya, dan buat sebanyak mungkin tuduhan balasan. Setelah itu bersikaplah seolah tak pernah terjadi apa-apa.

Mantra sakti itu juga menjadi rumus baku yang selalu digunakan oleh jagoan konsultan politik asal AS Roger J Stone Jr. Salah satu sentuhan tangan sakti Stone adalah membantu pemerintah Israel menghadapi kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Suatu ketika seorang kameraman televisi berhasil menangkap gambar pesawat helikopter Israel menembaki sekumpulan anak-anak. “Lihat! Hamas memaksa kami menembaki anak-anak yang tidak bersalah. Inilah tepatnya yang diinginkan Hamas,” ujar juru bicara militer Israel.

Suatu kali di bulan Juni tahun 2010 pasukan Israel menyerbu kapal berbendera Turki Mavi Marmara. Kapal yang membawa aktivis perdamaian dari 50 negara itu mencoba menembus blokade Israel atas wilayah Gaza. Selain aktivis, ada 19 wartawan dari beberapa negara, termasuk Indonesia. 10 warga sipil tewas, kebanyakan berasal dari Turki.

Lantas apa yang disampaikan militer Israel? “Pasukan kami terpaksa menembak, untuk membela diri.” Bayangkan disaksikan puluhan wartawan, namun militer Israel bisa tanpa berkedip memutar balikkan fakta. Itulah perang informasi yang dilakukan tanpa mengenal ampun.

Tidak selamanya seorang konsultan menyarankan untuk menyatakan yang hitam itu putih. Terkadang mereka juga menyarankan untuk mengatakan bahwa yang hitam itu kemungkinan bisa saja putih. Atau setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, ternyata yang hitam itu terbukti putih.

Tidak berlaku bagi Prabowo
Prinsip baku seorang politisi, maupun saran para jagoan konsultan politik itu pasti tidak laku bagi Prabowo. Dia tampaknya memilih prinsip seorang prajurit sesuai Sapta Marga: Kami Kesatria Indonesia yang Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa Serta Membela Kejujuran Kebenaran dan Keadilan.

Prabowo tidak mencoba menutup fakta bahwa secara pribadi dia sangat dekat dengan Ratna Sarumpaet (RS). “Saya sangat menghormati, saya sayang  beliau.” ujarnya. Latar belakang RS sebagai aktivis yang membela kepentingan rakyat kecil membuatnya menaruh hormat yang tinggi.

Keputusan Prabowo untuk meminta RS mengundurkan diri, bukan memecatnya, juga menunjukkan sikapnya konsisten tetap menjaga kehormatan RS secara pribadi maupun keluarganya.

Melihat latar belakangnya sebagai seorang prajurit, tampaknya masih sulit bagi Prabowo untuk larut dan bermetamorfosa menjadi seorang politisi sungguhan. Dalam pidato permintaan maafnya, sebagai pemimpin dia mengambil alih tanggung jawab. Dalam militer dikenal sebuah prinsip “Tidak ada anak buah yang salah. Bila terjadi kesalahan, maka yang salah adalah komandannya.”

Dari sudut pandang politik, apa yang dilakukan Prabowo sungguh naif. Dia mengabaikan kemungkinan besar elektabilitasnya akan ambruk, demi sebuah prinsip yang sangat dibela: Boleh salah. Tapi tidak boleh berbohong!

Waktu yang akan menjawab, apakah prinsip-prinsip seorang kesatria seperti yang dipilih Prabowo masih laku dan dihargai pemilih Indonesia?

Yang perlu dicatat, seorang penulis dan theolog terkenal dari AS James F Clarke pernah mengingatkan. “The difference between a politician and a statesman is that a politician thinks about the next election while the statesman think about the next generation.”

Politisi hanya berpikir bagaimana memenangkan pemilu berikutnya, sementara negarawan berpikir apa yang akan dia wariskan untuk generasi berikutnya. Sikap kesatria, jujur, berani mengakui kesalahan, jauh lebih berharga dari hanya sekedar memenangkan Pilpres.

Hersubeno Arief
Wartawan Senior
https://www.hersubenoarief.com/artikel/prabowo-itu-bukan-politisi/

Trump Menanam Bom Waktu

Dengan tetap akan memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Jerusalem, Presiden AS Donald Trump ibarat kata, telah menanam bom waktu yang siap meledak.

Menurut rencana, Amerika Serikat akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem pada tanggal 14 Mei 2018 mendatang. Dan pada bulan Mei itu, Israel juga akan memperingati hari ulang tahun ke-70 kemerdekaannya. Walaupun Kemerdekaan Israel, yang dalam bahasa Yahudi disebut Yom Ha'atzmaut, menurut kalender Israel sebenarnya jatuh pada tanggal 18 April.

