Berbohong atau Kalah

Politik di Indonesia sungguh luar biasa. Dalam perdebatan paling prestisius sekalipun, yang melibatkan dua Capres RI, data tidak akurat berhamburan. Data dari BPS, Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), dan Ombudsman diabaikan.

Memang menyedihkan, sebab data yang akurat adalah fondasi bagi penyusunan APBN, program pembangunan, dan kebijakan pemerintah di hampir semua bidang. Dengan kata lain, pengabaian terhadap akurasi data, sama saja dengan mengelola negara sambil menutup mata. Kebijakan dan program pembangunan dibuat berdasarkan spekulasi atau insting belaka.

Bisa jadi, hal inilah yang menyebabkan berbagai proyek super mahal setelah rampung dihadapkan pada dua pilihan: disubsidi atau mati. Di antaranya adalah proyek kereta ringan LRT Palembang, kereta api Bandara Cengkareng, jalan tol Trans Jawa, dan Bandara Kertajati yang juga terbesar kedua di Indonesia. Keempatnya di bawah tekanan keuangan yang berat karena biaya operasional jauh lebih tinggi dari pendapatan.

LRT Palembang, melintas disamping jembatan Ampera.

Masalah ini tentu tak akan muncul bila para pemangku kepentingan dilibatkan dalam perencanaan dan proses pembangunan. Pemerintah tampaknya asyik dengan perhitungannya sendiri, yang berbeda bahkan bertolak belakang dengan milik para pemangku kepentingan.

LRT Palembang yang pembangunannya menelan Rp10 triliun, kini membutuhkan subsidi sekitar Rp 9 miliar per bulan. Ini karena biaya operasionalnya sangat fantastis, yaitu Rp 10 miliar per bulan, sedangkan penghasilannya hanya Rp 1 miliar.

Tak jelas kapan LRT ini bisa beroperasi normal karena kota Palembang hanya berpenduduk 1,5 juta jiwa dan tak didera kemacetan.

Kereta api mewah Bandara Cengkareng, yang pembangunannya menelan lebih dari Rp 5 triliun, tak kalah parah. Hanya sekitar 5 sampai 10 penumpang dalam setiap perjalanan. Inilah mengapa presiden Jokowi telah meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan, untuk memberi subsidi.

Kereta Mewah Bandara SOETTA, Cengkareng.

Anies belum memberi jawaban. Sedangkan Gubernur Sumatera Selatan telah menyatakan tak bersedia memberi subsidi karena LRT bukan milik Pemda.

Jalan tol Trans Jawa tak lebih baik karena ditinggalkan oleh para pengemudi truk dan bus. Mobil pribadi juga banyak yang lebih suka memakai jalan Pantura. Inilah mengapa, setelah Pejagan dari arah Jakarta, jalan super mahal ini selalu sepi. Alasan mereka para pengguna, termasuk kereta Bandara, sama: Tiketnya terlalu mahal.

Sementara itu Bandara Kertajati hanya melayani 16 penerbangan setiap hari. Padahal Bandara lain yang lebih kecil seperti Juanda dan Kualanamu melayani ratusan penerbangan per hari.

Bagaimanapun juga, dalam debat capres terakhir, penghamburan data yang sangat tidak akurat bisa saja sengaja dilakukan. Sebab debat ini menarik perhatian sangat besar dari rakyat di seluruh pelosok tanah air. Maka tepuk tangan lebih diutamakan ketimbang data yang akurat.

Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Strategi ini tampaknya didasari oleh perhitungan bahwa para penonton sudah sangat fanatik pada idola masing-masing. Sebagaimana umumnya orang fanatik, mereka hanya mau mendegar dan melihat apa yang ingin mereka lihat dan dengar. Seperti dikatakan oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche, “kadangkala (di Indonesia 'banyak') orang tak mau mendengar kebenaran karena tak mau ilusinya hancur.”

Maka tak mengherankan bila dalam debat capres terakhir, muncul data tak akurat, seperti tak terjadi kebakaran hutan dalam beberapa tahun belakangan, pembangunan 191 ribu kilometer jalan desa, produksi padi surplus 2,8 juta ton, impor jagung hanya 180 ribu ton, hampir tidak ada konflik lahan, dan Prabowo menguasai 340 ribu hektar tanah di Kalimantan Timur dan Aceh.

