Isu Iran dan Palestina Tantangan Terberat bagi Joe Biden

Hari Rabu (20/1/2021), Joe Biden telah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 dan mulai hari itu pula resmi berdinas di Gedung Putih. Siapa pun penghuni Gedung Putih selalu menempatkan isu Timur Tengah sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya.

Ada dua isu klasik yang selalu membuat penghuni Gedung Putih memberi perhatian khusus terhadap kawasan Timur Tengah, yaitu minyak dan Israel. Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, AS yang menjelma sebagai negara adidaya baru serta-merta memikul tanggung jawab mengontrol kawasan Timur Tengah. Hal itu lantaran adanya kepentingan strategis AS di kawasan itu, yakni minyak dan Israel.

King Abdul Aziz bertemu dengan Franklin D Roosevelt.

Terkait isu minyak, ada catatan sejarah tentang transaksi antara Raja Arab Saudi, Abdul Aziz dan Presiden AS, Franklin D Roosevelt di atas kapal perang USS Murphy di Terusan Suez, Mesir, pada 14 Februari 1945. Transaksi itu berupa komitmen AS menjamin keamanan Arab Saudi dengan imbalan jaminan suplai minyak dari Arab Saudi ke AS.

Meskipun ketergantungan AS atas minyak Timur Tengah saat ini sudah sangat berkurang —karena AS sudah berswasembada minyak— tetapi AS tetap berkomitmen menjaga kelangsungan transaksi historis tersebut. Hal itu mengingat sekutu AS di Barat, seperti Eropa dan Kanada, masih tetap bergantung pada minyak Arab Saudi dan negara Arab Teluk lainnya.

Dunia Barat masih butuh raksasa kekuatan militer AS untuk mengamankan jalur minyak dari kawasan Arab Teluk menuju negara-negara Barat. Itulah latar belakang AS sampai saat ini masih mempertahankan kekuatan militer besar di kawasan Arab Teluk, seperti pangkalan laut Armada V di Bahrain dan pangkalan udara al-Udeid di Qatar. AS juga masih memiliki pangkalan militer yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Adapun terkait isu Israel, AS semula memiliki tanggung jawab mempertahankan eksistensi negara Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Namun, seiring semakin kuatnya negara Israel dan bahkan kini mengungguli secara telak semua negara Arab tetangganya, tanggung jawab AS kini beralih. Dari semula menjaga eksistensi negara Israel, AS kini memiliki tanggung jawab membangun perdamaian Israel dengan negara Arab.

Transformasi tanggung jawab AS atas negara Israel tersebut sudah dimulai sejak konferensi damai di Madrid tahun 1991 yang disponsori AS, diikuti kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina tahun 1993 yang didukung penuh AS. Sejak konferensi Madrid 1991 itu, semua Presiden AS meluncurkan proposal damai Arab-Israel atau Israel-Palestina yang berbeda secara taktik satu sama lain.

Semua Presiden AS secara prinsip mendukung solusi dua negara, Israel dan Palestina yang bisa berdampingan secara damai. Namun, tidak satu pun Presiden AS sampai saat ini yang berhasil mewujudkan solusi dua negara tersebut.

Presiden AS Joe Biden yang menggantikan Donald Trump tentu segera menghadapi tantangan untuk mewujudkan solusi dua negara yang bisa diterima semua pihak. Bahkan, tantangan terberat dan langsung berada di depan mata Biden yang harus segera ditangani adalah mewujudkan solusi dua negara itu.

Pemain utama di Timur Tengah dan juga internasional yang berkepentingan dengan solusi dua negara tersebut sudah mulai bermanuver menyambut momentum kedatangan Presiden Biden. Mesir dan Jordania bersama Perancis dan Jerman sudah menggerakkan Munich Group dalam upaya menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang berpijak pada solusi dua negara.

Munich Group telah menggelar pertemuan pada 11 Januari lalu di Kairo, Mesir, dengan menyerukan segera dimulainya perundingan damai Israel-Palestina dan siap bekerja sama dengan pemerintahan Biden.

Munich Group yang dibentuk pada Februari 2020 di Muenchen, Jerman, beranggotakan Mesir, Jordania, Perancis, dan Jerman. Munich Group dibentuk sebagai gerakan kontra proposal damai AS yang digalang pemerintahan Presiden Trump dan terkenal dengan sebutan Deal of The Century (Transaksi Abad Ini) karena dinilai banyak merugikan pihak Palestina.

