G30S: Satu Hari, di Akhir September 1965

Tak ada coup d’état hari itu. Juga pada 1 Oktober 1965. Yang terjadi lebih kacau —dan belum ada kata yang pas buat menamainya. Enam jenderal Angkatan Darat Republik Indonesia diculik dan dibunuh. Menteri Pertahanan, yang juga akan diambil paksa, bisa lolos, tapi ajudannya ditembak mati dan anak perempuannya yang berumur lima tahun tewas.

Sekelompok pasukan berseragam Cakrabirawa, pengawal pribadi Presiden, melakukan semua itu. Waktu itu tak jelas atas perintah siapa. Hanya ada sebuah grup yang menyebut diri “Gerakan 30 September”.

Hari itu, beberapa belas jam lamanya orang bingung. Indonesia belum pernah mengalami kekerasan sedemikian mengguncangkan; tanpa peperangan, sejumlah perwira tinggi sekaligus tewas dalam semalam.

Presiden Soekarno, DN Aidit (kanan atas) dan Letkol Untung (kanan bawah).

Orang, terutama kalangan militer, kemudian menyebut kekerasaan itu “coup d’état”. Tapi itu sebuah distorsi. Coup l’état tak terjadi karena tak jelas posisi l’état (negara, atau pemerintahan) saat itu. Sejak 1958, sejak parlemen pilihan rakyat dibubarkan dan Bung Karno jadi Paduka-Yang-Mulia-Pemimpin-Besar-Revolusi-Presiden-Seumur-Hidup, praktis negara adalah dia, meskipun ia tak pernah memaklumkan, “l’état c’est moi”.

Tapi di awal Oktober 1965, Bung Karno tak bersuara, tak terlihat, sampai sekian jam, ketika seluruh Indonesia menunggu arahannya.

Tak berarti hari itu negara hanya cangkang. Bung Karno absen, tapi bayangannya masih kuat. Tentara terpecah, tapi tak berantakan. “Gerakan 30 September” tak jelas apa dan siapanya, tapi statemennya mengesankan adanya otoritas yang percaya diri. Bahasa yang mereka pakai menunjukkan kedekatannya dengan PKI, partai yang punya 3,5 juta anggota dan didukung pelbagai organisasi yang —menurut Ketua PKI D.N. Aidit di koran partai Harian Rakjat, 20 Agustus 1965— berkekuatan 27 juta.

Tapi di mana PKI? Editorial Harian Rakjat, 2 Oktober memperlihatkan PKI sejalan dengan “G30S”. Tapi Partai yang biasanya militan dan rapi berorganisasi itu tak melakukan apa-apa.

Ketika militer, di bawah komando May. Jend Suharto, melumpuhkan “G30S”, PKI juga diam. Tak ada mobilisasi massa, tak ada pemogokan umum, apalagi sabotase dan perlawnan bersenjata.

Dalam buku Rex Mortimer, “Indonesian Communism under Sukarno,” ada kesaksian seorang isteri anggota CC (Komite Sentral) PKI tentang suasana pasca-30 September yang mengguncang itu:

“Setelah 30 September, sampai beberapa hari kami bekerja terus dengan normal, tapi tak seorang pun yang berhubungan dengan kami bisa memberi tahu apa yang terjadi atau apa yang harus kami kerjakan .... Ketika suasana Jakarta memburuk, kami hanya duduk di rumah menunggu instruksi. Suami saya tak diberi petunjuk apa yang mesti dilakukan dalam keadaan semacam itu. Kami tak memperkirakan keadaan akan berubah jadi begitu buruk. Kami pikir, memang Partai terdesak mundur, tapi akhirnya Bung Karno akan membereskannya.

Itu sebabnya dengan cepat Partai runtuh. Tak ada perintah, dan tak seorang pun tahu kemana harus berpaling atau siapa yang bisa dipercaya, sebab penahanan mulai berlangsung dan pengkhianatan terjadi .... Para pemimpin Partai mengirim pesan agar kami menunggu, dan saya tahu seorang isteri pemimpin Partai dikirim untuk menemui Bung Karno ....”

