Rocky Gerung, Kembang, dan Bowoisme

Dalam setiap pesta demokrasi, selalu ada cerita kembangan yang muncul tak terduga. Ia bukan plot utama, namun menjadi warna tersendiri di sela-sela kompetisi politik yang makin intensif.

Pada siklus pemilu kali ini, bagi sebagian kalangan, Rocky Gerung adalah salah satu cerita kembangan tersebut. Dia bukan kandidat, bukan tim sukses, serta bukan pula politisi partai tertentu.

Tetapi tampaknya panggung bagi Rocky makin melebar, menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi kaum terdidik di kota-kota besar. Posting-nya di YouTube kini tidak sedikit yang sudah dilihat oleh ratusan ribu, bahkan lebih sejuta orang.

Rocky selalu tampil membawa flagship akal sehat dan menempatkan dirinya sebagai orang kampus. Tidak jarang, walaupun ia sebenarnya berbicara tentang politik dalam pengertian yang sangat praktis, dengan fasih Rocky selalu berkata bahwa kritik dan penjelasannya adalah kritik akademis. Dibolak-balik, posisi seperti itulah yang menjadi ciri khas dia: akal sehat dan pretensi akademis.

Posisi seperti ini baik dan perlu dalam setiap sistem demokrasi. Namun, khusus bagi Rocky, terutama dalam beberapa saat belakangan ini, posisi dan penjelasannya mulai memperlihatkan sebuah ketegangan dalam dirinya sendiri. Ia kelihatannya semakin condong ke Prabowo dan berbagai uraiannya sudah menjadi semacam mono-kritik terhadap Jokowi.

Dalam sebuah kesempatan, misalnya, sebagaimana yang saya lihat di YouTube minggu lalu, Rocky tampil dalam sebuah acara kampanye pro-Prabowo. Walaupun hal ini sebenarnya sah saja, dan tidak harus berarti bahwa dia kehilangan pijakannya sebagai orang kampus, apa yang dia katakan sudah berbeda.

“Saya akan mengkritik Prabowo 12 menit setelah dia dilantik menjadi presiden (kalau dia menang),” demikian seru Rocky dalam forum yang bersemangat itu.

Seruan ini dia utarakan untuk memberi justifikasi bahwa, dalam forum kampanye tersebut, dia tidak akan mengkritik Prabowo, serta tidak pula menyentuh sedikit pun kelemahan atau kekurangan ide-ide Prabowo sebagai kandidat capres.

Dan sebaliknya, secara implisit, dia membenarkan dirinya untuk terus mengkritik Jokowi, walaupun kritik yang disampaikannya pada forum itu sebenarnya lebih pada isu yang remeh-temeh dan ad hominem, terlalu personal untuk diucapkan oleh seorang akademisi.

Buat saya, cara dan ucapan semacam itu memperlihatkan bahwa makin dekat ke pemilu pada April nanti, Rocky makin menjauh dari Rocky yang semula. Bahkan barangkali dia mulai menjadi paradoks bagi dirinya sendiri.

Kenapa saya berpendapat demikian? Kita kembali pada konsep dasar, yaitu akal sehat (common sense).

Dalam pengertian praktis, konsep ini mengandaikan pertimbangan yang saksama dengan mengandalkan akal-budi (reason), serta penghargaan pada fakta-fakta dalam mencari kebenaran.

Konsep ini tidak ada urusannya dengan posisi politik —penguasa atau oposisi, petahana atau penantang. Kebenaran adalah kebenaran. Penguasa bisa benar bisa salah, demikian pula kaum oposisi dan the challengers of power.

Rocky Gerung dan Rizal Mallarangeng.

Karena itulah seseorang yang menjadikan akal sehat sebagai konsep perjuangannya akan menimbang-nimbang fakta dan argumen, serta mengarahkan pedangnya kepada semua pihak di ruang publik, tanpa kecuali.

