Menyongsong Wartawan dan Pers Masa Depan

Teknologi 4.0 telah mengubah manusia dalam mengonsumsi media. Informasi yang berlimpah kini serba gratis bagi siapa pun.

Ribuan media cetak di berbagai negara di dunia banyak yang gulung tikar. Saat ini hampir semua informasi dan berita bisa dilihat dan diunduh gratis dari situs atau portal berita yang ada di gawai yang ada di genggaman tangan. Jutaan berita dan informasi setiap hari menyusup masuk ke media sosial (medsos) dan menyebar dari satu grup media sosial ke grup yang lain.

Media pers kini sedang memasuki ambang transisi akibat kemajuan teknologi digital. Yang tak berhasil mengatasi tantangan, namanya hanya akan tercatat sebagai bagian dari sejarah pers Indonesia. Media cetak banyak yang tak bisa terbit lagi karena kesulitan pendanaan, tingginya biaya produksi, merosotnya tiras penjualan.

Di sisi lain, banyak di antara pemimpin dan pejabat tak lagi bicara dengan para pemimpin redaksi. Mereka memilih langsung bicara dengan publik melalui medsos. Alhasil, media dan wartawan seperti mengalami disorientasi. Mereka justru sibuk membuat ulasan tentang video blog (vlog) para pejabat yang diunggah di medsos atau di Youtube. Pers sepertinya kehilangan peran sebagai jembatan informasi antara pejabat dan rakyatnya. Topik perbincangan warganet di medsos yang viral kini menjadi bahan liputan atau acara di televisi.

Jangan kaget apabila banyak pejabat sibuk mengomentari cuitan, status, meme atau hal lain yang jadi perbincangan di medsos. Bahkan, ada yang membentuk tim analis untuk melihat dan meneliti komentar yang viral di medsos. Lengkap dengan tim buzzer untuk membalas tudingan-tudingan miring dan negatif di medsos. Tanpa disadari agenda-agenda penting para pembuat keputusan lebih banyak merespons dunia medsos yang sebenarnya dipenuhi akun palsu dan orang-orang iseng.

Media cetak, radio, dan televisi kini seperti sebuah bisnis senja kala. Banyak orang menilai media konvensional ini sedang memasuki era sandyakalaning yang bukan tak mungkin sedang menyongsong kematian. Demikian pula radio dan siaran televisi analog yang ada saat ini. Kemajuan akibat perubahan teknologi digital telah mengubah wajah pers. Bukan hanya tampilan dan model jurnalisme, tetapi juga cara distribusi, promosi, pemasangan iklan, model sirkulasi dan berlangganan. Media tengah dihadapkan tantangan peradaban teknologi 4.0.

Kemajuan teknologi juga menantang perusahaan pers merekrut para wartawan profesional yang memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah pada konvergensi dan multiplatform. Saat ini di Indonesia terdapat puluhan ribu media siber (online) yang bukan hanya berpusat di ibu kota provinsi, tetapi juga menyebar masuk ke kabupaten dan kota. Bahkan, tempat yang bisa dikatakan masih belum berkembang ekonominya dan pendapatan asli daerah (PAD)-nya sangat kecil.

Media-media yang didirikan secara sederhana dan tak memenuhi standar ini memperebutkan dana APBD melalui kerja sama dan iklan dari pemda. Kerja sama dengan media-media yang status perusahaannya tak jelas ini kerap menjadi sumber praktik korupsi. Dalam situasi ini upaya peningkatan profesionalitas wartawan melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan jadi hal yang penting. Juga verifikasi perusahaan pers. Uji kompetensi wartawan berguna untuk meningkatkan mutu produk pemberitaan dan menjadikan perusahaan pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan terverifikasi.

Masa depan pers Indonesia
Pers Indonesia, apapun jenis dan platform-nya, seharusnya adalah bagian dari idealisme wartawan Indonesia yang lahir sebagai bagian dari perjuangan membentuk dan menjaga negara-bangsa (nation-state) Indonesia. Platform media mungkin akan mengalami perubahan, tetapi jurnalisme akan tetap terus abadi. Tugas para wartawan dan media yang ada saat ini adalah merawat kebangsaan kita, termasuk dengan menyampaikan kritik dan pandangan-pandangan pers yang independen.