Ketidakakuratan data di atas bisa saja tak berpengaruh pada elektabilitas karena fanatisme sudah demikian hebat. Namun, hal itu memberi pengetahuan lebih jelas kepada masyarakat kenapa berbagai kebijakan pemerintah meleset dari sasaran. Mereka menjadi lebih paham kenapa rupiah loyo bekepanjangan, defisit neraca perdagangan kian menganga, bayi kerdil akibat kurang gizi meningkat, pangan impor terus membanjir dan sebagainya.

Dalam hal ini, apa yang pernah diungkapkan Friedrich Nietzsche perlu disimak serius oleh politisi agar menjauhkan diri dari data tidak akurat. Ini karena menebarkan data tidak akurat bisa dianggap sebagai kebohongan, dan bisa membuat pendukung setianya kehilangan kepercayaan. “Saya tidak marah karena kamu berbohong kepadaku. Tapi saya marah karena mulai sekarang saya tidak bisa mempercayai dirimu lagi.”

Namun di Indonesia, sebagaimana di negara lain, kebohongan masih dianggap sebagai senjata ampuh oleh para politisi. Maka LOL yang di dunia maya adalah “lough out loud” (tertawa ngakak), di dunia politik bisa diplesetkan menjadi “lie or lose” (berbohong atau kalah).

Sejarah pun diabaikan meski telah terbukti bahwa popularitas seorang politisi bisa rontok karena dianggap pembohong oleh rakyatnya. Salah satu contohnya adalah Presiden Perancis periode 2007-2012, Nicolas Sarkozy.

Presiden Perancis (2007-2012), Nicolas Sarkozy.

Di awal kepresidenannya Sarkozy adalah presiden paling populer setelah Charles de Gaulle. Rakyat Perancis menyambut hangat kemenangannya karena janjinya yang meyakinkan untuk memerangi pengangguran.

Popularitasnya meredup dengan cepat sehingga gagal menjadi presiden dua periode karena dianggap pembohong oleh rakyat Perancis. Biang keladinya adalah meningkatnya angka pengangguran, sementara orang kaya makin kaya akibat pemotongan pajak oleh pemerintah. Kenyataan ini mengingatkan pada kata filsuf Perancis Jean-Paul Sartre, “ketika orang kaya berperang, yang mati adalah kaum miskin.”

Hanya saja, seperti dituturkan seorang filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “kita belajar dari sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah.” Nah!

Gigin Praginanto
Wartawan Senior,
Pengamat Kebijakan Publik
19 February 2019
https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Berbohong-atau-Kalah

Rocky Gerung, Kembang, dan Bowoisme

Dalam setiap pesta demokrasi, selalu ada cerita kembangan yang muncul tak terduga. Ia bukan plot utama, namun menjadi warna tersendiri di sela-sela kompetisi politik yang makin intensif.

Pada siklus pemilu kali ini, bagi sebagian kalangan, Rocky Gerung adalah salah satu cerita kembangan tersebut. Dia bukan kandidat, bukan tim sukses, serta bukan pula politisi partai tertentu.

Tetapi tampaknya panggung bagi Rocky makin melebar, menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi kaum terdidik di kota-kota besar. Posting-nya di YouTube kini tidak sedikit yang sudah dilihat oleh ratusan ribu, bahkan lebih sejuta orang.

Rocky selalu tampil membawa flagship akal sehat dan menempatkan dirinya sebagai orang kampus. Tidak jarang, walaupun ia sebenarnya berbicara tentang politik dalam pengertian yang sangat praktis, dengan fasih Rocky selalu berkata bahwa kritik dan penjelasannya adalah kritik akademis. Dibolak-balik, posisi seperti itulah yang menjadi ciri khas dia: akal sehat dan pretensi akademis.

Posisi seperti ini baik dan perlu dalam setiap sistem demokrasi. Namun, khusus bagi Rocky, terutama dalam beberapa saat belakangan ini, posisi dan penjelasannya mulai memperlihatkan sebuah ketegangan dalam dirinya sendiri. Ia kelihatannya semakin condong ke Prabowo dan berbagai uraiannya sudah menjadi semacam mono-kritik terhadap Jokowi.

