Jebakan Pertumbuhan 5 Persen

“Yang paling sulit bukanlah melahirkan ide baru, melainkan bagaimana meninggalkan ide lama yang telah terpatri dalam setiap sudut benak kita.” Kalimat itu ditulis oleh John Maynard Keynes dalam pengantar buku seminalnya, The General Theory of Employment, Interest and Money.

Kalimat tua itu terasa kebenarannya sampai hari ini, terutama ketika kita seperti terjebak dalam pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Tentu kita perlu mencatat, tak mudah untuk dapat tumbuh 5 persen di tengah dunia yang bergejolak ini. Namun, kita juga harus mengakui: itu tak cukup. Kita perlu memacu pertumbuhan agar terhindar dari risiko “tua sebelum kaya”. Sayangnya, hari-hari ini kita seperti terjebak dalam dilema antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Tengok saja, Badan Pusat Statistik (BPS) baru mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,07 persen pada triwulan I-2019. Investasi hanya tumbuh 5 persen pada triwulan I-2019. Ini lebih rendah ketimbang pertumbuhan triwulan III-2018 (7 persen) dan triwulan IV-2018 (6 persen). Hal yang sama kita lihat pada pengeluaran pemerintah. Mengapa? Upaya pemerintah untuk melakukan stabilisasi rupiah akibat defisit transaksi berjalan yang tinggi dan kenaikan bunga The Fed telah menekan investasi dan pengeluaran pemerintah.

Langkah ini tentu patut diapresiasi. Indonesia mampu melalui situasi ini dengan baik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan Turki, Argentina, dan India. Tentu, harus diakui, nasib baik juga bersama kita: The Fed memutuskan untuk “bersabar” dalam menaikkan tingkat bunganya.

Kombinasi dua hal ini telah mengembalikan kestabilan rupiah dan meredakan tekanan di pasar keuangan Indonesia. Kita mencatat, arus modal kembali mengalir ke emerging markets (EM), termasuk Indonesia. Namun, saya ingin mengingatkan sejak dini: kita masih rentan. Satu hari nanti, jika The Fed menaikkan tingkat suku bunga, tekanan terhadap rupiah akan terulang. Defisit transaksi berjalan dituding sebagai biang keladi. Lalu, kita berteriak dengan nada cemas: defisit transaksi berjalan harus diturunkan! Ini tentu benar, tetapi kita harus hati-hati.

Dilema pertumbuhan dan stabilitas
Menurunkan defisit transaksi berjalan dengan menekan impor dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Data menunjukkan, lebih dari 90 persen impor kita adalah barang modal dan bahan baku. Ini sebenarnya impor yang produktif. Lalu, apakah untuk menjaga agar rupiah terkendali, impor untuk melakukan produksi dan pembangunan infrastruktur harus diperlambat atau dihentikan? Apabila tak hati-hati, kita bisa terjebak dalam dilema antara pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas ekonomi makro dan nilai tukar. Dan, itulah yang terjadi sekarang.

Mengapa? Tengok saja angka-angka yang pernah saya tulis di surat kabar ini tahun lalu. Incremental Output Ratio (ICOR) saat ini sekitar 6,3. Artinya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1 persen, dibutuhkan rasio investasi/produk domestik bruto (PDB) sekitar 6,3 persen. Jika kita ingin tumbuh 6 persen, kita membutuhkan rasio investasi/PDB 37,8 persen. Investasi ini tentu harus dibiayai oleh tabungan domestik. Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, rasio tabungan domestik/ PDB saat ini hanya 33-34 persen dari PDB. Artinya, ada selisih antara kebutuhan pembiayaan investasi yang 37-38 persen dan kemampuan pembiayaan domestik yang 33-34 persen. Selisih ini mencerminkan defisit dalam transaksi berjalan.

Dengan kata lain, jika kita memacu pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen, defisit transaksi berjalan akan meningkat menjadi 4-5 persen. Apabila itu terjadi, investor akan memindahkan investasi portofolionya. Akibatnya, rupiah melemah. Di sini kita seperti terjebak antara masalah defisit transaksi berjalan dan pertumbuhan. Maka, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah bagaimana Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6 persen, tetapi rupiah dan pasar keuangan terjaga? Ada tiga cara di sini.

Pertama, menurunkan ICOR dengan cara meningkatkan produktivitas. Namun, ini membutuhkan waktu panjang. Dengan produktivitas yang tinggi, maka dengan input yang sama akan dihasilkan output yang lebih tinggi (menaikkan marginal product). Mitali Das (2018) menulis sebuah risalah yang menarik tentang produktivitas di Indonesia. Ia menunjukkan, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan ekspor dan arus investasi asing melalui modal langsung (PMA) akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 7 persen. Untuk itu produk ekspor harus didiversifikasi, baik jenis maupun negara tujuannya. Kita butuh inovasi.

Untuk inovasi wiraswasta perlu mengadopsi teknologi dari luar bagi keperluan lokal. Masalahnya, teknologi tak bisa begitu saja diperoleh dari negara maju. Di sisi lain, inovasi adalah barang mewah. Ekonom Dani Rodrik menunjukkan, jika pengusaha gagal dalam eksperimen ini, ia akan menanggung seluruh kerugiannya. Sementara jika ia berhasil, produsen lain akan menirunya dan masuk dalam aktivitas ini. Akibatnya, praktis tak ada yang berminat untuk self-discovery. Inovasi butuh SDM yang baik. Itu sebabnya fokus untuk memperbaiki kualitas SDM adalah langkah tepat. Masalahnya: bagaimana caranya? Bukankah setiap tahun 20 persen dari APBN kita telah dialokasikan untuk dana pendidikan?

Hasilnya? Sampai saat ini, Programme for International Student Assessment (skor PISA) kita untuk bidang matematika, sains, dan kemampuan membaca masih termasuk paling rendah di dunia. Artinya, persoalannya bukan pada uang, melainkan desain kebijakan. Data BPS menunjukkan, peningkatan penganggur muda terjadi di kelompok tamatan SMK. Ini mungkin karena apa yang dipelajari di SMK tak cocok dengan kebutuhan perusahaan. Jika itu soalnya, berikan potongan pajak berganda jika perusahaan melakukan pelatihan untuk perbaikan kualitas SDM-nya. Lakukan juga ini untuk industri manufaktur.

Kedua, meningkatkan tabungan domestik. Dengan ini investasi dapat dibiayai oleh sumber pembiayaan lokal. Bagaimana caranya? Lakukan pendalaman pasar (financial deepening) dengan mendorong lebih banyak sumber pembiayaan dari investor lokal agar porsi pembiayaan eksternal menurun. Berikan insentif agar BUMN, dana pensiun, asuransi, dan Dana Haji menempatkan investasinya dalam obligasi pemerintah dan sukuk. Saya pernah usulkan agar pemerintah menerapkan reverse Tobin Tax. Data menunjukkan, repatriasi keuntungan dari investasi PMA di Indonesia sekitar 16 miliar dollar AS, lebih dari separuh defisit transaksi berjalan kita 2018. Artinya, jika pemerintah memberikan insentif pajak agar investor tak merepatriasi keuntungannya tapi melakukan reinvestasi keuntungannya, maka tekanan dalam defisit transaksi berjalan akan menurun.

Selain itu, ciptakan instrumen atau produk pasar keuangan agar orang Indonesia atau eksportir Indonesia memiliki opsi menempatkan investasi portofolio dalam mata uang asingnya di Indonesia (onshore). Tentu kita perlu mencatat untuk meningkatkan tabungan domestik kita perlu waktu.

Defisit hal normal
Ketiga, defisit transaksi berjalan sebenarnya sesuatu yang normal di tahap awal pembangunan sebuah negara, terutama negara berkembang. Di awal pembangunannya, negara berkembang —karena keterbatasan modal— harus mengimpor barang modal untuk proses produksi. Singapura, China, Korea Selatan, dan Vietnam pernah mengalami defisit transaksi berjalan yang tinggi di awal pembangunannya. Yang jadi persoalan sebenarnya bukanlah defisit transaksi berjalan itu sendiri, melainkan pembiayaannya. Selama defisit transaksi berjalan dibiayai oleh penanaman modal langsung di sektor yang berorientasi ekspor —bukan portofolio— maka defisit transaksi berjalan bukan sebuah masalah. Apa bedanya?

Pabrik yang dibangun melalui modal langsung tak mudah berpindah tempat. Sebaliknya, investasi portofolio dapat bergerak keluar-masuk dengan mudah. Akibatnya, terjadilah gejolak di pasar keuangan. Mengapa PMA di sektor ekspor? Karena ekspor menghasilkan devisa sehingga ketika repatriasi keuntungan dilakukan, tak ada tekanan dalam neraca pembayaran akibat ketaksesuaian mata uang (currency mismatch). Jika pertumbuhan ekonomi ingin didorong, tanpa perlu khawatir akan stabilitas rupiah, PMA harus didorong. Ini adalah opsi jangka pendek dan dapat segera dilakukan. Lakukan reformasi struktural, khususnya dalam UU Ketenagakerjaan (revisi pesangon), revisi daftar negatif investasi, dan permudah perizinan.