Di tengah banjir informasi dan ketergantungan publik pada medsos, pers harus bisa menjadi clearing house, tempat orang mengecek informasi yang benar. Media dan para wartawan yang kredibel semestinya bisa lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi untuk menciptakan dan memfasilitasi berbagai pekerjaan baru. Selain untuk kepentingan memajukan ekonomi perusahaan juga bisa digunakan untuk kepentingan banyak orang.

Melalui berita dan liputan yang dibuat, pers bisa ikut meningkatkan, serta mendorong tumbuhnya bisnis pariwisata, kuliner, dan UKM. Produksi dan pengelolaan biaya bisa saling dikoneksikan sehingga meningkatkan daya jual dan memberikan keuntungan ke masyarakat lokal. Liputan media harus diarahkan untuk mendorong kemampuan inovasi lokal.

Tugas setiap media mengembangkan visi misi yang futuristik dan bisa melampaui zaman. Pada era transisi menuju Teknologi 4.0 ini pers harus bisa bertransformasi dari penadah iklan menjadi pengembang iklan. Saat ini masih ada banyak media yang didirikan hanya untuk menarik jatah dana APBD dari pemda-pemda. Media semestinya berpikir bahwa liputan yang inovatif, termasuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis digital, pada gilirannya justru akan menumbuhkan ekonomi media juga.

Tugas pers saat ini adalah mengubah diri secara total dari yang semula mengarahkan corong mikrofon dan lensa kamera kepada elite politik dan ingar-bingar isu yang Jakarta-sentris (pusat-sentris), menjadi meliput tentang potensi ekonomi daerah, keunggulan potensi wisata sebuah daerah, kelezatan kuliner di sebuah daerah, dan lain-lain. Jika ini dilakukan, pers Indonesia bukan saja akan terus eksis, melainkan juga telah dan akan ikut berjasa membangun ekonomi yang kokoh dan mendorong penyerapan tenaga kerja. Selamat Hari Pers Nasional 2019.

Yosep Adi Prasetyo,
Ketua Dewan Pers
KOMPAS, 9 Februari 2019

Peran Pers di Tengah Perubahan

Masyarakat pers Indonesia kembali merayakan Hari Pers Nasional, hari ini (9/2/2019), dengan sejumlah perubahan besar yang menggugat makna media.

Tantangan terbesar media konvensional —koran, televisi, dan radio— adalah bagaimana agar tetap relevan di tengah banjir informasi yang tersebar secara digital. Kehadiran media digital telah membuat informasi hadir tanpa batas dan dapat diakses dengan bebas. Hal lain adalah kehadiran berbagai aplikasi media sosial yang lahir bersamaan dengan telepon pintar. Teknologi tersebut semakin memudahkan setiap orang menyebarkan pendapat dan informasi dengan bebas. Sempat lahir istilah jurnalisme warga, setiap orang dapat menghadirkan informasi berdasarkan fakta di dekatnya.

Pada sisi lain, teknologi digital juga turut mempercepat menyebarnya fenomena post truth: tarikan emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan fakta obyektif. Terkadang opini pribadi bahkan menjadi lebih lantang daripada fakta dan mempertanyakan opini tersebut dianggap menyerang pribadi.

Pers di mana-mana di dunia mencoba merespons perubahan tersebut. Media konvensional meluaskan medium penyampaian beritanya ke platform digital. Seperti disebutkan Marshall McLuhan, ilmuwan komunikasi, setiap medium membawa pesannya sendiri dan isi suatu medium adalah medium yang lain. Isi atau konten media cetak, misalnya, adalah kata-kata tertulis dan isi dari kata-kata tertulis adalah hasil suatu proses berpikir yang dituangkan secara nonverbal.

