Jebakan Pertumbuhan 5 Persen

“Yang paling sulit bukanlah melahirkan ide baru, melainkan bagaimana meninggalkan ide lama yang telah terpatri dalam setiap sudut benak kita.” Kalimat itu ditulis oleh John Maynard Keynes dalam pengantar buku seminalnya, The General Theory of Employment, Interest and Money.

Kalimat tua itu terasa kebenarannya sampai hari ini, terutama ketika kita seperti terjebak dalam pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Tentu kita perlu mencatat, tak mudah untuk dapat tumbuh 5 persen di tengah dunia yang bergejolak ini. Namun, kita juga harus mengakui: itu tak cukup. Kita perlu memacu pertumbuhan agar terhindar dari risiko “tua sebelum kaya”. Sayangnya, hari-hari ini kita seperti terjebak dalam dilema antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Tengok saja, Badan Pusat Statistik (BPS) baru mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,07 persen pada triwulan I-2019. Investasi hanya tumbuh 5 persen pada triwulan I-2019. Ini lebih rendah ketimbang pertumbuhan triwulan III-2018 (7 persen) dan triwulan IV-2018 (6 persen). Hal yang sama kita lihat pada pengeluaran pemerintah. Mengapa? Upaya pemerintah untuk melakukan stabilisasi rupiah akibat defisit transaksi berjalan yang tinggi dan kenaikan bunga The Fed telah menekan investasi dan pengeluaran pemerintah.

Langkah ini tentu patut diapresiasi. Indonesia mampu melalui situasi ini dengan baik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan Turki, Argentina, dan India. Tentu, harus diakui, nasib baik juga bersama kita: The Fed memutuskan untuk “bersabar” dalam menaikkan tingkat bunganya.

Kombinasi dua hal ini telah mengembalikan kestabilan rupiah dan meredakan tekanan di pasar keuangan Indonesia. Kita mencatat, arus modal kembali mengalir ke emerging markets (EM), termasuk Indonesia. Namun, saya ingin mengingatkan sejak dini: kita masih rentan. Satu hari nanti, jika The Fed menaikkan tingkat suku bunga, tekanan terhadap rupiah akan terulang. Defisit transaksi berjalan dituding sebagai biang keladi. Lalu, kita berteriak dengan nada cemas: defisit transaksi berjalan harus diturunkan! Ini tentu benar, tetapi kita harus hati-hati.

Dilema pertumbuhan dan stabilitas
Menurunkan defisit transaksi berjalan dengan menekan impor dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Data menunjukkan, lebih dari 90 persen impor kita adalah barang modal dan bahan baku. Ini sebenarnya impor yang produktif. Lalu, apakah untuk menjaga agar rupiah terkendali, impor untuk melakukan produksi dan pembangunan infrastruktur harus diperlambat atau dihentikan? Apabila tak hati-hati, kita bisa terjebak dalam dilema antara pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas ekonomi makro dan nilai tukar. Dan, itulah yang terjadi sekarang.

Mengapa? Tengok saja angka-angka yang pernah saya tulis di surat kabar ini tahun lalu. Incremental Output Ratio (ICOR) saat ini sekitar 6,3. Artinya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1 persen, dibutuhkan rasio investasi/produk domestik bruto (PDB) sekitar 6,3 persen. Jika kita ingin tumbuh 6 persen, kita membutuhkan rasio investasi/PDB 37,8 persen. Investasi ini tentu harus dibiayai oleh tabungan domestik. Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, rasio tabungan domestik/ PDB saat ini hanya 33-34 persen dari PDB. Artinya, ada selisih antara kebutuhan pembiayaan investasi yang 37-38 persen dan kemampuan pembiayaan domestik yang 33-34 persen. Selisih ini mencerminkan defisit dalam transaksi berjalan.

Dengan kata lain, jika kita memacu pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen, defisit transaksi berjalan akan meningkat menjadi 4-5 persen. Apabila itu terjadi, investor akan memindahkan investasi portofolionya. Akibatnya, rupiah melemah. Di sini kita seperti terjebak antara masalah defisit transaksi berjalan dan pertumbuhan. Maka, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah bagaimana Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6 persen, tetapi rupiah dan pasar keuangan terjaga? Ada tiga cara di sini.

