Bahasa Indonesia yang Malang

Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia sudah berjanji sepenuh hati menjunjung bahasa Indonesia. Lantaran penjunjungan itu sudah berlangsung 84 tahun, boleh diyakini bahwa seluruh rakyat Indonesia sudah mahir menggunakan bahasa resmi bangsanya sendiri ini.

Namun keyakinan itu segera jadi kekagetan. Sebab, menurut penelitian Krisanjaya, M. Hum, ahli linguistik Universitas Negeri Jakarta, orang Indonesia yang mampu berbahasa Indonesia secara benar cuma 16,77 persen. Selebihnya berbahasa daerah, seperti yang dilakukan oleh masyarakat jelata berpendidikan rendah. Atau berbahasa Indonesia pasar, bagai yang digunakan oleh masyarakat kelas menengah berpendidikan cukup.

Yang ganjil, dalam keterbatasan berbahasa Indonesia itu kontaminasi bahasa Inggris tampak begitu riuh, dalam tutur maupun dalam karya tulis. Bahkan dalam pidato resmi di depan publik Indonesia, bagai yang kerap dilakukan sejumlah tokoh masyarakat, pejabat tinggi, bahkan Presiden, pada tahun-tahun terakhir. Realitas ini menjadi unik dan aneh ketika disandingkan dengan kenyataan lain yang menyebutkan: penguasaan bahasa Inggris orang Indonesia justru terbilang sangat rendah! Setidaknya menurut lembaga English First.

Lembaga ini sejak 2007 melakukan penelitian lewat tes secara online atas 2 juta orang dewasa di 44 negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Hasilnya, Indonesia menduduki nomor 34 dengan meraih nilai cuma 44,78. Sementara Norwegia yang meraih nilai 69,09 masuk kategori "very high proficiency", Indonesia "very low proficiency".

Bangsa Mengambang
Sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana pernah berkata bahwa, apabila sebuah bangsa "kurang berkehendak" menguasai bahasa asing, bangsa itu harus menguasai sebaik-baiknya dan sebangga-bangganya bahasanya sendiri. Kampiun bahasa Indonesia (yang pemuja Barat) ini menunjuk Spanyol, Portugal, Tiongkok, dan Jepang sebagai contohnya. Dan bangsa Indonesia diindikasikan sebagai bagian dari yang "kurang berkehendak".

Meski "kurang berkehendak", gegar budaya bahasa Inggris ternyata sudah kuat berjangkit di benak bangsa Indonesia sejak (sangat) lama. Bahasa buku Tuanku Rao karangan Mangaraja Onggang Parlindungan, yang terbit dan populer puluhan tahun lalu, adalah buktinya. Mari kita baca satu alinea tulisannya yang tampak antusias dan beringgris-inggris itu.

"Dibandingkan kepada itu, asal usul dari suku bangsa Batak di sekitar danau Toba malahan relatively paling simple dapat re-constructed. How?? Dengan emparing Ethnology, Philology, Mythology, and Folklore. Why?? Suku bangsa Batak hingga abad ke-XIX secara sukarela berkurung in splendid isolation di pegunungan Bukit Barisan, selama 3000 tahun, selama lebih kurang 100 generations. Very strange custom untuk sesuatu Suku Bangsa yang hidup di atas sesuatu pulau. How come??"

Gaya bahasa Indonesia model begini pernah dikritik kencang oleh budayawan Remy Sylado dalam Kongres Bahasa Indonesia VII di Hotel Indonesia, Jakarta, medio Oktober 2003. Dan jauh hari sebelumnya, kecenderungan seperti itu dikecam oleh Presiden Sukarno lewat pidato "Manipol Usdek" pada 17 Agustus 1959. Sukarno menyebutkan bahwa bahasa semacam itu adalah presentasi anak bangsa yang tidak berkepribadian, mengambang, dan kurang berharkat.