Munich Group kini tampak sangat serius ingin memainkan peran dalam menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang macet sejak 2014, serta sekaligus ingin menjadi mitra pemerintahan Presiden Biden dalam mencari solusi konflik Israel-Palestina. Koordinasi internal Munich Group terus dilakukan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Senin (18/1/2021), mengunjungi Amman untuk menemui Raja Jordania Abdullah II. Presiden El-Sisi menyatakan komitmen Mesir dalam upaya menggerakkan proses perdamaian di Timur Tengah dan perundingan damai Israel-Palestina.

Sebelumnya, Sabtu (16/1/2021), Menlu Jordania Ayman Al-Safadi mengunjungi Riyadh untuk menemui Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan. Mereka membahas berbagai isu Timur Tengah, khususnya upaya menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang digalang Munich Group.

Maka, Presiden Biden kini menghadapi realita baru dalam konteks isu Palestina dengan kehadiran Munich Group yang beranggotakan negara teras di Eropa dan Arab. Hal itu tentu sangat membantu Biden dalam upaya menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dengan menggandeng Munich Group sebagai mitra baru.

Biden bersama Munich Group bisa membujuk Israel meninggalkan proposal damai Deal of The Century besutan pemerintahan Presiden Trump yang sangat menguntungkan Israel dan menerima pijakan baru yang akan diusung pemerintahan Presiden Biden dan Munich Group.

Isu nuklir Iran
Isu terberat kedua bagi Biden adalah isu nuklir Iran. Presiden Biden sejak masa kampanye pemilu presiden AS sudah sering menyampaikan ingin menghidupkan lagi Kesepakatan Nuklir Iran 2015 (JCPOA/The Joint Comprehensive Plan of Action) yang dibatalkan secara sepihak oleh Trump pada 2018.

Namun, tidak mudah bagi Biden menghidupkan kembali JCPOA itu tanpa ada modifikasi baru yang lebih memberi perhatian pada kepentingan para sahabat AS di Timur Tengah, seperti Israel dan Arab Saudi. Kedua negara itu memandang JCPOA banyak merugikan kepentingan mereka karena tidak menghentikan program pengembangan rudal balistik Iran dan intervensi Iran di negara-negara Arab.

Sebaliknya, Iran tentu menginginkan AS menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi lagi. Strategi besar Iran saat ini adalah mengembalikan JCPOA tanpa modifikasi.

Iran sudah berkorban besar demi kembalinya JCPOA tersebut. Iran memilih menahan diri menghadapi pembunuhan komandan Divisi Al-Quds dalam Garda Revolusi Iran, Mayjen Qassem Soleimani, oleh serangan pesawat tanpa awak (drone) AS dekat bandar udara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.

Iran juga memilih menahan diri terhadap pembunuhan ilmuwan nuklir terkemukanya, Mohsen Fakhrizadeh, pada 27 November 2020 dekat kota Teheran yang diduga kuat dilakukan dinas intelijen luar negeri Israel (Mossad). Harga mahal berupa sikap menahan diri yang dilakukan oleh Teheran tersebut disertai harapan berupa imbalan kembalinya JCPOA 2015.

Iran barangkali telah memiliki kalkulasi jika melancarkan serangan balasan besar-besaran atas tewasnya Soleimani ataupun Fakhrizadeh, niscaya akan meletus perang besar dengan AS atau Israel. Hal itu tentu akan mengubur peluang kembalinya JCPOA.

Namun, tidak mudah bagi Biden untuk menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi seperti yang dikehendaki Teheran. Ada realita baru di kawasan Timur Tengah yang kini dihadapi Biden. Realita baru itu adalah rekonsiliasi Arab Teluk yang diumumkan dalam forum KTT Dewan Kerja Sama Teluk di kota al-Ula, Arab Saudi pada 5 Januari lalu.

Rekonsiliasi Arab Teluk yang mengakhiri konflik Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) plus Mesir adalah untuk menyatukan barisan Arab Teluk dalam upaya melobi pemerintahan Presiden Biden agar bersedia melakukan modifikasi atas JCPOA.

Selain itu, ada koordinasi tingkat tinggi Israel-Arab Saudi yang diperlihatkan dengan pertemuan rahasia PM Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di kota Neom pada 22 November 2020.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani.