Padahal, tanggal 15 Mei, rakyat Palestina akan memperingati 70 tahun hari Nakbah, hari bencana, hari kehancuran. Karena setelah Israel merdeka, terjadi perang Arab-Israel. Dan pada saat itu, ratusan ribu orang Palestina diusir oleh Israel keluar dari kampung halaman dan tanah mereka.

Bukan tidak mungkin keputusan memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Jerusalem itu akan memprovokasi perasaan ketidaksukaan negara-negara Arab dan banyak negara lain yang sejak semula menentang pemindahan kedutaan besar tersebut. Trump pada 6 Desember lalu telah menyatakan akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem sekaligus mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Ketika itu, Trump mengatakan hanya menjalankan keputusan Kongres yang diambil pada 1995. Ketika itu, Kongres memberikan batas waktu bahwa pemindahan harus dilaksanakan sebelum 21 Mei 1999. Akan tetapi, tak satu presiden AS pun, sejak 1999 hingga Januari 2017, yakni dari George HW Bush, Bill Clinton, George W Bush, hingga Barack Obama, yang melaksanakan keputusan Kongres itu.

Trump, yang pada masa kampanyenya berjanji akan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem, akan melaksanakan keputusan Kongres itu. Keputusan Trump tersebut memancing reaksi dari banyak negara, termasuk dari negara-negara sekutu di Eropa dan Timur Tengah. Sikap Indonesia pun sangat jelas dan tegas: menentang serta mengecam keras keputusan Trump.

Kini, keputusan tersebut hendak sungguh dilaksanakan. Ia ingin menunjukkan bukan semata-mata memenuhi janji kampanye, melainkan lebih ingin memperlihatkan bahwa dia berkuasa; bahwa dia seorang presiden yang sangat berkuasa dan karena itu bisa bertindak apa pun sesuai dengan maunya. Akan tetapi, tindakan Trump tersebut menegaskan pula bahwa ia tidak peduli terhadap sikap penentangan yang diteriakkan oleh hampir seluruh bangsa di dunia.

Trump telah menutup mata dan hatinya serta hanya mementingkan maunya sendiri. Selain itu, ia juga tidak mempertimbangkan akibat buruk dari keputusannya tersebut, yakni akan menghambat proses perdamaian.

Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa keputusan Trump itu, apalagi bila nantinya benar-benar dilaksanakan, akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Akibat ledakan tersebut akan dirasakan oleh banyak negara, termasuk AS.

Akibat selanjutnya adalah perdamaian akan semakin jauh tercipta tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia.

Tajuk Rencana
KOMPAS, 26 Februari 2018

Politik Paranoid

Orator dan demagog ulung Joseph Goebbels, menteri propaganda rezim Adolf Hitler, percaya bahwa kebohongan yang terus diulang-ulang dalam waktu lama akan menjadi fakta bagi kalangan yang picik dan tidak berpikir. Bahkan pembohongnya bisa jadi percaya pada kebohongannya sendiri.

Dia juga mengatakan bahwa untuk mengendalikan massa dengan mudah, kita hanya perlu menciptakan ketakutan. Dukungan publik akan dapat diraih apabila kemudian kita memproyeksikan diri sebagai orang kuat yang mampu memberi perlindungan. Contoh yang relatif baru ialah unggulnya Donald Trump dalam pencalonan dirinya oleh Partai Republik kemudian menang dengan mengejutkan sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

Kemenangannya disebabkan oleh keberhasilannya dalam kampanye terencana dengan cara menciptakan, mengakomodasi, dan memanfaatkan rasa takut masyarakat terhadap imigran gelap, teroris "Islam", perdagangan bebas, dan hilangnya lapangan kerja yang disebabkan oleh barang murah China. Trump kemudian berjanji mengatasi dengan cara sederhana, yakni akan mengusir 11 juta imigran gelap, melarang Muslim masuk Amerika, dan akan memaksa China untuk tunduk pada tuntutan-tuntutan Amerika guna menjadikan Amerika Hebat Kembali (America Great Again).

Musuh bayangan Inilah jenis politik yang diberi nama politik paranoid. Istilah politik paranoid pertama kali diperkenalkan dalam sebuah esai oleh sejarawan Amerika, Richard J Hofstadter, pada 1964 saat politisi Republiken ekstrem kanan, Barry Goldwater, mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Dia menyebut politik paranoid bukan hal baru. Politik seperti ini telah berulang kali dilakukan oleh politisi pada masa lalu dalam rangka meraih kekuasaan.