Pada tahun-tahun terakhir, kecenderungan menggulirkan bahasa Inggris juga dilakukan di RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) di Indonesia. Celakanya, usaha penerapan itu cenderung dipaksakan, lantaran dilakukan oleh guru-guru yang kurang menguasai bahasa Inggris.

Cuma Sofistikasi
Penyakit Inggris ini pada sepuluh tahun terakhir semakin merasuki segala sisi. Sektor pariwisata tak hentinya mencetak brosur berbahasa Inggris, bahkan ditambah juga Jepang dan Mandarin, dengan tak sedikit pun menyentuh bahasa Indonesia. Padahal wisatawan domestik yang membutuhkan brosur berkali-kali lipat banyaknya dibanding wisatawan asing.

Bahasa Inggris juga menggelitik dunia kebudayaan Indonesia, dengan presentasi yang kentara pada kesenian, seperti seni rupa dan seni lainnya. Padahal seni adalah sebuah wilayah profesi yang sejak dulu dikenal membumi. Dari sekitar 850 pameran seni rupa yang relatif penting sejak 2001, tak kurang dari 450 judul yang menggunakan bahasa Inggris. Padahal judul pameran yang dipampang-pampang di ruang publik Indonesia itu adalah bendera yang mengibarkan roh pameran seni Indonesia. Simak secuplik contoh judul ini, "Watching Information through Pressure & Pleasure", pameran bersama (Jakarta, 2005); "Return to Innocence, Return to Yourself", pameran foto Ve Dhanito (Jakarta 2011). Bahkan tak sedikit katalogus pameran yang hanya mencantumkan bahasa Inggris, meski yang menonton seratus persen orang Buleleng, Rogojampi, sampai Tasikmalaya.

Judul-judul di atas bukan hasil penerjemahan dari judul berbahasa Indonesia, lantaran semua memang dibikin dengan hasrat meninggalkan sama sekali bahasa negerinya. Pesta "Inggris-ria" ini juga diikuti oleh banyak kitab susunan orang Indonesia yang bicara tentang seni budaya Indonesia. Kitab yang samasekali tidak menyertakan bahasa Indonesia itu dicetak di Indonesia, diterbitkan di Indonesia, diedarkan di Indonesia, untuk orang Indonesia.

Hasrat mereduksi kedaulatan bahasa Indonesia seperti di atas menimbulkan tafsir berbagai-bagai. Ada yang mengatakan itu adalah hal wajar dan niscaya di tengah pergaulan global. Ada yang mengira itu cuma tren sofistikasi, intelektualisasi, untuk menggapai elitisme. Ada yang menyebut itu bagian dari strategi pemasaran dan internasionalisasi, agar "orang Inggris" tertarik. Padahal alangkah cantik apabila para pelaku budaya membuat judul dalam bahasa Indonesia (yang tak kalah gagah apabila diolah) untuk forum Indonesia. Dan versi Inggrisnya didampingkan atau baru dimunculkan ketika memasuki ajang internasional.

Orang Indonesia tentu sah untuk memakai bahasa bangsa lain dengan bangga, apalagi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Tapi tidak elok apabila tindakan itu menyebabkan bahasa Indonesia kesepian, bagai ibu yang tidak diakui anak-anaknya yang menjelma menjadi Malin Kundang. Sejauh ini kita tetap beranggapan, ikrar Sumpah Pemuda bukan cuma ornamentasi sejarah kebangsaan.

Agus Dermawan T
Kritikus, Penulis Buku-Buku Berbasis Sosial, Seni, dan Budaya
KORAN TEMPO, 25 Oktober 2012

Idealisme: Kuburan Massal Kaum Jurnalis

 

(Catatan untuk Ignatius Haryanto)

Idealisme selalu saja jadi tameng kaum jurnalis. Seolah-olah dengan mengusung idealisme, ia bisa bicara apa saja soal kabar dunia. Tapi benarkah dalam arus hidup yang penuh gejolak saat ini, idealisme masih dipegang teguh kaum jurnalis?