Dengan demikian, bagi saya, kalau setia pada konsep perjuangannya, Rocky seharusnya tidak membedakan Prabowo dan Jokowi, atau berlindung di balik argumen bahwa seorang akademisi harus selalu mengkritik kekuasaan —hal terakhir ini bukanlah sebuah posisi epistemologis, tetapi sebenarnya lebih berhubungan dengan sebuah gejala psikologis yang sering melanda mantan aktivis mahasiswa, yaitu arrested development syndrome.

Sebagai seorang sahabat (full disclosure, saya berkawan dengan Rocky sejak pertengahan 1980-an), saya tentu berharap bahwa Rocky segera kembali ke jalannya semula. Dia memiliki bakat yang baik sebagai seorang pengkritik di luar sistem.

Terus terang, agar berimbang dan tidak melulu mengulas soal Jokowi, saya sangat ingin mendengar bagaimana Rocky menjelaskan atau mengkritik apa yang ingin saya sebut sebagai Bowoisme.

Bowoisme adalah cara berpikir Prabowo dalam memandang situasi Indonesia. Paham ini adalah polesan baru dari paham yang sudah usang, yang banyak diikuti oleh kaum nasionalis dan kaum sosialis pada tahun 1950-an.

Pada intinya, seperti yang selalu diulang-ulang Prabowo, paham ini beranggapan bahwa ekonomi negeri kita didominasi asing, kita dipaksa untuk tergantung pada mereka, kekayaan alam kita “dicuri”, dan karena itu kita tidak kunjung maju, tidak kunjung bisa berswasembada pangan, dan sebagainya.

Di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lainnya, paham seperti ini mulai ditinggalkan pada era deregulasi di tahun 1980-an, bahkan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo sendiri, begawan ekonomi, ayahanda Prabowo.

Pandangan seperti itu dianggap terlalu sempit dalam melihat kenyataan ekonomi modern, serta keliru dalam mencari solusi bagi kemajuan Indonesia. Berbagai negeri yang menganut paham tersebut, secara ekstrem, juga terbukti tumbang dan menjadi negara gagal, seperti Kuba, Korea Utara, dan Myanmar.

Jadi, singkatnya, Bowoisme adalah sebuah paham yang sudah menjadi hantu masa lalu, sebuah paham yang gagal, tetapi kini, oleh Prabowo, berusaha dibangkitkan kembali sebagai esensi pesan kampanye untuk merebut kekuasaan di masa depan.

Saya tidak tahu apakah Prabowo melakukannya karena dia pada dasarnya tidak tahu (dan tidak pernah mau belajar) pemikiran ekonomi yang terus berkembang. Mungkin juga dia sebenarnya hanya mencari tema kampanye, dan dia berpikir bahwa paham itulah yang paling mudah dijual dalam gelora kampanye yang bersemangat?

Kembali ke Rocky Gerung: bagaimana dia menjelaskan semua itu dengan menggunakan akal sehat? Bagaimana ia menimbang fakta-fakta yang ada?

Salah satu fakta ini, misalnya, adalah gross capital formation: angkanya di Indonesia adalah sekitar 5% yang berasal dari modal atau perusahaan asing, jauh di bawah berbagai negeri lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Hal ini adalah salah satu bukti terbaik —sebagai sebuah konsep, ia berlaku universal— untuk mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak didominasi kekuatan asing. Bagaimana Rocky menimbang fakta ini dan menjelaskan esensi Bowoisme?

Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikatakan. Tetapi, kira-kira, penjelasan seperti itulah yang kita tunggu dari Rocky agar ia tetap bisa berkata, and justifiably so, bahwa dia adalah pendekar dengan pedang akal sehat yang bertugas untuk menjaga kejernihan berpikir kita di tengah kampanye pemilu yang hiruk pikuk ini.

Dan kalau Rocky bisa melakukan hal itu, dia akan menjadi kembang yang mempercantik serta memperkaya demokrasi kita. Kalau tidak, barangkali ungkapan dari Texas ini yang harus kita dengar: it’s all hat, but no beef. *)

Setuju?