Pertama, menurunkan ICOR dengan cara meningkatkan produktivitas. Namun, ini membutuhkan waktu panjang. Dengan produktivitas yang tinggi, maka dengan input yang sama akan dihasilkan output yang lebih tinggi (menaikkan marginal product). Mitali Das (2018) menulis sebuah risalah yang menarik tentang produktivitas di Indonesia. Ia menunjukkan, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan ekspor dan arus investasi asing melalui modal langsung (PMA) akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 7 persen. Untuk itu produk ekspor harus didiversifikasi, baik jenis maupun negara tujuannya. Kita butuh inovasi.

Untuk inovasi wiraswasta perlu mengadopsi teknologi dari luar bagi keperluan lokal. Masalahnya, teknologi tak bisa begitu saja diperoleh dari negara maju. Di sisi lain, inovasi adalah barang mewah. Ekonom Dani Rodrik menunjukkan, jika pengusaha gagal dalam eksperimen ini, ia akan menanggung seluruh kerugiannya. Sementara jika ia berhasil, produsen lain akan menirunya dan masuk dalam aktivitas ini. Akibatnya, praktis tak ada yang berminat untuk self-discovery. Inovasi butuh SDM yang baik. Itu sebabnya fokus untuk memperbaiki kualitas SDM adalah langkah tepat. Masalahnya: bagaimana caranya? Bukankah setiap tahun 20 persen dari APBN kita telah dialokasikan untuk dana pendidikan?

Hasilnya? Sampai saat ini, Programme for International Student Assessment (skor PISA) kita untuk bidang matematika, sains, dan kemampuan membaca masih termasuk paling rendah di dunia. Artinya, persoalannya bukan pada uang, melainkan desain kebijakan. Data BPS menunjukkan, peningkatan penganggur muda terjadi di kelompok tamatan SMK. Ini mungkin karena apa yang dipelajari di SMK tak cocok dengan kebutuhan perusahaan. Jika itu soalnya, berikan potongan pajak berganda jika perusahaan melakukan pelatihan untuk perbaikan kualitas SDM-nya. Lakukan juga ini untuk industri manufaktur.

Kedua, meningkatkan tabungan domestik. Dengan ini investasi dapat dibiayai oleh sumber pembiayaan lokal. Bagaimana caranya? Lakukan pendalaman pasar (financial deepening) dengan mendorong lebih banyak sumber pembiayaan dari investor lokal agar porsi pembiayaan eksternal menurun. Berikan insentif agar BUMN, dana pensiun, asuransi, dan Dana Haji menempatkan investasinya dalam obligasi pemerintah dan sukuk. Saya pernah usulkan agar pemerintah menerapkan reverse Tobin Tax. Data menunjukkan, repatriasi keuntungan dari investasi PMA di Indonesia sekitar 16 miliar dollar AS, lebih dari separuh defisit transaksi berjalan kita 2018. Artinya, jika pemerintah memberikan insentif pajak agar investor tak merepatriasi keuntungannya tapi melakukan reinvestasi keuntungannya, maka tekanan dalam defisit transaksi berjalan akan menurun.

Selain itu, ciptakan instrumen atau produk pasar keuangan agar orang Indonesia atau eksportir Indonesia memiliki opsi menempatkan investasi portofolio dalam mata uang asingnya di Indonesia (onshore). Tentu kita perlu mencatat untuk meningkatkan tabungan domestik kita perlu waktu.

Defisit hal normal
Ketiga, defisit transaksi berjalan sebenarnya sesuatu yang normal di tahap awal pembangunan sebuah negara, terutama negara berkembang. Di awal pembangunannya, negara berkembang —karena keterbatasan modal— harus mengimpor barang modal untuk proses produksi. Singapura, China, Korea Selatan, dan Vietnam pernah mengalami defisit transaksi berjalan yang tinggi di awal pembangunannya. Yang jadi persoalan sebenarnya bukanlah defisit transaksi berjalan itu sendiri, melainkan pembiayaannya. Selama defisit transaksi berjalan dibiayai oleh penanaman modal langsung di sektor yang berorientasi ekspor —bukan portofolio— maka defisit transaksi berjalan bukan sebuah masalah. Apa bedanya?