Idealisme bersandar pada ide, dunia di dalam jiwa. Pikiran ini meletakkan hal-hal yang bersifat ide dan menempatkan pernik-pernik yang bersifat materi, fisik, ke dalam kasta terendah. Idealisme menganggap semua realitas yang terdiri dari ruh, jiwa, ide, pikiran-pikiran, menjadi konstanta yang agung dalam orkestra hidup manusia. Sebagai konstanta, sebuah ketetapan yang tetap, di dalamnya dibingkai satu nilai yang bernama moralitas. Seluruh gerak jurnalis sebagai pewarta harusnya berpijak pada tataran ini. Tataran moralitas.

Pikiran ini mengandaikan bahwa jurnalis harus bertumpu pada kehendak kalbu, kehendak yang melihat fakta sebagai sebuah berita. Maknanya, berita yang dilansir ke publik melalui layar kaca bernama televisi atau media cetak itu menyandarkan diri pada kaidah-kaidah moralitas. Moralitas selalu saja menguar sisi baik dan sisi kebenaran, bukan sisi rekayasa.

Sayangnya, dalam arus pergerakan berita, jurnalis tak berdiri sendiri. Ia ditopang satu instrumen yang bernama institusi media. Institusi media ini memiliki akar kepentingan beraneka ragam dan aneka ragam kepentingan itu terkait erat dalam bisnis media. Institusi media sudah jadi industri, di mana kepentingan pemilik modal bisa mengerangkeng idealisme jurnalis. Pada titik ini, idealisme menjadi kuburan massal kaum jurnalis.

Peran Kenabian
Ketika idealisme menjadi kuburan massal kaum jurnalis, maka pertanyaan Ignatius Haryanto, Sosok Jurnalis di Layar Kaca (Kompas, 30/9/2012), apakah profesi kewartawanan masih relevan untuk masyarakat zaman sekarang, menjadi pertanyaan urgen untuk dijawab.

Kaum jurnalis, pewarta, sebenarnya memerankan peran kenabian. Para nabi dan para santo selalu membawa kabar berita berisi soal fakta-fakta hidup yang dibingkai aura kebenaran. Kabar berita para nabi dan santo itu bukan saja menjadi magnet publik, melainkan sekaligus menjadi panutan warga dalam menjalani laku hidup sehari-hari.

Dalam pusaran hidup para nabi dan orang suci yang disebut santo itu tak ubahnya menjalankan peran sebagai pewarta. Mereka menyuplai beberapa fakta hidup agar ada perubahan mendasar dalam konstelasi kehidupan masyarakat.

Kaum jurnalis atau pewarta sejatinya memerankan lakon kenabian, di mana fakta-fakta obyektif di lapangan diungkap, dibedah, dan diberdayakan untuk konsumsi publik. Publik sebagai konsumen berhak menerima fakta-fakta obyektif itu sebagai menu kehidupan. Maka, ketika Ignatius menyitir perilaku negatif pewarta yang menyalahgunakan fungsi dan kekuasaan yang mereka miliki, klaim dan stigma jurnalis sebagai penjahat tak bisa dihindari.

Jurnalis dengan kekuasaannya mampu mendikte, membentuk opini dan menggiring publik masuk dalam perangkap berita yang disebar. Dan jika berita yang disebar penuh kebohongan dan rekayasa, publik pun akan hanyut dalam perangkap berita sang jurnalis itu.

Sayangnya, contoh yang kurang baik ini diperagakan banyak kaum jurnalis dalam berbagai segmen berita di layar kaca. Dengan kekuasaannya, ia mampu mendikte acara-acara talkshow, dialog soal hukum dan politik, berbincang soal peradaban. Sebuah dialog atau talkshow yang sudah dibangun dan didesain sedemikian rupa untuk membentuk opini publik.

