Meme Pembubaran HTI

Baru-baru ini meme yang memuat foto dan komentar saya soal pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah viral di medsos. Sebagai PNS, Selasa malam (8/5) saya telah dipanggil pimpinan ITS untuk menjelaskan posisi saya soal meme tersebut. Meme poster itu memuat komentar pendek saya soal kasus pembubaran HTI seminggu sebelumnya. Dalam meme itu saya disebut sebagai guru besar ITS dengan berbagai tagar yang mudah memersepsi saya sebagai pendukung HTI atau bahkan anggota HTI, lalu ITS adalah sarang HTI. Luar biasa!

Selama setahun terakhir ini saya kerap berinteraksi dengan pegiat HTI dalam beberapa diskusi. Di rumah, saya punya beberapa “buku wajib” HTI. Terakhir bahkan saya undang kawan-kawan saya untuk membedah sebuah disertasi pada 2000-an di London School of Economics dengan judul “The Inevitable Caliphate”. Seorang kawan dari JPIP ikut membedah disertasi tersebut secara kritis.

Teman-teman HTI berusaha keras meyakinkan saya dan istri saya tentang peran penting khilafah. Saya dan istri saya sudah sejak lama percaya khilafah, tapi dengan pemahaman yang berbeda dari versi HTI. Bagi saya, khilafah baru yang disebut Imam Mahdi hanya bisa hadir di atas reruntuhan Kerajaan Arab Saudi. Sebagian pemahaman saya itu telah saya tulis dalam sebuah artikel di Jawa Pos serta dalam beberapa portal berita.

Bagi saya, saat ini umat manusia berada dalam khilafah Pax Americana dengan Obama lalu Trump sebagai khalifah. Khilafah adalah suatu bentuk tata dunia (world order) dengan berbagai instrumen teknokratiknya seperti PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya semacam Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF).

Bagi saya, dunia saat ini berada di bawah khilafah yang zalim, yang sewenang-wenang atas kebanyakan umat manusia. Pancasila tidak mungkin hidup subur dalam ekosistem tata dunia semacam itu. Itulah yang menjelaskan mengapa Pancasila telah dipaksakan secara semu saat Orde Baru dan hampir saja dibuang ketika reformasi. Seperti peringatan Bung Karno, saat ini praktis kita sudah mengalami penjajahan baru. Penjajahan remote controlled melalui sistem ekonomi dan keuangan global ribawi. Oleh Bung Karno, itu disebut nekolim.

Saya menolak Perppu Ormas karena menilainya sebagai titik masuk bagi otoritarianisme yang akan dipakai untuk mengontrol pikiran orang. Setelah sistem persekolahan banyak membuat warga muda dungu, Perppu Ormas tersebut akan memperparah kedunguan itu. Kampus bagi saya adalah a market place of ideas. Mahasiswa perlu berlatih memahami berbagai macam pikiran mendasar mengenai realitas kehidupan berbangsa dan bernegara agar pantas menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Menentang Perppu Ormas tersebut adalah perang melawan kedunguan.

Sebagai dosen PNS saya sudah lama tidak memosisikan diri sebagai pegawai, tapi sebagai profesional. Sebagai profesor saya juga diberi tunjangan kehormatan. Saya tidak tahu persis alasan mengapa profesor berhak atas tunjangan kehormatan itu. Saya juga pernah menjadi ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Surabaya. Saat ini saya duduk sebagai anggota Majelis Kehormatan Etik PII pusat. Setahu saya, para profesional bukan bekerja bagi siapa yang membayarnya. Dia melayani publik untuk kebajikan publik. Tadi malam oleh manajemen puncak ITS saya telah diposisikan sebagai pegawai.

Prof Daniel M Rosyid (memakai syal), bersama para koleganya.

