Revolusi Kebudayaan

Mari kita renungkan kembali jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang belum selesai. Dari masa silam, kita selalu membanggakan Kerajaan Sriwijaya yang berjaya di sekitar Palembang pada tahun 600-1400. Kita juga membanggakan Majapahit di sekitar Surabaya (Jawa Timur) pada kurun 1293-1519. Kita pun membanggakan kemegahan Borobudur dan Prambanan di sekitar Yogyakarta.

Terhadap tonggak-tonggak masa silam itu, kita (ingin) menyatakan diri sebagai bagian darinya: sebagai generasi pemilik dan penerus. Namun, pada saat yang sama, kita juga menyadari bahwa itu adalah hasil karya “mereka” dan tak ada hubungannya dengan “kita”. Lalu, muncullah pertanyaan eksistensial itu: “Jadi, sebenarnya, siapakah kita?”

Para tokoh pergerakan Indonesia paling awal, lahir dari Sekolah Dokter Jawa, STOVIA (School Tot Opleiding Van Indlandsche Artsen).

“Simsalabim”
Dari sejarah Indonesia modern, kita belajar tentang sekelompok priayi di “Sekolah Dokter Jawa” (STOVIA) di Jakarta yang —pada 20 Mei 1908— mendirikan perkumpulan Boedi Oetomo. Para pemuda itu tercerahkan dan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah nasion besar yang harus memerdekakan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Kesadaran itu kemudian berlanjut dengan berdirinya partai-partai politik yang berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Tonggak penting berikutnya adalah ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan dalam Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Sebuah penegasan tentang semangat persatuan dalam keindonesiaan: bertumpah darah, berbangsa, dan menjunjung bahasa satu: Indonesia.

Kita tahu bahwa Sumpah Pemuda itu tak disertai semacam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bagi pengejawantahannya. Alhasil, ikrar itu seolah-olah menjadi sesuatu yang taken for granted, diterima begitu saja sebagai sebuah kebenaran faktual.

Sebuah masalah eksistensial mahabesar dan mendasar, yang menjangkau sekitar 13.500 pulau, 700 bahasa, dan 300 kelompok etnis/suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, dalam dua hari, bagaikan disulap dengan mantra simsalabim, dinyatakan sudah langsung melebur menjadi satu: Indonesia! Padahal, kita tahu, itulah isu-isu yang jadi sumber pemicu konflik primordial-sektarian yang sangat sensitif hingga sekarang.

Para tokoh pemudalah yang menjadi 'bidan' bagi lahirnya kemerdekaan Indonesia.

Memang tak terbayangkan, bagaimana mungkin ketiga isu besar yang diikrarkan kala Sumpah Pemuda itu bisa menjadi, tanpa sebuah proses transformasi sosial-politik-budaya yang panjang dan sukar. Karena itu, menganggap masalah besar itu selesai begitu saja pada 28 Oktober 1928 adalah suatu sikap yang, selain absurd, juga tidak bertanggung jawab. Masalah ini harus segera disadari dan dijadikan sebagai agenda Revolusi Kebudayaan yang belum usai.

Menjadi “orang Indonesia” itu sungguh tidak mudah. Adalah tidak mudah menjawab pertanyaan orang asing: “Bagaimana Anda mengidentifikasi diri sebagai seorang Indonesia?” Karena, di balik kata “Indonesia” itu berderet sejumlah fakta yang harus ditaruh sebagai catatan kaki, atau bahkan masing-masing memerlukan penjelasan panjang sebagai sebuah buku tersendiri.

Bagi mayoritas bangsa Indonesia, langkah pertama untuk menjadi orang Indonesia adalah wajib mempelajari bahasa Indonesia sebagai “bahasa asing pertama”. Langkah kedua, menjadikan diri sebagai “orang asing pertama” di lingkungan budaya lokal. Langkah ketiga, membayangkan bersaudara dengan orang-orang yang hidup di daerah yang jauh, yang bahasanya sukar dipahami dan masakannya —selain asing— juga terasa “aneh” di lidah. Langkah keempat, harus menerima dan menghormati agama, norma, hukum, dan adat-istiadat yang beraneka rupa banyaknya sebagai bagian dari identitas diri, dan seterusnya.

Selain Sumpah Pemuda, ideologi negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kesepakatan-kesepakatan abstrak yang harus dikonkretkan melalui kerja besar seluruh bangsa di dalam arahan pemerintahan yang sadar, paham, penuh kesungguhan, dan konsisten sepanjang hayat untuk menjadi Indonesia.

Menurut M Yamin, Negara Indonesia Merdeka bukanlah kelanjutan dari Kerajaan Syailendra, Sriwijaya ataupun Majapahit.

Republik hidroponik
Namun, sekali lagi, “menjadi Indonesia” itu bukan perkara mudah. Para bapak pendiri bangsa pun tak selesai merumuskannya.

Dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 29 Mei 1954, dengan agenda membentuk Dasar Negara Indonesia, Mohamad Yamin menegaskan: “Negara baru yang akan kita bentuk adalah suatu Negara Kebangsaan Indonesia… yang berketuhanan.” Itu bukanlah kelanjutan dari Kerajaan Syailendra-Sriwijaya ataupun Kerajaan Majapahit. Karena, tradisi kenegaraan kedua kerajaan itu, “... dengan Negara Indonesia Merdeka tidak tersambung, melainkan sudah putus,” katanya. Itu karena, “aspirasi kita sekarang jauh berlainan daripada zaman yang dahulu itu. Agama sudah berlainan, dunia pikiran sudah berbeda, dan susunan dunia sudah berubah.”

Tak jelas berapa kuat pemikiran Yamin itu mempengaruhi 65 anggota peserta sidang BPUPKI. Satu hal yang pasti, hingga disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi, tak ada lagi diskusi yang merujuk Sriwijaya dan Majapahit sebagai contoh negara yang berjaya berkat keunggulan armada lautnya (kemaritiman). Dengan kata lain, sejak awal berdirinya, Republik Indonesia tak memberi tempat lagi pada semangat bahari dan kemaritiman. Kita sudah melupakan “nenek moyang”-nya yang “orang pelaut”. Seperti dikatakan Yamin, karena hubungannya “sudah putus!” Artinya, kita pun menjadi warga negara “republik hidroponik” yang akarnya tidak pernah membumi.