Dengan demikian, pertanyaan Ignatius menemukan jawabannya, profesi kewartawanan tak lagi menjadi relevan dalam konteks zaman sekarang jika di dalamnya bertebaran berita rekayasa. Berita yang direkayasa hanya untuk mencari sensasi, menebar berita eksklusif semu. Kita sudah pernah mendengar, melihat, dan membaca berita tentang penculikan yang ternyata telah direkayasa hanya untuk menaikkan pamor (rating) sebuah stasiun televisi tertentu. Kita juga pernah melihat fakta gambar penyerbuan teroris yang ternyata telah “dimainkan”. Namun publik saat ini juga tak bodoh melihat fakta sebuah acara dialog yang telah dikemas atas permintaan partai politik tertentu.

Partai politik sudah mengerangkeng begitu jauh program televisi. Inilah risiko jika para pemodal, pemilik stasiun televisi sekaligus menjadi kamerad partai politik. Televisi menjadi banal karena berbagai kepentingan masuk di dalamnya. Kepentingan yang tak punya tali temali dengan segmen berita.

Maka, jangan berharap bisa menemukan kembali para pewarta melakukan peran kenabian dan peran para santo. Kita merindukan sosok santo seperti Ignatius yang hidup di zaman Kaisar Trajan. Santo Ignatius dihukum mati karena dianggap memprovokasi warga untuk melawan penguasa Trajan. Tetapi, sejatinya, pamor Santo Ignatius sudah membuat kecut para elite penguasa waktu itu. Sebagai Uskup Antiokia selama 40 tahun, dapat dipastikan bahwa pada masa akhir hidupnya, Santo Ignatius telah menjalankan peran sebagai pewarta dengan baik. Peran yang seharusnya diambil alih para pewarta dalam mengibarkan bendera kebenaran.

Lantas, apa yang bisa diharapkan dari posisi pewarta jika sudah direduksi oleh kekuasaan di luar pagar dirinya? Reduksi selalu mengambil alih hak pribadi, ruang privat ke dalam ruang kolektif. Mungkinkah ruang kolektif itu masih bisa mengambil peran bersama soal hak publik?

Antara pernyataan yang dilansir media massa, baik televisi, media cetak atau portal berita online, acapkali jauh dari kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Jean Baudrillard, pakar media asal Perancis, meyakini bahwa media merupakan perangkat untuk mengacaukan hakikat dan kenyataan beragam persoalan.

Baudrillard melihat apa yang kita anggap sebagai realitas sejatinya adalah pandangan media terhadap isu tersebut. Bisa dikatakan, realitas bisa terwujud dalam berbagai bentuk sesuai dengan banyaknya media dan gambar. Dengan kata lain, simbol realitas telah menggantikan realitas itu sendiri.

Mengikuti jejak pikiran Baudrillard, di mana media merupakan perangkat untuk mengacaukan hakikat dan kenyataan beragam persoalan, maka sebagai penikmat, pembaca dan penonton akan sangat sulit menemukan kenyataan yang hakiki.

Beragam kepentingan yang menelikung para pewarta telah membuat model produksi berita menjadi absurd. Kepentingan para pemodal mampu merangsek idealisme jurnalis sebagai sosok yang dipuja, diagungkan oleh sebagian orang. Inilah gambaran kasar, di mana hubungan produksi berita dan kekuatan-kekuatan produksi pemodal saling tumpang tindih.

Menurut Karl Marx, dalam situasi seperti ini, media bisa dilihat sebagai suatu institusi yang sangat memungkinkan berbagai ideologi kelas bertarung. Bahkan, ekonomi dianggap berhubungan erat dengan determinasi teknologi, sementara budaya industri berada dalam suatu determinasi ekonomi. Asumsi yang ingin dikembangkan Marx adalah pergeseran model the capitalist mode of production dalam siklus media massa.