Dalam sebuah kesempatan, misalnya, sebagaimana yang saya lihat di YouTube minggu lalu, Rocky tampil dalam sebuah acara kampanye pro-Prabowo. Walaupun hal ini sebenarnya sah saja, dan tidak harus berarti bahwa dia kehilangan pijakannya sebagai orang kampus, apa yang dia katakan sudah berbeda.

“Saya akan mengkritik Prabowo 12 menit setelah dia dilantik menjadi presiden (kalau dia menang),” demikian seru Rocky dalam forum yang bersemangat itu.

Seruan ini dia utarakan untuk memberi justifikasi bahwa, dalam forum kampanye tersebut, dia tidak akan mengkritik Prabowo, serta tidak pula menyentuh sedikit pun kelemahan atau kekurangan ide-ide Prabowo sebagai kandidat capres.

Dan sebaliknya, secara implisit, dia membenarkan dirinya untuk terus mengkritik Jokowi, walaupun kritik yang disampaikannya pada forum itu sebenarnya lebih pada isu yang remeh-temeh dan ad hominem, terlalu personal untuk diucapkan oleh seorang akademisi.

Buat saya, cara dan ucapan semacam itu memperlihatkan bahwa makin dekat ke pemilu pada April nanti, Rocky makin menjauh dari Rocky yang semula. Bahkan barangkali dia mulai menjadi paradoks bagi dirinya sendiri.

Kenapa saya berpendapat demikian? Kita kembali pada konsep dasar, yaitu akal sehat (common sense).

Dalam pengertian praktis, konsep ini mengandaikan pertimbangan yang saksama dengan mengandalkan akal-budi (reason), serta penghargaan pada fakta-fakta dalam mencari kebenaran.

Konsep ini tidak ada urusannya dengan posisi politik —penguasa atau oposisi, petahana atau penantang. Kebenaran adalah kebenaran. Penguasa bisa benar bisa salah, demikian pula kaum oposisi dan the challengers of power.

Rocky Gerung dan Rizal Mallarangeng.

Karena itulah seseorang yang menjadikan akal sehat sebagai konsep perjuangannya akan menimbang-nimbang fakta dan argumen, serta mengarahkan pedangnya kepada semua pihak di ruang publik, tanpa kecuali.

Dengan demikian, bagi saya, kalau setia pada konsep perjuangannya, Rocky seharusnya tidak membedakan Prabowo dan Jokowi, atau berlindung di balik argumen bahwa seorang akademisi harus selalu mengkritik kekuasaan —hal terakhir ini bukanlah sebuah posisi epistemologis, tetapi sebenarnya lebih berhubungan dengan sebuah gejala psikologis yang sering melanda mantan aktivis mahasiswa, yaitu arrested development syndrome.

Sebagai seorang sahabat (full disclosure, saya berkawan dengan Rocky sejak pertengahan 1980-an), saya tentu berharap bahwa Rocky segera kembali ke jalannya semula. Dia memiliki bakat yang baik sebagai seorang pengkritik di luar sistem.

Terus terang, agar berimbang dan tidak melulu mengulas soal Jokowi, saya sangat ingin mendengar bagaimana Rocky menjelaskan atau mengkritik apa yang ingin saya sebut sebagai Bowoisme.

Bowoisme adalah cara berpikir Prabowo dalam memandang situasi Indonesia. Paham ini adalah polesan baru dari paham yang sudah usang, yang banyak diikuti oleh kaum nasionalis dan kaum sosialis pada tahun 1950-an.

Pada intinya, seperti yang selalu diulang-ulang Prabowo, paham ini beranggapan bahwa ekonomi negeri kita didominasi asing, kita dipaksa untuk tergantung pada mereka, kekayaan alam kita “dicuri”, dan karena itu kita tidak kunjung maju, tidak kunjung bisa berswasembada pangan, dan sebagainya.

Di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lainnya, paham seperti ini mulai ditinggalkan pada era deregulasi di tahun 1980-an, bahkan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo sendiri, begawan ekonomi, ayahanda Prabowo.