Saya sudah lama berkeyakinan bahwa universitas adalah lembaga yang istimewa karena berhak memberikan gelar sarjana, bahkan doktor. Lembaga lain tidak punya hak semacam itu. Gelar itu disebutkan dalam ijazah. Ijazah ini kosakata Arab yang memiliki akar kata yang sama dengan kata mukjizat.*(Lihat koreksi saya di bawah tulisan ini) Setiap sarjana yang kami didik di ITS diharapkan dapat membuat banyak mukjizat bagi masyarakatnya. Mukjizat itu perkara istimewa bagi yang tidak berilmu, tetapi perkara biasa bagi sarjana.

Tadi malam, saat sebagai profesional diminta mencabut komentar yang viral itu, saya menolak karena saya tidak mampu untuk tidak konsisten dengan hati nurani yang telah saya tuliskan dalam beberapa media. Saya segera ingat, suatu ketika (1983), sebagai ketua Mushala ITS, saya diminta menarik buletin Mushala ITS oleh pimpinan ITS saat itu. Saya menolak permintaan tersebut karena buletin itu sudah telanjur beredar bagi pengunjung pada saat pameran buku dan busana muslim di sekitar Perpustakaan ITS. Dalam buletin tersebut ada foto “Masjid ITS” yang telantar pembangunannya. Juga foto seorang mahasiswi berjilbab serta wawancara wartawan buletin mushala dengan seorang mantan ketua Dewan Mahasiswa ITS.

Saya jadi teringat almarhum ayah saya, Ibrahim Ibnu Djamhuri, seorang pengacara alumnus UGM sekaligus pedagang yang telah wafat 25 tahun silam. Semula beliau adalah jaksa. Lalu diasingkan untuk mengurusi sebuah pabrik minyak kelapa yang bangkrut di dekat Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Diasingkan karena secara terbuka beliau menolak untuk memuja Soekarno di puncak kekuasaannya.

Di ruang tamu rumah kami di Semarang terpampang sebuah lukisan cat minyak Abraham Lincoln. Ayah saya itu –seorang Masyumian– adalah pengagum berat Abraham Lincoln, seorang Yahudi. Keduanya (Bung Karno dan Lincoln) adalah sarjana hukum. Anehnya, ayah saya berpesan, “Kelak jadilah dokter atau tentara. Jangan kuliah di fakultas hukum bengkok.”

Prof. Ir. Daniel M. Rosyid Ph.D, M.RINA
Guru Besar Teknologi Kelautan ITS
Jawa Pos, 9 Mei 2018

*(Koreksi dari saya, pemilik Blog ini)
Ijazah dan mukjizat memang berasal dari kosakata bahasa Arab, tapi dua kata itu tidak memiliki akar kata yang sama.

Kata mu’jizat (معجزة), berasal dari akar kata ‘a-j-z (عجز), yang memiliki makna: tidak mampu, tidak dapat, tidak kuasa; lemah; dan menjadi tua. Jadi, kata mu’jizat (معجزة) merupakan bentuk turunan dari a’jaza (أعجز) yang berarti ‘melemahkan’.

Sedangkan kata ijazah (إجازة), berasal dari akar kata j-w-z (جوز), yang memiliki makna: melalui, melewati; lulus (ujian); telah terlaksana, telah berlangsung; boleh, diperkenankan. Dan kata ijāzah (إجازة) merupakan bentuk turunan dari ajāza (أجاز) yang berarti surat izin, surat keterangan atau syahadah.

Wallahu a'lamu ....

Trisakti Bung Karno dan Islam

Donny Gahral Adian dari UI dalam opini di salah satu harian nasional baru-baru ini mengatakan bahwa platform capres seharusnya ideologis. Donny juga menilai tulisan Jokowi di harian tersebut, juga tentang platform revolusi mental yang berbasis Trisakti Bung Karno, cukup ideologis. Artikel itu menantang, di tengah berakhirnya perdebatan ideologis “Islam yes, negara Islam no” almarhum Cak Nur, apakah mungkin Trisakti Bung Karno dapat diwujudkan tanpa Islam? Apakah mungkin kemandirian ekonomi dicapai dengan sistem riba? Apakah kedaulatan politik bisa direbut tanpa khilafah? Lalu, apakah berkepribadian dalam budaya dapat dibangun tanpa syariah? Dan, apakah kita masih bisa menggunakan model pembangunan yang terobsesi dengan pertumbuhan tanpa menabrak prinsip halaalan thayyiban?