Selain itu, untuk memastikan pemda juga menjaga iklim investasi, ciptakan instrumen insentif atau penalti. Misalnya, meningkatkan dana alokasi khusus (DAK). Berikan DAK ini bagi daerah yang menjalankan perbaikan iklim investasi. Atau sebaliknya, tarik DAK dari daerah yang tak mampu menjaga iklim investasi.

Sudah saatnya kita melangkah lebih dari sekadar stabilitas makro ekonomi. Ada limitasi dari kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kita butuhkan adalah reformasi struktural. Tanpa itu kita akan terjebak dalam pertumbuhan ekonomi 5 persen. Tanpa itu kita akan terjebak dalam ide lama, persis seperti yang ditulis oleh Keynes lebih dari 80 tahun lalu.

Muhamad Chatib Basri,
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
KOMPAS, 14 Mei 2019

Bertetangga dengan China

Hidup di dunia yang sedang bergerak maju sangat cepat, dengan dinamika perubahan sangat tinggi serta manuver dan penyiasatan antarnegara yang sangat canggih, membutuhkan kewaspadaan, ketajaman menganalisa dan kelihaian menghadapinya.

Negara-negara kuat memiliki rancang bangun masing-masing tentang tata dunia baru yang diinginkannya, lengkap dengan agenda dan program operasional untuk mewujudkannya. Jika lengah, Indonesia bisa terombang-ambing oleh tarikan kepentingan negara lain. Perlu penyikapan yang tepat atas perkembangan China yang akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia dengan angkatan bersenjata yang kuat, besar dan modern.

Dunia terus dikejutkan oleh berbagai pencapaian yang mengagumkan dari China. Sejak melakukan reformasi ekonomi tahun 1978, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan saat ini ekonomi terbesar kedua setelah AS dan pengaruhnya kian meningkat dalam perekonomian dan politik global. Sejak krisis finansial 2008, China adalah kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi dunia.

Saat ini, dengan hampir separuh masyarakatnya masih tergolong miskin, China sudah meraih profil sebagai negara maju. China punya sederet produsen mobil, traktor dan aneka mesin pertanian, turbin dan generator listrik, kereta api cepat, bis, komputer, telepon genggam, barang-barang elektronik  rumah tangga (seperti TV, kulkas, AC, mesin cuci), alat-alat medis dan lain-lain yang produknya bukan hanya berjaya di pasar domestik, tetapi sudah menggeser produk Korea dan Jepang di pasar ekspor.

Beberapa bulan lalu China menguji terbang pesawat penumpang C-919 yang sekelas Boeing 737. Di sektor jasa, China juga punya banyak perusahaan transportasi, kontraktor, perbankan, asuransi dan lain-lain yang tangguh. China telah membangun rel KA, jalan tol dan jembatan menyeberangi laut terpanjang di dunia.

Posisinya sebagai eksportir utama dunia dengan cadangan devisa senilai 3,14 triliun dollar AS (per Desember 2017) telah membuat yuan berpotensi mendampingi dollar AS sebagai mata uang internasional. China sudah menjadi investor terkemuka di berbagai belahan dunia. Melalui program Satu sabuk, Satu Jalan (One Belt, One  Road atau OBOR), China tengah mendorong investasi untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di 65 negara dengan nilai 900 miliar dollar AS. Investasi China juga ditanamkan di negara-negara maju, termasuk AS dalam bentuk surat utang pemerintah AS. Per Juni 2017, China memegang surat utang pemerintah AS senilai 1,15 triliun dollar AS, yang menjadikan China pemegang utang (kreditor) terbesar AS.

China juga sukses dalam program eksplorasi antariksa; menjadi bangsa ketiga di dunia yang secara mandiri mengirimkan astronotnya (taikonot) mengorbit bumi dan melakukan space walk. China sudah mengirim satelit dan robot penjelajah ke permukaan bulan, dan akan mendaratkan taikonot-nya di bulan beberapa tahun mendatang. Dalam teknologi militer termasuk nuklir, China telah sangat maju.

China sudah mengoperasikan dua kapal induk dan sedang membangun dua unit lagi. China juga telah menguasai teknologi produksi pesawat tempur generasi kelima yang sebelumnya hanya bisa dibuat AS dan punya rudal balistik berhulu ledak nuklir berkecepatan hipersonik, yang dapat menjangkau sasaran sejauh 12.000 kilometer hanya dalam waktu 30 menit. China akan menjadi seperti AS, Inggris, Perancis dan Rusia, yang mampu menggelar kekuatan militernya di berbagai belahan dunia.

Tingkat sosial ekonomi rakyatnya yang kian sejahtera juga membuat kian banyak warga China berlibur keluar negeri. Tahun 2016, sebanyak 122 juta turis China berlibur ke luar negeri, menghabiskan sekitar 110 miliar dollar AS. Banyak negara berlomba menarik turis China, termasuk Indonesia.

Kemunculan China sebagai negara adidaya baru dalam dimensi ekonomi, politik, militer dan ilmu pengetahuan juga meningkatkan minat China untuk membesarkan pengaruhnya melalui lembaga-lembaga internasional. China menuntut hak suara yang lebih besar di Bank Dunia dan IMF, serta mendirikan Bank Pembangunan BRICS bersama Brasil, Rusia, India dan Afrika Selatan disamping Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).

China juga bersemangat mendukung pembangunan terusan di Thailand yang akan menghubungkan laut Andaman dan Laut China Selatan melalui tanah genting Kra. Jika terusan sepanjang 150 km itu terwujud, jalur laut melalui selat Malaka akan tersaingi karena rute itu memotong jarak laut lebih dari 2.500 km untuk kapal-kapal dari belahan barat ke belahan timur Asia. Hal itu tentu berdampak pada nilai strategis Indonesia secara geopolitik, antara lain karena berkurangnya angkutan laut melalui selat Malaka yang selama ini bernilai 5.000 triliun dollar AS per tahun.

Jika terusan Kra (Kra Canal) di Thailand itu terwujud,

maka jalur laut melalui selat Malaka akan tersaingi.

Hubungan Indonesia-China
Sejarah menunjukkan, hubungan Indonesia-China pasang surut. Sempat mesra hingga 1965 dan menyentuh titik terendah di 1966/1967, ketika China memberikan dukungan pada pemberontakan G-30S/PKI. Setelah normalisasi, hubungan Indonesia-China kian hangat dan di era sekarang diwarnai banyak kerja sama ekonomi, bahkan juga sosial politik. Ketika peranan Jepang agak surut di Asia Tenggara pasca krisis ekonomi 1998, China memotori terbentuknya Inisiatif Chiangmai, yaitu skema kolektif negara-negara Asia Tenggara dan China untuk menghadapi para spekulan pasar uang, sesuatu yang sangat berarti untuk kawasan ini, karena mata uang Indonesia, Thailand dan Malaysia pernah menjadi korban permainan spekulan, antara lain oleh George Soros. China gencar memberikan insentif ekonomi dan pembangunan di Indonesia, melalui AIIB. Perdagangan bilateral Indonesia-China terus meningkat, terutama setelah diberlakukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Hubungan Indonesia-China sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan sebaiknya kita perlu tetap berhati-hati terhadap kepentingan-kepentingan China yang dapat merugikan Indonesia, serta memanfaatkan secara optimal kemajuan-kemajuan China bagi keuntungan Indonesia. Sejak era kerajaan-kerajaan besar Nusantara di masa lalu, China sudah berusaha melakukan penguasaan politik atas Nusantara. Pernah Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan dan armada untuk meminta upeti, yang artinya raja Jawa diminta tunduk pada kaisar China. Hal itu tegas ditolak Raja Kertanegara dari Kerajaan Kediri dengan memotong kedua telinga para utusan China dan menyuruhnya kembali ke China.

Interaksi yang luas dan dalam antara Nusantara dengan China yang berlangsung lebih mulus terjadi di bidang budaya. Berbagai daerah Nusantara telah lama jadi rumah baru bagi pendatang orang-orang China dari daratan China. Di masing-masing daerah di tanah air kita, telah terjadi akulturasi budaya, antara pendatang dari berbagai bangsa dengan penduduk setempat; juga antarsesama pendatang orang Tionghoa dari daratan China. Budaya China, bukan budaya homogen. Para pendatang Tionghoa punya latar belakang suku dan bahasa beragam dan mereka menyebar di berbagai penjuru Tanah Air. Ada orang Hokian, Hokchia, Khek, Cantonese dan lain-lain. Karena penduduk lokalnya juga beragam, beragam pula wujud budaya Tionghoa peranakannya. Budaya Tionghoa peranakan dari Medan, Bangka Belitung, Kalbar, Jakarta, Jateng, Jatim dan lain-lain sangat spesifik dan bersifat lokal.