Semua manuver itu tentu untuk menghadapi Iran, khususnya terkait pertarungan isu JCPOA yang akan dihidupkan lagi oleh Presiden Biden. Kini, sangat ditunggu manuver Biden untuk mampu menjembatani kepentingan Iran di satu pihak serta Israel, Arab Saudi, dan negara Arab Teluk lainnya di pihak lain terkait isu JCPOA tersebut.

Hal serupa juga ditunggu terkait isu Palestina. Manuver Biden sangat ditunggu untuk bisa menjembatani kepentingan Israel di satu pihak, serta kepentingan Palestina dan Munich Group dipihak lain.

Musthafa Abd Rahman,
Wartawan senior Kompas
KOMPAS, 22 Januari 2021

Siluman F-35 Tentukan Perimbangan Kekuatan di Timur Tengah

Pesawat tempur siluman (stealth) F-35.

Pesawat tempur siluman terbaru dan tercanggih buatan Amerika Serikat (AS), F-35, kini menjadi sorotan media internasional. Hal itu menyusul munculnya polemik tentang keinginan pemerintah Presiden AS Donald Trump menjual pesawat tempur canggih tersebut kepada Uni Emirat Arab (UEA).

UEA mengklaim, salah satu klausul dalam perjanjian pembukaan hubungan diplomatik resmi Israel-UEA yang diumumkan Presiden Trump pada 13 Agustus lalu adalah AS mengizinkan penjualan senjata canggih, termasuk pesawat F-35, kepada UEA.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengungkapkan, UEA sesungguhnya telah berusaha bisa membeli F-35 dari AS sejak enam tahun lalu.

Selain pesawat tempur siluman F-35, UEA juga ingin mendapatkan pesawatdrone canggih MQ-9 Reaper dan pesawat siluman tanpa pilot yang dikendalikan dari pesawat lain.

Bendera Israel berdampingan dengan bendera Uni Emirat Arab (UEA).

Bahkan, bagi UEA, salah satu faktor utama yang mendorong bersedia membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel adalah dapat imbalan dari AS mempercepat mengizinkan penjualan F-35 ke UEA.

UEA saat ini sangat membutuhkan F-35 yang akan mengantarkan mereka unggul di udara atas lawan-lawan politiknya di kawasan, seperti Iran dan Qatar, serta bahkan atas sahabatnya sendiri, Arab Saudi.

Pesawat tempur F-35 kini ibarat vaksin Covid-19 yang sedang diburu sejumlah negara utama di Timur Tengah. Selain UEA, Arab Saudi, Mesir, dan Turki juga berminat bisa mendapatkan F-35. Turki sejatinya adalah salah satu negara yang ikut dalam program pengembangan pesawat ini. Namun, karena nekat membeli rudal antipesawat Rusia, S-400, yang ditentang AS, Turki ditendang dari program F-35.

Kesediaan Arab Saudi membuka wilayah udaranya untuk penerbangan langsung antara UEA dan Israel disinyalir berharap agar AS di masa mendatang bersedia menjual F-35 ke Arab Saudi. Hingga kini, Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang saat ini memiliki pesawat tempur F-35. Israel mendapat F-35 dari AS sejak 2016.

F-35 Israel.

Israel telah menerima 27 dari 50 pesawat tempur siluman tercanggih F-35 yang dipesan dari pabrikan Lockheed Martin di AS. Harga sebuah pesawat ini tidak bisa dibilang murah, karena mencapai 140 juta dollar AS. Keunggulan pesawat tempur siluman F-35 mampu terbang tanpa terdeteksi radar dengan daya jangkau hingga sejauh 2.200 kilometer dengan kecepatan 1.900 kilometer per jam.

F-35 ditengarai juga mampu menghindar dari sergapan sistem anti-serangan udara canggih buatan Rusia, seperti S-300 dan S-400, yang dimiliki negara-negara di Timur Tengah. Iran, Irak, Suriah, dan Aljazair memiliki S-300. Adapun S-400 hanya Turki yang memilikinya.

Salah satu varian pesawat tempur ini, yakni F-35B, bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, layaknya seperti helikopter. Maka dalam keadaan darurat, pesawat tempur F-35B tidak butuh pangkalan udara untuk mendarat, yakni bisa mendarat di lapangan terbuka sempit atau dari geladak kapal.

