Menimbang Pendidikan Indonesia

Pekan lalu Anindiya, alumnus SMU Madania, Parung, Bogor, yang sudah dua tahun kuliah di Ritsumeikan APU, Jepang, sengaja datang ke kantor saya di sela-sela liburannya ke Jakarta.

Dia datang untuk berbagi kegelisahannya mengenai pendidikan Indonesia yang menurutnya tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Sebagai aktivis, Anin banyak bergaul dan berdiskusi dengan sesama mahasiswa Asia. Yang membuatnya gelisah, mahasiswa lain lebih siap menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Di Thailand misalnya sejak SMU, anak-anak sudah mulai belajar bahasa dan peta bumi Indonesia.

Mereka mulai dipersiapkan mengenal potensi ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia ketika nanti dibuka pasar bebas ASEAN yang memungkinkan tenaga kerja asing bekerja dan bersaing dengan putra-putra di negara kita. Anin sangat khawatir sarjana-sarjana Indonesia sulit bersaing dengan sarjana Jepang, Korea, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura karena kualitas pendidikan Indonesia tidak mengalami perbaikan serius dan segera.

Di Indonesia terdapat sekitar 3.500 perguruan tinggi negeri dan swasta, lulusannya akan bersaing ketat memperebutkan lapangan kerja dengan lulusan perguruan tinggi lainnya dari sepenjuru ASEAN. Ini sebuah tantangan dan sekaligus mimpi buruk bagi kita, mengingat sebagian perguruan tinggi kita sekadar memberikan ijazah, namun miskin kompetensi. Sekarang ini diperkirakan setiap tahun terdapat satu juta sarjana baru.

Dibanding Malaysia dan Singapura, angkatan kerja mereka terbanyak diisi sarjana dan tamatan sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2014, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 118,17 juta orang. Sungguh fantastis, suatu bonus demografi yang tidak dimiliki bangsa Jepang, Korea, dan negara-negara tetangga. Namun, itu semua akan berbalik menjadi beban yang berat jika ternyata miskin kompetensi dan kalah bersaing dalam panggung MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) nanti. Dan telah diberitakan, sedikitnya 600.000 lulusan perguruan tinggi masih menganggur karena sekarang tengah berjuang mendapatkan lapangan kerja.

Terdapat lima fungsi utama yang mesti diperhatikan oleh lembaga pendidikan pada setiap jenjang. Pertama, sebagai tempat pembentukan karakter. Lewat pendidikan seseorang diharapkan mendapatkan lingkungan dan keteladanan yang baik agar tumbuh menjadi pribadi yang terpuji. Makanya sekolah disebut almamater, bagaikan sosok ibu kandung yang membesarkan dan mendidik kita semua agar jadi anak yang mandiri dan berkepribadian baik.

Kedua, lembaga pendidikan adalah tempat transfer ilmu pengetahuan dari para guru pada anak didiknya. Jika guru atau dosen tidak menguasai dan menambah ilmu, lalu apa yang hendak ditransfer?

Tidak sebatas transfer, tetapi para guru dan dosen itu juga mengajari bagaimana berburu ilmu pengetahuan atau riset (re-search), sebuah usaha tanpa henti, mencari dan kembali mencari, untuk selalu memperluas cakrawala pengetahuan sehingga dunianya semakin luas dan kaya.

Selanjutnya menguasai metode menggali ilmu juga tidak kalah pentingnya dari sekadar menerima ilmu begitu saja. Seseorang yang kaya ilmu pasti akan banyak referensi dan komparasi ketika membuat sebuah keputusan dalam hidupnya.

Ketiga, lembaga pendidikan adalah juga tempat untuk melatih peserta didik mengembangkan keterampilan sosialnya. Keterampilan dan keluwesan berkomunikasi dan bersosialisasi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Profesi apa pun, terlebih di zaman yang serba terbuka dan sangat kompetitif ini, keterampilan berkomunikasi (communication skill) sangat diperlukan. Tidak lagi zamannya berpikir “diam itu emas”.

Keempat, lembaga pendidikan juga berperan memberikan skill pada seseorang sehingga dengan keahlian yang dimilikinya itu diharapkan akan mampu hidup produktif dan mandiri agar hidupnya tidak menjadi beban orang lain. Syukur-syukur bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Kelima, lembaga pendidikan hendaknya secara sadar membantu mengantarkan agar seseorang bisa tumbuh menjadi seorang pemimpin.