Dengan mengikuti logika tersebut, media konvensional dan media digital memiliki tempatnya sendiri sebagai medium penyampai pesan atau isi. Sebagian orang menganggap media konvensional, koran terutama, belum tergantikan dalam menyampaikan pesan karena sifatnya yang memiliki kedalaman, menyajikan informasi secara lengkap, dan sudah melakukan uji terhadap kebenaran pada fakta yang disajikan. Sedangkan media digital, yang karena sifat mediumnya, mendahulukan informasi dengan cepat, pendek, dan sekilas-lintas agar segera tahu fakta yang terjadi.

Masyarakat tetap mengharapkan pers memenuhi panggilan tugas profesinya, yaitu menyajikan informasi yang dapat dipercaya. Informasi yang digali lengkap dari lapangan lalu menemukan dan mengemukakan fakta obyektif, memberikan makna dalam kerangka editorial, serta tidak hanyut dalam informasi yang diciptakan.

Masyarakat menginginkan media melakukan fungsi edukasi, menjelaskan duduk soal, konteks, perspektif tentang isu-isu penting, membantu audiens mengambil keputusan tentang hidup yang baik. Media juga dituntut tetap independen serta menjaga etika jurnalistik dan nilai-nilai kemanusiaan.

Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini bertema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. Ke depan kita menghadapi era dengan berbagai kemungkinan yang dibawa teknologi digital. Untuk kasus Indonesia, media konvensional dan media digital harus saling bersinergi agar tetap relevan menjalankan perannya untuk ikut serta menguatkan ekonomi kerakyatan demi mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tajuk Rencana Kompas
KOMPAS, 9 Februari 2019

Kelas Menengah Muslim dan Politik Kesalehan

Orang Indonesia telah bergerak dari sistem tradisional menuju sistem yang berpusat kepada informasi. ‎Kondisi ini tentu berpengaruh pada pembentukan sistem pengetahuan, keagamaan, ‎tradisi, dan kebudayaan.

Kita dewasa ini memiliki dua realitas sekaligus dalam keseharian: realitas aktual dan realitas virtual. Realitas kedua (virtual) dicitrakan melalui media sosial (medsos). Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, medsos sebetulnya memiliki efek ideologis yang kontradiktif.

Di satu sisi, medsos mampu memediasi aspirasi dan kritik warga terhadap pemerintah secara terbuka. Namun, di sisi lain, medsos tak jarang jadi keranjang sampah: segala ujaran kebencian, sikap sektarian, hoaks, dan fitnah pun ditumpahkan sebebas-bebasnya, dan tentu saja hal ini tak sehat bagi demokrasi itu sendiri.

Kecenderungan baru umat Islam Indonesia adalah menjadi konsumen isu-isu keagamaan yang tersebar melalui medsos, terutama melalui fans page dakwah yang belakangan ini sedang mengalami kebangkitan. Kehadiran dakwah virtual ini, bagi sebagian orang, telah menjadi salah satu sumber pengetahuan baru.

Lebih jauh lagi, ceramah virtual ini bahkan sering jadi rujukan utama untuk memahami sang liyan. Misalnya, memahami komunitas agama dan kebudayaan komunitas lain. Tentu saja pengetahuan yang lahir dari aksi monolog semacam ini tak komprehensif dan tak holistik. Bahkan cenderung bias, sebab tak ada semacam pertukaran informasi yang dialektis secara berimbang dan adil. Akhirnya remah-remah ideologis dan fanatisme justru lebih dominan membentuk sistem pengetahuan.

Di era pascatradisional ini, pesan-pesan kitab suci diwacanakan lewat informasi daring, salah satunya dakwah virtual. Dari sini kemudian muncul apa yang disebut Bryan S Turner sebagai “diskursif dan otoritas populer”. Artinya, dalam masyarakat berjaringan (network society), otoritas dibentuk melalui data yang mengalirkan informasi secara luas. Maka, kuasa, otoritas, dan kharisma dalam masyarakat berjaringan ditentukan oleh seberapa viral wacana keagamaan, politik, dan kebangsaan itu berhasil diviralkan dan memiliki efek mempengaruhi massa (warganet).