Jika demikian, dunia televisi, media cetak dan portal berita online, kehilangan keindahan, tebaran pesona (totally disenchanted) serta tidak tahu malu (almost shameful) terhadap kenyataan yang bergemuruh di ranah publik. Mereka telah memutarbalikkan fakta, menjungkirbalikkan obyek berita, dan terutama telah mengubur etika dan nilai-nilai luhur di masyarakat.

Dalam situasi demikian, masihkah kita percaya kepada para jurnalis yang berperan sebagai broker berita? Masihkah kita menaruh hormat terhadap sosok pewarta yang memosisikan dirinya sebagai Don, bos besar, yang mampu mendikte arus berita publik?

Di tengah karut-marut sosok pewarta yang kabur, absurd, tak teridentifikasi itu, masih ada sebagian pewarta yang menjadi pemeluk teguh keimanan bertajuk idealisme itu. Mereka para pewarta yang menulis dari dasar kalbu, dari kedalaman jiwa, dari lorong rahim bahasa ibu bernama kebenaran.

Edy A Effendi
Penulis Puisi dan Pewarta yang Bergiat di Padepokan Thaha
KOMPAS, 7 Oktober 2012

Sosok Jurnalis di Layar Kaca

Bagaimana wajah jurnalis sebagaimana ditampilkan di layar kaca? Apakah ia menjadi sosok yang dipuja atau dicaci oleh mereka yang kerap bersentuhan dengannya? Jurnalis dicaci oleh mereka yang menjadi koruptor, politisi, dan para artis yang dibuntuti paparazi. Sebaliknya, jurnalis dipuja oleh mereka yang mencari kebenaran dan keadilan serta mereka yang ingin mengetahui sesuatu yang disembunyikan dari publik.

Brian McNair, Guru Besar Jurnalistik Universitas Strathclyde, Inggris, belum lama ini menulis buku Journalists in Film: Heroes and Villains (2010). Dalam buku ini, McNair menggambarkan bagaimana sosok jurnalis dari 72 film yang diproduksi tahun 1997-2008. McNair mengatakan, secara umum ada dua karakter yang sangat bertolak belakang dari film-film yang menggambarkan para wartawan tersebut: wartawan sebagai pahlawan (hero), atau wartawan sebagai penjahat (villain).

Wartawan sebagai Pahlawan
Sebagai pahlawan, ada empat tipologi lebih jauh terhadap diri wartawan, yaitu dalam rupa sebagai ‘anjing penjaga’ (watchdog), sebagai saksi peristiwa (witness), sebagai sosok pemberani dalam masyarakat, dan sebagai tokoh dalam masyarakat.

Tipologi wartawan sebagai pengontrol kekuasaan umumnya menunjuk pada karya wartawan yang kemudian menjatuhkan kekuasaan korup dan membongkar kecurangan yang tersembunyi. Film dalam tipe ini adalah All The President’s Men, The Insider, dan Good Night and Good Luck.

Film klasik All the President’s Men mengambil kisah nyata perjuangan dua wartawan The Washington Post yang menemukan keterlibatan Presiden Nixon dalam penyadapan terhadap kantor Partai Demokrat. Film The Insider menggambarkan perjuangan produser televisi CBS, Lowell Bergman, untuk bisa menghadirkan wawancara dengan Jeff Wygan, bekas kepala penelitian dari perusahaan rokok Brown & Brown. Wawancara bisa dilakukan, tetapi menayangkan utuh hasil wawancara tersebut adalah perjuangan tersendiri, di bawah bayang-bayang tuntutan dari perusahaan rokok tempat Wygan pernah bekerja.

Sementara itu film Good Night and Good Luck menggambarkan bagaimana tokoh masyhur dalam dunia pertelevisian di Amerika Serikat, Edward R Murrow, harus berhadapan dengan senator McCarthy yang pada dekade 1950-an dikenal sebagai senator yang gemar memburu orang-orang yang dituduh komunis.