Setelah runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit, sesungguhnya semangat kemaritiman masih kuat dikibarkan oleh Kesultanan Demak sebagai penerus Majapahit. Pelabuhan-pelabuhan besar pun masih berperan penting bagi hubungan perdagangan domestik dan internasional, seperti Cirebon, Sunda Kelapa, dan terutama Banten. Namun, setelah Demak runtuh dan dilanjutkan Kerajaan Pajang pada tahun 1549, dan Kesultanan Banten runtuh pada tahun 1813, boleh dikatakan berakhirlah semangat bahari di Nusantara.

Pusat Kerajaan Pajang tak lagi di pesisir, tetapi di pedalaman Jawa Tengah. Sultan Ageng Tirtayasa pun menarik diri dari pantai dan masuk ke Serang, membuka sawah baru secara spektakuler. Menghentikan penanaman lada, komoditas yang jadi rebutan bangsa Eropa yang datang dengan kapal-kapal dagang dan kapal perang dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, yang merangsang ketamakan. Sejak itu, kita tidak lagi berorientasi ke laut yang terbuka, tetapi mengolah tanah yang terbatas di pedalaman!

Dalam pidatonya, Bung Karno berkali-kali menyatakan bahwa: "Revolusi belum selesai ...."

Revolusi belum selesai
Ketika Bung Karno berkali-kali menyatakan bahwa “revolusi belum selesai”, seharusnya itu dalam konteks transformasi segenap nilai yang hendak diraih oleh ikrar Sumpah Pemuda dan pengamalan filosofi Pancasila. “Revolusi belum selesai” yang dimaksudkannya seharusnya adalah Revolusi Kebudayaan! Yakni, gerakan perubahan fundamental yang cepat untuk mengubah paradigma primordial-sektarian ke lingkup nasional dan mondial. Mengubah paradigma maritim ke paradigma agraris. Dengan begitu, bangsa Indonesia yang baru dilahirkan memperoleh cukup waktu dan ilmu untuk menjadi warga dunia yang maju dan bermartabat.

Pemutusan hubungan dengan masa silam yang berbasis kemaritiman (Sriwijaya dan Majapahit) seperti yang dianjurkan Yamin pun tak diikuti langkah-langkah fundamental yang bertanggung jawab: apakah kita akan melakukan Revolusi Agraria atau Revolusi Industri. Akibatnya, kita melewati jembatan emas kemerdekaan dengan kebingungan, dan akhirnya baku-bunuh sendiri di depan pintu gerbang dunia baru, hingga sekarang!

Bahkan, kita kini berada di ambang jurang negara gagal. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang memberikan harapan baru. Dengan konsep hendak menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim dunia,” Joko Widodo diharapkan bisa melaksanakan bukan hanya Revolusi Mental, melainkan sekaligus juga Revolusi Bahari! Dan itu adalah Revolusi Kebudayaan! Perubahan paradigma: dari kekacauan paradigma agraris-industri yang inkonsisten ke paradigma semesta kemaritiman yang terpadu. Menjadi “poros maritim” bukan hanya dalam pengertian bisnis-perdagangan, melainkan juga geopolitik dan budaya.

Tokoh revolusi sosial-komunisme China, Mao Zedong (Mao Tse Tung), dan tokoh legenda tradisi yang dimitoskan, Nyi Loro Kidul (Ratu Pantai Selatan).

Nyi Loro Kidul
Kegagalan Revolusi Kebudayaan ala Mao Zedong di Tiongkok adalah karena ia kaku, bengis, dan berdarah. Revolusi Kebudayaan Jokowi hanya akan berhasil jika digerakkan dengan pembaruan sistem pendidikan, dan harus dimulai sejak pendidikan anak usia dini. Misalnya dimulai dengan pelajaran berenang, lebih banyak mengkonsumsi ikan, dan tamasya yang menyenangkan ke tepi laut. Bersamaan dengan itu, industri pembuatan kapal digalakkan, seperti yang dilakukan Sriwijaya dan Majapahit, seperti yang dilakukan Kekaisaran Ottoman sejak tahun 1518 untuk menguasai Eropa, dan dilakukan Jepang di awal Reformasi Meiji pada tahun 1868.

Tentu, tidak seperti negara-negara penakluk itu, armada laut yang harus kita bangun adalah lebih sebagai upaya kita untuk memaknai substansi Sumpah Pemuda dan Pancasila: moral ketuhanan dan kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kemakmuran bagi semua anak bangsa dari Sabang hingga Merauke. Sementara, secara mental, itu semua untuk menepis legenda Nyi Loro Kidul yang membuat anak-anak kita takut ke laut. Juga untuk menepis legenda Malin Kundang yang memberi contoh negatif bahwa anak yang merantau melalui laut, akan durhaka kepada ibunya, justru setelah sukses dan pulang kembali dari rantau.

Jalesveva Jayamahe, justru di laut kita jaya.

Itu artinya, pemerintah harus menggerakkan rakyat Indonesia untuk membangun dan menggali kembali semua potensi yang diwariskan para nenek-moyangnya. Sebab, Jalesveva Jayamahe artinya adalah ‘justru di laut kita jaya’. Bukan di sawah atau di kebun yang membuat kita jadi petani yang harus bersusah payah mencangkul, menanam, dan memanen hasilnya dalam waktu berbulan-bulan, dan bahkan berbilang tahun.

Ditambah lagi, lahan kita yang kian lama kian menyempit karena diwariskan kepada anak-cucu-cicit, dan akhirnya dijual, disulap jadi ojek sepeda motor! Dan kini sawah yang dulu kita jual pun, sudah berubah menjadi super market dan mal!

Yudhistira ANM Massardi,
Sastrawan
KOMPAS, 2 Desember 2014

Pusaka Satria: Borobudur Karya Agung Bangsa Nusantara

Candi Borobudur yang menyembul di hamparan lembah pada suatu pagi berselimut kabut.