Islam, yang sering dipahami sebagai agama yang sempit secara sekuler, yang mengurus kehidupan setelah mati, sesungguhnya adalah platform kehidupan sebelum mati buat siapa pun yang menginginkan Pancasila-Trisakti terwujud secara berkelanjutan di bumi yang fana ini. Banyak orang mengaku muslim, tapi menolak cara non-riba dalam kehidupan keuangannya. Sementara itu, haji bernilai puluhan triliun rupiah per tahun hanya sebuah wisata spiritual pribadi tanpa implikasi politik global yang bermakna. Padahal, haji Muhammad Rasulullah yang dilakukannya hanya sekali sebelum wafatnya dan diakhiri dengan pidato politik tentang hak asasi manusia, perlindungan pada harta dan perempuan, serta kehidupan bebas riba dalam sebuah sesi yang berformat kongres. Pidato politik semacam itu oleh amirul-haj zaman sekarang tidak pernah ada lagi. Lalu, zakat hanya dipahami paling serius sebagai pengganti pajak. Tantangan ini saya ajukan terutama kepada capres yang banyak menggunakan simbol Islam untuk mendongkrak elektabilitas. Ini saya anggap penting, kecuali jika wacana platform Pilpres 2014 ini hanya lips service untuk membungkus sindikat perebutan kekuasaan dan bagi-bagi kursi serta uang recehan.

Internet dengan kekhalifahan Google sedang mengubah semua permainan.

Di dunia yang sudah semakin interconnected ini, kita hampir tidak mungkin menyelesaikan persoalan domestik tanpa memperhatikan implikasi-implikasi beyond nation-state kita. Internet dengan kekhalifahan Google sedang mengubah semua permainan. Pemanasan global dan perubahan iklim menuntut pendekatan multilateral lintas negara. Masyarakat Ekonomi Eropa, lalu ASEAN, APEC, dan terutama PBB, juga World Bank dan IMF adalah bukti bahwa kita membutuhkan kerja sama dalam sebuah format kekhalifahan tertentu.

Saat pusat ekonomi dunia bergeser ke Asia yang dipimpin Tiongkok, kekhalifahan Amerika Serikat yang sedang surut, mungkin sekali akan segera diganti oleh Tiongkok sebagai kekhalifahan baru. Fareed Zakaria menggambarkannya dalam The Post-American World. Konflik mutakhir di Laut China Selatan menunjukkan bahwa AS tidak bisa menerima begitu saja kehadiran Tiongkok sebagai kekuatan yang setara. Di Indonesia, hanya Hizbut Tahrir yang konsisten menyerukan khilafah. Banyak orang mengambil sikap apriori pada konsep khilafah. Padahal, khilafah adalah konsep yang sedang diperjuangkan banyak negara non-muslim. Gereja Katolik yang diimami Paus Fransiskus saat ini adalah sebuah khilafah. Khilafah Islam memiliki ciri tersendiri, salah satunya yang terpenting adalah memperlakukan semua warganya secara adil di depan hukum.