Pandangan seperti itu dianggap terlalu sempit dalam melihat kenyataan ekonomi modern, serta keliru dalam mencari solusi bagi kemajuan Indonesia. Berbagai negeri yang menganut paham tersebut, secara ekstrem, juga terbukti tumbang dan menjadi negara gagal, seperti Kuba, Korea Utara, dan Myanmar.

Jadi, singkatnya, Bowoisme adalah sebuah paham yang sudah menjadi hantu masa lalu, sebuah paham yang gagal, tetapi kini, oleh Prabowo, berusaha dibangkitkan kembali sebagai esensi pesan kampanye untuk merebut kekuasaan di masa depan.

Saya tidak tahu apakah Prabowo melakukannya karena dia pada dasarnya tidak tahu (dan tidak pernah mau belajar) pemikiran ekonomi yang terus berkembang. Mungkin juga dia sebenarnya hanya mencari tema kampanye, dan dia berpikir bahwa paham itulah yang paling mudah dijual dalam gelora kampanye yang bersemangat?

Kembali ke Rocky Gerung: bagaimana dia menjelaskan semua itu dengan menggunakan akal sehat? Bagaimana ia menimbang fakta-fakta yang ada?

Salah satu fakta ini, misalnya, adalah gross capital formation: angkanya di Indonesia adalah sekitar 5% yang berasal dari modal atau perusahaan asing, jauh di bawah berbagai negeri lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Hal ini adalah salah satu bukti terbaik —sebagai sebuah konsep, ia berlaku universal— untuk mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak didominasi kekuatan asing. Bagaimana Rocky menimbang fakta ini dan menjelaskan esensi Bowoisme?

Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikatakan. Tetapi, kira-kira, penjelasan seperti itulah yang kita tunggu dari Rocky agar ia tetap bisa berkata, and justifiably so, bahwa dia adalah pendekar dengan pedang akal sehat yang bertugas untuk menjaga kejernihan berpikir kita di tengah kampanye pemilu yang hiruk pikuk ini.

Dan kalau Rocky bisa melakukan hal itu, dia akan menjadi kembang yang mempercantik serta memperkaya demokrasi kita. Kalau tidak, barangkali ungkapan dari Texas ini yang harus kita dengar: it’s all hat, but no beef. *)

Setuju?

Rizal Mallarangeng
Ketua DPD Golkar DKI
dan Pendiri Freedom Institute
QURETA.com, 11 Februari 2019
MERDEKA.com, 12 Februari 2019

Catatan:
Bentuk yang lebih lazim dari ungkapan “it’s all hat, but no beef” adalah “all hat, no cattle”. Dengan pengertian: Description of a person that is all talk and no substance; full of big talk but lacking action; a person who canot back up his/her words; a fake; a pretender. (urbandictionary.com)

Menyongsong Wartawan dan Pers Masa Depan

Teknologi 4.0 telah mengubah manusia dalam mengonsumsi media. Informasi yang berlimpah kini serba gratis bagi siapa pun.

Ribuan media cetak di berbagai negara di dunia banyak yang gulung tikar. Saat ini hampir semua informasi dan berita bisa dilihat dan diunduh gratis dari situs atau portal berita yang ada di gawai yang ada di genggaman tangan. Jutaan berita dan informasi setiap hari menyusup masuk ke media sosial (medsos) dan menyebar dari satu grup media sosial ke grup yang lain.

Media pers kini sedang memasuki ambang transisi akibat kemajuan teknologi digital. Yang tak berhasil mengatasi tantangan, namanya hanya akan tercatat sebagai bagian dari sejarah pers Indonesia. Media cetak banyak yang tak bisa terbit lagi karena kesulitan pendanaan, tingginya biaya produksi, merosotnya tiras penjualan.

Di sisi lain, banyak di antara pemimpin dan pejabat tak lagi bicara dengan para pemimpin redaksi. Mereka memilih langsung bicara dengan publik melalui medsos. Alhasil, media dan wartawan seperti mengalami disorientasi. Mereka justru sibuk membuat ulasan tentang video blog (vlog) para pejabat yang diunggah di medsos atau di Youtube. Pers sepertinya kehilangan peran sebagai jembatan informasi antara pejabat dan rakyatnya. Topik perbincangan warganet di medsos yang viral kini menjadi bahan liputan atau acara di televisi.