Tak lama kemudian, setelah ada orang-orang Partai yang berkhianat, sejumlah pemimpin PKI mengecam Ketua mereka. Aidit disalahkan dari kiri kanan.

DN Aidit sedang berbincang dengan Pemimpin China, Mao Zhedong.

Buku Mortimer menguraikan “otokritik” itu dengan mendalam. Saya coba mengikhtisarkannya: Aidit dianggap salah bersekongkol dengan sebuah gerakan yang setengah matang. Tentara pendukung “G30S” yang ditugasi menculik para jenderal tak berhasil mengangkut Nasution, musuh mereka yang paling berbahaya. Juga mereka salah langkah, membunuh jenderal-jenderal yang diculik. Tentara pasti akan dengan ganas membalas dendam hingga bahkan Bung Karno sekalipun akan sulit bernegosiasi untuk mencapai sebuah “penyelesaian politik”. Padahal suka atau tak suka, penyelesaian politik satu-satunya jalan. Gerakan tak akan mampu melawan pasukan Angkatan Darat yang bersenjata lengkap, berjumlah lebih besar dan dipimpin perwira-perwira yang berpengalaman.

Tapi salah Aidit lebih dalam: ia tak mempersiapkan PKI untuk sebuah antagonisme bersenjata. Ia terlalu jinak dengan Sukarno. Ia nampaknya tak yakin bahwa, seperti kata Mao Zhedong, “kekuasaan lahir dari laras bedil”. Bagi Aidit —tentunya dengan membayangkan Bung Karno—negara bukan sebuah kekuasaan yang harus dihancurkan dengan bedil. Negara punya dua aspek, kata Aidit: satu aspek pro-rakyat, aspek lain anti-rakyat. PKI harus memperkuat yang pertama dan mengalahkan yang kedua —meskipun tak dirinci bagaimana caranya.

Njoto (kanan berkacamata) sedang berbicara dengan DN Aidit (kiri).

Bagi pengecamnya, pandangan Aidit menyeleweng dari Marxisme-Leninisme: ia tak melihat Republik Indonesia sebagai negara borjuis yang harus dihadapi dengan perjuangan kelas.

Tapi adakah jalan lain? Orang-orang PKI yang anti-Aidit tak menawarkan apa-apa. Mereka tak melihat jangan-jangan “G30S” jalan lain itu: bukan revolusi, bukan kudeta, entah apa, tapi hendak melumpuhkan bagian negara yang anti-rakyat.

Aidit gagal, tapi kita tahu: memang muskil kekuasaan dicapai dengan asumsi bahwa partai komunis bisa berkuasa di negeri yang, dalam kata-kata Njoto, teoritikus PKI yang cemerlang itu, sebuah “lautan borjuis kecil”.

Goenawan Mohamad
Jurnalis Senior dan Pendiri TEMPO
18 Oktober 2021
www.facebook.com/gmgmofficial

Isu Iran dan Palestina Tantangan Terberat bagi Joe Biden

Hari Rabu (20/1/2021), Joe Biden telah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 dan mulai hari itu pula resmi berdinas di Gedung Putih. Siapa pun penghuni Gedung Putih selalu menempatkan isu Timur Tengah sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya.

Ada dua isu klasik yang selalu membuat penghuni Gedung Putih memberi perhatian khusus terhadap kawasan Timur Tengah, yaitu minyak dan Israel. Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, AS yang menjelma sebagai negara adidaya baru serta-merta memikul tanggung jawab mengontrol kawasan Timur Tengah. Hal itu lantaran adanya kepentingan strategis AS di kawasan itu, yakni minyak dan Israel.

King Abdul Aziz bertemu dengan Franklin D Roosevelt.

Terkait isu minyak, ada catatan sejarah tentang transaksi antara Raja Arab Saudi, Abdul Aziz dan Presiden AS, Franklin D Roosevelt di atas kapal perang USS Murphy di Terusan Suez, Mesir, pada 14 Februari 1945. Transaksi itu berupa komitmen AS menjamin keamanan Arab Saudi dengan imbalan jaminan suplai minyak dari Arab Saudi ke AS.