Pesawat F-35 dirancang untuk menggantikan pesawat tempur multifungsi buatan AS generasi sebelumnya, seperti pesawat tempur F-16 Falcon, F-15 Eagle, dan F/A-18 Hornet.

F-16 Turki.

Negara-negara utama di Timur Tengah, seperti Mesir, Turki, Jordania, Maroko, dan UEA, saat ini masih mengandalkan pesawat tempur F-16. Arab Saudi masih mengandalkan pesawat tempur F-15 Eagle dan Kuwait mengandalkan pesawat tempur F/A-18 Hornet.

Maka, F-35 akan menjadi andalan Angkatan Udara AS dan sekutunya dalam beberapa dekade ke depan. Kepemilikan Israel atas pesawat tempur siluman F-35 itu membuat negara Yahudi tersebut semakin adidaya di langit Timur Tengah dan kian mengungguli kekuatan armada pesawat tempur semua negara di kawasan itu.

Israel dengan F-35 untuk pertama kalinya bisa menjangkau wilayah Iran yang berjarak 1.800-2.000 kilometer dari wilayah Israel, tanpa F-35 mengisi ulang bahan bakar di udara.

Israel beberapa waktu lalu telah menggunakan pesawat tempur siluman F-35 untuk menggempur sasaran loyalis Iran di Irak. Jarak antara wilayah Israel dan Irak hanya sekitar 1.000 kilometer.

F-16 Arab Saudi.

Dalam karakter alam Timur Tengah yang didominasi gurun pasir terbuka, angkatan udara sangat menentukan untuk memenangkan perang. Kemenangan Israel dalam perang Arab-Israel tahun 1967 dan mengubah dari kalah menjadi menang pada perang Arab-Israel tahun 1973 karena faktor angkatan udara.

Pada perang udara Israel dan Suriah di atas langit Lebanon tahun 1982, Israel berhasil merontokkan 80 pesawat tempur Suriah tanpa satu pun pesawat tempur Israel jatuh.

Kemenangan AS atas Irak dengan mudah pada perang Teluk tahun 1991 dan invasi AS ke Irak tahun 2003 juga karena faktor utama keunggulan telak Angkatan Udara AS.

Tak pelak lagi Israel menentang keinginan AS menjual pesawat tempur F-35 ke UEA itu karena akan mengancam keunggulan militer Israel atas negara-negara Arab, khususnya di lini angkatan udara. Perundingan segitiga antara AS, Israel, dan UEA soal isu F-35 itu masih berlanjut hingga saat ini.

F-22 Raptor.

Direktur Kajian kawasan Arab Teluk di Washington DC, Giorgio Cafiero, seperti dikutip situs Al Jazeera, mengatakan, ada opsi yang akan diambil AS untuk bisa menjual F-35 kepada UEA sehingga tidak ditentang Israel. Pertama, AS meng-upgrade sistem persenjataan dan radar F-35 yang dimiliki Israel saat ini serta kemudian menjual F-35 kepada UEA dengan sistem persenjataan dan radar yang kualifikasinya di bawah F-35 milik Israel.

Kedua, AS menjual F-35 kepada UEA dengan sistem persenjataan dan radar yang sama dengan F-35 milik Israel, tetapi AS dalam waktu yang sama harus bersedia menjual pesawat tempur siluman F-22 Raptor kepada Israel. AS sampai saat ini masih melarang menjual pesawat supercanggih Raptor ke negara mana pun karena pesawat ini menjadi simbol keunggulan Angkatan Udara AS.

Menurut Cafiero, jika Israel memiliki F-22 Raptor, Israel masih bisa mempertahankan keunggulannya dalam angkatan udara meskipun nanti UEA dan Arab Saudi memiliki F-35. Isu F-35 masih terus bergulir dan masih terus ditunggu solusi komprominya antara AS, Israel, dan UEA.

Di tengah heboh soal isu F-35 itu, diberitakan Rusia kini sudah mempersiapkan produk pesawat tempur siluman generasi kelima yang diklaim setara dengan kemampuan F-35 buatan AS, yaitu Sukhoi Su-57.

Aljazair menjadi satu-satunya negara Arab yang diberitakan sudah memesan Su-57 kepada Rusia. Moskwa saat ini juga masih mengandalkan sistem anti-serangan udara S-400 untuk melawan F-35 sambil mengembangkan S-500 yang butuh beberapa waktu lagi untuk siap produksi.