Profesi pendatang Tionghoa juga berbeda-beda. Di Bangka Belitung, para pendatang Tionghoa, awalnya adalah buruh-buruh pertambangan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pendatang Tionghoa awalnya berprofesi sebagai pedagang kecil, pedagang hasil bumi dari pedalaman dibawa ke kota-kota dan karena itu interaksinya berlangsung antara petani dan pedagang. Istilah ce pek (seratus), go cap (lima puluh), go pek (lima ratus), go ceng (lima ribu), go ban (lima puluh ribu), go tiaw (lima juta), menjadi sangat akrab di masyarakat Jawa. Akulturasi yang terjadi bukan saja dalam bentuk fisik seperti arsitektur, aneka artefak dan perabotan rumah tinggal, tetapi juga kain batik, perhiasan, kosa-kata, ungkapan bahasa sehari-hari, kuliner dan kesenian (seperti gambang kromong, cokekan, tanjidor), sastra, seni lukis, bela diri, astrologi, pengobatan dan lain sebagainya.

Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Presiden RRC, Xi Jinping, beserta istri masing-masing.

Pendatang Tionghoa dengan budaya kuliner yang lebih maju, telah ikut memperkaya tradisi kuliner nasional. Masyarakat kita sudah akrab dengan aneka ragam jenis makanan (panganan) yang dipengaruhi tradisi kuliner Tionghoa, misalnya; onde-onde, wingko, getuk, jenang, otak-otak, siomay, bakpao, bakpia, bakmie, bakwan, bakso, dan lain-lain. Ekspresi budaya orang Tionghoa peranakan di Indonesia yang tersebar di berbagai tempat di Tanah Air, sangat berbeda dan lebih kaya dibanding ekspresi budaya orang Tionghoa di Malaysia dan Singapura.

Saat ini, budaya Tionghoa peranakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional Indonesia. Sifat masyarakat Indonesia yang cenderung sinkretik, telah membuat pengaruh Hindu, Buddha, Islam (Arab), Tionghoa, India dan Barat mewarnai ekspresi budaya yang bervariasi dalam kehidupan masyarakat kita hingga sekarang. Betapa kaya dan berwarnanya kebudayaan Indonesia.

Ancaman kebangkitan China
Kini ada kecurigaan, kebangkitan China akan bersifat mengancam. Ambisi teritorialnya di Laut China Timur (LCT) dan Laut China Selatan (LCS) serta kecenderungan imperialistiknya atas Laos dan Kamboja membuat khawatir banyak negara di kawasan. Indonesia beruntung berbatasan dengan China di laut, tidak di daratan. Di LCS, Indonesia menolak langkah politik sepihak China yang mengklaim sebagian wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang ditarik dari sisi utara dan timur kepulauan Natuna sebagai wilayah perairan ZEE China.

Pernah pula timbul insiden penembakan oleh kapal penjaga pantai China terhadap kapal penjaga pantai Indonesia yang menangkap nelayan China. Indonesia konsisten menyatakan tak memiliki sengketa wilayah ZEE dengan China, karena klaim China itu tak diakui hukum dan komunitas internasional.

Kecenderungan imperialistik China di Asia Tenggara (khususnya di Laos dan Kamboja yang ekonominya amat bergantung pada China) terus meningkat. Dalam empat tahun terakhir, forum-forum ASEAN selalu gagal menyepakati rumusan pernyataan bersama yang bernada memprotes Beijing dalam sengketa di LCS (yang diajukan oleh Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei), karena keberatan Kamboja dan Laos.

Amerika takut dengan China. Kalau Indonesia? Siapa takut?

Sikap kehati-hatian kita pada Beijing perlu diterapkan di banyak tempat. Dalam skema kerja sama ekonomi, pengalaman pahit Sri Lanka yang pelabuhan dan bandara miliknya berpindah tangan ke China pada 2016 jangan sampai terjadi di Indonesia. Di bidang politik, keluhan Australia bahwa China berupaya mempengaruhi politik dalam negeri Australia melalui pendanaan politik pada beberapa tokoh politik dan LSM perlu menjadi pelajaran penting. Sikap kehati-hatian kita pada Beijing perlu diterapkan di banyak tempat.

Sementara itu di bidang budaya, identitas kultural wilayah Nusantara yang beraneka ragam dan sangat spesifik harus tetap terus dipertahankan.

Kemampuan ekonomi Tiongkok yang sangat besar, serta dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sesungguhnya merupakan pasar bagi berbagai produk yang perlu kita manfaatkan untuk mempercepat kemajuan Indonesia di segala bidang. Dan yang paling penting, itu semua dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Siswono Yudo Husodo
Pengusaha dan politisi Indonesia
KOMPAS, 2 Maret 2018

Biografi Singkat Siswono Yudo Husodo

Siswono Yudo Husodo, lahir di Long Iram, Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada tanggal 4 Juli 1943 (2018 berumur 75 tahun) adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia pernah menjadi calon Wakil Presiden Indonesia pada Pemilu tahun 2004 sebagai pasangan dari capres Amien Rais. Mereka berdua kalah pada pemilu 2004 itu. Yudo Husodo pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat pada masa Orde Baru Presiden Soeharto, yakni dalam Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan sebagai Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).

Siswono adalah mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (1973-1977) dan Ketua Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (1983-1986). Sejak tahun 1999, dia menjadi petani pengusaha dan menjadi anggota MPR mewakili petani. Sejak itu kesibukannya sudah lebih banyak di pertanian. Lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1968 ini fasih menerangkan bagaimana mengawinkan domba, bagaimana memilih bibit domba unggul, dan bagaimana bercocok tanam tembakau dan sayur-mayur.

Siswono Yudo Husodo dan buku karyanya: "Menuju Welfare State".

Perhatian Siswono terhadap masalah pertanian makin besar setelah ia tidak lagi berada di birokrasi dan ketika masyarakat tani memilihnya menjadi Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) sejak 1999.

Kesibukannya di seputar pertanian itu bukan hanya karena ia menjadi Ketua Umum HKTI. Bahkan sebelum ia bersama rekannya mendirikan CV Bangun Tjipta Sarana yang kemudian berubah menjadi PT Bangun Tjipta Sarana, sebuah kelompok usaha dengan bisnis inti konstruksi, beliau sudah sejak awal mengelola bisnis usaha tani.

Saat ini, Siswono Yudo Husodo menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR. Siswono menjadi anggota DPR dari dapil Jateng I melalui Partai Golkar.

Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Siswono_Yudo_Husodo

Cara Berpikir Kita Sedang Dikendalikan

Krisis ekonomi 2008 yang mengguncang Amerika Serikat dan berimbas ke berbagai negara terutama Eropa hingga Asia, semakin menyadarkan berbagai pihak, bahwa sistem ekonomi dan tata dunia yang dibangun pada peradaban ini patut dipertanyakan kembali. Upaya analisis dilakukan mulai dari hal yang paling mendasar. Mereka menyadari saat ini dunia telah berada pada titik masa konsekuensi dari apa yang telah dibangun selama ini.

Selama berabad-abad, sistem yang berjalan yang menjadi acuan tata kehidupan manusia di bumi ini ditemukan telah dimodifikasi dan dimanipulasi untuk keuntungan segelintir orang atau kelompok saja. Segelintir elit itu memodifikasi dan memanipulasi dengan rangkaian sinergi antara agama, politisi, dan ahli ekonomi secara sistematis dan strategis.

Data statistik yang dirilis pada Credit Suisse Global Wealth Databook 2015 menunjukkan bahwa pusaran uang dan kekayaan dalam piramida distribusi kekayaan dunia, yaitu total kekayaan lebih dari $100 Miliar atau sepadan kurang lebih 1300 Triliun rupiah, dimana jumlah itu mencapai 45% dari total kekayaan seluruh penduduk bumi, hanya dimiliki oleh 1% manusia dari populasi 7 miliar penduduk bumi. 1% manusia ini memiliki kepentingan melanggengkan posisinya di sana. Kemudian diikuti 28% manusia yang mempunyai harta antara $10.000 – $100 Miliar. Dan dengan dogma sukses dunia yang ditanamkan kepada kita selama ini, maka sisanya yaitu 71% dari miliaran manusia lain, yang hanya memiliki kekayaan di bawah $10.000 berebut untuk menempati posisi 1% – 28% itu.

Uang yang pada awalnya hanya alat tukar, kini telah menjadi alat nilai untuk menentukan kehormatan seseorang. Maka level kelompok 1% itu dipandang sebagai manusia terhormat, manusia elit. Bisa terjadinya perubahan cara pandang ini telah diproses berabad-abad lamanya. Benih-benih mindset itu telah ada lama sebelum mencapai tonggaknya ketika Renaissance bergulir di Eropa pada abad ke-17 dan terlaksana hingga hari ini di seluruh dunia.