Sosok wartawan sebagai saksi menunjukkan bagaimana kegigihan wartawan untuk menjadi pewarta tentang satu peristiwa atau tragedi di suatu tempat ke dunia luar. Umumnya mereka adalah para koresponden di luar negeri atau koresponden perang. Film-film dengan tema ini misalnya Salvador, Welcome to Sarajevo, The Hunting Party, dan A Mighty Heart.

Wartawan sebagai sosok pemberani hadir dalam sejumlah film seperti Veronica Guerin, Lions for Lamb, dan The Life of David Gale. Veronica Guerin mengambil kisah nyata wartawati asal Irlandia yang gigih menggempur kekuasaan kartel narkoba. Namun, keberanian yang ia miliki ini harus ditebus dengan kematiannya.

Sementara wartawan yang digambarkan sebagai tokoh dalam masyarakat dan menjurus menjadi selebritas tergambar dalam film Capote dan Infamous. Kedua film ini menggambarkan sosok Truman Capote, jurnalis, bersama dengan Tom Wolfe dikenal sebagai jurnalis yang merintis cara penulisan jurnalistik dengan gaya baru (new journalism).

Wartawan sebagai Penjahat
Di luar segala puja-puji tersebut, sosok wartawan di layar kaca juga dilihat dari kacamata negatif, terutama ketika wartawan tersebut menyalahgunakan fungsi dan kekuasaan yang mereka miliki. Perilaku negatif ini muncul dalam rupa mereka yang menurunkan kualitas jurnalisme, berbohong, dan membesar-besarkan fakta serta mereka yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat (king maker).

Representasi negatif juga bisa dilihat pada film Paparazzi yang dibuat oleh Mel Gibson. Paparazzi dibuat dalam suasana ketika media tengah meratapi ataupun diam-diam merasa bersalah karena kematian Putri Diana ataupun pengadilan OJ Simpon di Amerika Serikat.

Wartawan yang penipu atau manipulator bisa dilihat pada film Shattered Glass. Film ini diambil dari kisah nyata Stephen Glass, wartawan muda dari New Republic yang membuat laporan bohong atas sejumlah tulisannya.

Sebuah film klasik berjudul Citizen Kane menggambarkan sosok wartawan sebagai king maker, yaitu wartawan yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat hingga dapat memengaruhi politik yang ada dalam masyarakat. Sosok Charles Foster Kane dalam film itu adalah sosok fiktif, tetapi sejumlah pihak mengasosiasikan diri Kane dengan William Randolph Hearst, seorang pionir penerbitan tabloid di Amerika Serikat.

Refleksi Diri 
Film-film di Indonesia masih sedikit membahas masalah wartawan atau memasukkan unsur wartawan. Meskipun demikian, dari buku yang ditulis Brian McNair ini, kita akan melihat betapa banyak problem dalam dunia kewartawanan yang telah dipotret (hingga problem aktual: media cetak vs media online) dalam puluhan hingga ratusan film yang telah dibuat di Barat.

Karya McNair ini bisa menjadi cermin diri para wartawan di mana pun atas problem yang mereka rasakan dan hadapi: apakah wartawan masih merupakan saksi yang baik untuk masyarakat? Apakah wartawan zaman sekarang tidak kerap memanipulasi fakta? Apakah wartawan tidak terlalu dekat dengan dunia politik sehingga kehilangan kekritisan? Ataukah para wartawan memang adalah sosok arogan yang kerap jatuh dalam kesalahan saat menjalani profesinya?

Salah satu film terakhir yang menunjukkan problem dunia kewartawanan adalah film Contagion (tak disebut dalam daftar McNair) yang menggambarkan bagaimana dilema penyebaran informasi dalam era internet sekarang: seorang blogger yang menulis soal merebaknya virus satu penyakit telah menghasilkan kepanikan luar biasa dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, di manakah sebenarnya fungsi wartawan, tatkala situasi “informasi” demikian cepat dihasilkan dan dikonsumsikan, tetapi isinya terkadang perlu dipertanyakan.