Namun, baru Turki di Timur Tengah yang memiliki S-400. Negara lain, seperti Suriah, Iran, dan Aljazair hanya memiliki S-300 sehingga kehadiran F-35 belum diimbangi oleh sistem anti-serangan udara mumpuni oleh banyak negara di Timur Tengah.

Aljazair dengan kekuatan ekonomi dan stabilitas politik bisa menjadi calon kuat negara yang juga mampu membeli S-400 setelah Turki. Adapun Suriah dan Iran yang mendapat sanksi ekonomi dari AS tampak masih kesulitan keuangan untuk dapat membeli S-400 dan pesawat siluman tercanggih buatan Rusia, Su-57.

Karena itu, F-35 masih menjadi raja di langit Timur Tengah di tengah banyak negara di kawasan tersebut kesulitan finansial untuk membeli pesawat siluman tandingan buatan Rusia.

Musthafa Abd Rahman
Wartawan Kompas di Timur Tengah
KOMPAS, 11 September 2020

Thank You Berat yang Mulia King Salman

Catatan internasional menunjukkan bahwa Arab Saudi sedang bangkrut. Itu bukan saja karena harga minyak mentah yang terus menerus anjlok, juga karena Saudi harus membiayai perang melawan proxy sosialis-komunis dkk.

Berita terakhir menyebutkan, Saudi mengajukan pinjaman ke pasar internasional sebanyak USD 87 miliar. Kurang jelas, apakah utang itu diajukan pemerintah atau swasta Saudi. Sebab, Amerika Serikat masih berutang 1.500 miliar kepada Saudi.

Sekonyong-konyong Raja Salman datang ke Asia Tenggara membawa 153 miliar untuk dibagi-bagi. Luar biasa. Di Malaysia, Raja Salman menegaskan, ia berada di belakang Islam. Dari situ harus dibaca muhibah (cinta kasih) Raja Salman. Karenanya, saya salut.

Demi Islam, dalam keadaan bangkrut, Raja Salman masih mengalokasikan USD 25 miliar untuk Indonesia. Padahal, utang ke pasar internasional cuma 87 miliar USD pakai rate.

Banyak yang mengklaim adalah jasa mereka maka Raja Salman bisa hadir ke Indonesia. Saya lihat di televisi berlomba antara utusan khusus Presiden Jokowi dengan Dubes RI untuk Saudi. Entah mana yang benar.

Tapi saya yakin ada 20% andil mereka soal Indonesia. Sisanya 80% adalah andil dari Aksi Bela Islam. Reason-nya, credential diajukan tiga kali. Tak ada jawaban. Jawaban Raja Salman muncul 5 Januari 2017 dengan nota reciprocal caution. Itu tiga hari setelah Aksi Bela Islam II, 212. Pesan langsung diterima pula oleh Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah yang kemudian menyampaikan ke publik.

Blessing in disguise dari blasphemy Al-Maidah 51. Thank berat Bro Ahok. Agaknya Raja Salman kaget melihat jutaan Muslim mendemo Ahok di 411 dan 212. Yaitu, Raja Salman adalah penghafal Al-Quran. Beliau hafal Quran sejak berusia 10 tahun. Padahal di seluruh dunia, di negara modern, hanya di Indonesia jutaan orang berdemo semata blasphemy Al-Quran. Karena latar belakangnya seperti itu, menurut saya, Al-Quran yang menggerakkan Raja Salman ke Indonesia. Bagi penghafal Al-Quran, reason ini diterima, termasuk saya (karena pernah menjuarai musabaqah tilawatil Quran waktu remaja).

Kesimpulannya, reciprocal itu lebih untuk apresiasi Aksi Bela Islam. Bukan an sich menjawab kunjungan Presiden Jokowi yang seharusnya legal formal.

Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Sang Penjaga 2 Kota Suci.

Mengapa demikian? Sebab lain, agenda kerja sama yang di-publish kini, absurditas, tidak make sense. Misalnya pemberantasan terorisme.

Dalam dua tahun terakhir, dua kali Saudi meminta Indonesia ikut dalam koalisi melawan terorisme yang digagas dan dipimpin Raja Salman. Keduanya ditolak mentah-mentah. Bagi Indonesia, alasan Indonesia tidak ikut karena tak ingin terlibat konflik internasional, termasuk apa yang disebut terorisme, adalah reasonable.

Sebaliknya respon penolakan itu bagi Saudi adalah satu catatan tersendiri. Itu satu.