Rizal Mallarangeng
Ketua DPD Golkar DKI
dan Pendiri Freedom Institute
QURETA.com, 11 Februari 2019
MERDEKA.com, 12 Februari 2019

Catatan:
Bentuk yang lebih lazim dari ungkapan “it’s all hat, but no beef” adalah “all hat, no cattle”. Dengan pengertian: Description of a person that is all talk and no substance; full of big talk but lacking action; a person who canot back up his/her words; a fake; a pretender. (urbandictionary.com)

Tuan Menyita, Kami Membaca

“Caesar, maukah nama Paduka dikenang anak cucu sebagai tentara barbar yang terlampau bodoh untuk mengerti nilai penting buku-buku?” kata Theodotus kepada Caesar di sebuah adegan dalam lakon Caesar and Cleopatra karya George Bernard Shaw (1856-1950).

Fernando Baez, penulis buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa (edisi Indonesia oleh Penerbit Marjin Kiri, 2013), mengutip dialog itu demi menegaskan fakta tentang luluh lantaknya gedung Perpustakaan Nasional Baghdad berikut jutaan koleksi bukunya, Mei 2003, seiring jatuhnya Saddam Hussein.

Ribuan kertas berhamburan. Ruang baca, kartu katalog, dan tumpukan buku-buku telah rata dengan tanah.

“Inilah bab terakhir pendudukan Baghdad. Harta karun berupa dokumen-dokumen bersejarah dari zaman Ottoman, termasuk arsip kerajaan kuno di Irak, berubah jadi abu dalam panas 3000 derajat,” tulis Robert Fisk, koresponden Independent untuk Timur Tengah, seperti dicatat Baez.

“Kenangan kita tak ada lagi. Tempat lahirnya peradaban, tulisan, dan hukum musnah terbakar,” keluh seorang profesor sejarah yang berdengung langsung di kuping Baez.

Baez seketika teringat ungkapan kemarahan Theodotus itu. Dan, yang lebih memilukan, ingatannya terpelanting jauh ke masa lalu, pada peristiwa tahun 1258 di negeri yang sama.

Masa itu pasukan Hulagu Khan menaklukkan kedigdayaan Dinasti Abbasiyah, menghancurkan semua buku di semua perpustakaan kota Baghdad dengan membuangnya ke Sungai Tigris. Tinta dan darah bersenyawa, dan mengalir sampai jauh.

“Yang terbakar di sana adalah ingatan umat manusia,” kata Theodotus, melanjutkan kemurkaannya kepada Caesar.

Membenci ingatan
Para biblioklas —istilah yang digunakan untuk para perusak buku— sesungguhnya tak memusuhi kertas-kertas berjilid, tetapi membenci ingatan yang dimonumentasikan oleh buku. Ingatan yang mungkin menakutkan, atau mengingatkan pada dosa-dosa mereka di masa silam.

Novel 1984 karya George Orwell bahkan menggambarkan sebuah negara totaliter dimana pemerintahnya harus membentuk kementerian khusus yang bertugas menemukan, sekaligus melenyapkan ingatan masa lalu.

“Masyarakat demokratis pun tak segan-segan menghancurkan buku demi memperkokoh penolakan identitas yang lain,” ungkap Baez.

Inilah jawaban bagi kegemparan akibat aksi penyitaan buku oleh aparat negara yang kembali terulang.

Jika berpijak pada argumentasi dan kajian Baez, ada perlindungan hukum atau tidak, pelarangan, penyitaan, bahkan pemusnahan buku akan sukar dihindari. Kaum biblioklas tak akan pernah bosan sepanjang buku masih ditulis dan disiarkan.

Bagi mereka, ikatan kuat antara buku dan memori membuat teks harus dibaca sebagai patrimonium budaya utama.

Baez menjelaskan, “patrimonium” berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada padre (ayah) dan moneo (mengetahui, mengingat).