Sikap kepemimpinan (leadership) amat diperlukan oleh siapa pun, minimal adalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Lebih dari itu, setiap posisi atau karier seseorang sesungguhnya memerlukan kualitas kepemimpinan. Karena itu, menjadi sangat penting pelajaran dan latihan kepemimpinan di sekolah dan perguruan tinggi.

Beberapa ciri seorang pemimpin diantaranya adalah memiliki inisiatif, memiliki kepekaan sosial, peduli pada nasib orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, dan berani ambil risiko atas keputusan yang diambilnya. Sekarang, pelatihan kepemimpinan ini semakin kurang memperoleh perhatian di sekolah. Keenam, tidak kalah pentingnya dari semua itu, adalah peran lembaga pendidikan sebagai wahana untuk mendidik anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pejuang kehidupan.

Agar peserta didik memiliki climber mentality. Pendaki dan penakluk gunung kehidupan yang tak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai rintangan. Saat ini banyak anak-anak kita yang bermental quitter, yakni mudah takluk ketika dihadapkan pada suatu problem.

Demikianlah, sebagai orang tua kita pasti memiliki harapan pada anak-anak kita agar tumbuh menjadi pribadi seperti yang saya kemukakan di atas. Kewajiban pendidik itu sebagian memang diserahkan kepada lembaga pendidikan. Orang tua dan guru merupakan mitra co-educator bagi anak didik.

Dulu ada ungkapan: al-ummu madrasatul ula. Sosok ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Namun sekarang hal itu sudah tidak bisa lagi diandalkan, karena banyak ibu-ibu yang juga aktif bekerja di luar, lalu peran ibu sebagai pendidik diserahkan kepada guru di sekolah, kepada pembantu rumah tangga (PRT), dan juga kepada media massa, utamanya TV.

Komaruddin Hidayat,
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
KORAN SINDO, 3 Oktober 2014

Langkanya Integritas di Bumi Pertiwi

Saya percaya, lembaga pertama yang bertanggungjawab mengajarkan integritas adalah keluarga. Selanjutnya tentu adalah lembaga pendidikan; sekolah, perguruan tinggi. Namun, sayangnya, potret yang tergambar di negeri ini tidaklah demikian.

Integritas adalah barang langka, bahkan di lembaga pendidikan. Pelaksanaan ujian nasional (unas) adalah buktinya. Jauh hari sebelum unas dilaksanakan, isu kebocoran soal, peredaran kunci jawaban, dan kemunculan joki-joki sudah menjadi bahan berita di media massa.

Pada hari pelaksanaan unas, fenomenanya menjadi semakin luar biasa. Polisi berjaga di beberapa sekolah. Siswa harus mengumpulkan barang-barang mereka di depan kelas. Guru pengawas dilarang membawa handphone, bahkan tidak boleh membaca soal ujian. Semua aturan tersebut dibuat untuk menghindari kemungkinan kecurangan dari semua lini. Come on, ini “hanyalah” ujian kelulusan sekolah. Bukan tindak terorisme atau makar. Kita hanya “menghadapi” guru dan siswa, bukan maling atau koruptor. Bagi saya, semua itu sangat menggelikan.

Jika lembaga pendidikan memang mengajarkan integritas, perlukah tindakan-tindakan berlebihan di atas dilakukan? Atau mungkin, nilai luhur kejujuran memang sudah sangat langka di negeri ini. Sungguh ironis, kita bahkan harus mencurigai lembaga yang seharusnya menanamkan nilai tersebut. Jika lembaga pendidikan sudah kehilangan integritas, apa yang bisa kita harapkan dari tempat lain? Jika siswa dan guru tidak dipercaya dan tidak saling percaya, siapa lagi yang bisa kita percayai?

Tapi, kenyataannya, pelanggaran memang ditemukan di sana sini. Bahkan, hingga hari kedua pelaksanaan unas SMA, pelanggaran tercatat meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya (Jawa Pos, 16/5/2014). Semakin ketat aturan dibuat semakin cerdik dan kreatif manusia untuk mengakali.