Turunan skema kelompok elit itu, kini secara berjenjang juga ada di setiap kelompok masyarakat, sehingga hanya sejumlah kecil orang saja yang menguasai masyarakat besar. Sekelompok elit ada di setiap society yang selalu berusaha dan mempertahankan diri untuk memiliki kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu mereka mampu mengontrol masyarakat. Cara para elite itu dalam mengendalikan masyarakat tidak dengan mengontrol jumlah produksi atau jumlah uang yang beredar, tetapi dengan mengendalikan sisi kognitif manusia, yakni cara berpikir. Bila ada perdebatan yang menjadi wacana umum, tujuan intinya bukan pada apa yang menjadi tema perdebatan, melainkan cara berpikir yang dibentuk dalam wacana itu. Semua itu tidak tampak pada arena perdebatan dan tidak akan dibahas, tetapi tertanam dalam kognitif manusia. Cara berpikir inilah yang telah dimanipulasi selama berabad-abad.

Alat manipulasi ini semakin menemukan jalannya ketika Eropa menyadari betapa pentingnya kertas sebagai media penyebaran informasi. Kemudian bermetamorfosa menjadi media massa berbasis kertas yang secara perlahan dikuasai para elite ini melalui kekuatan kapitalnya. Dan pada akhir 1980-an, lebih berkembang lagi bentuk pengendalian informasi itu dengan adanya televisi.

Untuk memahami upaya pengendalian cara berpikir ini bisa dipelajari karya-karya Noam Chomsky, profesor linguistik dunia dari MIT Massachussets. Ia seorang Yahudi yang tidak Yahudi, seorang Amerika yang sangat tidak Amerika hingga ia dicap pengkhianat oleh banyak warga Amerika. Salah satu karyanya adalah Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media dan juga telah menjadi film dokumenter Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media tahun 1992. Selain itu, gambaran bagaimana sistem dunia ini bekerja dapat juga dibaca dalam bukunya How the World Works yang diterbitkan Bentang Pustaka dalam bahasa Indonesia.

Evolusi bentuk pengendalian mindset ini terjadi lebih canggih lagi ketika tahun 1989, Tim Berners-Lee menggagas World Wide Web (WWW). Ia meletakkan itu menjadi dasar internet yang berkembang hingga ragam bentuknya seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Di era yang menurut para peneliti telah memasuki era konsekuensi ini, sejatinya merupakan masa akhir dari sebuah siklus. Letnan Jenderal Sir John Glubb, seorang perwira Inggris yang ditempatkan di Timur Tengah pada akhir masa Ottoman di Turki mengamati daur sebuah dinasti di dunia dalam tulisannya, The Fate of Empire. Dalam pengamatannya, ia melihat kecenderungan putaran yang sama pada setiap masa sebuah dinasti atau kekaisaran. Semua berputar pada siklus 250 tahun atau setidaknya sepuluh generasi. Dalam daur itu, menurutnya ada enam tahap yang dilalui hingga fase keruntuhan.

Tahap pertama adalah generasi para Perintis (Pioneers). Selanjutnya memasuki masa-masa Penaklukan (Conquests). Kemudian adalah era Perniagaan (Commerce). Berikutnya generasi yang berada dalam era Kemakmuran (Affluence). Terus mencapai klimaksnya pada era Intelektual (Intelect). Daur ini berujung setelah manusia terlena dengan capaian-capaiannya yang tidak membatasi sifat kebinatangannya, yakni masuk pada era Kemunduran (Decadent).

Bila kita tarik lebih besar menjadi gambaran peradaban, dunia hari ini telah memasuki masa dekaden. Era kemerosotan dari peradaban Kapitalisme Global. Dalam analisa Glubb, ada kesamaan yang tampak pada masa dekaden di setiap dinasti. Gambaran itu seperti militer yang tidak disiplin dan melakukan tindakan asusila hingga melewati batas kemanusiaan. Salah satunya terlihat ketika tentara Amerika melakukan pelecehan kepada para tawanan di Irak dan Afghanistan, atau kasus pelecehan dan penyiksaan yang mencuat kepada para tahanan Guantanamo.

Gambaran lain yang sangat tampak hari ini yang menunjukkan fase dekaden peradaban adalah mencoloknya tampilan kekayaan dan kemewahan. Rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, pakaian-pakaian mewah dan sebagainya. Lalu diikuti oleh jurang kesenjangan yang sangat jauh antara kaya dan miskin. Termasuk yang juga kentara adalah eksploitasi seks yang sangat masif yang bisa kita lihat dari menjamurnya pornografi, terutama di dunia maya.

Namun masa kemunduran peradaban ini tidak terlalu disadari oleh seluruh elemen masyarakat. Bahkan ada yang tidak sadar sama sekali. Juga banyak yang sadar namun merasa tidak berdaya atas serbuan berbagai bentuk dekadensi itu. Namun demikian, masih ada sebagian orang ––yang walaupun tak banyak–– tetap sadar sekaligus terus berjuang untuk memperbaiki keadaan.

Bagi yang tidak sadar, mungkin mereka memang tidak tahu. Ketidaktahuan ini sendiri dicurigai merupakan bentuk upaya elite yang berkepentingan untuk mempertahankan posisi kekuasaan mereka. Masyarakat dialihkan perhatiaanya agar tidak sadar akan kondisi kehancuran yang sebenarnya sedang terjadi.

Mungkin kita bisa belajar dari Kekaisaran Romawi. Di masa dekadensi kekaisaran itu, masyarakat dialihkan perhatiannya sehingga tidak benar-benar sadar akan apa yang sesungguhnya menimpa mereka dengan disuguhi hiburan pertunjukan Gladiator. Pertunjukan itu sangat menyedot atensi dan memecah perhatian rakyat. Saat itu para elite serakah menumpuk emas dan perak yang menjadi standar alat tukar, melampiaskan hawa nafsu kekayaan dan materi, serta obsesi kekuasaan yang dikelabuhi dengan memanipulasi rakyat. Pengalihan perhatian itu sebenarnya adalah upaya elite penguasa yang menyadari masa keterpurukan.

Hari ini, bentuk pengalih perhatian itu mewujud lebih canggih pada program siaran televisi. Di Amerika, masyarakatnya dininabobokan dengan acara-acara televisi. Siaran olah raga adalah salah satu bagian yang menyedot perhatian hingga menjadi bagian utama dari sejarah hidup mereka yang diperbincangkan setiap hari, mulai dari remaja hingga usia lanjut. Bahkan menjadi bagian dari impian anak-anak. Tayangan American Footbal merupakan bisnis multijutaan dolar yang menguntungkan bagi para elite. Puncaknya adalah final Super Bowl yang siaran langsungnya bisa ditonton seratus juta pasang mata, hanya kalah satu tingkat jumlah penontonnya dari Final Piala Dunia FIFA.

Hiburan olah raga, baik itu sepakbola melalui liga-liga Eropa-nya, F1, Moto-GP, dan sebagainya telah menjelma menjadi pengalih perhatian yang strategis selain hiburan televisi lainnya seperti film, musik, drama opera sabun (sinetron), talkshow, kuis, dan gosip. Pelaku olah raga menjadi selebritis yang dipuja-puji sedemikian rupa, seperti para Gladiator di masa keterpurukan Kekaisaran Romawi.

Ada profesi lain yang secara kuat diposisikan menjadi selebriti di masa dekadensi kekaisaran Romawi, Ottoman, dan Spanyol, yaitu para tukang masak atau Chef. Kuliner adalah bentuk lain pengalih perhatian itu. Dan itu tampak juga di sekitar kita saat ini. Hasrat pelampiasan nafsu memburu kenikmatan dan kelezatan sedang bertubi-tubi mengepung dan mendorong kita memburu apa dan di mana makanan yang enak, pakaian yang bagus dan ngetrend, film dan musik yang top, program reality show televisi yang mengasyikkan, atau majalah-majalah hiburan mana yang menghibur.

Semua itu mengalihkan perhatian kita juga membuat cara berpikir dan memandang sesuatu dalam jangkauan yang sangat pendek dan sempit. Bila terkait politik, betapa banyak bentuk pengalih perhatian itu yang akan dipaparkan kemudian, yang bisa kita tadabburi dari kegaduhan nasional yang terjadi belakangan di negeri ini.

Melalui gambaran ini, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa para elite “kekaisaran” Kapitalisme Global saat ini, dengan kuasa dan kapitalnya sedang berusaha dengan segala cara untuk melanggengkan kursi kekuasaannya dalam jajaran 1% kelompok oligarki, terutama dengan cara mengendalikan cara berpikir masyarakat dunia.

Dengan menyadari berlangsungnya sebuah sistem yang dimanipulasi itu, dan segala bentuk pengendalian cara berpikir serta pengalihan perhatian yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, maka kita menyadari pula bahwa untuk bisa lepas dari kungkungan itu memerlukan langkah dan waktu yang panjang dan tidak mudah.

Kita bisa mencoba bercermin diri, apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi kungkungan pengendalian itu. Para elite memiliki kekuatan kekuasaan dan kapital yang besar. Mari coba kita hitung dengan cermat langkah apa yang bisa kita perbuat. Mari kita lihat kembali kemampuan dan kekuatan diri kita yang sejati.