1. Lantip dan Waskito
Mohon maaf tulisan ini sangat panjang, meskipun aslinya atau seharusnya jauh lebih panjang lagi. Saya coba telusuri interval atau jarak dan hubungan nilai di antara Borobudur – Pusaka – Kebudayaan – Pariwisata – Bangsa – Manusia – Negara.

Saya gembira menuliskannya oleh tiga sebab. Pertama, karena kebanggaan kepada Pusaka Borobudur hasil karya Bangsa Nusantara yang mustahil ditandingi oleh bangsa-bangsa lainnya di muka bumi, bahkan yang dilakukan oleh bangsa yang sekarang atas Borobudur adalah di seputar memanfaatkannya untuk tambahan devisa dan mencari nafkah penghidupan.

Kedua, apresiasi dan empati saya kepada para pengelolanya. Saya terkejut oleh keterbukaan mereka, oleh kesungguhan kreatif mereka dalam mengelola Borobudur, juga oleh kerendah-hatian yang dewasa untuk terus menerus belajar, tidak sebagaimana umumnya rekan-rekannya sebangsa pada posisi yang semacamnya.

Dan ketiga, ini mungkin peluang terakhir bagi saya untuk mungkin sedikit bisa berguna. Karena sesudah hari ini, 22 Agustus 2014, besar kemungkinan tidak ada lagi yang saya bisa persembahkan kepada beliau-beliau. Kabarnya di Jakarta ada matahari baru yang terbit. Matahari yang bukan matahari biasanya, namun yang lama diidam-idamkan oleh bangsa yang sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan, sehingga diturunkan oleh Tuhan langsung dari langit, bagaikan cahaya Nabi di jaman dahulu. Maka segala sesuatu bagi bangsa ini akan tersedia jauh lebih baik dan melimpah terbitnya matahari itu. Saya sangat lega dan mulai sore nanti saya memasuki hari-hari merdeka yang sangat luang untuk keluarga dan masyarakat saya sendiri.

Meskipun demikian saya pastikan tidak ada yang istimewa dari yang coba saya tuliskan ini, tetapi mudah-mudahan ada yang bisa menjadi ‘file’ manfaat bagi yang bersangkutan dan siapa saja yang membacanya.

Namun apabila ada uraian dalam tulisan ‘Pusaka Satria’ (di Seminar “200 Tahun Ditemukannya Borobudur”) ini terdapat hal-hal yang berbeda atau bertentangan dengan pandangan siapapun yang membacanya atau mendengarnya, saya nyatakan bahwa semua itu saya ungkapkan tanpa menyalahkan siapapun saja kecuali diri saya sendiri.

Mohon juga mafhum andaikan ternyata saya tidak diberi Tuhan kemampuan untuk mampu menjelaskan apa yang sesungguhnya saya maksudkan. Tulisan ini tetap saya bikin, karena pasti di forum ini saya berhadapan dengan sekumpulan pakar dan penggiat yang cerdas, yang lantip dan waskito, sehingga mampu memegang sesuatu dalam pikiran saya yang tulisan ini sendiri tidak mampu mengemukakannya.

Gerbang di kompleks Candi Boko, Prambanan.

2. Ora Usum
“Menciptakan Dan Meningkatkan Peran Budaya & Seni Dalam Kemajuan Industri Pariwisata”, demikian judul dan lingkup tema yang diamanatkan kepada saya untuk menguraikannya.

Tema ini aslinya sangat menyedihkan saya. Tetapi, sekali lagi, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu kesedihan saya sendiri. Bersumber mungkin dari ‘anomali’ berpikir saya sendiri di tengah arus-utama berpikir Pemerintah bangsa ini dan mungkin kebanyakan rakyat juga. Bisa juga karena saya ‘over-sensitif’ terhadap huruf, kata, kalimat, rangkaian pemikiran, apalagi terhadap landasan filosofi berpikir, Akar Ilmu, Ibu Pengetahuan, cara pandang, sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, serta dinamika pandang.

Struktur otak saya, cara kerja akal saya, juga keseluruhan hidup saya ini tergolong “ora usum”. Sedangkan bagi semua manusia di muka bumi ini “hidup adalah musim”.

Maka yang paling utama saya kemukakan di sini bukan agar Anda memahami atau apalagi menerima pikiran saya, melainkan saya berterima kasih telah diberi peluang untuk mengemukakan pikiran saya. Tetapi untuk itu saya memohon maaf kepada semuanya karena Anda terpaksa mendengarkan pikiran-pikiran yang “ora usum”, tidak populer, tidak marketable, tidak menawarkan keuntungan apa-apa bagi siapapun, serta tidak berguna bagi Negara, Bangsa, dan Agama.

Candi Prambanan pada suatu senja yang temaram.

3. Gudel ngroso Kebo
“Menciptakan Dan Meningkatkan Peran Budaya & Seni Dalam Kemajuan Industri Pariwisata” ini pada view saya tergambar sebagai “gudel nyusu kebo, nanging gudele ngroso kebo, lan nganggep kebone kuwi gudel”.

Kebo kebudayaan dan kesenian, disuruh meningkatkan perannya oleh gudel industri pariwisata. Industri Pariwisata berani menyuruh karena dia merasa dirinya adalah kebo, dan kebudayaan juga manut saja dianggap dan diperlakukan sebagai gudel —sampai akhirnya dalam regulasi policy kepemerintahan bangsa ini, kebudayaan benar-benar percaya bahwa ia adalah gudel.

Gudel menjadi gemedhe karena merasa dirinya kebo, dan kebo semakin terancam untuk menjadi benar-benar kerdil karena tidak pernah waspada dan menolak diperlakukan sebagai gudel.

Andaikan ada yang ‘iseng’ memakai metafora ini sebagai landasan berpikir, atau menjadi salah satu rujukan untuk memahami sangkan-paran pengelolaan pariwisata dalam kaitannya dengan kebudayan, siapa tahu mungkin akan terlihat sejumlah gejala atau mungkin fakta tentang dismanajemen yang berlangsung, karena sejak awal mungkin terjadi disidentifikasi, dislokasi dan disorientasi terhadap landasan dari setiap perangkat kebudayaan dan pariwisata.