Saya memimpikan suatu saat kita bisa melaksanakan ujian tanpa guru pengawas. Mengapa? Tentu karena siswa sudah sadar betul akan nilai kejujuran. Integritas diimplementasikan tanpa tekanan skors, ketidaklulusan, atau dikeluarkan dari sekolah. Oprah Winfrey pernah berkata, “Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not.”

Saya memimpikan suatu saat siswa paham betul esensi ujian. Belajar keras tanpa peduli godaan bocoran soal atau kunci jawaban. Sadar, bahwa “asal lulus” saja tidak akan berdampak positif untuk masa depan yang masih terbentang panjang di depan.

Saya memimpikan sekolah-sekolah tidak dibutakan dengan tuntutan lulus 100 persen sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai target itu. Bagi saya, yang lebih penting dipikirkan secara serius oleh sekolah-sekolah adalah bagaimana siswanya bisa 100 persen jujur dalam menghadapi unas. Itu adalah tolok ukur keberhasilan sekolah tersebut menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. John F. Kennedy pernah berujar, “The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth.” Lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab memajukan ilmu pengetahuan, namun juga berperan besar menyebarkan kebenaran di tengah-tengah bangsa ini.

Sudah bertahun-tahun unas menjadi salah satu polemik di dunia pendidikan. Menurut saya, penyetaraan ujian secara nasional adalah absurd. Persoalannya adalah karena pemerataan SDM (sumber daya manusia, Red) pengajar dan fasilitas saja belum berhasil dilaksanakan. Tentu ini akan berdampak kepada materi ajar yang disampaikan. Jadi bagaimana mungkin seluruh siswa setanah air diuji dengan materi yang setara? Dan dengan fakta yang timpang tersebut, sekolah dituntut untuk mencapai tingkat kelulusan 100 persen. Jika tidak bisa, sekolah itu takut tidak akan laku (tidak dapat murid).

Tuntutan berlebihan itulah yang kemudian mendorong suburnya kecurangan-kecurangan dari berbagai elemen di lembaga pendidikan. Saya mencoba berpikir sederhana. Mengapa sistem ujian kelulusan dan penerimaan siswa tidak bersifat desentralisasi? Sekolah yang mendidik siswa itulah yang berhak menyatakan lulus tidaknya mereka. Lalu sekolah jenjang berikutnya jugalah yang berhak menyatakan siswa tersebut layak diterima atau tidak.

Mungkin -sekali lagi, hanya mungkin- dengan desentralisasi peluang kecurangan bisa diminimalkan. Masa depan bangsa ini ditentukan generasi yang saat ini menghadapi unas. Lembaga pendidikan punya peran dalam membentuk integritas mereka. Tentu sayang sekali jika sistem dalam lembaga itu justru berpeluang mencetak sumber daya manusia yang korup sejak dini.

Desi Yoanita,
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UK Petra
JAWA POS, 18 April 2014

Generasi VUCA

Pernahkah Anda memperhatikan gaya berfoto antargenerasi? Rabu kemarin (13/2/2013) di PT Indocement, dalam forum Generation Gap, Direktur SDM dan Pengembangan Usaha Wijaya Karya, Tony Warsono menunjukkan dua buah foto.

Foto pertama adalah generasi “ponsel pintar” yang lahir pasca 1980-an dan direkrut perusahaan setelah 2006. Foto kedua adalah kumpulan para senior yang direkrut jauh sebelum krisis moneter 1997. Sebut saja generasi telepon. Ya, teleponnya telepon rumah, just a telephone. Atau kadang juga disebut generasi komputer, atau Gen X. Lahir setelah tahun 1960-an. Generasi ponsel pintar saat diminta bergaya bebas terlihat sangat ekspresif, lepas, riang, dan benar-benar bergaya bebas dengan gerakan tangan, mulut, dan badan yang “merdeka”.

Sebaliknya, saat diminta bergaya bebas, generasi telepon ternyata benar-benar jadul. Kaku, tidak ekspresif, dengan gerakan tangan yang terbatas. Paling-paling cuma sekadar angkat jempol. Entah karena umur, agak jaim, atau memang sejak sekolah dibelenggu banyak aturan yang menyebabkan mereka menjadi generasi pasif yang menunggu, tak banyak pilihan dan menghadapi banyak risiko.

