Menkeu Minta TNI Transparan soal BBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Departemen Pertahanan dan TNI bisa merinci kebutuhan riil bahan bakar minyak untuk kegiatan operasional tahunan mereka. Caranya dengan mempelajari pola konsumsi BBM tahun-tahun sebelumnya untuk kemudian memperkirakan besaran volume BBM yang dibutuhkan pada tahun berikut.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani, yang sehari-hari dipanggil Ani, Selasa (1/12), seusai berbicara dalam diskusi meja bundar (round table discussion) tentang Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri babak ketiga. Hadir dalam diskusi itu Menteri Perindustrian MS Hidayat, Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, serta para direktur utama pihak BUMN Industri Strategis dan perbankan nasional.

Menurut Ani, dengan kejelasan prediksi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan operasional TNI seperti itu, departemennya bisa dengan tepat mengalokasikan anggaran yang memadai. Dia juga menyarankan agar alokasi kebutuhan BBM untuk TNI pada masa mendatang tidak lagi berbentuk rupiah, tetapi secara konkret dalam bentuk volume BBM yang dibutuhkan per tahunnya.

”Persoalan BBM seperti ini memang sering jadi sumber kekesalan banyak pihak. Saya sering diajak Panglima TNI, katanya supaya sekali-sekali ikut melihat latihan perang. Jadi, bisa lihat sendiri BBM TNI itu dipakai buat apa saja. Pihak TNI juga pernah mengeluh, jatah BBM ditetapkan dalam rupiah, sementara harga minyak dunia naik turun dan mereka beli (BBM) dengan harga komersial,” ujar Ani.

Untuk mencari solusi bersama, Ani mengajak semua departemen dan kementerian negara terkait agar mau duduk bersama dan membahas persoalan tersebut, termasuk soal keberadaan utang BBM TNI ke Pertamina, yang hingga 9 November 2009 besarannya mencapai Rp 7.135.000.000.000 (7 triliun seratus tiga puluh lima miliar rupiah).

”Sistem penganggaran seperti yang diterapkan sekarang memang perlu dikaji ulang dan diubah. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika perkiraan kebutuhan BBM-nya juga ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ani.

KOMPAS, 2 Desember 2009

Catatan:
Bandingan dengan dana talangan ke Bank Century yang bikin geger saat ini, sejumlah Rp 6.700.000.000.000 (6 triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Demi Bank Century, Boediono dan Sri Mulyani Rapat Sampai Subuh

Demi menyelamatkan Bank Century, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan rela rapat maraton hingga subuh. Hal tersebut dapat diketahui dari salinan laporan sementara audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dana penyehatan Bank Century yang diterima Kompas, Rabu (30/9) pagi.

Dari laporan tersebut dijelaskan bahwa persoalan Bank Century sudah dibahas dalam rapat konsultasi antara pihak Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama empat kali yakni tanggal 14, 17, 18, dan 19 November 2008.

Begitu keluar surat Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat Boediono nomor 10/232/GBI/Rahasia pada tanggal 20 November 2008, rapat digelar secara maraton. Rapat tanggal 20 diketahui mulai dilakukan pukul 23.00 namun tak berhasil memutuskan kata sepakat.

Karenanya, rapat pun dilanjutkan pagi harinya pukul 04.25-06.00. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), Gubernur Bank Indonesia Boediono selaku anggota KSSK, dan Sekretaris KSSK Raden Pardede. Inti rapat tersebut memutuskan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik yang harus diselamatkan sebagaimana analisis Bank Indonesia.

Namun, rapat Jumat pagi subuh itu belum memutuskan cara penyelamatan Bank Century. KSSK baru memutuskan persoalan Bank Century diserahkan kepada LPS pada pertemuan lanjutan sore harinya.

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono
KOMPAS, 30 September 2009