Kerancuan kebo-gudel ini berlangsung tidak hanya di dunia pariwisata, tapi hampir menyeluruh.

Maaf seribu maaf setiap Pemerintah yang diupah untuk mengurusi bangsa ini belum pernah ada yang punya kesadaran bahwa mereka hanya gudel yang merupakan anaknya kebo rakyat. Setiap Presiden bangsa ini tidak menyadari patrap-nya sebagai gudel, meskipun tidak selalu berarti ia besar kepala sebagai ‘kebo’. Setiap tokoh sangat ingin menjadi Presiden bangsa ini dan kehilangan malu untuk memamer-mamerkan kebaikannya, karena mereka pikir Presiden adalah ndas-ndasane kebo. Padahal Presiden itu tenaga-kerja yang dibayar rakyat untuk mengepalai kumpulan tenaga-tenaga kerja lainnya yang digaji oleh kebo dan bekerja demi kesejahteraan kebo.

Belum pernah ada Presiden, Menteri atau pejabat pengurus kehidupan bangsa ini yang perilakunya menunjukkan bahwa ia buruh, bukan majikan. Dulu Raja-raja adalah majikan, karena merekalah yang memiliki tanah dan seluruh asset wilayah kekuasaanya. Tapi sejak dipakai konsep Republik dan Demokrasi, para pejabat di atas sungguh-sungguh adalah PRT rakyat. Sebab seluruh tanah dan air dan segala isinya ini milik rakyat.

Sawah, lembah, sekawanan kerbau dan anak-anak petani.

Kerancuan berpikir tentang kebo-gudel ini tercermin pada semua sisi ketata-negaraan, birokrasi, pasal-pasal hukum dan aturan-aturan. Belum pernah ada Presiden atau Menteri yang perilakunya mencerminkan bahwa ia mengerti beda antara Negara dengan Pemerintah, sehingga seluruh aplikasi governance-nya juga jungkir-walik dan pating gedabyah. Kepala Negara disamakan dengan Kepala Pemerintahan, Ketua Lembaga Negara dilantik oleh Kepala Pemerintahan. Uang Keluarga langsung masuk ke Kas Rumah-tangga, karena tidak mengerti beda antara Keluarga dengan Rumah-tangga. Maka dari Istana Negara sampai Kelurahan hingga gubuk-gubuk rakyat juga tidak ada organisasi dan organisme yang tidak pethal-pethal, mur-nya tidak kompak dengan baut, setir mengarah ke kanan, roda kiri ke depan terus, roda kanan belakang mandeg, sementara businya masuk penjara dan bensinnya pindah ke kendaraan lain tanpa juntrungan yang jelas.

Aslinya sudah tidak ada denotasi atau padatan parameter pada setiap kata yang populer sehari-hari: Nasionalisme, Negara Kesatuan, Keutuhan Bangsa dan Negara, Pileg, Pemilukada, Pilpres, Parpol, Ormas, pembangunan, standar ekonomi, persatuan dan kesatuan, atau apapun saja, karena sudah berposisi ‘najis mugholladhoh’ secara akal.

Pasti Seminar ini bukan forum yang tepat dan cukup untuk membicarakan dan memperdebatkan itu. Tetapi saya memakainya sebagai rujukan makro, karena saya menemukan nuansa dan spirit bahwa para penggiat industri pariwisata, minimal di Borobudur Nusantara ini, memiliki iktikad maksimal untuk melakukan reproporsionalisasi kebo-gudel-nya, serta menemukan akurasi kinerja dan ketepatan pasarnya.

Para penggiat pariwisata tidak bisa menunggu “revolusi nasional” untuk lebih bangkit kinerjanya, life must go on. Sekarang juga beliau-beliau harus mengkreatifi, mencerdasi, mengarifi kinerjanya dalam prinsip otonomi-relatif, teguh namun tetap dengan keluwesan di tengah ‘syubhat’ sistem dan tatanan bernegara.

Dan terus terang, puji Tuhan, Alhamdulillah, khususnya pada pengelolaan Borobudur ini, saya bersyukur menemukan bahwa para penggiatnya sesungguhnya sudah secara naluriah menyadari “kekhilafan nasional kebo-gudel” itu dan sudah berlaku sebagai gudel yang dinamis, sangat membuka diri, serta punya kerendahan hati untuk belajar.

Sepasang boneka pengantin "Loro-Blonyo", simbol keharmonisan hidup orang Jawa.

4. Buntut Sapi dan Hidung Mancung
Di seantero permukaan bumi ini tidak ada wilayah yang kekayaan kebudayaannya menyamai, apalagi melampaui, kepulauan yang sementara ini ditata sebagai Negara Kesatuan. Akan tetapi industri pariwisata bangsa ini jauh kalah berkilau dibanding misalnya Malaysia yang relatif tidak punya apa-apa. Malaysia hanya salah satu ‘provinsi kebudayaan’ Nusantara, apalagi Singapura adalah sebuah kecamatan ‘rancu budaya’ di tengah sorga Nusantara.

Diperlukan 100 disertasi tebal para doktor dan 500 seminar untuk memaparkan kekayaan Kebudayaan Nusantara. Tetapi ada satu aksentuasi substansial yang dari wacana di atas bisa saya ambil: Negara Kesatuan ini menjadi wilayah ‘inferior’ di tengah peta dunia, dalam hal politik, kebudayaan dan pariwisata.

Dalam konteks saya, hal itu saya tuliskan, antara lain disebabkan karena kebo-nya di-gudel-kan. Lebih kontra-produktif lagi karena gudel-nya meyakini bahwa dirinya adalah kebo.

Andaikan pandangan dan filosofi dasar kebo-gudel ini thok saja bisa kita jadikan ‘file’ bersama untuk direnungi pada sejumlah rentang waktu, siapa tahu bisa menjadi benih yang menyemaikan pepohonan karya yang berhamparan buah-buahnya di masa depan.