Beda benar dengan generasi ponsel pintar yang dibesarkan dalam iklim demokrasi yang lepas, banyak pilihan, penuh keberanian, dan kebebasan. Lantas, apa hubungannya antara gaya berfoto dan produktivitas kerja? Benarkah beda generasi telah menjadi sebuah masalah bagi bangsa ini?

Empat Generasi
Saya pernah menulis adanya empat generasi yang menjelaskan mengapa kurikulum baru disambut dengan berbagai pandangan. Adalah keyakinan saya, jurang antargenerasi tak dipahami para pemikir pendidikan. Keempat generasi itu adalah generasi kertas-pensil (lahir sebelum 1960), generasi telepon/komputer (lahir 1960–1970), generasi internet (lahir 1970–1980), dan generasi ponsel pintar (lahir setelah 1980).

Tentu saja selain masalah beda generasi, kita juga membedakan mana pandangan orang yang mengerti masalah, yang senang melihat masalah, dan mana yang ingin mengatasi masalah. Sebuah gap yang dulu terjadi tanpa perbedaan yang jelas, sekarang justru menjadi masalah besar. Anda mungkin masih ingat, ketika apa yang dimainkan di rumah sama dengan yang dimainkan di sekolah.

Misalnya saja mobil-mobilan dari kulit jeruk bali, juga menjadi mainan di sekolah. Anak-anak perempuan bermain boneka dengan Dakocan yang kulitnya hitam gelap atau boneka Barbie di rumah, juga di sekolah. Masa emas itu kini telah berlalu. Apa yang mereka mainkan di rumah (video dan electronic games) kini tak boleh lagi dibawa ke sekolah. Oleh generasi kertas-pensil dan generasi telepon, video game dianggap kurang mendidik. Jangankan video game, kalkulator saja adalah pembodohan, sedangkan sekolah internasional yang berbahasa Inggris dinilai melanggar Sumpah Pemuda.

Begitulah generasi tua mendidik anak-anaknya. Selalu melihat dari kacamata generasinya. Bagi generasi tua, “Indonesia itu gemah ripah loh jinawi,” negeri kaya raya, tetapi “feelingnya” adalah sebuah tragedi kemiskinan. Bagi mereka, penduduk Indonesia masih miskin sehingga wajar dikasihani, diberi listrik yang murah, bensin subsidi, sekolah gratis. Sedangkan bagi generasi muda, Indonesia adalah sebaliknya. Alamnya sudah habis dikuras dan dikorupsi. Hutannya sudah gundul.

Tanahnya sudah dikorek habis. Bagi generasi ponsel pintar, Indonesia adalah negeri dengan jumlah orang kaya yang fantastis. Alamnya miskin, tetapi orangnya kaya-kaya. Jadilah generasi yang bingung: diberi subsidi negara tetapi malah dipakai buat foya-foya, sedangkan yang dari swasta, kalau semakin mahal, semakin diburu. Tak bisa sekolah internasional di sini, ya pindah ke luar negeri.

Guru bilang A, murid melakukan B. Sekolah mengutamakan angka nilai dan otak kiri, tetapi mereka mengembangkan keterampilan lapangan dan otak kanan. Gap ini bukanlah ilusi. Tetapi terjadi sungguhan. Seperti Anda ketika ditanya orang tua “apa cita-cita mu kelak ke depan, Nak?” Maka jawabannya adalah nama-nama fakultas seperti dokter, ekonomi, psikologi, lawyer, sastrawan, atau seniman.

Semuanya ada fakultasnya. Tetapi bila hal serupa Anda tanyakan pada anak-anak sekarang, Anda akan terbengong-bengong sebab mayoritas keinginan mereka tidak atau belum ada nama fakultasnya di sini. Ada yang mau jadi sutradara film, fashion desainer, pelukis, fotografer, perancang pesawat terbang, pembuat robot ruang angkasa, atau bahkan juru masak, social entrepreneur, atau artpreneur.

Basuki Cahaya Purnama alias Ahok bersama isteri dan 3 anaknya.