Sejak Pilpres 2014, grafik keterlibatan kelas menengah Muslim melalui medsos cukup dominan dalam membingkai isu sosial keagamaan dan politik. Aktivitas mereka ketika memainkan peran agensinya berdampak cukup signifikan dalam mempengaruhi massa, baik pada tataran theologis maupun politis. Kebudayaan medsos telah melahirkan satu habitus baru umat Islam Indonesia, yakni kecenderungan go beyond boundaries.

Dalam arti, umat Islam selaku warganet merasa telah memiliki otoritas otonom dalam menentukan selera keagamaan dan pilihan politisnya. Tak bisa dimungkiri, habitus baru ini menjangkiti banyak kalangan –paling tidak, di dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Dalam batas tertentu, massa dua ormas ini berani menyeberang dan keluar dari identitas kultural-politis keormasannya.

Faktor penyatu
Tren kebangkitan para dai virtual dalam merespons isu ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan kekuasaan tentu sangat beragam. Sebab, mereka lahir dari latar belakang dan corak ideologis yang berbeda. Dalam realitas virtual (online), secara theologis mereka sering terlihat berselisih paham. Namun, dalam realitas aktual (offline), seringkali para dai ini terlihat begitu solid dan melampaui sekat-sekat perbedaan (khilafiyah) yang ada.

Hal ini misalnya bisa dilihat dari sebuah video yang viral beberapa waktu lalu ketika para dai lintas ideologi bertemu dalam semangat persatuan. Di sana berkumpul dai seleb, dai ormas radikal, dai virtual abal-abal, dan artis yang sudah hijrah.

Pertanyaannya, faktor apakah yang dapat menyatukan para kelas menengah Muslim itu? Mungkin terlalu prematur jika kita menjawab pertemuan itu semata-mata bernuansa politis meski harus diakui sesungguhnya aroma politis itu tetap ada. Namun, sepertinya faktor dominan yang mempersatukan mereka adalah soal nilai, yakni kehendak bersama untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam melawan nilai-nilai yang dianggap sekuler, liberal, dan komunis yang dirasa kian mengancam Indonesia.

Penting dicatat, peristiwa pertemuan para dai di Mekkah beberapa waktu lalu tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang spirit 212. Selain itu, pertemuan ini juga menghadirkan efek kuasa simbolis cukup besar bagi mereka. Sebab, Mekkah bagi umat Islam adalah representasi kesalehan. Lebih lanjut, pertemuan dengan sosok kharismatik di Mekkah, yakni putra Syaikh Sayyid Alawi Al-Maliki yang merupakan jejaring sanad keilmuan para kiai Nusantara, cukup mengukuhkan persepsi warganet tentang otoritas dan kesalehan para dai itu.

Sebagaimana kita ketahui, salah satu habitus dominan kelas menengah Muslim Indonesia adalah umrah, sebuah perjalanan ibadah yang tak semua orang dapat menunaikan. Jadi, dapat dipastikan pertemuan ini merupakan representasi habitus kelas menengah Muslim ketimbang dilihat sebagai agenda politis. Sebab, pada kenyataannya para dai ini bukanlah para pengurus struktural di partai-partai politik.

Sungguh pun demikian, pertemuan yang kemudian diunggah secara live lewat Facebook memperlihatkan percakapan singkat tentang isu-isu moral, jalan dakwah, politik, dan kebangsaan. Tampaknya perjuangan moral dalam wujud NKRI bersyariah masih jadi poin utama. Lantas apakah agenda perjuangan moral ini dapat dikatakan sebagai kebangkitan spirit “Islamic-Nationalism”, di mana kesadaran ke-Islaman dan kebangsaan diletakkan dalam satu paket (?). Tentu hal ini masih terlalu spekulatif dan sangat terbuka untuk diperdebatkan.