Dengan tetap memegang teguh secara mutlak peran Allah dalam perjuangan untuk berdaulat dari pengendalian kaum elite itu, kita percaya dalam sekejapan mata perubahan akan terjadi. Kun Fayakun. Namun kita juga harus mengupayakan diri dalam perubahan itu. Sehingga dalam kesadaran kita, ini tetap merupakan sebuah "Jurus Jalan Panjang" yang harus terus-menerus diperjuangkan dengan lebih strategis dan bersatu dalam Ummatan Wahidah.

Ahmad Jamaluddin Jufri
Staff Progress, dan Dewan Redaktur Maiyah,
Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
CakNun.com, 17 November 2016

Rupiah, Kebesaran, dan Kehormatan Negara

Pekan lalu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) gembira mendengar kabar dari Bank Indonesia (BI). BI merilis aturan tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tak sekadar aturan, kewajiban itu terakomodasi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Nomor 17/3/PBI/2015. Pejabat BI mengatakan, aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selama ini, masih menurut BI, banyak transaksi yang menggunakan mata uang asing dalam wilayah NKRI. Gara-gara itu, Rupiah mudah menjadi “galau”.

Bagi Hipmi, aturan BI ini sejalan dengan aspirasi yang pernah kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Itu sebabnya, Hipmi mengucapkan terima kasih kepada BI. Yang bikin Hipmi langsung happy sebenarnya bukan soal Rupiah bakal tiba-tiba menguat saat itu juga setelah PBI tersebut diterapkan. Namun pada pernyataan BI bahwa: “dengan undang-undang dan PBI, ke depan kita harap Rupiah berdaulat dan mendukung nilai Rupiah yang stabil.”

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum HIPMI.

Rupiah berdaulat dan stabil. Dua kata ini membawa implikasi besar secara geo-ekonomi dan stabilitas perekonomian itu sendiri. Secara geo-ekonomi, mata uang asing telah berkuasa atas negara ini. Bayangkan, transaksi Dollar AS (USD) di wilayah NKRI per bulan mencapai Rp 78 triliun. Per tahun mencapai Rp 936 triliun. Dollarisasi ini merambah proses pembayaran di perusahaan migas, pelabuhan, tekstil, plastik, hingga manufaktur.

Proses dollarisasi ke segala penjuru wilayah NKRI ini tak bisa hanya dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi yang mesti diterima oleh negara secara mentah-mentah. Dollarisasi juga berarti terjadinya soft invasion (invasi santun) di wilayah kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara. Ujung-ujungnya dollarisasi akan menghasilkan “aneksasi” ekonomi suatu negara terhadap ekonomi negara lain. Konsep semacam inilah yang kerap absen dari textbook para pengamat dan praktisi pemuja pasar bebas di negara ini. Dikiranya, uang hanyalah semata-mata sebagai alat tukar yang dapat diambangkan dengan seenaknya di pasar.

Mata uang —sejak awal suatu negara berdiri— telah ditetapkan sebagai simbol kedaulatan ekonomi dan politik suatu negara. Di sini, kehormatan suatu negara dipertaruhkan. Konsep berpikir semacam ini sangat dipahami oleh para penguasa di China. Tak hanya sekadar menggenjot kinerja perekonomian, negara itu juga kemudian “berperang” habis-habisan sejak 2000-an untuk menggeser dominasi Euro dan Dollar AS baik di wilayahnya sendiri maupun di luar negeri.

Mata Uang Rupiah yang "Terjepit" diantara Dollar AS dan Yuan China.

Hasilnya sangat menggembirakan. Setelah berjuang keras lebih dari satu dekade, warga China merayakan pesta kembang api menyambut tahun baru 2014 sambil bergembira ria. Sebab mata uang Yuan (Renminbi/ RMB) untuk transaksi luar negeri berhasil menggeser Euro sebagai mata uang kedua yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional setelah Dollar. Mata uang ini juga semakin populer di pasar dunia.

Dalam Letter of Credit and Collection (L/C), penggunaan RMB naik signifikan. RMB kini mendominasi perdagangan internasional dengan porsi 81,1%. Porsi Euro turun ke peringkat ketiga dunia. Tak hanya jago kandang, RMB juga berjaya di luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, Jerman, dan Australia, bahkan masuk ke Indonesia. Bagi China, persepsi pasar (apresiasi/depresiasi) bukanlah segalanya.

Ditopang oleh struktur industri yang kokoh, negara itu kini justru kadang terlihat sengaja menikmati berkah dari pelemahan mata uangnya. Bahkan dengan sengaja mereka melemahkan mata uangnya untuk menguatkan ekspor.

Kedaulatan
Bagaimana dengan kita? Kedaulatan kita ternyata masih sebatas pada wilayah geografis semata. Itu pun kadang mudah diambil orang. Selebihnya, kita tidak berdaulat sama sekali. Lucunya, atas nama “pasar” para ekonom dan pemuja pasar modal, kerap berperan besar dalam menggerus daulat negara (baca: Rupiah) di perekonomiannya sendiri.

Negara pelan-pelan digeser dari wilayah ini. Miris memang. Bahkan di wilayah yang paling private yakni ideologi bangsa, bercokol ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Tandanya, daulat negara di wilayah ini pun sudah hilang. Kita tidak anti asing. Namun faktanya, kita kemudian mudah terdikte dan terombang-ambing oleh situasi global. Pasar domestik kita yang besar dan menggiurkan itu, diisi oleh barang-barang dan jasa serta uang panas (hot money) dari luar yang datang dan pergi sesuka hatinya.

Kita sama sekali tidak berdaulat atas perekonomian kita sendiri. Berita terakhir yang bikin kita makin sedih, Rupiah termasuk dalam daftar uang ‘sampah’ sedunia. Sebagaimana diketahui, mata uang yang diakui secara internasional berjumlah 180 mata uang. Dari 180 mata uang dunia yang diakui, Rupiah Indonesia masuk ke dalam urutan keempat mata uang dengan nilai tukar yang paling rendah terhadap Dollar AS.

Herannya, Rupiah lebih buruk dari Leone, mata uang Sierra Leone. Terpuruknya harga diri Rupiah ini berbanding terbalik dengan kapasitas perekonomian kita yang menurut sebagian orang merupakan terbesar ketujuh dunia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Dalam pertarungan mata uang dunia, ternyata lebih penting simbolnya (Rp atau $) dibandingkan dengan nilai nominal yang tertulis.

Fluktuasi Rupiah
Beberapa faktor penyebab pelemahan rupiah yakni pertama, sebagai dampak dari lemahnya industri dalam negeri, ketergantungan kita kepada barang impor yang semakin meningkat. Padahal, kinerja ekspor kita juga tidak bagus-bagus amat. Di luar sana, impor mereka sedang ditekan. Tren surplus neraca perdagangan Indonesia pun semakin hilang.

Kedua, negara kita sangat tergantung pada jasa asing, termasuk transportasi barang dan penumpang. Pengangkutan barang ekspor dan impor kita masih tergantung pada kapal-kapal asing, termasuk pembayaran royalti, lisensi, sewa barang dan jasa berbasis kecakapan intelektual —seperti konsultan bisnis dan riset— kepada orang asing jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan Indonesia. Ketiga, dana asing yang masuk sangat besar, namun dana asing itu kebanyakan juga mudah keluar. Bukan dana investasi jangka panjang.

Dana ini nangkring sesaat di investasi portofolio seperti saham, obligasi dan transaksi derivatif. Tak ada regulasi yang dapat menahan dana-dana ini agar betah di dalam negeri. Di sisi lain instrumen investasi ini rentan terhadap isu-isu penurunan pertumbuhan ekonomi, tingginya inflasi, dan spekulasi. Terakhir, tingginya investasi asing dan besarnya utang luar negeri pemerintah dan swasta membuat aliran pendapatan dari investasi asing yang keluar dan pembayaran bunga dari Indonesia ke luar negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang masuk.

Mata uang Rp 1,- hanya ada di dunia virtual saja, karena eksistensinya dalam kenyataan hidup sehari-hari sudah lama tidak ada (almarhum).

Penguatan Regulasi
Sebab itu, Hipmi mengimbau agar semua pihak perlu peduli atas Rupiah. Hipmi mendorong semua pihak baik legislatif, otoritas moneter, maupun eksekutif untuk melakukan beberapa revisi dan penegakan undang-undang dan regulasi yang dapat membuat Rupiah dapat berdaulat di negara sendiri. Pertama, revisi atas UU Lalu Lintas Devisa Nomor 24 Tahun 1999. UU Devisa ini memang memberi kelonggaran yang cukup luas kepada BI untuk mengatur lalu lintas devisa dan valuta asing melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Namun, PBI yang ada belum cukup ampuh menarik ratusan triliun Rupiah DHE (Devisa Hasil Ekspor) yang diparkir di luar negeri. Bila direvisi, UU ini harus mampu menjaring DHE ke bank lokal dalam periode tertentu atau yang disebut holding period. Kedua, revisi atas UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN harus kembali kepada khitah-nya sebagai agent of development, penopang perekonomian negara, dan pelopor bertransaksi dalam Rupiah di seluruh NKRI.