Kedua, berlarutnya kasus blasphemy Al-Maidah 51, telah berubah menjadi paradoks politik, di mana Islam berubah menjadi kekuatan nasionalis kanan berhadapan dengan nasionalis kiri, lalu go internasional. Saudi mau tak mau harus ikut ketika frasa Arab diserang oleh pidato kontroversial Megawati selaku the ruling party (partai berkuasa).

Its all about business!
Persaingan global. Persaingan para globalis. Its all about business, not religion, kata analis. Itu semata Das Kapital (kaum modal), kata Karl Marx. Itu yang ketiga.

Raja Salman sedang memasarkan IPO (Initial Public Offering - pelepasan saham perdana) Aramco di Indonesia, Malaysia, Jepang, dan RRC.

Aramco adalah partner Pertamina. Ke situ alamat investasi USD 25 miliar tadi. Sisanya untuk proyek Saunesia, akronim Saudi - Indonesia, ada 15 proyek. Nah yang 15 proyek ini bisa disebut dana solidaritas Islam.

Lainnya bisnis. Infonya, Saudi menunjuk Moelis & Co untuk penasihat investasi IPO Aramco. Penunjukan Moelis mengisahkan Raja Salman sedang berbisnis di mana Moelis adalah proxy RRC, walau RRC bukan sekutu Barat. Moelis adalah perusahaan milik konglomerat Yahudi Kenneth Moelis yang bermarkas di Beijing untuk Asia.

Dari Indonesia, Raja Salman ke Jepang, lalu ke Beijing, bertemu Presiden RRC Xi Jinping, untuk memasarkan IPO Aramco yang diproyeksi mendulang duit 2 triliun USD. Dahsyat.

Dulu, Aramco bernama Socal (Standard Oil Company of California) Amerika Serikat. Socal beroleh konsesi minyak Timteng tahun 1930. Ketika Perang Dunia II, Presiden Roosevelt menasionalisasi Socal, tapi digagalkan oleh Kongress AS. Lalu Socal lebur dengan Texaco menjadi Caltex (California Texas). Selanjutnya, bergabung Standard Oil of New Jersey (Exxon) dan Standard Oil of New York (Mobil).

Aliansi itu yang disebut Arab America Corporation (Aramco), ialah perusahaan minyak terbesar dunia kini. Aramco bermitra dengan BUMN Saudi, yaitu Saudi Aramco.

Berbagai sumber menyebutkan IPO Aramco adalah restrukturisasi dan diversifikasi untuk menghindari kebangkrutan akibat anjloknya harga minyak bumi. Aramco mau banting setir ke mana dengan 2 triliun USD tadi?

Analis mengemukakan, pertama mendukung mitra strategis peningkatan kinerja Aramco. Yaitu kerjasama dengan pembeli terbesar (main buyer): Jepang, Cina, Indonesia, dan AS. Ikatan jangka panjang dengan main buyer menjaga stabilitas nilai saham Aramco di pasar modal.

ARAMCO (Arabian American Oil Company)

Kedua, mengarahkan jaringan investasi finansial untuk menjaga likuiditas Aramco dalam melakukan leverage, sehingga pertumbuhan Aramco terjamin dalam rangka mencipta deviden untuk menambal defisit APBN Saudi.

Aliansi dengan Jepang dan AS tidak bermasalah, karena satu proxy Barat. Tapi dengan Cina dan Indonesia niscaya bermasalah. Sebabnya, Cina sudah terikat aliansi dengan Iran dan Rusia (proxy Timur), sehingga menurut para analis, sulit dicapai aliansi permanen. Demikian pula dengan Indonesia, karena Indonesia sudah bekerjasama dengan Iran dan Rusia dalam proyek refinery dan trading.

Tapi, Raja Salman tampak yakin bisa menarik Indonesia dengan menganulir Iran dan Rusia dengan menggunakan kedekatan Saudi dengan elite politik Islam Indonesia. Langkah awal Saudi mempercepat penyelesaian pembangunan kilang Cilacap dengan Pertamina serta membeli saham Petronas yang sedang kesulitan. Itu pintu masuk Aramco ke pasar retail Indonesia, bersama Petronas. Apa yang diperoleh Presiden Jokowi dari bisnis ini?