“Politics of piety”
Beberapa waktu terakhir ini, kuasa dan otoritas para penceramah virtual sepertinya tak bisa dipandang sebelah mata. Otoritas dan kharisma yang telah dibentuk secara virtual mulai mewujud dalam realitas aktual. Hal ini dapat dilihat dari betapa gegap gempitanya resepsi masyarakat di berbagai daerah dalam menyambut para penceramah virtual.

Melalui mimbar-mimbar masjid, para penceramah virtual ini melantangkan khotbah moral sebagai sebuah perlawanan terhadap nilai-nilai yang dianggap menyimpang. Tak jarang, seruan moral itu berujung pada suatu klaim kebenaran yang melahirkan resistensi dan kebencian terhadap kebijakan negara. Misalnya soal isu miras dan LGBT.

Tren ini sebetulnya perwujudan dari apa yang disebut Saba Mahmood sebagai politics of piety. Tren ini lahir akibat kesadaran tentang kian sekulernya tata nilai kehidupan yang mengancam nilai-nilai Islam. Namun, di sisi lain, perjuangan berbasis moral ini lantas dikooptasi para elite partai. Kita bisa melihat bagaimana beberapa elite partai sangat lantang menunjukkan keberpihakan dan pembelaan terhadap para penceramah virtual ini.

Pada titik ini, kesalehan dan politik praktis seperti menemukan titik simpulnya. Sayangnya, tren politik kesalehan ini kerap mengglorifikasi politik identitas, yang kemudian memunculkan kebencian dan sikap sektarian. Sungguhpun demikian, situasi ini tetaplah menguntungkan elite politik yang sedang dalam oposisi terhadap pemerintah dan sedang bersiap-siap untuk bertarung di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Yang patut ditunggu adalah apakah para dai yang sedang naik daun ini akan dipasang sebagai juru kampanye di pilkada-pilkada daerah mendatang? Jika iya, selama tren kebangkitan para dai ini masih bertahan, pengaruhnya diprediksi akan cukup signifikan untuk menarik massa Islam. Namun, jika tidak, sepertinya para dai ini akan tetap dipasang menjadi mesin politik di luar partai yang bergerak melalui jalur kultural, lewat gerakan-gerakan subuh berjamaah, dzikir nasional, tabligh akbar, aksi doa bersama, dan sejenisnya. Strategi tersebut dianggap akan cukup efektif jika berkaca pada Pilkada Jakarta tahun lalu.

Selain menggunakan politics of piety, isu-isu ketimpangan sosial-ekonomi juga akan terus dimainkan menjelang tahun politik 2019. Terbentuknya koperasi syariah 212 dan minimarket mart 212 di beberapa daerah juga akan menjadi modal untuk mengkampanyekan kebangkitan ekonomi umat dan perlawanan terhadap kapitalisme global.

Jika tren kebangkitan dai virtual ini terus bertahan, dapat diprediksi pertarungan Pilpres 2019 tak akan kalah sengitnya dibanding Pilpres 2014 yang lalu. Oleh sebab itu, peran kelas menengah Muslim, partisipasi medsos, elite-elite politik dan keterlibatan para tokoh ormas Islam diharapkan mampu menciptakan keadaban politik. Boleh panas di kepala, tapi hati tetap adem. Sebab, di tangan merekalah jalannya proses demokratisasi Indonesia dipertaruhkan. Selamat menjelang tahun-tahun politik 2018-2019!

Muhammad Said
Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
KOMPAS, 27 Januari 2018

Islam Madzhab Medsos

Dalam diskusi teologi Islam muncul perdebatan klasik terhadap sebuah pertanyaan, apakah manusia memiliki kebebasan memilih dan menentukan tindakannya sendiri, ataukah nasib manusia hanya seperti halnya wayang yang digerakkan Sang Dalang yaitu Tuhan semata? Kedua kutub itu masing-masing memiliki rujukan teks Al-Quran.