Dalam istilah lain sering juga disebut sebagai politik rasa takut (politics of fear). Politik paranoid berbeda dengan politik populis. Yang belakang ini lebih memfokuskan kepada isu-isu nyata jangka pendek yang populer di masyarakat, tetapi belum tentu bermanfaat untuk kepentingan nasional jangka panjang. Sementara politik paranoid menciptakan musuh-musuh bayangan (imagined enemies) sambilmengeksploitasi status dan frustrasi sebagian masyarakat pemilih yang merasa terpinggirkan.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan paranoid atau paranoia? Paranoia adalah suatu jenis penyakit jiwa ketika penderitanya merasa atau berdelusi bahwa hidupnya terancam oleh berbagai hal di luar dirinya. Curiga kepada pihak lain tanpa memiliki alasan dan bukti yang jelas. Cenderung menciptakan teori konspirasi. Diliputi rasa takut bahwa dirinya akan disakiti atau menjadi korban dari perlakuan orang lain. Penderitanya disebut mengidap paranoid.

Berbeda dengan fobia yang juga perasaan rasa takut dan benci yang tak rasional, paranoia biasanya menyertakan tuduhan palsu kepada pihak lain sehingga suatu kejadian biasa yang kebetulan dan tak disengaja akan dianalisis menjadi sesuatu yang serius dan mengancam. Dalam kasus klinis yang akut, penderita akan mendengar bisikan di telinganya tentang berbagai ancaman yang datang dari luar terhadap dirinya.

Penyakit paranoia klinis menjangkiti orang per orang. Namun, kelompok atau masyarakat apabila terus-menerus dihujani dengan kebohongan secara sengaja agar mengikuti tujuan yang ingin dicapai pembohong, dapat pula terjangkit paranoid secara bersama. Ketika dia menjadi penyakit masyarakat, penderita merasa bangsanya atau budayanya atau agama yang diyakininya sedang dalam bahaya.

Paranoia ala Indonesia
Di negeri kita belakangan ini ada sejenis paranoia di kalangan tertentu bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang bangkit kembali. Belum lama ini seorang petinggi Partai Gerindra menuduh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai berideologi komunis. Bahkan, Presiden kita tidak jarang menjadi korban fitnah sebagai orang dari keluarga PKI meski telah berkali-kali dibantah.

Apabila kepada mereka diminta membawa bukti-bukti bangkitnya PKI di negeri ini, mereka hanya akan menunjukkan beberapa foto orang berbaju kaus dengan gambar palu arit atau sekelompok keluarga korban pembasmian PKI pada tahun 1965 yang menuntut keadilan. Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa ideologi komunis di dunia sudah habis riwayatnya.

Satu-satunya negeri di dunia yang masih mempraktikkan ideologi itu dalam sistem pemerintahannya hanyalah Korea Utara. China, meski masih mempertahankan nama partainya yang berkuasa sebagai Partai Komunis, dalam praktiknya saat ini sistem ekonomi China sudah jauh dari ideologi komunis, bahkan bisa dibilang sebagai sistem kapitalis tingkat tinggi.

Akankah hubungan Indonesia dan China bermuara pada entitas baru IndoChina ???

Atau paranoid terhadap investasi China di sini yang dianggap sebagai bagian dari rancangan China untuk melakukan kolonisasi terhadap Indonesia. Ada video yang beredar yang menyatakan bahwa 200 juta warga Tiongkok akan berimigrasi kesini. Konon, proyek reklamasi Jakarta disiapkan untuk menampung 20 juta warga China. Dan, masih banyak lagi klaim yang sulit diterima oleh akal sehat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga menjadi sasaran tembak dengan menganggapnya sebagai rancangan pemerintah untuk menyudutkan umat Islam. Padahal Perppu itu tidak menyebut agama apa pun dan ditujukan untuk menjaga persatuan dan keselamatan bangsa dari rongrongan kelompok radikal.

Begitu pula ada paranoia tentang keadaan negara yang katanya hampir bangkrut karena terus bertambahnya utang pemerintah. Padahal pemerintah belum melewati batas yang dibolehkan dalam undang-undang dan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto masih jauh di bawah banyak negeri lain.

Yang sangat memprihatinkan, mereka yang termakan oleh isu-isu paranoid ini bukan sekadar orang awam, melainkan juga mereka yang bergelar sarjana, bahkan petinggi beberapa universitas dan akademi. Para sarjana ini pada umumnya spesialis yang wawasannya sangat sempit.

Internet dan media sosial juga memainkan peran yang besar dalam menggelembungkan isu-isu khayalan ini. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya gejala yang mulai muncul kembali di permukaan yang memberi sinyal bahwa politik paranoid yang berpotensi memecah belah bangsa itu akan dihidupkan kembali untuk menghadapi persaingan pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden mendatang.