Jangan kaget apabila banyak pejabat sibuk mengomentari cuitan, status, meme atau hal lain yang jadi perbincangan di medsos. Bahkan, ada yang membentuk tim analis untuk melihat dan meneliti komentar yang viral di medsos. Lengkap dengan tim buzzer untuk membalas tudingan-tudingan miring dan negatif di medsos. Tanpa disadari agenda-agenda penting para pembuat keputusan lebih banyak merespons dunia medsos yang sebenarnya dipenuhi akun palsu dan orang-orang iseng.

Media cetak, radio, dan televisi kini seperti sebuah bisnis senja kala. Banyak orang menilai media konvensional ini sedang memasuki era sandyakalaning yang bukan tak mungkin sedang menyongsong kematian. Demikian pula radio dan siaran televisi analog yang ada saat ini. Kemajuan akibat perubahan teknologi digital telah mengubah wajah pers. Bukan hanya tampilan dan model jurnalisme, tetapi juga cara distribusi, promosi, pemasangan iklan, model sirkulasi dan berlangganan. Media tengah dihadapkan tantangan peradaban teknologi 4.0.

Kemajuan teknologi juga menantang perusahaan pers merekrut para wartawan profesional yang memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah pada konvergensi dan multiplatform. Saat ini di Indonesia terdapat puluhan ribu media siber (online) yang bukan hanya berpusat di ibu kota provinsi, tetapi juga menyebar masuk ke kabupaten dan kota. Bahkan, tempat yang bisa dikatakan masih belum berkembang ekonominya dan pendapatan asli daerah (PAD)-nya sangat kecil.

Media-media yang didirikan secara sederhana dan tak memenuhi standar ini memperebutkan dana APBD melalui kerja sama dan iklan dari pemda. Kerja sama dengan media-media yang status perusahaannya tak jelas ini kerap menjadi sumber praktik korupsi. Dalam situasi ini upaya peningkatan profesionalitas wartawan melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan jadi hal yang penting. Juga verifikasi perusahaan pers. Uji kompetensi wartawan berguna untuk meningkatkan mutu produk pemberitaan dan menjadikan perusahaan pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan terverifikasi.

Masa depan pers Indonesia
Pers Indonesia, apapun jenis dan platform-nya, seharusnya adalah bagian dari idealisme wartawan Indonesia yang lahir sebagai bagian dari perjuangan membentuk dan menjaga negara-bangsa (nation-state) Indonesia. Platform media mungkin akan mengalami perubahan, tetapi jurnalisme akan tetap terus abadi. Tugas para wartawan dan media yang ada saat ini adalah merawat kebangsaan kita, termasuk dengan menyampaikan kritik dan pandangan-pandangan pers yang independen.

Di tengah banjir informasi dan ketergantungan publik pada medsos, pers harus bisa menjadi clearing house, tempat orang mengecek informasi yang benar. Media dan para wartawan yang kredibel semestinya bisa lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi untuk menciptakan dan memfasilitasi berbagai pekerjaan baru. Selain untuk kepentingan memajukan ekonomi perusahaan juga bisa digunakan untuk kepentingan banyak orang.

Melalui berita dan liputan yang dibuat, pers bisa ikut meningkatkan, serta mendorong tumbuhnya bisnis pariwisata, kuliner, dan UKM. Produksi dan pengelolaan biaya bisa saling dikoneksikan sehingga meningkatkan daya jual dan memberikan keuntungan ke masyarakat lokal. Liputan media harus diarahkan untuk mendorong kemampuan inovasi lokal.

Tugas setiap media mengembangkan visi misi yang futuristik dan bisa melampaui zaman. Pada era transisi menuju Teknologi 4.0 ini pers harus bisa bertransformasi dari penadah iklan menjadi pengembang iklan. Saat ini masih ada banyak media yang didirikan hanya untuk menarik jatah dana APBD dari pemda-pemda. Media semestinya berpikir bahwa liputan yang inovatif, termasuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis digital, pada gilirannya justru akan menumbuhkan ekonomi media juga.