Lalu muncul pendapat di antara keduanya bahwa manusia memiliki kebebasan, tapi tetap dalam keterbatasan di bawah kekuasaan dan kehendak Tuhan. Ketiga madzhab teologi itu produk tafsir dan penalaran manusia atas teks Al-Quran yang kemudian berkembang dalam sejarah dan masing-masing madzhab memiliki pengikut. Berjilid-jilid kitab klasik membahas perdebatan itu. Dan akhirnya menjadi masalah sosial ketika perbedaan tafsir itu berkembang menjadi ideologi yang mematikan tradisi dialog kritis sehingga menimbulkan perpecahan serta percekcokan sesama umat Islam.

Perbedaan tafsir yang melahirkan perbedaan madzhab itu juga terjadi dalam pemikiran hukum Islam (fikih) dan pemikiran politik. Misalnya, adakah Islam mewajibkan untuk membentuk negara Islam ataukah tidak? Karena yang primer (paling pokok dan penting) itu bergerak pada tataran sosial-kemasyarakatan? Adakah umat harus membentuk sistem demokrasi yang sejalan dengan Islam, ataukah Islam mewajibkan sistem kekhalifahan? Itu semua tafsir dan produk sejarah sepeninggal Rasulullah. Karena merupakan hasil ijtihad para ulama dan sarjana Islam, maka sulit ditemukan kata sepakat mengingat tiap-tiap pemikir punya argumen serta tumbuh dalam konteks sosial yang berbeda.

Tantangannya berbeda, bacaan buku-bukunya berbeda, dan lingkungan sosial, politik, dan ekonominya juga berbeda. Namun, umumnya para pemikir kenegaraan memandang bahwa model kekhalifahan itu sudah berakhir. Sebatas wacana sah saja, tetapi pada tataran implementasi sangat sulit dilaksanakan. Kecuali ketika jumlah ummat Islam sedikit dan belum muncul negara bangsa.

Ustadz Google
Madzhab artinya jalan yang mengantarkan pada tujuan. Dalam konteks pemikiran keagamaan, madzhab berarti sebuah metode yang dirumuskan ulama atau pemikir ahli dalam rangka membantu umat beragama untuk mendekati dan meraih pemahaman Islam yang benar dan mudah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibarat Al-Quran dan Sunnah Rasul itu mata air, maka madzhab adalah jalan menuju ke sana, untuk membantu umat mendekati ajaran agama secara benar. Ulama dan para ahli itu merumuskan metodenya setelah mendalami isi Al-Quran dan Hadits secara mendalam, disertai argumen yang sistematis untuk mendukung pemikirannya. Dengan demikian, orang yang setuju ataupun yang menolak bisa mengikuti argumen yang dibangun dengan jalan membaca karya-karya tulis mereka.

Madzhab itu sangat diperlukan agar orang awam yang tidak ahli agama mendapatkan bimbingan dan jalan yang mudah untuk memahami Islam. Bayangkan saja, bagi masyarakat awam, begitu membuka Al-Quran dan tafsirnya, pasti tidak mudah menangkap pesan Al-Quran yang kadang terkesan paradoksal antara statement ayat yang satu dan yang lain, misalnya mengenai kebebasan manusia.

Misalnya untuk menentukan awal Ramadhan, terdapat madzhab hisab dan rukyat. Bahkan sekarang ini muncul madzhab baru dalam memahami Islam, yaitu madzhab medsos. Sebuah jalan dan pembelajaran agama yang didapat dengan mudah, tanpa harus membaca kitab tebal-tebal serta berguru lama-lama pada kyai. Melainkan cukup memiliki handphone yang memiliki aplikasi Facebook (FB), Whatsapp (WA), Twitter, Instagram, Google, dan aplikasi lain yang berbasis internet.

Muncul sebuah jargon baru; Anda bertanya, ustadz Google menjawab. Baik untuk berdakwah maupun untuk mempelajari agama, cukup lewat WA atau FB, di sana bertebaran informasi agama. Bahkan mereka sering terlibat perdebatan dengan modal pengetahuan yang diperoleh melalui copas (copy-paste) dan forward yang beredar di medos, terutama WA.