Maka, “patrimonium” berarti yang diingat oleh ayah. Berbeda dengan “matrimonium” (pernikahan) yang berarti yang diingat oleh ibu, patrimonium budaya dimaknai sebagai yang paling representatif secara kultural dari suatu negeri.

Ia menggugah rasa afirmasi dan kepemilikan, memperkuat atau menstimulasi identitas masyarakat di suatu wilayah. Perpustakaan, arsip, museum adalah patrimonium budaya, dan semua bangsa memandangnya sebagai kuil-kuil memori.

Dengan demikian, dibaca atau tidak, buku bakal tetap dianggap ancaman. Tengoklah aksi membakar buku berjudul "Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme," karya Prof Franz Magnis-Suseno oleh Aliansi Anti Komunis, pada 19 April 2001.

Dalil pembakaran adalah klaim bahwa buku itu bagian dari propaganda dan penyebarluasan Marxisme-Leninisme yang dilarang oleh TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1996.

Padahal, sebagaimana disinyalir oleh Robertus Robet, jika dibaca dengan saksama buku itu justru mengandung kritik tajam terhadap ideologi Marxisme.

Pemusnahan buku tak kunjung berhenti. Pada tahun 2007, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang diikuti oleh kejaksaan tinggi di beberapa daerah, menghancurkan ribuan buku pelajaran Sejarah SMP/SMA atas dasar keberatan sejumlah pihak lantaran dihapusnya kata “PKI” dari kelaziman istilah Orde Baru: “G30S/ PKI”.

Di tahun yang sama, Jaksa Agung RI melarang peredaran lima judul buku, antara lain: Dalih Pembunuhan Massal (John Rossa), Gereja Umat Penderitaan (Socrates Sofyan Yoman), LEKRA Tak Membakar Buku (R Dwi Aria Yulianti dan Muhidin M Dahlan), Enam Jalan Menuju Tuhan (Dharmawan), dan Mengungkap Misteri Keragaman Agama (Syahrudin Ahmad).

Meski dunia buku kemudian beroleh kabar baik dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi, 13 Oktober 2010, yang menyatakan bahwa pelarangan buku bertentangan dengan konstitusi, tetapi aksi kaum biblioklas bagai tak kunjung letih.

Selalu terulang kembali, dan mungkin akan begitu seterusnya, sepanjang dunia buku masih berdenyut.

Tegak di atas kepandiran
Di kurun ketika ruang bagi kebebasan berekspresi telah sedemikian lapang dan tidak lagi terbatas di atas kertas-kertas berjilid, rupa-rupa dalil pelarangan akan sia-sia. Bagi para pengarang, apalagi saudagar buku, aksi pelarangan buku justru ditunggu, diam-diam tentunya.

Heboh akibat penyitaan buku baru-baru ini akan membuat banyak orang memburu buku, bahkan kelompok yang anti buku sekalipun.

Apabila penerbit kesulitan menyediakannya dalam bentuk buku berjilid, teknologi digital segera mengantarkan buku-buku itu ke tangan pembaca, tanpa halangan yang berarti, dan pasal-pasal dalam kitab hukum akan kepayahan mengejarnya.

Dalam kemarau pembaca yang senantiasa melanda dunia literasi di republik ini, kita akan berutang banyak kepada kaum biblioklas. Sitalah buku-buku itu, kami akan lekas membacanya!

Kepada tuan-tuan biblioklas yang budiman, mungkin para pembaca hanya perlu menyuarakan maklumat ringan: bahwa, yang semestinya tuan ringkus adalah pikiran. Bukan buku-buku yang tuan tak pernah membacanya, lalu tuan anggap berbahaya.

Perbuatan menyita buku adalah pertanda kekuasaan yang tegak di atas kepandiran ....

Damhuri Muhammad,
Sastrawan dan Pekerja Buku,
Alumnus Pascasarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada
KOMPAS, 16 Mei 2016