Partai-partai politik tertentu merasa bahwa sebagai taktik kampanye, politik paranoid telah terbukti sukses meraih kemenangan pada Pilkada DKI yang lalu. Sebuah pilkada yang menyisakan luka-luka sampai sekarang. Semoga kedepan tidak terjadi lagi.

Abdillah Toha,
Pemerhati Politik,
KOMPAS, 23 Agustus 2017

Algoritme Kebencian

“Apabila Anda ingin memerdekakan sebuah masyarakat, yang Anda butuhkan adalah internet.” (Wael Ghonim, Aktivis Internet)

Sewaktu Ghonim mencetuskan ini pada 2011, optimismenya memang beralasan. Mesir berada di ambang revolusi yang akan menggulingkan pemerintahan otoriter Mubarak. Berkat media sosial, rakyat menemukan kelaliman pemerintah dan bergerak menuntut perubahan.

Tak butuh waktu lama sampai Ghonim pupus harapannya. Ghonim —yang perannya dalam memobilisasi rakyat melalui Facebook dianggap vital— terkoyak menyaksikan bagaimana media sosial memecah belah kekuatan rakyat yang seharusnya mengawal demokratisasi di negaranya. Ujaran kebencian, provokasi adu domba, dan berita palsu menguasai media sosial.

Bos Facebook, Mark Zuckerberg dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kekecewaan Ghonim kini tidak sulit kita jumpai. Sewaktu Trump memenangi pemilu tempo hari, mata tak hanya tertuju pada kebangkitan populisme ekstrem yang melalap berbagai belahan dunia hari ini. Berbagai pihak menuntut Mark Zuckerberg, CEO Facebook, untuk bertanggung jawab atas maraknya berita palsu yang menguntungkan kandidat yang mengecer nasionalisme dan sensasionalisme vulgar itu di media sosialnya.

Dari data yang diperoleh perusahaan pemantau jejaring sosial, Buzzsumo, memang klaim ini punya dasar. Dari 16 juta respons yang diperoleh 20 berita teratas perihal pemilu di Facebook, 8,7 juta respons tertuju pada berita palsu seperti “Paus Francis Mendukung Trump” atau “Hillary Terungkap Wikileaks Menjual Senjata ke ISIS”. Sebagian besar berita itu melejitkan citra Trump dan mencederai citra Hillary.

Apakah situasi semacam ini asing di Indonesia? Kita tahu: tidak.

Donald Trump dan Mark Zuckerberg.

Gelembung paranoia
Kala diminta pertanggungjawabannya atas berbagai informasi menyesatkan, Facebook menampik. Seperti yang dari waktu ke waktu ditegaskannya, Mark Zuckerberg mengetengahkan bahwa Facebook merupakan perusahaan teknologi. Facebook, berbeda dengan media massa, tak memproduksi kandungan (content) yang beredar di jejaringnya. Karena itu tak bisa dituntut bertanggung jawab atasnya.

Namun, kita pun bisa menimpali balik, andai saja persoalannya benar-benar sesederhana itu. Sedari awal Facebook didesain sebagai sebuah ekologi digital yang tak hanya menghubungkan orang-orang, tetapi juga menyihir mereka tenggelam di dalamnya. Mereka mencetak untung dari waktu dan perhatian yang dihabiskan para pengguna di jejaringnya —menjualnya sebagai peluang beriklan strategis bagi perusahaan yang sadar televisi— saat daya jangkau media cetak semakin melemah seperti sekarang ini.

Karena itu, Facebook dalam usaha menegakkan dominasinya atas platform media sosial lain, mengembangkan algoritme yang efektif dalam membaca sekaligus menyajikan dinamika dan drama jejaring sosial yang mengikat penggunanya. Facebook menyusun satu rumus untuk mengalkulasi acungan jempol, jejaring pertemanan, waktu membaca pos, serta semua jejak perilaku digital pengguna yang dapat menerka selera dan preferensi tiap pengguna. Lantas Facebook akan memilihkan unggahan status, foto, berita dari jaringan sang pengguna yang dianggapnya akan memikat pengguna bersangkutan.

Apakah algoritme merupakan biang keladi dari tumbuh suburnya kapitalisme digital?

Facebook tak mengembangkan algoritme ini secara instan. Dan hasilnya adalah Facebook yang kita jumpai hari ini adalah media sosial terbesar yang jumlah pengguna aktifnya tak mungkin lagi terkejar lagi oleh media sosial lainnya. Apa yang acap Anda lihat pertama kali ketika membuka laman utamanya?