Lepas dari keasyikan menyusuri aneka film yang menggambarkan profesi kewartawanan, kita diajak terus merefleksikan diri: apakah profesi kewartawanan masih relevan untuk masyarakat zaman sekarang? Mengapa dan bagaimana relevansi masih bisa terjadi?

Ignatius Haryanto
Pemerhati Media
KOMPAS, 30 September 2012

Pelajaran dari Maybrat

Sejak pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan lembaga pendidikan beralih fungsi dari sosial menjadi komersial, pendidikan —apalagi yang bermutu— semakin jauh dari kelompok miskin.

Kian mahalnya biaya pendidikan membuat keluarga miskin sering harus menyerah betapapun berprestasinya anak-anak mereka. Bahkan sekadar bermimpi menyekolahkan anak sampai setingkat SMA saja, mereka tak berani lagi.

Ada anak lulusan SMP yang berprestasi —bahkan pernah mengikuti olimpiade sains di daerahnya— terpaksa menjadi TKI. Ada lagi anak yang nekat mengikuti tes dan diterima di perguruan tinggi negeri, akhirnya mengundurkan diri. Alasannya sama, tak ada biaya lagi.

Di negeri ini ternyata tengah berlangsung proses pemiskinan yang jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dulu masih terbuka peluang bagi anak-anak keluarga miskin untuk mewujudkan mimpi mereka. Tidak heran kalau dulu banyak mobilisasi vertikal lewat pendidikan. Sekarang, biaya jadi kendala utama.

Namun fenomena yang tidak biasa terkait kemiskinan dan akses atas pendidikan kami temukan di pedalaman Papua, tepatnya di Kabupaten Maybrat. Di kalangan masyarakat Papua, Maybrat dikenal sebagai daerah yang warganya banyak menjadi sarjana. Bahkan tidak sedikit pejabat tinggi di kabupaten lain di Papua yang berasal dari Maybrat.

Padahal, kondisi warga Maybrat sama miskinnya dengan warga di kabupaten lain. Namun, masyarakat Maybrat bersemangat tinggi untuk memperoleh pendidikan. Apa yang membedakan Maybrat dengan masyarakat lain di Papua?

Pertanyaan ini muncul ketika mendata keluarga miskin di kampung-kampung. Ternyata banyak anak-anak mereka yang mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tidak sedikit anak dari keluarga miskin di daerah ini yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi. Bahkan, banyak pula yang menempuh pendidikan tinggi di Jawa.

Jawabannya kami temukan dalam diskusi bersama komunitas-komunitas kampung di Kabupaten Maybrat. Meski berbeda kadarnya, ada semacam spirit gotong royong yang berlaku umum dan dipelihara oleh masyarakat kampung di Maybrat. Spirit ini dalam bahasa setempat disebut anu beta tubat, yang artinya bersama kami mengangkat.

Spirit yang Menyatukan
Spirit anu beta tubat menyatukan masyarakat Maybrat untuk memprioritaskan pendidikan. Ibarat lidi yang bila disatukan sulit dipatahkan, demikian pula kekuatan spirit anu beta tubat bagi keluarga-keluarga miskin di Maybrat. Betapa pun miskinnya, mereka tidak menyerah dalam memperjuangkan pendidikan anak-anak mereka. Berbagai hambatan diatasi bersama.

Spirit anu beta tubat semakin menguat setelah masyarakat memetik dan merasakan buahnya. Melihat perubahan positif pada karakter anak-anak mereka yang mendapatkan pendidikan, para orangtua tidak ragu lagi mengirim anak mereka ke sekolah. Melihat anak-anak yang berpendidikan mudah memperoleh pekerjaan, masyarakat berlomba menyekolahkan anak-anaknya.

Mereka bergotong royong dan berjibaku bersama membiayai pendidikan anak. Dulu untuk mengirimkan anak ke sekolah saja para orangtua harus didorong-dorong. Kini, pendidikan telah mereka tempatkan sebagai prioritas dan spirit anu beta tubat menjadi kekuatan untuk mengatasi berbagai hambatan.