Pabrik yang dibangun melalui modal langsung tak mudah berpindah tempat. Sebaliknya, investasi portofolio dapat bergerak keluar-masuk dengan mudah. Akibatnya, terjadilah gejolak di pasar keuangan. Mengapa PMA di sektor ekspor? Karena ekspor menghasilkan devisa sehingga ketika repatriasi keuntungan dilakukan, tak ada tekanan dalam neraca pembayaran akibat ketaksesuaian mata uang (currency mismatch). Jika pertumbuhan ekonomi ingin didorong, tanpa perlu khawatir akan stabilitas rupiah, PMA harus didorong. Ini adalah opsi jangka pendek dan dapat segera dilakukan. Lakukan reformasi struktural, khususnya dalam UU Ketenagakerjaan (revisi pesangon), revisi daftar negatif investasi, dan permudah perizinan.

Selain itu, untuk memastikan pemda juga menjaga iklim investasi, ciptakan instrumen insentif atau penalti. Misalnya, meningkatkan dana alokasi khusus (DAK). Berikan DAK ini bagi daerah yang menjalankan perbaikan iklim investasi. Atau sebaliknya, tarik DAK dari daerah yang tak mampu menjaga iklim investasi.

Sudah saatnya kita melangkah lebih dari sekadar stabilitas makro ekonomi. Ada limitasi dari kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kita butuhkan adalah reformasi struktural. Tanpa itu kita akan terjebak dalam pertumbuhan ekonomi 5 persen. Tanpa itu kita akan terjebak dalam ide lama, persis seperti yang ditulis oleh Keynes lebih dari 80 tahun lalu.

Muhamad Chatib Basri,
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
KOMPAS, 14 Mei 2019

Berbohong atau Kalah

Politik di Indonesia sungguh luar biasa. Dalam perdebatan paling prestisius sekalipun, yang melibatkan dua Capres RI, data tidak akurat berhamburan. Data dari BPS, Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), dan Ombudsman diabaikan.

Memang menyedihkan, sebab data yang akurat adalah fondasi bagi penyusunan APBN, program pembangunan, dan kebijakan pemerintah di hampir semua bidang. Dengan kata lain, pengabaian terhadap akurasi data, sama saja dengan mengelola negara sambil menutup mata. Kebijakan dan program pembangunan dibuat berdasarkan spekulasi atau insting belaka.

Bisa jadi, hal inilah yang menyebabkan berbagai proyek super mahal setelah rampung dihadapkan pada dua pilihan: disubsidi atau mati. Di antaranya adalah proyek kereta ringan LRT Palembang, kereta api Bandara Cengkareng, jalan tol Trans Jawa, dan Bandara Kertajati yang juga terbesar kedua di Indonesia. Keempatnya di bawah tekanan keuangan yang berat karena biaya operasional jauh lebih tinggi dari pendapatan.

LRT Palembang, melintas disamping jembatan Ampera.

Masalah ini tentu tak akan muncul bila para pemangku kepentingan dilibatkan dalam perencanaan dan proses pembangunan. Pemerintah tampaknya asyik dengan perhitungannya sendiri, yang berbeda bahkan bertolak belakang dengan milik para pemangku kepentingan.

LRT Palembang yang pembangunannya menelan Rp10 triliun, kini membutuhkan subsidi sekitar Rp 9 miliar per bulan. Ini karena biaya operasionalnya sangat fantastis, yaitu Rp 10 miliar per bulan, sedangkan penghasilannya hanya Rp 1 miliar.

Tak jelas kapan LRT ini bisa beroperasi normal karena kota Palembang hanya berpenduduk 1,5 juta jiwa dan tak didera kemacetan.

Kereta api mewah Bandara Cengkareng, yang pembangunannya menelan lebih dari Rp 5 triliun, tak kalah parah. Hanya sekitar 5 sampai 10 penumpang dalam setiap perjalanan. Inilah mengapa presiden Jokowi telah meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan, untuk memberi subsidi.

Kereta Mewah Bandara SOETTA, Cengkareng.

Anies belum memberi jawaban. Sedangkan Gubernur Sumatera Selatan telah menyatakan tak bersedia memberi subsidi karena LRT bukan milik Pemda.

