Menkeu Minta TNI Transparan soal BBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Departemen Pertahanan dan TNI bisa merinci kebutuhan riil bahan bakar minyak untuk kegiatan operasional tahunan mereka. Caranya dengan mempelajari pola konsumsi BBM tahun-tahun sebelumnya untuk kemudian memperkirakan besaran volume BBM yang dibutuhkan pada tahun berikut.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani, yang sehari-hari dipanggil Ani, Selasa (1/12), seusai berbicara dalam diskusi meja bundar (round table discussion) tentang Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri babak ketiga. Hadir dalam diskusi itu Menteri Perindustrian MS Hidayat, Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, serta para direktur utama pihak BUMN Industri Strategis dan perbankan nasional.

Menurut Ani, dengan kejelasan prediksi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan operasional TNI seperti itu, departemennya bisa dengan tepat mengalokasikan anggaran yang memadai. Dia juga menyarankan agar alokasi kebutuhan BBM untuk TNI pada masa mendatang tidak lagi berbentuk rupiah, tetapi secara konkret dalam bentuk volume BBM yang dibutuhkan per tahunnya.

”Persoalan BBM seperti ini memang sering jadi sumber kekesalan banyak pihak. Saya sering diajak Panglima TNI, katanya supaya sekali-sekali ikut melihat latihan perang. Jadi, bisa lihat sendiri BBM TNI itu dipakai buat apa saja. Pihak TNI juga pernah mengeluh, jatah BBM ditetapkan dalam rupiah, sementara harga minyak dunia naik turun dan mereka beli (BBM) dengan harga komersial,” ujar Ani.

Untuk mencari solusi bersama, Ani mengajak semua departemen dan kementerian negara terkait agar mau duduk bersama dan membahas persoalan tersebut, termasuk soal keberadaan utang BBM TNI ke Pertamina, yang hingga 9 November 2009 besarannya mencapai Rp 7.135.000.000.000 (7 triliun seratus tiga puluh lima miliar rupiah).

”Sistem penganggaran seperti yang diterapkan sekarang memang perlu dikaji ulang dan diubah. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika perkiraan kebutuhan BBM-nya juga ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ani.

KOMPAS, 2 Desember 2009

Catatan:
Bandingan dengan dana talangan ke Bank Century yang bikin geger saat ini, sejumlah Rp 6.700.000.000.000 (6 triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Terkait Kasus Bank Century, Boediono dan Sri Mulyani Diminta Mengundurkan Diri

Wakil presiden terpilih Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus Bank Century. “Saya menyarankan supaya Boediono dan Sri Mulyani jangan menduduki jabatan dulu. Sampai urusan ini selesai pertanggungjawabannya secara hukum,” ujar ekonom Fuad Bawazier, di sela-sela diskusi, Skandal Century, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/10).

Jika keduanya masih tetap menjabat sebagai wakil presiden dan menteri, lanjutnya, dikhawatirkan upaya hukum untuk mengusut kasus Bank Century akan mandek.

Fuad lantas membandingkan dengan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, yang langsung dinonaktifkan oleh Presiden begitu terlibat suatu kasus. Padahal, menurutnya, kasus Bank Century terbilang lebih berat jika dibandingkan dengan kasus yang menjerat kedua pimpinan KPK tersebut.

“Itu, Candra dan Bibit, karena ada masalah begitu saja, kan mereka juga dinonaktifkan. Ini kan kasusnya lebih besar lagi, sampai Rp 6,7 triliun. Jadi harus nonaktif atau mengundurkan diri dulu,” tandasnya.

Fuad juga memprediksi bahwa Boediono tidak akan lolos dari jeratan hukum atas kasus ini. Dirinya menyebut, masyarakat justru akan mempertanyakan jika ternyata Boediono dapat lolos nantinya. “Kalau akal sehat saya, tidak mungkin lolos kecuali diloloskan. Itu soal lain lagi,” ucapnya.

SURYA Online, 8 Oktober 2009

Keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani dalam Kasus Bank Century Harus Dilihat Secara Objektif

Adanya dugaan keterlibatan Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kucuran dana Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, tidak lagi terkait sistem perekonomian melainkan masuk dalam ranah hukum pidana. Dalam konferensi PBB anti Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia, disebutkan penyalahgunaan dana publik masuk dalam korupsi negara.

Menurut analis ekonomi Yanuar, meski keterlibatan dua pejabat negara Boediono dan Sri Mulyani dalam aliran dana Rp 6,7 trilyun kepada Bank Century harus ditindak lanjuti, dirinya berharap kepada Badan Pengawas Keuangan, Kejaksaan Agung termasuk KPK harus transparan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan dua pejabat tersebut.

Sementara itu pengamat ekonomi sekaligus anggota DPR RI Hadi Negoro mengatakan, isu Bank Century merupakan isu sensitif, karena di dalamnya terkait dana publik, sehingga semua pihak diminta memandang masalah ini dengan objektif tanpa tendensi untuk menyudutkan siapa saja yang kebetulan menjabat pada lembaga itu. Justru karena itu kasus Bank Century harus dilihat secara mendalam agar persoalannya dapat terlihat jernih.

Ia mensinyalir karena kesibukannya, Boediono dan Sri Mulyani saat itu, maka dimanfaatkan bawahannya untuk menandatangani surat keputusan guna meminta dana talangan pada KSSK. Bahkan lebih jauh dirinya menduga Boediono dan Sri Mulyani dijebak oleh laporan tidak lengkap pejabat Bank Indonesia.

Senada dengan Hadi, pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada Sri Adiningsih mengatakan, bahwa pengambilan keputusan Bank Century melibatkan banyak pejabat. Menurut Sri, banyak hal dapat terjadi dalam proses pengerjaannya, misalkan data-data yang disodorkan kepada Boediono dan Sri Mulyani kemungkinan ada yang salah. Jika dilihat secara objektif, keputusan ini jangan hanya dilihat dalam level atas tetapi perlu juga dilihat dari level bawah.

Sri Adiningsih juga menyatakan, kasus Bank Century ini juga memiliki nilai politis dan ekonomi yang tinggi sehingga sangat rentan ditunggangi kepentingan berbagai pihak. Untuk itu dirinya mengajak seluruh masyarakat dalam menanggapi masalah ini dengan kepala dingin dan jernih.

Radio Republik Indonesia, 15 Oktober 2009
http://www.rri.co.id/