Spirit gotong royong untuk pendidikan itu bisa ditemukan di kampung-kampung untuk berbagai tingkatan pendidikan. Di tingkat sekolah dasar, spirit itu mewujud dalam upaya masyarakat menjaga keberlangsungan pendidikan di kampung mereka.

Untuk membuat guru betah mengajar di kampung, di antaranya mereka bergotong royong membuatkan kebun, membangun tempat tinggal, dan menyokong bahan makanan bagi guru yang baru ditempatkan di kampung mereka.

Masyarakat juga bergotong royong membangun atau memperbaiki bangunan sekolah, membantu pengadaan mebel, membayar gaji guru honorer, membeli buku-buku pelajaran, dan membantu biaya ujian.

Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, baik SMP atau SMA, kebanyakan anak di Maybrat harus keluar dari kampungnya dan bersekolah di kota kecamatan, di kota kabupaten atau di kota provinsi. Mereka tinggal di asrama atau menumpang pada keluarga-keluarga di kota. Baru tingkat SMP saja orangtua sudah harus mengirimkan uang tunai setiap bulan. Padahal, penghasilan mereka sebagai petani tidaklah menentu.

Untuk menghemat biaya, masyarakat kampung membangun asrama atau rumah tinggal bersama bagi anak-anak yang bersekolah di kota. Salah satu atau beberapa warga ditunjuk untuk mengurus asrama dan mengawasi anak-anak dalam belajar. Sistem “asrama” atau “rumah tinggal bersama” ini sangat membantu para orangtua yang tidak memiliki keluarga di kota.

Pada tingkat perguruan tinggi, anu beta tubat diwujudkan dalam bentuk dukungan untuk meringankan beban biaya pendidikan. Orangtua biasanya menanggung biaya bersekolah di SMP dan SMA, sementara biaya hidup anak selama belajar di kota dibantu oleh masyarakat kampung atau keluarga di kota.

Dukungan Keluarga Besar
Bentuk dukungan masyarakat kampung bagi keluarga yang anaknya menempuh pendidikan tinggi bermacam-macam. Ada yang bergotong royong menanggung biaya pendaftaran, pembelian sarana-prasarana, membayari biaya skripsi, biaya wisuda, dan lainnya. Dukungan paling besar datang dari keluarga besar orangtua masing-masing.

Anak-anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi akan menjadi kekuatan dan modal bagi masyarakat kampung dalam menjalankan dan memperkuat spirit anu beta tubat. Mereka punya tanggung jawab lebih dalam mengangkat anak-anak lain. Kalau tanggung jawab itu tidak mereka jalankan, masyarakat akan menempatkan mereka dalam barisan orang yang tidak berguna.

Spirit anu beta tubat memberi inspirasi tentang bagaimana kemiskinan dan lemahnya akses kaum miskin atas pendidikan dapat diatasi. Pada saat negara tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai hak asasi —sehingga pemerintah kurang serius dalam menjalankan komitmen untuk mewujudkan pendidikan bagi semua— masyarakat dapat bahu-membahu mengembalikan pendidikan sebagai prioritas.

Saat negara kehilangan daya dalam memenuhi hak warga atas pendidikan, masyarakat dapat berjibaku untuk secara bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas tidak akan dapat dicapai selama kaum miskin masih sulit mengakses pendidikan.

Kami membayangkan banyaknya kemajuan yang bisa kita capai sebagai bangsa seandainya satu warga yang mampu secara ekonomi berkomitmen menyekolahkan satu anak keluarga miskin. Kami yakin, sumber daya warga yang terbatas apabila disatukan akan menjadi kekuatan yang dapat mengembalikan bangsa ini sebagai bangsa yang punya masa depan. Masyarakat Maybrat di Papua Barat telah membuktikannya.

Sri Palupi
Ketua Institute for Ecosoc Rights
KOMPAS, 9 Oktober 2012