Menurut analis, berharap efek divestasi Aramco yang dilakukan Raja Salman, pemerintah bisa melakukan bargaining politik untuk menjinakkan Islam radikal Indonesia. Di samping itu, tetap bisa menangguk kemitraan investasi dari Iran, Rusia, Arab, dan Cina.

Perjalanan Raja Salman setelah dari Indonesia adalah ke RRC dan Jepang.

Menurut saya sukar, khususnya penjinakan radikalisme Islam, semata karena Raja Salman adalah penganut Wahabi.

Masalah radikalisme itu bukan soal Wahabi, melainkan karena tidak ditegakkannya keadilan hukum pada kasus Ahok oleh rezim. Sebab, demo Bela Islam itu lebih banyak Nadlatul Ulamanya daripada Wahabinya.

Detonator lainnya adalah berubahnya kiblat politik luar negeri Indonesia dari Barat ke Timur (RRC, Iran, Rusia), meminjam istilah Syahganda Nainggolan, menghasilkan devided civilization (peradaban yang terbelah) antara nasionalis kiri versus nasionalis kanan. Hingga kini, belum ada obatnya karena diprovokasi terus menerus oleh pemerintah.

Kehadiran Raja Salman bisa-bisa malah mensuplai semangat keislaman yang lebih rigid walau Raja Salman membawa proyek Islam moderat dalam pesannya.

Djoko Edhi Abdurrahman,
Mantan Anggota Komisi Hukum DPR-RI
REPUBLIKA, 4 Maret 2017

Crawler Crane Maut di Tanah Haram

Jumat, 11 September (Peristiwa Nine One-One atau Nine Eleven), tak hanya dikenang sebagai hari bersejarah bagi masyarakat Amerika yang memperingati insiden runtuhnya gedung WTC, namun juga menjadi kisah pilu bagi seluruh umat muslim di dunia.

Tepat di hari itu, sebuah alat derek (crane) raksasa, jatuh tumbang dan menimpa para jamaah calon haji yang hendak melaksanakan shalat maghrib di Masjidil Haram, Makkah. Akibatnya lebih dari seratus orang jamaah calon haji meninggal dan 10 diantaranya adalah warga negara Indonesia.

Sebuah kebetulan yang menarik, konon crane yang jatuh di Makkah itu tenyata milik perusahaan dari keluarga Bin Laden. Dan kebetulan pula ketika musibah terjadi pada Jumat sore kemarin itu tepat pada tanggal 11 September, persis 14 tahun lalu ketika menara kembar WTC di AS hancur (peristiwa 9-11).

Menurut Daily Mail, crane yang jatuh ternyata adalah milik perusahaan konstruksi dari keluarga Osama bin Laden bernama Bin Ladin Group. Perusahaan itu didirikan ayah Osama, Mohammed, dan kerap mendapatkan proyek-proyek raksasa di Arab Saudi. Perusahaan konstruksi ini adalah yang terbesar kedua di dunia.

Saat itu, hari Jumat sore menjelang maghrib (11/9-2015) waktu Arab Saudi, hujan deras disertai dengan angin yang sangat kencang. Hingga kini, dalam peristiwa tersebut sedikitnya telah menewaskan 107 orang dan belasan lainnya luka-luka.

Menurut Direktur Jenderal Otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi Letnan Sulayman Bin-Abdullah al-Amr, hujan deras disertai angin kencang berkecepatan 83 kilometer per jam merupakan penyebab insiden tersebut.

Hujan badai dan angin kencang yang disertai hujan es di wilayah Makkah sore itu, diduga sebagai penyebab salah satu crane raksasa di tempat itu tak kuat menahan beban dan jatuh terjerembab menimpa salah satu sisi Masjidil Haram.

Seperti diketahui, di seputaran Kakbah di Masjidil Haram Makkah, banyak sekali crane yang memang sedang digunakan untuk pembangunan perluasan Masjidil Haram.

Salah satu jenis crane (mesin derek) yang bernama crawler crane, Jumat kemarin mengejutkan dunia karena jatuh tumbang di area Masjidil Haram. Apa itu crawler crane?

Crawler crane adalah jenis mobile crane, yakni mesin derek besar yang dapat bergerak walaupun lambat. Mesin derek hidrolik ini dijuluki “crawler” karena menggunakan roda tank dari besi baja dengan bantalan lebar. Oleh karena itu, laju crane ini sangat lambat, bagaikan bayi yang sedang merangkak atau “crawl”.