Oleh gudel industri pariwisata Negara Kesatuan, kebo kebudayaan Nusantara di-pletheth-plethet, diodot-odot, dicuil-cuil, diteknokrasi menjadi sobekan-sobekan, agar ‘manak duwit’, padahal tidak ada gudel yang manak.

Atau industri pariwisata berlaku seperti warung sop buntut: dari keseluruhan badan sapi hanya diambil buntutnya saja. Padahal buntut itu laku kalau ia adalah buntut sapi.

Maka yang primer harus dipelihara oleh warung sop buntut, terutama apalagi oleh ‘Pemerintahan Pariwisata’: adalah kehidupan sapi. Sebab, pertama, tidak mungkin beternak buntut. Kedua, kalau sapi yang diprimerkan, buntutnya otomatis akan menjadi ‘anak ekonomi’ yang produktif.

Aneka ragam keris pusaka yang biasanya berupa sepasang "curiga" dan "warangka".

Kata orang-orang tua, kalau berdagang jangan sibuk cari uang. Konsentrasilah menjadi manusia pedagang yang bisa dipercaya oleh para rekanan dan konsumen. Yang bikin mereka merasa aman dan nyaman bekerjasama denganmu. Yang membuat setiap orang bersyukur ada engkau. Yang membuat semua orang percaya dan bergembira membeli sesuatu dari atau berurusan apa saja dengan engkau. Yang melayani semua partner dan konsumen tidak dengan konsep untuk mengeruk dan menguras duit mereka –melainkan untuk supaya mereka merasa engkau hormati sebagai sesama manusia– sehingga merekapun murah hati kepadamu.

Kalau engkau nguwongke (bukan nduwitke) mereka, maka dengan sendirinya pada diri mereka tumbuh kelapangan batin, sehingga tidak terlalu menghitung-hitung pengeluarannya –kecuali beberapa manusia jenis hewan rakus. Bahkan Tuhanpun pakai logika “kalau engkau menghitung-hitung kemurahan-Ku, maka Aku pun akan menghitung-hitung dosamu”.

Itulah yang disebut “uang mengejar kita”. Sebab kalau “kita mengejar-ngejar uang”, menjadi rendahlah martabat kemakhlukan kita. Dalam jangka panjang hati setiap orang akan menggerundal dan pelit kepada kita –sehingga hanya sedikit duit juga yang sudi mampir di kantong kita. Tentu saja ini tidak berlaku kalau patrap kita adalah meniati berdagang sebagai penipuan, kelicikan, keculasan yang tampil halus, pencurian yang tersembunyi dan keserakahan yang penuh sopan santun.

Maka wahai Borobudur, Prambanan, Bali, Yogya dan semua, tampillah tidak sebagai penggalan barang jualan, tapi sebagai bagian dari Kepribadian Kebudayaan Nusantara. Semancung-mancung hidung, seindah-indah bola mata, semanis-manis bibir, tak akan ditemukan orang, indahnya, mancungnya, dan manisnya kalau tidak menyatu dalam keutuhan wajah.

Topi perang, baju perang, senjata perang hasil karya Budaya Nusantara.

5. Pusaka Nusantara
Minimal untuk teman-teman Borobudur, secara khusus saya menyampaikan semacam ‘bonus perhatian’, yakni berupa permohonan agar sahabat-sahabat Borobudur itu tidak hanya mendasari pengelolaan pariwisata Borobudur dengan kesadaran kebudayaan dengan keutuhan dan kemenyeluruhannya, tetapi juga memahami Borobudur sebagai Pusaka.

Kita mulai sedikit membuka pintu ruang remang-remang yang berisi Pusaka-pusaka Nusantara, yakni Pusaka-pusaka Para Satria. Borobudur adalah salah satu Pusaka Utama Nusantara, yang membuat dunia menyadari bahwa Bangsa yang mampu membangun Pusaka Utama sedahsyat itu adalah Bangsa Satria.

Bangsa yang hilang Satria dari kepribadiannya, jangankan menjaga miliknya, menjaga dirinya sendiri pun semakin tak bisa: sehingga kemungkinannya tinggal menyerah kepada Sekutu Penjajah yang merupakan ‘lelaki’ pelacur dunia yang mem-Polisi-i dunia dengan wajah Malaikat —asal pemuka-pemukanya bisa makan enak, sehingga nyaman dipekerjakan untuk memelihara ketidaktahuan rakyatnya bahwa mereka sesungguhnya sedang dijajah.

Pusaka adalah suatu benda, peristiwa atau nilai-nilai, yang sudah menyatu dengan atau menjadi bagian sakral dari jiwa kehidupan manusia, karena keterikatan sejarahnya atau karena fungsi dan makna kualitatifnya. Ia berposisi sangat mendalam, bermakna sangat meluas, bersifat abadi dan tidak boleh tidak ada.

Demikian pulalah salah satu sisi makna Borobudur. Ia adalah salah satu Pusaka utama Bangsa Nusantara, berdampingan dengan sejumlah Pusaka lain yang juga sama pentingnya.

Jiwa tanpa pusaka, adalah kematian dalam kehidupan. Pusaka bisa ‘rupadatu’ bisa juga ‘arupadatu’. Bisa kasat mata, bisa tidak kasat mata. Bisa dipandang dengan mata jasad, atau hanya bisa direnungi dengan mata jiwa.

Kita semua mengetahui yang ‘rupadatu’ pasti menyimpan dimensi ‘arupadatu’, sementara yang ‘arupadatu’ bisa tidak mewujud pada ‘rupadatu’ apapun.

Kalau diparalelkan dengan peta pengetahuan Agama Islam umpamanya, tidak ada Syariat yang hidup tanpa Hakekat, tetapi bisa saja ada Hakekat yang tanpa Syariat. Jika orang menjalani Agama tanpa manajemen pemahaman yang dewasa terhadap kedua dimensi tersebut, maka akan terjadi kekacauan individu dan kekisruhan sosial sampai ke level hancurnya sebuah Negara bahkan Perang Dunia.