Apakah kelebihan dan kelemahan madzhab medsos? Pertama, istilah madzhab medsos sendiri pasti mengundang pro-kontra. Kedua, bagi yang serius ingin melakukan riset kepustakaan, medsos menyediakan fasilitas untuk mengakses sumber informasi keilmuan yang amat kaya, seperti e-book atau e-journal sehingga perangkat handphone bisa berfungsi sebagai mobile-library. Ratusan ribu judul buku agama yang klasik dan kontemporer tersedia semuanya.

Ketiga, bagi mereka yang tidak sempat atau malas membaca buku, medsos menyajikan sekian banyak penggalan informasi keagamaan ibarat makanan cepat saji yang siap disantap. Keempat, wacana keagamaan di medsos bersifat sangat egaliter, siapa pun bisa memberi taushiyah, berbantahan, bahkan sampai pada sikap mencaci dan mengafirkan jika tidak sependapat.

Pembaca tidak tahu kualifikasi dan orisinalitas pendapat keagamaan yang di-posting, apakah itu sekadar forward dan copas, hasil baca buku, atau sekadar iseng. Atau sengaja ingin menciptakan perdebatan kontroversial.

Kelima, perdebatan emosional, sampai pada taraf caci maki, mudah muncul ketika paham keagamaan dikaitkan dengan sikap dan pilihan politik serta menyangkut isu madzhab dan keyakinan di luar mainstream, misalnya Syiah dan Ahmadiyah. Peristiwa pilkada DKI yang belum lama berlalu memberikan contoh dan temuan nyata bahwa paham keagamaan dan sikap politik saling berkaitan.

Namun, yang menonjol ialah sikap emosional yang didasari oleh like or dislike, bukan perdebatan argumentatif ilmiah layaknya perdebatan dalam madzhab tradisional. Sikap emosional ini cenderung menolak berpikir panjang dan detail, melainkan langsung pada kesimpulan setuju atau tidak setuju. Jadi, siapa pun yang bergabung dalam komunitas madzhab medsos sebaiknya bisa mengendalikan emosinya.

Eklektik dan Fragmentatif
Lontaran pemikiran dalam medsos biasanya fragmentatif karena keterbatasan ruang. Kalaupun panjang, orang enggan membacanya. Terlebih lagi, kebanyakan mereka adalah orang sibuk, tidak tertarik mengikuti argumen yang njelimet dan detail. Makanya madzhab medsos pemikirannya bersifat eklektik, campuran dari berbagai tulisan orang, sambung-menyambung, tidak solid, dan kadang tidak sistematis. Terserah pembaca untuk memilih, menimbang dan memutuskan sendiri, tak ada hubungan guru-murid secara langsung. Tak ada tokoh utama yang memimpin wacana publik dalam medsos. Yang muncul adalah tokoh fiktif semacam Mukidi.

Bahkan, orang pun bisa memalsukan identitas aslinya. Atau namanya dibajak. Makanya, setiap netizen yang bergabung dalam pemikiran Islam madzhab medsos, dalam waktu yang sama bisa berperan sebagai guru atau murid. Jika tidak setuju, bebas keluar dari jemaah netizen atau membantahnya, apakah dengan kalimat yang cerdas, halus, sopan, maupun dengan kalimat yang terkesan sarkastik, keras bahkan kasar.

Perkembangan sosial ke depan, komunitas Islam madzhab medsos diperkirakan semakin membesar terutama ketika bulan pilkada atau pemilu tiba. Lebih seru serta heboh manakala para politikus mengkapitalisasi isu agama untuk mendukung salah satu paslonnya dengan menggunakan sarana medsos sebagai ajang promosi dan kampanye, apakah kampanye putih, abu-abu, atau hitam. Kita lihat saja nanti, apakah prediksi ini sahih atau meleset. Namun saya kira, dan berharap, semakin cerdas dan dewasa masyarakat, ke depan Islam madzhab medsos kualitasnya akan semakin meningkat dan otomatis akan terjadi seleksi alamiah. Yang tidak bermutu tidak akan laku dalam pasar bebas.

Komaruddin Hidayat,
Yayasan Pendidikan Madania Indonesia
MEDIA INDONESIA, 31 Mei 2017