Sampai kapan mata uang "Rp" melayang-layang dan terombang-ambing diantara mata uang dunia?

Ketiga, revisi UU Perbankan Nomor 10/1998. UU ini dulunya dibuat untuk menarik investasi asing di sektor keuangan nasional. Begitu sektor keuangan menjadi sehat, ternyata perbankan kita masih belum mampu “bersahabat” dengan sektor riil. Poin penting lain, dalam revisi UU Perbankan ini adalah penegasan fungsi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lalu lintas pembayaran. Tugas kedua lembaga ini masih tumpang-tindih.

Terakhir, penegasan implementasi UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang penggunaan mata uang Rupiah di seluruh NKRI. Kehadiran negara di seluruh kegiatan perekonomian di NKRI terlihat dari sejauh mana pemerintah dan warga bangsa ini menghargai dan memakai mata uangnya sendiri. Sebab itu, Hipmi tak jengah-jengahnya mendorong pemerintah dan BUMN-BUMN agar menggunakan mata uangnya sendiri dalam setiap transaksi.

Kehormatan dan kebesaran suatu bangsa terlihat dari bagaimana mata uangnya dapat berdaulat minimal di “kampungnya” sendiri.

Bahlil Lahadalia,
Ketua Umum Hipmi
KORAN SINDO, 14 April 2015

Trisakti Bung Karno dan Islam

Donny Gahral Adian dari UI dalam opini di salah satu harian nasional baru-baru ini mengatakan bahwa platform capres seharusnya ideologis. Donny juga menilai tulisan Jokowi di harian tersebut, juga tentang platform revolusi mental yang berbasis Trisakti Bung Karno, cukup ideologis. Artikel itu menantang, di tengah berakhirnya perdebatan ideologis “Islam yes, negara Islam no” almarhum Cak Nur, apakah mungkin Trisakti Bung Karno dapat diwujudkan tanpa Islam? Apakah mungkin kemandirian ekonomi dicapai dengan sistem riba? Apakah kedaulatan politik bisa direbut tanpa khilafah? Lalu, apakah berkepribadian dalam budaya dapat dibangun tanpa syariah? Dan, apakah kita masih bisa menggunakan model pembangunan yang terobsesi dengan pertumbuhan tanpa menabrak prinsip halaalan thayyiban?

Islam, yang sering dipahami sebagai agama yang sempit secara sekuler, yang mengurus kehidupan setelah mati, sesungguhnya adalah platform kehidupan sebelum mati buat siapa pun yang menginginkan Pancasila-Trisakti terwujud secara berkelanjutan di bumi yang fana ini. Banyak orang mengaku muslim, tapi menolak cara non-riba dalam kehidupan keuangannya. Sementara itu, haji bernilai puluhan triliun rupiah per tahun hanya sebuah wisata spiritual pribadi tanpa implikasi politik global yang bermakna. Padahal, haji Muhammad Rasulullah yang dilakukannya hanya sekali sebelum wafatnya dan diakhiri dengan pidato politik tentang hak asasi manusia, perlindungan pada harta dan perempuan, serta kehidupan bebas riba dalam sebuah sesi yang berformat kongres. Pidato politik semacam itu oleh amirul-haj zaman sekarang tidak pernah ada lagi. Lalu, zakat hanya dipahami paling serius sebagai pengganti pajak. Tantangan ini saya ajukan terutama kepada capres yang banyak menggunakan simbol Islam untuk mendongkrak elektabilitas. Ini saya anggap penting, kecuali jika wacana platform Pilpres 2014 ini hanya lips service untuk membungkus sindikat perebutan kekuasaan dan bagi-bagi kursi serta uang recehan.

Internet dengan kekhalifahan Google sedang mengubah semua permainan.

Di dunia yang sudah semakin interconnected ini, kita hampir tidak mungkin menyelesaikan persoalan domestik tanpa memperhatikan implikasi-implikasi beyond nation-state kita. Internet dengan kekhalifahan Google sedang mengubah semua permainan. Pemanasan global dan perubahan iklim menuntut pendekatan multilateral lintas negara. Masyarakat Ekonomi Eropa, lalu ASEAN, APEC, dan terutama PBB, juga World Bank dan IMF adalah bukti bahwa kita membutuhkan kerja sama dalam sebuah format kekhalifahan tertentu.

Saat pusat ekonomi dunia bergeser ke Asia yang dipimpin Tiongkok, kekhalifahan Amerika Serikat yang sedang surut, mungkin sekali akan segera diganti oleh Tiongkok sebagai kekhalifahan baru. Fareed Zakaria menggambarkannya dalam The Post-American World. Konflik mutakhir di Laut China Selatan menunjukkan bahwa AS tidak bisa menerima begitu saja kehadiran Tiongkok sebagai kekuatan yang setara. Di Indonesia, hanya Hizbut Tahrir yang konsisten menyerukan khilafah. Banyak orang mengambil sikap apriori pada konsep khilafah. Padahal, khilafah adalah konsep yang sedang diperjuangkan banyak negara non-muslim. Gereja Katolik yang diimami Paus Fransiskus saat ini adalah sebuah khilafah. Khilafah Islam memiliki ciri tersendiri, salah satunya yang terpenting adalah memperlakukan semua warganya secara adil di depan hukum.

Sudah semakin jelas bahwa sistem keuangan global berbasis riba di bawah kekhalifahan kapitalisme AS itu gagal membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Bahkan gagal bagi masyarakat di negara penyokong sistem tersebut yang menyebut dirinya sebagai negara maju: Eropa dan Amerika Utara. Sistem itu mengandalkan pertumbuhan tak terbatas yang mengantarkannya pada berbagai rekayasa keuangan, yang kemudian hanya melahirkan ekonomi semu berbasis utang di atas penderitaan negara-negara dan rakyat miskin. Siapa pun penganut sistem riba dan keharusannya untuk tumbuh terus tanpa batas, harus mengembangkan PLT nuklir dan selanjutnya menjajah negara lain. Abad ke-20 hingga awal abad ke-21 diwarnai oleh dua perang dunia serta invasi AS ke Afghanistan dan Iraq yang dipicu nafsu serakah untuk menguasai sumber daya alam, terutama energi, juga demi memperluas lebensraum.

Ketergantungan negara-negara maju pada nuklir adalah fakta yang sengaja ditutup-tutupi.

Perlu disadari bahwa capaian materialistis negara-negara “maju” itu dimungkinkan oleh ketersediaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Bahkan, produksi sel surya hanya menarik jika energi yang digunakan berasal dari PLTN. Ketergantungan negara-negara maju pada nuklir adalah fakta yang sengaja ditutup-tutupi. Prestasi mereka tidak disebabkan keunggulan genetis dan demokrasinya, melainkan karena ketersediaan energi nuklir. Jepang adalah contoh negara yang bergantung pada nuklir saat gubernur Tokyo yang baru terpilih adalah yang pro pembukaan kembali PLTN Fukushima yang telah hancur diterjang tsunami beberapa tahun lalu.

Sistem keuangan global ribawi adalah tantangan pertama kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi kita. Arsitektur dan sistem (SOP) keuangan kita praktis menjiplak arsitektur sistem keuangan negara-negara yang disebut maju tersebut. Saat kita harus tunduk pada politik keuangan global yang ribawi, itu saja sudah cukup menandakan ketidakberdaulatan kita secara politik. Sistem riba yang mengandaikan pertumbuhan tinggi akan secara lambat namun pasti memindahkan nilai tambah dari sektor primer ke sektor industri, lalu ke sektor jasa, dan akhirnya ke sektor keuangan. Bank besar adalah satu-satunya unit bisnis yang tidak bisa rugi (lebih tepatnya tidak boleh rugi) karena bila rugi akan mudah menimbulkan kegagalan sistemik dan oleh karena itu harus ditalangi. Itu keanehan utama dalam sistem ekonomi ribawi tersebut. Beberapa ahli keuangan tahu persis kelemahan sistem tersebut sehingga bisa dimanfaatkan untuk kejahatan kerah putih bernilai triliunan rupiah.

Sistem keuangan ribawi itu mengandaikan model pembangunan yang terobsesi pada pertumbuhan tinggi. Bukti sudah menumpuk bahwa model pembangunan tersebut tidak saja eksploitatif dan merusak ekosistem bumi serta mensyaratkan PLTN, tapi juga menghasilkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan spasial yang luas. Indonesia mencatat rasio Gini 0,42 pada 2013, terburuk dalam sejarah modernnya. Sementara itu, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa menganga makin lebar.

Hampir semua ideologi besar dunia hadir, bertarung dan berebut pengaruh di Indonesia.