Kegelisahan Ahok
Ahok, wakil gubernur DKI, bukanlah generasi kertas. Dia dilahirkan pada tahun 1966. Jadi ketika dewasa, dia merasakan nikmatnya komputer, lalu memakai internet belakangan. Namun, Ahok gamang saat melihat pegawai-pegawainya yang masih muda (mungkin generasi ponsel pintar) justru membuat notulensi dengan pensil (bolpoin) dan kertas, bukan langsung menulis di laptop.

Ahok pantas berang, sebab setiap tahun pegawai-pegawai itu mengajukan permintaan anggaran untuk membeli laptop. Laptop di depan meja, tetapi tulisnya tetap saja di kertas. Ini benar-benar pemborosan. Namun, para eksekutif yang menjadi mentor untuk menjembatani generation gap mengajukan usul lebih jauh dari Ahok. “Jangan suruh orang lain menjadi notulis. Kita saja, pemimpin, harus bisa langsung menulis report di depan mata, di komputer, yang langsung bisa di-share melalui internal media,” inilah yang disampaikan sejumlah eksekutif. Memang ini merepotkan.

Bagi saya saja repot, apalagi bagi kita yang sudah biasa dilayani. Kegelisahan Ahok seharusnya tidak boleh sekadar menjadi tontonan di YouTube atau TV saja, melainkan juga sinyal bagi kita semua. Apa yang dialami Ahok adalah realita generation gap yang diakibatkan pembekuan yang dilakukan hampir semua lembaga dan badan pemerintah di era krisis moneter. Bukan main, 7–8 tahun freezing merekrut pegawai antara 1997–2006, bahkan beberapa lembaga birokrasi melakukan zero growth berkali-kali.

Grup band SLANK menyebut dirinya "Generasi Biru".

Di banyak perusahaan, bahkan bukan cuma freezing, melainkan juga PHK. Maklum, SDM ada dalam komponen biaya. Apa akibatnya? Kumpulan orang tua menguasai lembaga. Kalau saya lihat, pegawai yang dimarahi Ahok itu rasanya dari wajahnya berkisar masuk pada Generasi Ponsel Pintar. Tetapi mengapa ia tak memakai laptop langsung? Pengalaman saya menemukan, dalam konteks generation gap, kaum muda yang dinamis akan menjadi sama dengan seniornya, terbelenggu dan tak ada bimbingan untuk menegakkan aura generasinya yang memberikan kekuatan kreativitas dan teknologi yang besar.

Jadi, generasi muda di banyak lembaga dan dunia usaha kita porsinya sudah tinggal sedikit, sedangkan generasi tua begitu banyak. Sudah banyak, mereka menguasai pangkat teratas. Itulah yang disebut band Slank sebagai feodalisme. Salah satu bait lirik lagu itu berbunyi begini:

“Salah nggak salah, sama atasan slalu diturutin
Maunya seumur hidup minta-minta dihormatin ….
Benar nggak benar yang lebih tua sudah pasti benar
Suruh-menyuruh, larang-melarang dia-dia yang paling benar ….”

Jadi, sekarang jelas mengapa reformasi birokrasi susah, biaya perjalanan dinas terus membengkak kendati peningkatan kesejahteraan PNS tidak terjadi, atau kendati rapat pakai BB Group, Skype, Kakao, atau pakai Line saja sudah cukup.

Juga mengapa protokoler di mana-mana dominan. Kalau sudah begitu, bagaimana kita mau memperbaiki pelayanan dan kecepatan? Bagaimana perusahaan lokal mau mendapatkan kualitas SDM kaum muda yang lebih bagus? Tahun ini ribuan perusahaan asing berdatangan ke sini bersiap-siap menyambut pasar bersama ASEAN 2 tahun lagi. Rebutan talent sudah pasti.

Sedangkan para manajer dari negara yang tak terbelenggu feodalisme, selain atasan berani turun langsung ke bawah, bahkan melakukan wawancara di bursa-bursa tenaga kerja, mereka juga memutuskan dengan cepat sendiri ke bawah. Kala feodalisme merajalela, atasanlah sasaran pelayanan, mereka sulit turun ke bawah. Dan, pantaslah produktivitas terganggu. Potensi besar generasi baru itu perlu didampingi mentor-mentor hebat, karena mereka punya kekuatan menembus batas yang mengalahkan kekuatan generasi di atasnya.