Jalan tol Trans Jawa tak lebih baik karena ditinggalkan oleh para pengemudi truk dan bus. Mobil pribadi juga banyak yang lebih suka memakai jalan Pantura. Inilah mengapa, setelah Pejagan dari arah Jakarta, jalan super mahal ini selalu sepi. Alasan mereka para pengguna, termasuk kereta Bandara, sama: Tiketnya terlalu mahal.

Sementara itu Bandara Kertajati hanya melayani 16 penerbangan setiap hari. Padahal Bandara lain yang lebih kecil seperti Juanda dan Kualanamu melayani ratusan penerbangan per hari.

Bagaimanapun juga, dalam debat capres terakhir, penghamburan data yang sangat tidak akurat bisa saja sengaja dilakukan. Sebab debat ini menarik perhatian sangat besar dari rakyat di seluruh pelosok tanah air. Maka tepuk tangan lebih diutamakan ketimbang data yang akurat.

Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Strategi ini tampaknya didasari oleh perhitungan bahwa para penonton sudah sangat fanatik pada idola masing-masing. Sebagaimana umumnya orang fanatik, mereka hanya mau mendegar dan melihat apa yang ingin mereka lihat dan dengar. Seperti dikatakan oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche, “kadangkala (di Indonesia 'banyak') orang tak mau mendengar kebenaran karena tak mau ilusinya hancur.”

Maka tak mengherankan bila dalam debat capres terakhir, muncul data tak akurat, seperti tak terjadi kebakaran hutan dalam beberapa tahun belakangan, pembangunan 191 ribu kilometer jalan desa, produksi padi surplus 2,8 juta ton, impor jagung hanya 180 ribu ton, hampir tidak ada konflik lahan, dan Prabowo menguasai 340 ribu hektar tanah di Kalimantan Timur dan Aceh.

Ketidakakuratan data di atas bisa saja tak berpengaruh pada elektabilitas karena fanatisme sudah demikian hebat. Namun, hal itu memberi pengetahuan lebih jelas kepada masyarakat kenapa berbagai kebijakan pemerintah meleset dari sasaran. Mereka menjadi lebih paham kenapa rupiah loyo bekepanjangan, defisit neraca perdagangan kian menganga, bayi kerdil akibat kurang gizi meningkat, pangan impor terus membanjir dan sebagainya.

Dalam hal ini, apa yang pernah diungkapkan Friedrich Nietzsche perlu disimak serius oleh politisi agar menjauhkan diri dari data tidak akurat. Ini karena menebarkan data tidak akurat bisa dianggap sebagai kebohongan, dan bisa membuat pendukung setianya kehilangan kepercayaan. “Saya tidak marah karena kamu berbohong kepadaku. Tapi saya marah karena mulai sekarang saya tidak bisa mempercayai dirimu lagi.”

Namun di Indonesia, sebagaimana di negara lain, kebohongan masih dianggap sebagai senjata ampuh oleh para politisi. Maka LOL yang di dunia maya adalah “lough out loud” (tertawa ngakak), di dunia politik bisa diplesetkan menjadi “lie or lose” (berbohong atau kalah).

Sejarah pun diabaikan meski telah terbukti bahwa popularitas seorang politisi bisa rontok karena dianggap pembohong oleh rakyatnya. Salah satu contohnya adalah Presiden Perancis periode 2007-2012, Nicolas Sarkozy.

Presiden Perancis (2007-2012), Nicolas Sarkozy.

Di awal kepresidenannya Sarkozy adalah presiden paling populer setelah Charles de Gaulle. Rakyat Perancis menyambut hangat kemenangannya karena janjinya yang meyakinkan untuk memerangi pengangguran.

Popularitasnya meredup dengan cepat sehingga gagal menjadi presiden dua periode karena dianggap pembohong oleh rakyat Perancis. Biang keladinya adalah meningkatnya angka pengangguran, sementara orang kaya makin kaya akibat pemotongan pajak oleh pemerintah. Kenyataan ini mengingatkan pada kata filsuf Perancis Jean-Paul Sartre, “ketika orang kaya berperang, yang mati adalah kaum miskin.”

Hanya saja, seperti dituturkan seorang filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “kita belajar dari sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah.” Nah!

Gigin Praginanto
Wartawan Senior,
Pengamat Kebijakan Publik
19 February 2019
https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Berbohong-atau-Kalah