Dampak buruk obsesi pertumbuhan pada negara kepulauan terbukti lebih parah daripada di negara benua seperti AS dan Tiongkok. Obsesi pertumbuhan tinggi juga telah menggeser economics of needs ke economics of wants. Begitu hal ini terjadi, maka semua cara dipakai untuk memenuhi keinginan yang tak mengenal batas tinggi tersebut. Prinsip halaalan thayyiban pasti diterabas dalam model ekonomi yang didorong oleh ekonomi keinginan tanpa batas (serakah) tersebut.

Kemandirian ekonomi mensyaratkan kemerdekaan ekonomi yang dirasakan oleh semua warga masyarakat. Amartya Sen melihat pembangunan sebagai upaya pemerdekaan, development as freedom. Hanya sistem ekonomi zakat non-ribawi yang memungkinkan kemerdekaan ekonomi itu bisa berlangsung. Transaksi-transaksi ekonomi dalam sistem ekonomi zakat non-ribawi terjadi tidak secara eksploitatif, namun berdasar pola-pola kesetaraan dan kemitraan, bagi hasil dan bagi rugi. Pola syariah itu menguntungkan bagi semua warga masyarakat, tidak peduli apa pun agama dan kepercayaan mereka. Sejarah membuktikan bahwa kekhalifahan Islam bertahan hampir seribu tahun, sementara kekhalifahan AS belum genap berumur 300 tahun, tapi sudah terhuyung-huyung dilanda berbagai krisis keuangan serius.

Kemandirian ekonomi itu bisa dibangun melalui kedaulatan politik untuk membebaskan warga dari jebakan eksploitatif sistem ekonomi global dan dari arsitektur keuangannya yang kapitalistis. Itu semakin layak dilaksanakan jika Indonesia mau menggalang kerja sama multilateral dalam sebuah kekhalifahan alternatif yang memihak sistem ekonomi non-ribawi dan berpihak pada sektor riil, mata uangnya berpatokan pada logam mulia, melarang pasar uang, apalagi pasar spekulatif.

Haji sekadar sebagai wisata spiritual tanpa memiliki manfaat politik-ekonomi yang bermakna.

Di tengah kasus korupsi dana haji oleh oknum Kementerian Agama, baiklah dikatakan bahwa selama bertahun-tahun haji berlangsung, nyatalah bahwa haji sekadar sebagai wisata spiritual tanpa memiliki manfaat politik-ekonomi yang bermakna. Hal itu, sebagian, disebabkan oleh kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan haji hanya sebagai ritual massal belaka. Dan itu terjadi tentu tak luput dari tekanan kekhalifahan Amerika Serikat. Praksis haji selama ini semakin jauh dari esensi haji yang sebenarnya, yang justru telah diambil alih oleh PBB. Sayang, PBB saat ini adalah alat negara-negara maju untuk mempertahankan dominasi mereka. Haji seharusnya adalah sebuah sidang majelis umat Islam tingkat dunia (internasional) untuk membicarakan masalah dan tantangan yang mereka hadapi guna dirumuskan solusi bersamanya secara lintas negara dan lintas bangsa.

Tugas utama khilafah adalah menegakkan syariah. Hanya dengan cara itu dapat dicapai rahmatan lil ‘alamin berupa keadilan dan kemakmuran bagi semua, tidak peduli asal-usul ras, budaya, dan agamanya. Keadilan mengandaikan kemajemukan dan keberagaman. Penghargaan pada kemajemukan itu dibangun di atas semangat saling kenal untuk kemudian saling menghormati dan saling berbuat baik, bukan saling mengeksploitasi. Pola interaksi yang setara dan saling menghormati, tidak untuk mendominasi, adalah jalan bagi mempertahankan kekayaan kebudayaan lokal sebagai sebuah repertoire kepribadian bangsa. Islam tidak menghendaki penggantian kebudayaan dan kreativitas (kearifan) lokal, kecuali budaya yang mempertuhankan berhala serta budaya yang merusak semisal riba dan zina. Keluarga, -dan bukan sekolah,- adalah pilihan institusi untuk memupuk kecerdasan dan kepribadian masyarakat dengan semua keunikan lokalnya.

Menutup artikel ini, jika platform capres 2014 yang diusung memang benar-benar ideologis, maka Islam memberikan banyak inspirasi ideologis yang mampu menjawab tantangan kehidupan di abad ke-21 sebagai abad setelah kejayaan AS-Eropa-Kristen surut. Hanya Indonesia-Islam yang sanggup menandingi kebangkitan Tiongkok-Konfusius dan India-Hindu.

Daniel Mohammad Rosyid,
Kurator Kuliah Bung Karno untuk Kebangsaan dan Teknologi
JAWA POS, 2 Juni 2014

Memakai Ukuran Konstitusi

Sebulan ini, publik Indonesia disajikan berbagai ukuran keberhasilan atau kemandekan pembangunan ekonomi nasional. World Economic Forum melaporkan bahwa indeks persaingan Indonesia pada 2013-2014 meningkat dari peringkat 50 ke 38. Membaiknya peringkat itu, tentu membanggakan bagi mereka yang berpaham persaingan-isme. Namun, tidak membanggakan jika peringkat itu dibandingkan dengan peringkat Thailand (37), Brunei (26), dan Malaysia (24). Juga merupakan prestasi yang biasa saja kalau melihat indeks kinerja logistik.

Untuk indeks itu, Indonesia di peringkat ke-59, membaik dari posisi 75, Thailand dari posisi 35 ke 38, dan Malaysia tetap di posisi 29. Bisa jadi angka-angka itu yang membuat anak usaha Bank Dunia, International Finance Corporation, memuji Indonesia.

Tetapi, belum juga angka-angka keberhasilan itu memberi makna mendalam, muncul penilaian Bank Dunia dalam Doing Business. Menurut ukuran Bank Dunia, dalam soal kemudahan berbisnis, peringkat Indonesia di posisi ke-120, Malaysia 6, Thailand 18, Brunei Darussalam 59, Vietnam 99, dan Filipina 108. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja (137).

Lalu ditambah lagi dengan indeks kesejahteraan menurut Legatum Institute yang memposisikan Indonesia di peringkat ke-69. Sementara Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina masing-masing di posisi 43, 50, 54, dan 61. Yang menarik, Bank Dunia menilai bahwa kini jumlah kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 114 juta orang dari total penduduk sekitar 240 juta.

Pada saat yang sama utang luar negeri Indonesia mencapai 2.274 miliar dolar AS, yang tahun 2014 jumlahnya diperkirakan bertambah 345 miliar dolar AS. Beriringan dengan hal itu, Gini Ratio, sebagai indikator ketimpangan juga terus meningkat menjadi 0,43. Beberapa ekonom bahkan memperkirakan rasio ketimpangan itu sudah mendekati 0,5 yang berarti bangsa Indonesia sudah berada di ambang pintu kerusuhan sosial.

Prediksi ini layak dipertimbangkan karena urbanisasi terus meningkat, penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh sudah mencapai 27 persen, lahan pertanian terus menyusut, jumlah petani gurem dalam 10 tahun terakhir bertambah 5 juta orang di tengah penguasaan lahan pertanian oleh korporasi yang terus bertambah. Yang juga mengkhawatirkan, Pulau Jawa tetap menguasai kue pertumbuhan ekonomi yang mencapai 57,8 persen dan dikuasai DKI sebesar 16,5 persen.

Alhasil, ukuran-ukuran keberhasilan Indonesia dihadang oleh fakta ketimpangan pendapatan, struktural, sektoral, regional, intelektual, dan ketimpangan sosial lainnya.

Dengan demikian, takaran keberhasilan ala ukuran Barat ternyata berbeda dengan takaran yang sebenarnya ada dalam konstitusi kita. Jika menggunakan ukuran konstitusi, misalnya Pasal 23 UUD 1945 (tentang APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), Pasal 27 ayat 2 (penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan), Pasal 28 (perumahan dan kesehatan), Pasal 31 (pendidikan guna mencerdaskan), Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 (perekonomian berbasis kepentingan nasional dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat), dan Pasal 34 (fakir miskin dan anak terlantar) sebenarnya wajib digunakan sebagai ukuran apakah pembangunan ekonomi sudah sesuai dengan amanat konstitusi atau belum.

Saya jadi teringat bagaimana pemerintah menolak habis-habisan memasukkan sasaran penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pada indikator perekonomian makro sebagai sasaran APBN. Penolakan itu menunjukkan pemerintah tidak siap disebut gagal, atau dengan kata lain pemerintah belum mau melaksanakan amanat konstitusi.

Tentu saja, memang lebih lezat menggunakan ukuran keberhasilan menurut Barat, walaupun sebenarnya bagi rakyat akan lebih nikmat jika pemerintah mau menggunakan ukuran konstitusi.

Ichsanuddin Noorsy;
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
SUARA KARYA, 6 November 2013

China Selalu Mulai dari Dasar

Pada tahun 1992 atau 13 tahun setelah China mulai mempraktikkan dua sistem dalam satu negara, kota Beijing, Shanghai, dan Guangzhou masih merupakan kampung raksasa. Infrastruktur buruk dan kemiskinan menyeruak secara dramatis. Jangankan dengan ukuran dunia, dengan skala Asia saja perekonomian China saat itu sungguh ketinggalan!