Mereka kini disebut juga sebagai generasi VUCA, yang dibesarkan dalam lingkungan yang Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguous. Artinya, mereka generasi tahan banting dan adaptif ditempa dalam pergulatan yang cair dan tidak pasti, tapi punya kemembalan, daya penetrasi yang kuat dan lincah bergerak. Jadi, bagaimana sistem pendidikan yang dikomentari kaum tua yang kolot yang masih berpikir hanya dirinya yang benar? Bagaimana reformasi birokrasi?

Bagaimana meremajakan partai-partai politik dan sekaligus meluruskan makna subsidi dan sosial? Semua hanya bisa dilakukan kalau jembatan antara generasi segera dibangun.Yang tua sadar untuk memberi ruang bagi kaum muda untuk maju, yang muda tetap respek, tapi yang jelas negeri ini butuh manusia yang kaya perspektif. Bukan orang yang merasa paling benar, padahal ada kacamata kuda di wajahnya.

Rhenald Kasali
Ketua Program MM UI
Koran SINDO, 14 Februari 2013

Pelajaran dari Maybrat

Sejak pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan lembaga pendidikan beralih fungsi dari sosial menjadi komersial, pendidikan —apalagi yang bermutu— semakin jauh dari kelompok miskin.

Kian mahalnya biaya pendidikan membuat keluarga miskin sering harus menyerah betapapun berprestasinya anak-anak mereka. Bahkan sekadar bermimpi menyekolahkan anak sampai setingkat SMA saja, mereka tak berani lagi.

Ada anak lulusan SMP yang berprestasi —bahkan pernah mengikuti olimpiade sains di daerahnya— terpaksa menjadi TKI. Ada lagi anak yang nekat mengikuti tes dan diterima di perguruan tinggi negeri, akhirnya mengundurkan diri. Alasannya sama, tak ada biaya lagi.

Di negeri ini ternyata tengah berlangsung proses pemiskinan yang jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dulu masih terbuka peluang bagi anak-anak keluarga miskin untuk mewujudkan mimpi mereka. Tidak heran kalau dulu banyak mobilisasi vertikal lewat pendidikan. Sekarang, biaya jadi kendala utama.

Namun fenomena yang tidak biasa terkait kemiskinan dan akses atas pendidikan kami temukan di pedalaman Papua, tepatnya di Kabupaten Maybrat. Di kalangan masyarakat Papua, Maybrat dikenal sebagai daerah yang warganya banyak menjadi sarjana. Bahkan tidak sedikit pejabat tinggi di kabupaten lain di Papua yang berasal dari Maybrat.

Padahal, kondisi warga Maybrat sama miskinnya dengan warga di kabupaten lain. Namun, masyarakat Maybrat bersemangat tinggi untuk memperoleh pendidikan. Apa yang membedakan Maybrat dengan masyarakat lain di Papua?

Pertanyaan ini muncul ketika mendata keluarga miskin di kampung-kampung. Ternyata banyak anak-anak mereka yang mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tidak sedikit anak dari keluarga miskin di daerah ini yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi. Bahkan, banyak pula yang menempuh pendidikan tinggi di Jawa.

Jawabannya kami temukan dalam diskusi bersama komunitas-komunitas kampung di Kabupaten Maybrat. Meski berbeda kadarnya, ada semacam spirit gotong royong yang berlaku umum dan dipelihara oleh masyarakat kampung di Maybrat. Spirit ini dalam bahasa setempat disebut anu beta tubat, yang artinya bersama kami mengangkat.

Spirit yang Menyatukan
Spirit anu beta tubat menyatukan masyarakat Maybrat untuk memprioritaskan pendidikan. Ibarat lidi yang bila disatukan sulit dipatahkan, demikian pula kekuatan spirit anu beta tubat bagi keluarga-keluarga miskin di Maybrat. Betapa pun miskinnya, mereka tidak menyerah dalam memperjuangkan pendidikan anak-anak mereka. Berbagai hambatan diatasi bersama.

Spirit anu beta tubat semakin menguat setelah masyarakat memetik dan merasakan buahnya. Melihat perubahan positif pada karakter anak-anak mereka yang mendapatkan pendidikan, para orangtua tidak ragu lagi mengirim anak mereka ke sekolah. Melihat anak-anak yang berpendidikan mudah memperoleh pekerjaan, masyarakat berlomba menyekolahkan anak-anaknya.