Borobudur bisa saja laku, tapi sangat murah, kalau yang disosialisasikan hanya ‘syariat’nya. Borobudur akan meluas ‘pasar’nya (wilayah apresiasi atasnya) kalau penduduk Bumi engkau kabari tentang dimensi-dimensi ‘hakekat’nya. Dan jalan untuk itu adalah meletakkan Borobudur sebagai bagian yang utuh dari sejarah Kebudayaan dan Peradaban Nusantara, tidak sekedar menawarkan ‘close up jasad’ Borobudur plus sejarah ‘teknis’nya belaka.

Lukisan Candi Borobudur karya Maestro Pelukis Indonesia, Affandi.

6. Pusaka Satria
Sejak abad 16-17 Masehi, mulai merapuh watak Satria di Bumi Nusantara, yakni sejak persentuhan dengan para perompak Portugis dan kemudian masuknya VOC. Ini kisah agak berlipat, yang tidak ada ruang untuk saya analisis di sini. Tetapi yang penting, akibat logisnya adalah semakin rendah mutu pemahaman bangsa penghuninya tentang Pusaka. Sebab Satria dan Pusaka adalah dua wujud kehidupan yang bersuami-istri. Bahkan bangsa ini bangga menyebut dirinya sebagaimana Tuan Penjajah memberinya nama.

Saya menganjurkan agar sedikit meluangkan waktu untuk mempelajari kembali sejumlah khasanah ‘kasepuhan’ Nusantara, misalnya idiom ‘Satria’, ‘Brahmana’, ‘Sudra’, di samping ‘Kawulo’, ‘Gusti’ dlsb tetapi tanpa ‘sentimen’ Agama atau cara pandang subyektif-linier dari institusi keyakinan apapun. Dipelajari secara murni dengan ilmu kejujuran dan kesejatian pengetahuan.

Tengoklah umpamanya kenapa di abad 7-8 Masehi, masuknya Islam tidak banyak diterima oleh Bangsa Nusantara? Karena yang membawa adalah golongan manusia yang dipandang terendah. Tetapi pada abad 13-14 Masehi, Islam diterima beramai-ramai karena yang membawanya adalah kaum ‘Brahmana’, suatu kualitas kepribadian manusia yang oleh bangsa Nusantara dijunjung paling tinggi.

Bandingkan dengan pandangan umum bangsa yang sekarang ini, dimana yang dipandang tertinggi sehingga dicita-citakan dan diupayakan dengan segala kejahatan dan keculasan oleh sangat banyak orang adalah: menjadi Orang Kaya. Baru kemudian ada urutan di bawahnya: Orang Berkuasa, kemudian Orang Berkekuatan, kemudian Orang Terkenal, kemudian Orang Pandai, dan akhirnya, yang terendah: Orang Baik. ‘Brahmana’ itu asor, paling rendah. Orang suci, orang baik, itu dihina. Kalaupun massa menjunjung ‘orang baik’, itupun hasil tipudaya nasional dan global.

Bangsa ini, di zaman yang ini, berhubungan dengan Tuhan (siapapun nama-Nya dan apapun konsep tentang-Nya) hanya dalam soal penambahan uang dan kekayaan, yang mereka sebut rizki. Tuhan ‘dikasih jabatan’ sebagai Kepala Dinas Penambah Keuntungan Keduniaan di bidang Harta dan Jabatan. Tuhan diperlukan untuk meningkatkan laba, sehingga kalau manusia rugi ia menyimpulkan Tuhan tidak adil. Ketika berangkat melakukan sesuatu atas nafsunya sendiri, orang tidak ingat dan tidak melibatkan Tuhan –nanti ketika mendapat ancaman, mendadak Tuhan yang dimintai tolong.

Candi Borobudur yang dilihat dari atas merupakan simbol Mandala Sambhara Budhara.

Secara pribadi selama puluhan tahun saya bersama masyarakat saya melakukan ‘sesaji’ kepada Tuhan agar dengan seluruh situasi dan sikap durhaka bangsa ini —Tuhan tidak lantas mencabut Pusaka Nusantara dari kita semua. Tetapi sampai hari ini orang-orang terus ‘pringisan’ dan ‘cengengas-cengenges’ seolah-olah besok, lusa, bulan dan tahun sesudah sekarang segala sesuatunya akan baik-baik saja. Bangsa ini sungguh-sungguh tidak menyadari apa yang dihadapinya di kegelapan waktu yang mereka songsong.

Maka dari Borobudur hari ini sahabat-sahabat saya ‘eling lan waspodo’ kembali, mengingat dan menyadari bahwa bangsanya sungguh-sungguh jangan sampai kehilangan Pusaka secara total. Bangsa ini menjalani hidup tanpa ‘orangtua’, sejarahnya tanpa ‘sesepuh’, Pemerintahannya tanpa Negarawan, Kepemimpinannya tanpa Begawan.

Bangsa ini sibuk dengan ‘Pisau Dapur’, karena sudah tidak mengerti “Keris”, bahkan bersikap kejam dan lalim kepada makna Pusaka. Sementara sebenarnya ‘Pedang’-pun mereka sudah tidak benar-benar punya. Bangsa ini tidak punya pertahanan intelektual, pertahanan mental, pertahanan kultural, juga tidak punya pertahanan politik dan militer.

Tinggal satu daya tahan, yakni rahasia energi sisa peradaban batin di kandungan jiwa mereka, yang Dunia belum benar-benar menemukan dan memahaminya, meskipun bangsa ini sendiri di permukaan kesadarannya pun tak percaya kepada rahasia pertahanannya sendiri. Bangsa ini masih memendam Pusaka di lubuk jiwanya. Pusaka itu belum benar-benar sirna, meskipun mereka sendiri tidak menyadarinya.

Pusaka bisa merupakan hadiah dari Tuhan kepada manusia atau suatu bangsa, yang manusia dan bangsa lain dihadiahi pusaka yang berbeda. Sewaktu-waktu, dengan pertimbangan-Nya yang Maha Lembut dan Adil, Dia berhak mencabut Pusaka rahasia itu dari kehidupan Bangsa Nusantara.