Sudah semakin jelas bahwa sistem keuangan global berbasis riba di bawah kekhalifahan kapitalisme AS itu gagal membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Bahkan gagal bagi masyarakat di negara penyokong sistem tersebut yang menyebut dirinya sebagai negara maju: Eropa dan Amerika Utara. Sistem itu mengandalkan pertumbuhan tak terbatas yang mengantarkannya pada berbagai rekayasa keuangan, yang kemudian hanya melahirkan ekonomi semu berbasis utang di atas penderitaan negara-negara dan rakyat miskin. Siapa pun penganut sistem riba dan keharusannya untuk tumbuh terus tanpa batas, harus mengembangkan PLT nuklir dan selanjutnya menjajah negara lain. Abad ke-20 hingga awal abad ke-21 diwarnai oleh dua perang dunia serta invasi AS ke Afghanistan dan Iraq yang dipicu nafsu serakah untuk menguasai sumber daya alam, terutama energi, juga demi memperluas lebensraum.

Ketergantungan negara-negara maju pada nuklir adalah fakta yang sengaja ditutup-tutupi.

Perlu disadari bahwa capaian materialistis negara-negara “maju” itu dimungkinkan oleh ketersediaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Bahkan, produksi sel surya hanya menarik jika energi yang digunakan berasal dari PLTN. Ketergantungan negara-negara maju pada nuklir adalah fakta yang sengaja ditutup-tutupi. Prestasi mereka tidak disebabkan keunggulan genetis dan demokrasinya, melainkan karena ketersediaan energi nuklir. Jepang adalah contoh negara yang bergantung pada nuklir saat gubernur Tokyo yang baru terpilih adalah yang pro pembukaan kembali PLTN Fukushima yang telah hancur diterjang tsunami beberapa tahun lalu.

Sistem keuangan global ribawi adalah tantangan pertama kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi kita. Arsitektur dan sistem (SOP) keuangan kita praktis menjiplak arsitektur sistem keuangan negara-negara yang disebut maju tersebut. Saat kita harus tunduk pada politik keuangan global yang ribawi, itu saja sudah cukup menandakan ketidakberdaulatan kita secara politik. Sistem riba yang mengandaikan pertumbuhan tinggi akan secara lambat namun pasti memindahkan nilai tambah dari sektor primer ke sektor industri, lalu ke sektor jasa, dan akhirnya ke sektor keuangan. Bank besar adalah satu-satunya unit bisnis yang tidak bisa rugi (lebih tepatnya tidak boleh rugi) karena bila rugi akan mudah menimbulkan kegagalan sistemik dan oleh karena itu harus ditalangi. Itu keanehan utama dalam sistem ekonomi ribawi tersebut. Beberapa ahli keuangan tahu persis kelemahan sistem tersebut sehingga bisa dimanfaatkan untuk kejahatan kerah putih bernilai triliunan rupiah.

Sistem keuangan ribawi itu mengandaikan model pembangunan yang terobsesi pada pertumbuhan tinggi. Bukti sudah menumpuk bahwa model pembangunan tersebut tidak saja eksploitatif dan merusak ekosistem bumi serta mensyaratkan PLTN, tapi juga menghasilkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan spasial yang luas. Indonesia mencatat rasio Gini 0,42 pada 2013, terburuk dalam sejarah modernnya. Sementara itu, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa menganga makin lebar.

Hampir semua ideologi besar dunia hadir, bertarung dan berebut pengaruh di Indonesia.

Dampak buruk obsesi pertumbuhan pada negara kepulauan terbukti lebih parah daripada di negara benua seperti AS dan Tiongkok. Obsesi pertumbuhan tinggi juga telah menggeser economics of needs ke economics of wants. Begitu hal ini terjadi, maka semua cara dipakai untuk memenuhi keinginan yang tak mengenal batas tinggi tersebut. Prinsip halaalan thayyiban pasti diterabas dalam model ekonomi yang didorong oleh ekonomi keinginan tanpa batas (serakah) tersebut.