Muatan-muatan menggugah emosi, sentimentil dan —yang terpenting— memaksa Anda untuk terus memancangkan perhatian ke lamannya. Banyak di antaranya yang, tak bisa kita tampik, merupakan berita membahagiakan, seperti kabar kelahiran anak seorang teman dekat. Namun yang tak kalah banyak adalah informasi yang menorehkan kebencian, kemarahan, ketakutan dan kecemasan yang membuat galau berbagai pihak.

Facebook sendiri, tentu, tak pernah menggambarkan algoritme yang dikembangkannya bertujuan untuk memprovokasi atau memanipulasi emosi para penggunanya. Di laman beritanya, Facebook menyampaikan bahwa pihaknya ingin merancang sebuah platform tempat para penggunanya tak akan melewatkan kabar penting dari jaringan perkawanannya serta memperoleh interaksi otentik dan bermakna.

Akan tetapi, siapa yang bisa mengantisipasi kalau ternyata algoritme untuk tujuan demikian itu melecut pula kandungan yang mengobarkan permusuhan kepada yang lain? Bahwa yang lantas terjadi bukan hanya Anda terjalin setiap saat dengan kawan-kawan, tapi juga Anda digerayangi paranoia tak beralasan dari muatan yang menggentayangi jejaring Anda?

Hillary Clinton versus Donald Trump.

Kapitalisme digital
Pengaruh algoritme ini tak berhenti pada mengubah cara banyak orang memperoleh informasi. Ia pun, dengan sendirinya, mengubah secara dramatis cara orang-orang memproduksi dan mereproduksi informasi. Apabila satu pihak menginginkan kandungan yang disusunnya tersebar dan memperoleh entah untung sosial, politik, ataupun finansial darinya, mereka harus mengikuti logika yang dihasung dan dirampungkan media sosial dalam penyajiannya.

Akibatnya, tak mengherankan jika hari-hari ini situs berita yang dianggap kredibel sekalipun pada akhirnya terjebak untuk mengerdilkan dirinya menjadi penjaja judul bombastis sentimental. Situs berita remang-remang, dapat ditebak, semakin leluasa untuk menebar kabar liar yang tak dapat dipertanggungjawabkan dalam gaduh-riuh yang menyulut emosi. Muatan yang demikianlah yang fakta nyatanya, harus diakui, mendapatkan panggung utama dalam jejaring sosial digital kita.

Sebuah artikel BuzzFeed bahkan mengungkap ada sekelompok anak muda di Macedonia yang pencahariannya menyusun dan menyebarkan berita palsu seputar pemilu AS dan terutama yang mengangkat Trump. Mengapa mereka melakukannya? Jawabannya sederhana: karena uang. Uang akan mereka peroleh ketika para pengguna media sosial bisa terbujuk —lebih tepatnya terperangkap— mengunjungi situsnya. Namun, pertanyaan pentingnya, mengapa mereka bisa melakukannya? Tak lain karena media sosial menyediakan tambang informasi yang sangat melimpah sekaligus merupakan medium paling ampuh bagi penyebarannya dengan kecepatan seketika.

Yang menarik, anak-anak muda ini mengaku sempat berusaha menayangkan pula berita perihal senator Bernie Sanders. Namun, tak ada yang bergaung lebih kuat di Facebook dibandingkan dengan berita tentang Trump dan Trump. Dan kita tahu, sejak pertama, Trump memang dibesarkan sekaligus membesarkan figurnya sendiri dengan kampanye kebencian.

Bukankah hal ini juga menggambarkan bagaimana kini muatan kebencian menyalip muatan lainnya dalam menggenggam kehidupan digital kita? Itu lantaran ia lebih mudah menjangkiti khalayak dan memungkinkan para pihak dalam mengambil keuntungan darinya?!

Apa yang kita saksikan saat ini merupakan paradoks telanjang dari era teknologi informasi. Semakin canggih perkakas yang memudahkan kita berhubungan dengan insan lain, ternyata semakin sempit dan picik cakrawala pandang kita. Kita jadi tersandera oleh sentimen kita sendiri yang sejatinya sudah dipetakan, dipancing dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sebagian pihak akan menangguk mujur dan meraup untung akibat dari kenyataan paradoksal ini.

Pada akhirnya, kita memang telah disandera oleh sesosok makhluk gelap dalam gulita malam yang beberapa tahun silam bahkan belum lahir: kapitalisme digital.

Geger Riyanto,
Esais; Peneliti Sosiologi;
Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di Universitas Indonesia
dan Bergiat di Koperasi Riset Purusha
KOMPAS, 7 Februari 2017