Pusaka bisa juga merupakan hasil atau buah dari budi-daya manusia atau bangsa, individu maupun kolektif, hasil kreativitas, ijtihad, uthak-uthek dan iguh-pertikel yang kelak menjadi wajah Peradaban. Bisa juga pusaka merupakan gabungan atau harmoni antara hadiah Tuhan dengan kecerdasan dan keindahan budi manusia yang mengupayakan perwujudannya. Tetapi sebagaimana Otak, ia tidak bisa berfungsi sebagai pikiran jika Tuhan tidak memancarkan Gelombang Akal di ubun-ubun kepala setiap manusia. Manusia bisa bikin ‘Pusaka’, tapi ia baru benar-benar bermakna dan berfungsi sebagai Pusaka (tanpa tanda petik) kalau Tuhan merestui, minimal mengizinkan dan melantiknya.

Candi Plaosan dengan Arca Gupala di sebelahnya.

7. Peradaban, Kebudayaan dan Negara
Bangsa ini, terutama kaum elite dan kelas menengahnya dari bidang apapun, terutama bidang keagamaan, semakin tidak mengerti kebudayaan. Tidak mau memahami apa itu kebudayaan, asal-usulnya, sangkan-paran-nya, letaknya, konteksnya, nuansanya, serta segala dinamika kepastian dan kemungkinannya.

Apalagi Pusaka. Dan sia-sia kalau engkau mencoba menjelaskan Kebudayaan dan Pusaka kepada siapapun yang tidak mengerti, apalagi tidak mau mengerti Kebudayaan dan Pusaka. Tidak rasional untuk menjelaskan merah hijau biru kepada orang yang bukan hanya buta warna, tapi juga meyakini bahwa dalam hidup ini hanya ada hitam dan putih.

Akan tetapi pada saat yang sama kalau orang yang tidak paham Kebudayaan dan Pusaka engkau tuntut untuk mempedulikan apalagi menghormati Kebudayaan dan Pusaka, itu tindakan yang tidak relevan juga. Mudah-mudahan di antara bangsa ini masih cukup banyak orang-orang melek yang belajar kepada orang buta, serta orang-orang buta yang belajar kepada orang melek.

Bangsa ini hidup dan menjadi bagian dari Negara tanpa Pusaka. Pemerintahan tanpa Negarawan. Perundingan hanya oleh Perwakilan, sedangkan ‘Permusyawaratan Rakyat’ dimandulkan. Bangsa Nusantara gugup dan tergesa-gesa membikin Negara. Sehingga Negara bukan merupakan akselerasi historis Kebudayaan dan Peradabannya. Seperti orang bikin buah-buah dari plastik: Negara ini dibikin dengan landasan berpikir, akar filosofi dan sistem, bahkan tata-hukumnya, yang diimport dari bangsa lain yang Peradabannya jauh lebih muda dibanding ‘kasepuhan’ Bangsa Nusantara, tidak empan-papan akar nilai-nilainya, bahkan serta merta Negara ini berdiri dengan membuang kekayaan nilai masa silamnya secara bertahap.

Bangsa ini merasa baru lahir pada tahun 1945. Berposisi di muka Bumi seperti anak hilang yang terbuang di jalan, kemudian disantuni oleh dunia, dan sekarang berkembang menjadi remaja yang inferior mentalnya, tidak percaya kepada dirinya sendiri, tidak mengenal asal-usulnya, meyakini segala yang dari Luar Negeri adalah kemajuan dan segala yang dari masa silamnya sebagai ‘masa silam’, sebagai ‘tradisi’ yang harus ditinggalkan karena rendah, primitif dan serba penuh keterbelakangan.

Demikian.

Ini semua hanyalah sebuah awal dari tulisan yang sangat panjang, suatu penelitian yang pasti melelahkan dan perenungan yang sangat mendalam –dan tidak mungkin saya meneruskannya di sini. Dan lebih tidak mungkin lagi saya sosialisasikan ini semua (kecuali buat anak cucu dan masyarakat saya sendiri) karena tampaknya bangsa ini memang sudah puas dengan keterbudakan dan keterjajahannya seperti yang semakin menyempurna sejak hari ini.

Yogyakarta, jam 00.36 WIB, 22 Agustus 2014

Muhammad Ainun Nadjib
http://kenduricinta.com/v4/pusaka-satria/

Generasi Digital

Dalam sebuah tulisan yang memenangi sayembara penulisan esai Kompas pada 1980-an, saya membahas sebuah masalah yang tergambar dalam judulnya, “Generasi yang Hilang”. Sebuah istilah yang kemudian muncul pada dekade berikutnya di Amerika sebagai gambaran dari mereka yang lahir di pertengahan 1960-1970-an.

Itulah generasi yang digambarkan dengan bawaan mental yang apatis. Kelompok pemilih terendah dalam soal partisipasi politiknya karena skeptisitas tinggi terhadap realitas kontemporer mereka. “Generasi yang tersingkirkan dan tak pernah berhasil kembali pada isu-isu mutakhir,” tulis Newsweek.

Di Indonesia, kondisi itu sangat mudah dimafhumi. Sebagaimana saya jelaskan dalam esai 1980-an itu, generasi yang kemudian hari juga disebut sebagai “Generasi X” itu hidup dan berkembang dalam realitas politik, sosial, dan kultural yang penuh tekanan karena otoritarianisme rezim Orde Baru. Sebagaimana kerap juga saya nyatakan, bukan korupsi Rp 150 triliun atau kekerasan politik-militer Soeharto yang generasi ini sesalkan, melainkan hancur dan rusaknya daya khayal atau imajinasi remaja dan anak muda kala itu karena indoktrinasi dan teror mental yang dipraktikkan rezim.

Generasi yang Bertumbuh
Generasi X adalah segerombolan anak yang bukan hanya biaya sekolah, uang jajan, dan makan minumnya ditentukan orangtua, bahkan hingga warna sepatu atau profesi idaman tak bisa mereka tentukan sendiri. Inilah generasi yang duduk sendiri, di belakang rumah, di bawah pohon, membaca biografi tokoh-tokoh dunia dengan fantasi yang disembunyikan.