Kemandirian ekonomi mensyaratkan kemerdekaan ekonomi yang dirasakan oleh semua warga masyarakat. Amartya Sen melihat pembangunan sebagai upaya pemerdekaan, development as freedom. Hanya sistem ekonomi zakat non-ribawi yang memungkinkan kemerdekaan ekonomi itu bisa berlangsung. Transaksi-transaksi ekonomi dalam sistem ekonomi zakat non-ribawi terjadi tidak secara eksploitatif, namun berdasar pola-pola kesetaraan dan kemitraan, bagi hasil dan bagi rugi. Pola syariah itu menguntungkan bagi semua warga masyarakat, tidak peduli apa pun agama dan kepercayaan mereka. Sejarah membuktikan bahwa kekhalifahan Islam bertahan hampir seribu tahun, sementara kekhalifahan AS belum genap berumur 300 tahun, tapi sudah terhuyung-huyung dilanda berbagai krisis keuangan serius.

Kemandirian ekonomi itu bisa dibangun melalui kedaulatan politik untuk membebaskan warga dari jebakan eksploitatif sistem ekonomi global dan dari arsitektur keuangannya yang kapitalistis. Itu semakin layak dilaksanakan jika Indonesia mau menggalang kerja sama multilateral dalam sebuah kekhalifahan alternatif yang memihak sistem ekonomi non-ribawi dan berpihak pada sektor riil, mata uangnya berpatokan pada logam mulia, melarang pasar uang, apalagi pasar spekulatif.

Haji sekadar sebagai wisata spiritual tanpa memiliki manfaat politik-ekonomi yang bermakna.

Di tengah kasus korupsi dana haji oleh oknum Kementerian Agama, baiklah dikatakan bahwa selama bertahun-tahun haji berlangsung, nyatalah bahwa haji sekadar sebagai wisata spiritual tanpa memiliki manfaat politik-ekonomi yang bermakna. Hal itu, sebagian, disebabkan oleh kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan haji hanya sebagai ritual massal belaka. Dan itu terjadi tentu tak luput dari tekanan kekhalifahan Amerika Serikat. Praksis haji selama ini semakin jauh dari esensi haji yang sebenarnya, yang justru telah diambil alih oleh PBB. Sayang, PBB saat ini adalah alat negara-negara maju untuk mempertahankan dominasi mereka. Haji seharusnya adalah sebuah sidang majelis umat Islam tingkat dunia (internasional) untuk membicarakan masalah dan tantangan yang mereka hadapi guna dirumuskan solusi bersamanya secara lintas negara dan lintas bangsa.

Tugas utama khilafah adalah menegakkan syariah. Hanya dengan cara itu dapat dicapai rahmatan lil ‘alamin berupa keadilan dan kemakmuran bagi semua, tidak peduli asal-usul ras, budaya, dan agamanya. Keadilan mengandaikan kemajemukan dan keberagaman. Penghargaan pada kemajemukan itu dibangun di atas semangat saling kenal untuk kemudian saling menghormati dan saling berbuat baik, bukan saling mengeksploitasi. Pola interaksi yang setara dan saling menghormati, tidak untuk mendominasi, adalah jalan bagi mempertahankan kekayaan kebudayaan lokal sebagai sebuah repertoire kepribadian bangsa. Islam tidak menghendaki penggantian kebudayaan dan kreativitas (kearifan) lokal, kecuali budaya yang mempertuhankan berhala serta budaya yang merusak semisal riba dan zina. Keluarga, -dan bukan sekolah,- adalah pilihan institusi untuk memupuk kecerdasan dan kepribadian masyarakat dengan semua keunikan lokalnya.

Menutup artikel ini, jika platform capres 2014 yang diusung memang benar-benar ideologis, maka Islam memberikan banyak inspirasi ideologis yang mampu menjawab tantangan kehidupan di abad ke-21 sebagai abad setelah kejayaan AS-Eropa-Kristen surut. Hanya Indonesia-Islam yang sanggup menandingi kebangkitan Tiongkok-Konfusius dan India-Hindu.

Daniel Mohammad Rosyid,
Kurator Kuliah Bung Karno untuk Kebangsaan dan Teknologi
JAWA POS, 2 Juni 2014