Kelahiran crawler crane bermula sekitar tahun 1920-an di AS. Saat itu perusahaan Northwest Engineering yang pertama kali membuat crawler crane. Namun, saat itu bentuk mesin derek itu masih sederhana, hanya seperti sebuah katrol yang dipasangkan di atas rel.

Crawler crane yang lebih modern lantas di buat oleh Ray & Charles Moore dari Chicago, AS. Mesin tersebut bertenaga uap dan berbobot 15 ton. Versi ini mulai dikembangkan dan dipasarkan secara luas pada tahun 1925.

Dari situlah, banyak perusahaan alat konstruksi mulai mengembangkan crawler crane yang lebih canggih. Salah satu yang terkenal adalah crawler crane dengan tiang hidrolik yang pertama buatan Hymac, perusahaan asal Inggris di tahun 1966.

Mesin derek yang terkenal menggunakan roda ulat (caterpillar tracks) ini biasanya memiliki tinggi total mulai dari 50 meter hingga 120 meter lebih, dengan bobot puluhan hingga ratusan ton.

Crawler crane dengan ukuran raksasa ini bisa mengangkat beban berat antara 40 hingga 3.500 ton. Tak aneh bila majalah Cranes & Access di tahun 2006 menyatakan bila crawler crane adalah alat berat terbaik untuk membangun baling-baling raksasa PLTA (pembangkit listrik tenaga angin) yang ketinggiannya bisa mencapai 100 meter.

Salah satu keuntungan dari crawler crane adalah mobilitasnya di area konstruksi. Mesin ini bisa berjalan meskipun sedang membawa muatan berat. Penggunaan di lokasi dengan tanah tidak stabil pun memiliki resiko yang lebih rendah. Menggunakan roda mirip roda mesin perang tank, crawler crane tidak mudah terjebak di pasir atau tanah yang becek.

Akan tetapi, crawler crane sangat berat. Alat berat ini sangat susah dipindahkan dari satu lokasi proyek ke lokasi lainnya. Bahkan karena beratnya, untuk memindahkan alat ini biasanya harus dibongkar dulu sebelum akhirnya di letakkan di atas truk besar untuk dipindahkan, baru kemudian dipasang kembali.

Akibat bobotnya yang sangat berat itu (ratusan ton), maka saat crane jenis ini jatuh dan tumbang di Masjidil Haram, dampak kerusakannya memang cukup masif.

Proyek perluasan kawasan Masjidil Haram sekarang ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Arab moderen. Saat ini masjid dengan sembilan menara itu mampu menampung 900 ribu orang. Dan pada musim haji, angka itu meningkat menjadi empat juta orang.

Pemerintah setempat menargetkan proyek pembangunan masjid tersebut selesai pada 2020 agar mampu menampung setidaknya 1,85 juta jemaah. Perluasan mencakup pada bagian halaman, terowongan, dan fasilitas pelayanan jalan lingkar (ring road) pertama.

Selain itu, ada penambahan 680 lift baru bagi jemaah disabilitas, 4.524 speaker untuk sistem suara, 6.635 kamera pemantau (cctv), 2.100 toilet baru, termasuk toilet kaum difabel, dan sistem pembersihan debu ruangan.

Pascajatuhnya derek besar (crane) yang menimpa jemaah haji di Masjidil Haram, Makkah, pemerintah Arab Saudi dikritik karena dianggap lalai. Pendiri Islamic Heritage Research Foundation yang berpusat di Makkah, Irfan al-Alawi, mengomentari insiden yang terjadi pada Jumat petang, 11 September 2015, tersebut.

Irfan mengeluhkan otoritas setempat yang sangat lalai karena membiarkan alat-alat proyek berat, seperti crane raksasa itu, menghadap langsung di Masjidil Haram begitu saja. “Arab Saudi harus berpikir ulang soal strategi keselamatan dan keamanannya,” katanya. “Sebab, ada 800 ribu orang di wilayah Masjidil Haram saat kecelakaan itu.”

Derek atau crane yang jatuh di Masjidil Haram telah menewaskan sedikitnya 107 orang dan melukai 238 lainnya. Crane tersebut merupakan satu dari puluhan derek (crane) di area itu yang digunakan dalam proyek perluasan mesjid terbesar yang menjadi kiblat umat Islam sedunia.

Dari berbagai sumber:
merdeka.com; tempo.co.id; wikipedia.org; brighthubengineering.com, dll.