Mereka bergotong royong dan berjibaku bersama membiayai pendidikan anak. Dulu untuk mengirimkan anak ke sekolah saja para orangtua harus didorong-dorong. Kini, pendidikan telah mereka tempatkan sebagai prioritas dan spirit anu beta tubat menjadi kekuatan untuk mengatasi berbagai hambatan.

Spirit gotong royong untuk pendidikan itu bisa ditemukan di kampung-kampung untuk berbagai tingkatan pendidikan. Di tingkat sekolah dasar, spirit itu mewujud dalam upaya masyarakat menjaga keberlangsungan pendidikan di kampung mereka.

Untuk membuat guru betah mengajar di kampung, di antaranya mereka bergotong royong membuatkan kebun, membangun tempat tinggal, dan menyokong bahan makanan bagi guru yang baru ditempatkan di kampung mereka.

Masyarakat juga bergotong royong membangun atau memperbaiki bangunan sekolah, membantu pengadaan mebel, membayar gaji guru honorer, membeli buku-buku pelajaran, dan membantu biaya ujian.

Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, baik SMP atau SMA, kebanyakan anak di Maybrat harus keluar dari kampungnya dan bersekolah di kota kecamatan, di kota kabupaten atau di kota provinsi. Mereka tinggal di asrama atau menumpang pada keluarga-keluarga di kota. Baru tingkat SMP saja orangtua sudah harus mengirimkan uang tunai setiap bulan. Padahal, penghasilan mereka sebagai petani tidaklah menentu.

Untuk menghemat biaya, masyarakat kampung membangun asrama atau rumah tinggal bersama bagi anak-anak yang bersekolah di kota. Salah satu atau beberapa warga ditunjuk untuk mengurus asrama dan mengawasi anak-anak dalam belajar. Sistem “asrama” atau “rumah tinggal bersama” ini sangat membantu para orangtua yang tidak memiliki keluarga di kota.

Pada tingkat perguruan tinggi, anu beta tubat diwujudkan dalam bentuk dukungan untuk meringankan beban biaya pendidikan. Orangtua biasanya menanggung biaya bersekolah di SMP dan SMA, sementara biaya hidup anak selama belajar di kota dibantu oleh masyarakat kampung atau keluarga di kota.

Dukungan Keluarga Besar
Bentuk dukungan masyarakat kampung bagi keluarga yang anaknya menempuh pendidikan tinggi bermacam-macam. Ada yang bergotong royong menanggung biaya pendaftaran, pembelian sarana-prasarana, membayari biaya skripsi, biaya wisuda, dan lainnya. Dukungan paling besar datang dari keluarga besar orangtua masing-masing.

Anak-anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi akan menjadi kekuatan dan modal bagi masyarakat kampung dalam menjalankan dan memperkuat spirit anu beta tubat. Mereka punya tanggung jawab lebih dalam mengangkat anak-anak lain. Kalau tanggung jawab itu tidak mereka jalankan, masyarakat akan menempatkan mereka dalam barisan orang yang tidak berguna.

Spirit anu beta tubat memberi inspirasi tentang bagaimana kemiskinan dan lemahnya akses kaum miskin atas pendidikan dapat diatasi. Pada saat negara tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai hak asasi —sehingga pemerintah kurang serius dalam menjalankan komitmen untuk mewujudkan pendidikan bagi semua— masyarakat dapat bahu-membahu mengembalikan pendidikan sebagai prioritas.

Saat negara kehilangan daya dalam memenuhi hak warga atas pendidikan, masyarakat dapat berjibaku untuk secara bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas tidak akan dapat dicapai selama kaum miskin masih sulit mengakses pendidikan.

Kami membayangkan banyaknya kemajuan yang bisa kita capai sebagai bangsa seandainya satu warga yang mampu secara ekonomi berkomitmen menyekolahkan satu anak keluarga miskin. Kami yakin, sumber daya warga yang terbatas apabila disatukan akan menjadi kekuatan yang dapat mengembalikan bangsa ini sebagai bangsa yang punya masa depan. Masyarakat Maybrat di Papua Barat telah membuktikannya.

Sri Palupi
Ketua Institute for Ecosoc Rights
KOMPAS, 9 Oktober 2012