Maka, saya pun mengamati almarhum cendekiawan Wiratmo Soekito dalam diskusi-diskusi kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, mengikuti caranya membaca buku dengan hafal setiap kutipan, halaman, penerbit, hingga kredit bukunya. Namun, semua itu seperti tak berjejak pada generasi berikut, Generasi Y alias mereka yang lahir antara 1976 dan 1995. Barisan manusia muda yang rapi dan canggih, dengan kearifan teknologis yang tinggi, imun pada gaya-gaya propaganda dan intimidasi tradisional. Sebuah generasi yang menyebar dalam keragaman etnik dan ras, akrab dengan televisi multikanal, radio satelit serta internet generasi pertama.

Pada masa kanak-kanak dan remaja generasi ini, dunia mengalami pertumbuhan dan perubahan dengan percepatan bukan lagi kecepatan, membuat mereka menjadi lebih fashionable dan well-known dan loyalitasnya tinggi pada merek yang mereka anggap memberi identitas. Mereka turut menentukan apa yang keluarga harus konsumsi, memiliki kartu kredit dengan tanda tangan orangtua, dan mulai dapat merancang masa depannya sendiri.

Betapapun orangtua atau nenek-kakek mereka masih duduk manja di kursi kekuasaannya, tetapi di tingkat bawah sesungguhnya terjadi pergeseran serta pergerakan yang tak terbaca oleh suprastruktur, dan diselenggarakan oleh generasi kreatif ini. Jarak antara sains dan teknologi dengan realitas mutakhir —yang sebenarnya menjauh— masih dapat mereka jembatani, ide teraktualisasi, betapapun kadang sumir dan artifisial.

Namun, dunia tidak berhenti bergerak. Teknologi komunikasi dan informasi seperti menggenggam dunia dalam telapaknya, membuat manusia seperti berlari-lari kecil untuk mengelilingi bumi dan mengetahui setiap detail tubuh (persoalan)-nya. Media menjadi begitu canggih sehingga hidup superkompleks bisa diringkusnya dalam data, yang siapa pun mampu mengaksesnya dalam hitungan detik. Kini dunia juga dalam genggaman kita, manusia.

Pada masa inilah, pasca-1995, lahir sebuah generasi baru, “Generasi Z”, yang tak hanya diubah oleh percepatan teknologi di atas, tetapi juga mengubah hampir setiap dimensi hidup berbudaya kita. Bukan hanya gaya hidup, cara berpikir, kosmologi, hingga cara menatap waktu atau masa lalu dan masa depannya.

Mereka, yang kerap disebut sebagai iGeneration (i: Internet) atau NetGeneration atau Generation@, adalah gelombang manusia yang tumbuh bahkan menjadi digital: generasi digital!

Penuh Paradoks
Maka, semua jadi purba dalam soal bagaimana kita mengaktualisasi diri, meneguhkan eksistensi. Diri dibentuk oleh perjumpaan data dan kata yang diakses dari seluruh dunia, hingga sudut terkucilnya, lewat BBM, WWW, instant messaging, MP4, mobile phone, Skype, hingga Youtube. Hidup yang posmodernik, multikultural, dan global menjadi keniscayaan yang sesungguhnya memberi mereka paradoks: bebas meneguhkan atau menciptakan klaim tentang diri sendiri tetapi pada saat bersamaan mereka lenyap dalam riuh.

Jadilah kemudian mereka generasi yang diam karena dunia sudah terlalu (di) dalam dirinya. Generasi yang tidak terusik ketika berhadapan dengan monitor atau keypad di gadget-gadget terbarunya. Manusia-manusia yang sangat praktis, bahkan hiperpragmatis, dengan kantong yang tipis tetapi padat isi dan makna: ada dunia di dalam sakunya, dalam bentuk yang tidak lebih besar dari bungkus rokoknya.

Inilah generasi yang sangat berbeda dengan penulis yang mengeja semua huruf dan kata, menghafalkannya dengan bangga. Sementara generasi ini mengakses dan meresepsi data, kata, dan makna dengan cubitan di kotak screen. Dengan ujung telunjuknya mereka memindai semesta dalam kecepatan daya tangkap visual dan kognitif yang luar biasa. Mereka tahu banyak, bahkan terlalu banyak. Namun tetap dalam paradoks: mereka juga tak tahu banyak.

Generasi inilah yang akan menentukan bagaimana sebuah bangsa, negara, bahkan kebudayaan akan dikembangkan dan menjadi pada masa nanti. Mungkin sebagian kita tidak rela. Namun, betapa desisif mereka, tidak hanya membuat musik, tari, pertunjukan menjadi “Gangnam Style”, tetapi juga politik, hukum, agama bahkan lembaga internasional. Karena ratusan juta manusia mengamininya.

Lalu di mana James Joyce, Homerus, Hemingway, atau Chairil Anwar dan Ronggowarsito? Mereka adalah teman lama kutu-kutu yang menggerogoti buku-buku, monumen masa lalu. Peradaban dan kebudayaan sedang dibentuk ulang dengan perangkat keras dan lunak terbaru, yang bahkan generasi saya, X, merasa malu dan sungkan untuk mengakui, “Maaf, aku tidak paham itu.”

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengingat generasi canggih ini sebenarnya juga terluka oleh krisis-krisis politik, moneter, hingga lingkungan yang diproduksi oleh sistem hasil ciptaan kakek dan buyutnya. Mereka yang begitu bernafsu ingin membeli iPad terbaru, tetapi ternyata ia sudah terlalu banyak utang. Apa dan bagaimana kondisi mental sosial itu memberi mereka alasan-alasan terbaik untuk membentuk diri, masyarakat, atau bangsanya?

Betapa tidak bertanggung jawabnya bila kita lebih peduli pada rebutan kursi kosong dan rezeki murahan ketimbang membantu generasi ini membentuk diri dan masa depannya. Atau kita siap menyambut generasi kosong, generasi katastropik yang tidak (mau) mengerti untuk apa mereka ada di atas tanah ini?

Radhar Panca Dahana
Budayawan
KOMPAS, 28 November 2012