Beijing, ibu kota negara dengan penduduk 1,4 miliar jiwa ini, sangat memelas. Pada malam hari, kota gelap gulita karena tidak banyak kawasan ibu kota diterangi lampu penerangan. Gedung-gedung tinggi mematikan lampunya pada malam hari. Akibatnya jalan-jalan kota, terutama jalan-jalan besar, disungkup gulita.

Pada pagi hari, mulai pukul 06.00, semua jalan raya di Beijing yang umumnya terdiri atas enam lajur sampai sepuluh lajur penuh sesak oleh arus manusia bersepeda. Ratusan ribu bahkan jutaan manusia bersepeda melaju cepat laksana ombak yang menerjang-nerjang dan mengarus deras. Mereka memenuhi ratusan kilometer jalan-jalan di Beijing dan sekitarnya. Banyak juga mobil dan bus, tetapi jumlahnya tak sebanding dengan sepeda. Tak ayal, mobil-mobil seakan tenggelam dan tergulung ombak lautan manusia bersepeda. Pemandangan dramatis ini sungguh menggetarkan.

Kemiskinan rakyatnya terasa menyesakkan. Pada umumnya flat-flat tidak dilengkapi dengan lift. Daya beli masyarakat rendah karena gaji mereka di bawah standar. Di desa-desa, keadaannya lebih memelas lagi. Jalan-jalan antar-provinsi buruk. Perjalanan dengan bus, yang menempuh jarak 400 kilometer, acap ditempuh selama 26 jam. Bandara penuh sesak manusia yang ingin terbang ke pelbagai kota. Mereka mesti antre beberapa pekan untuk mendapatkan tiket pesawat karena sedemikian banyaknya warga yang ingin bepergian tak sebanding dengan jumlah pesawatnya.

Akan tetapi, walau dengan determinasi yang amat tinggi itu, China tetap terus maju ke depan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi tinggi, dua instrumen yang akan memakmurkan China dan membuka lapangan pekerjaan, terus dipacu dengan kecepatan luar biasa. Bayangkan, pertumbuhan ekonomi berlari cepat: rata-rata di atas 13 persen per tahun. Negara mana yang mampu memacu pertumbuhan ekonominya sedemikian tinggi seperti itu?

Lalu pada tahun 2012 atau “hanya” 20 tahun sejak saat dramatis dan memelas itu, China kini sudah menjelma menjadi negara raksasa dengan kekuatan ekonomi nomor dua di dunia. Cadangan devisanya saja 3,25 triliun dollar AS. Bahkan Amerika Serikat yang kini masih bertakhta sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor satu di dunia, Jepang di urutan nomor tiga, Jerman di urutan nomor empat, dan Inggris di urutan nomor lima tidak mempunyai cadangan devisa sebanyak itu. Hal yang menarik, ekonomi Amerika Serikat selamat dari krisis ekonomi yang berat karena China turun tangan memberi dana talangan dan membeli saham perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat. Kini keadaannya terbalik, Amerika Serikatlah yang berutang pada China. Amerika Serikatlah yang memohon bantuan “Negeri Tirai Bambu” itu. Yang hebat, keadaan berbalik hanya dalam tempo 20 tahun.

Apa yang membuat China mampu membalikkan keadaan “dalam waktu sekejap” itu? Inilah pertanyaan yang banyak mengemuka saat ini. Mengapa negara yang terengah-engah akibat Revolusi Kebudayaan (1966-1976) serta miskin karena sangat menutup diri itu dapat seketika menjadi negeri raksasa ekonomi dan bahkan politik?

Menurut pengamatan Kompas, juga menurut pengakuan warga China, selama puluhan tahun tertutup dan tidak nyaman selama era Mao tidak membuat bakat bisnis yang hebat, pantang menyerah, dan etos kerja rakyat China lenyap. Maka ketika Deng Xiaoping mencanangkan sistem “dua sistem dalam satu negara”, China dengan cepat dapat mengubah diri.

Deng yang tenang dan brilian tidak langsung menerapkan sistem “dua sistem dalam satu negara” tersebut di seluruh negara (wilayah). Ia menjadikan beberapa kota semacam laboratorium ekonomi, di antaranya Shenzhen di selatan China. Diam-diam, tanpa banyak hiruk pikuk, China menyerap investasi asing hingga triliunan dollar Amerika Serikat, angka yang sangat fantastis. Sebagai perbandingan, Indonesia berharap menyerap investasi asing sebesar 50 miliar dollar Amerika Serikat per tahun saja susahnya bukan main.

Pemimpin China mampu meletupkan semua bakat rakyatnya untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi. China pun, terutama pada masa awal penerapan sistem “dua sistem dalam satu negara”, mengajak para usahawan dunia keturunan Tionghoa untuk membangun usaha di daratan China. Yang paling mencolok menanam investasinya adalah usahawan Hongkong, Makau, Taiwan, dan dari pantai barat Amerika Serikat. Para industriawan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang akhirnya juga ramai-ramai membuka industri di China. Inilah salah satu faktor pemicu amat tingginya pertumbuhan ekonomi China.

Akan tetapi, terlepas dari aspek-aspek tersebut, ada sejumlah faktor menentukan yang membuat ekonomi China berkembang luar biasa. Pertama, pembangunan infrastruktur sangat luas dan menyentuh pelosok-pelosok pedalaman China. Ini secara signifikan memacu ekonomi, membuka sekat-sekat daerah yang selama ini tertutup, dan membuat rakyat leluasa bergerak. Bayangkan, setiap tahun, jalan raya yang dibangun mencapai paling kurang 70.000 kilometer. Ini belum termasuk sarana lain, seperti bandara-bandara dengan luas minimal setara Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Lalu pelabuhan-pelabuhan samudra pun dibangun di banyak kota besar di China.

Salah satu hal yang mencolok adalah sarana jalan di kota-kota tier satu China, di antaranya Beijing, Shanghai dan Guangzhou. Di Beijing, misalnya, meski sudah ada subway, namun jalan tol dan jalan lingkar tetap dibangun. Jalan lingkar di Beijing kini berjumlah lima buah, dan jalan lingkar keenam sedang menunggu penyelesaian. Bandingkan dengan Jakarta yang menyelesaikan satu jalan lingkar saja sudah terengah-engah.

Kedua, China membangun kawasan-kawasan industri dalam bentuknya yang raksasa. Industri pesawat terbang, kapal selam, kapal angkutan, senjata api, mobil rakyat kecil dan mobil luks, sepeda motor, hampir semua barang elektronik, serta pelbagai kebutuhan manusia lainnya dibangun dengan kapasitas serba besar.

Industri-industri China berkembang jauh dari dugaan awal. Mengapa? Sederhana saja, pasar dalam negeri China sendiri memang amat luas. Bayangkan, misalnya, industri pena, sepatu, dan pakaian jadi. Berapa produksinya setiap tahun? Kalau setiap penduduk China menggunakan dua pena setiap tahun, satu (saja) pasang sepatu setiap tahun, dan dua lembar pakaian setiap tahun, lalu jumlah penduduk China mencapai 1,4 miliar jiwa, maka pabrik di China mesti memproduksi masing-masing 2,8 miliar pena, 1,4 miliar pasang sepatu, dan 2,8 miliar pakaian setiap tahun.

Bisa dibayangkan betapa sibuk industri dalam negeri memenuhi kebutuhan domestik, padahal, China adalah eksportir pelbagai jenis pena, pakaian, sepatu, dan beragam produk lain. Konsumen tinggal pilih, produk asli (bukan tiruan) atau produk KW1 atau KW2. Hal yang menarik diamati adalah siapa yang bisa melawan China yang memproduksi aneka jenis barang dagangan dengan cara massal begitu? Bukankah prinsip ekonomi yang sangat mendasar adalah semakin besar kapasitas industri, maka efisiensi bisa diraih. Artinya adalah negara lain pasti susah melawan harga (efisiensi) yang disodorkan China.

Ada kisah menarik tentang hal ini. Suatu ketika ada produk korek api gas Jerman yang laris manis. Pengusaha China melihat ini sebagai peluang, lalu ia membuat juga korek api yang sama mutunya. Namun, kalau produk Jerman hanya menghasilkan warna api merah, produk pengusaha China bisa menghasilkan tiga warna api, yakni merah, kuning, dan biru. Hal ini masih ditambah harga jual separuh dari harga korek api buatan Jerman. Bisa diduga produk Jerman langsung kalah di pasar.

Contoh ini hanya beberapa kisah tentang superioritas ekonomi China yang sangat fantastis dalam waktu singkat. Dalam beberapa hal kita bisa menarik pelajaran, di antaranya karakter kerja keras, etos kerja, dan naluri bisnis.

Abun Sanda
Wartawan Kompas
KOMPAS, 2 Januari 2013