Tugas pers saat ini adalah mengubah diri secara total dari yang semula mengarahkan corong mikrofon dan lensa kamera kepada elite politik dan ingar-bingar isu yang Jakarta-sentris (pusat-sentris), menjadi meliput tentang potensi ekonomi daerah, keunggulan potensi wisata sebuah daerah, kelezatan kuliner di sebuah daerah, dan lain-lain. Jika ini dilakukan, pers Indonesia bukan saja akan terus eksis, melainkan juga telah dan akan ikut berjasa membangun ekonomi yang kokoh dan mendorong penyerapan tenaga kerja. Selamat Hari Pers Nasional 2019.

Yosep Adi Prasetyo,
Ketua Dewan Pers
KOMPAS, 9 Februari 2019

Peran Pers di Tengah Perubahan

Masyarakat pers Indonesia kembali merayakan Hari Pers Nasional, hari ini (9/2/2019), dengan sejumlah perubahan besar yang menggugat makna media.

Tantangan terbesar media konvensional —koran, televisi, dan radio— adalah bagaimana agar tetap relevan di tengah banjir informasi yang tersebar secara digital. Kehadiran media digital telah membuat informasi hadir tanpa batas dan dapat diakses dengan bebas. Hal lain adalah kehadiran berbagai aplikasi media sosial yang lahir bersamaan dengan telepon pintar. Teknologi tersebut semakin memudahkan setiap orang menyebarkan pendapat dan informasi dengan bebas. Sempat lahir istilah jurnalisme warga, setiap orang dapat menghadirkan informasi berdasarkan fakta di dekatnya.

Pada sisi lain, teknologi digital juga turut mempercepat menyebarnya fenomena post truth: tarikan emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan fakta obyektif. Terkadang opini pribadi bahkan menjadi lebih lantang daripada fakta dan mempertanyakan opini tersebut dianggap menyerang pribadi.

Pers di mana-mana di dunia mencoba merespons perubahan tersebut. Media konvensional meluaskan medium penyampaian beritanya ke platform digital. Seperti disebutkan Marshall McLuhan, ilmuwan komunikasi, setiap medium membawa pesannya sendiri dan isi suatu medium adalah medium yang lain. Isi atau konten media cetak, misalnya, adalah kata-kata tertulis dan isi dari kata-kata tertulis adalah hasil suatu proses berpikir yang dituangkan secara nonverbal.

Dengan mengikuti logika tersebut, media konvensional dan media digital memiliki tempatnya sendiri sebagai medium penyampai pesan atau isi. Sebagian orang menganggap media konvensional, koran terutama, belum tergantikan dalam menyampaikan pesan karena sifatnya yang memiliki kedalaman, menyajikan informasi secara lengkap, dan sudah melakukan uji terhadap kebenaran pada fakta yang disajikan. Sedangkan media digital, yang karena sifat mediumnya, mendahulukan informasi dengan cepat, pendek, dan sekilas-lintas agar segera tahu fakta yang terjadi.

Masyarakat tetap mengharapkan pers memenuhi panggilan tugas profesinya, yaitu menyajikan informasi yang dapat dipercaya. Informasi yang digali lengkap dari lapangan lalu menemukan dan mengemukakan fakta obyektif, memberikan makna dalam kerangka editorial, serta tidak hanyut dalam informasi yang diciptakan.

Masyarakat menginginkan media melakukan fungsi edukasi, menjelaskan duduk soal, konteks, perspektif tentang isu-isu penting, membantu audiens mengambil keputusan tentang hidup yang baik. Media juga dituntut tetap independen serta menjaga etika jurnalistik dan nilai-nilai kemanusiaan.

Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini bertema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. Ke depan kita menghadapi era dengan berbagai kemungkinan yang dibawa teknologi digital. Untuk kasus Indonesia, media konvensional dan media digital harus saling bersinergi agar tetap relevan menjalankan perannya untuk ikut serta menguatkan ekonomi kerakyatan demi mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tajuk Rencana Kompas
KOMPAS, 9 Februari 2019