Meskipun ketergantungan AS atas minyak Timur Tengah saat ini sudah sangat berkurang —karena AS sudah berswasembada minyak— tetapi AS tetap berkomitmen menjaga kelangsungan transaksi historis tersebut. Hal itu mengingat sekutu AS di Barat, seperti Eropa dan Kanada, masih tetap bergantung pada minyak Arab Saudi dan negara Arab Teluk lainnya.

Dunia Barat masih butuh raksasa kekuatan militer AS untuk mengamankan jalur minyak dari kawasan Arab Teluk menuju negara-negara Barat. Itulah latar belakang AS sampai saat ini masih mempertahankan kekuatan militer besar di kawasan Arab Teluk, seperti pangkalan laut Armada V di Bahrain dan pangkalan udara al-Udeid di Qatar. AS juga masih memiliki pangkalan militer yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Adapun terkait isu Israel, AS semula memiliki tanggung jawab mempertahankan eksistensi negara Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Namun, seiring semakin kuatnya negara Israel dan bahkan kini mengungguli secara telak semua negara Arab tetangganya, tanggung jawab AS kini beralih. Dari semula menjaga eksistensi negara Israel, AS kini memiliki tanggung jawab membangun perdamaian Israel dengan negara Arab.

Transformasi tanggung jawab AS atas negara Israel tersebut sudah dimulai sejak konferensi damai di Madrid tahun 1991 yang disponsori AS, diikuti kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina tahun 1993 yang didukung penuh AS. Sejak konferensi Madrid 1991 itu, semua Presiden AS meluncurkan proposal damai Arab-Israel atau Israel-Palestina yang berbeda secara taktik satu sama lain.

Semua Presiden AS secara prinsip mendukung solusi dua negara, Israel dan Palestina yang bisa berdampingan secara damai. Namun, tidak satu pun Presiden AS sampai saat ini yang berhasil mewujudkan solusi dua negara tersebut.

Presiden AS Joe Biden yang menggantikan Donald Trump tentu segera menghadapi tantangan untuk mewujudkan solusi dua negara yang bisa diterima semua pihak. Bahkan, tantangan terberat dan langsung berada di depan mata Biden yang harus segera ditangani adalah mewujudkan solusi dua negara itu.

Pemain utama di Timur Tengah dan juga internasional yang berkepentingan dengan solusi dua negara tersebut sudah mulai bermanuver menyambut momentum kedatangan Presiden Biden. Mesir dan Jordania bersama Perancis dan Jerman sudah menggerakkan Munich Group dalam upaya menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang berpijak pada solusi dua negara.

Munich Group telah menggelar pertemuan pada 11 Januari lalu di Kairo, Mesir, dengan menyerukan segera dimulainya perundingan damai Israel-Palestina dan siap bekerja sama dengan pemerintahan Biden.

Munich Group yang dibentuk pada Februari 2020 di Muenchen, Jerman, beranggotakan Mesir, Jordania, Perancis, dan Jerman. Munich Group dibentuk sebagai gerakan kontra proposal damai AS yang digalang pemerintahan Presiden Trump dan terkenal dengan sebutan Deal of The Century (Transaksi Abad Ini) karena dinilai banyak merugikan pihak Palestina.

Munich Group kini tampak sangat serius ingin memainkan peran dalam menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang macet sejak 2014, serta sekaligus ingin menjadi mitra pemerintahan Presiden Biden dalam mencari solusi konflik Israel-Palestina. Koordinasi internal Munich Group terus dilakukan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Senin (18/1/2021), mengunjungi Amman untuk menemui Raja Jordania Abdullah II. Presiden El-Sisi menyatakan komitmen Mesir dalam upaya menggerakkan proses perdamaian di Timur Tengah dan perundingan damai Israel-Palestina.

Sebelumnya, Sabtu (16/1/2021), Menlu Jordania Ayman Al-Safadi mengunjungi Riyadh untuk menemui Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan. Mereka membahas berbagai isu Timur Tengah, khususnya upaya menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang digalang Munich Group.

Maka, Presiden Biden kini menghadapi realita baru dalam konteks isu Palestina dengan kehadiran Munich Group yang beranggotakan negara teras di Eropa dan Arab. Hal itu tentu sangat membantu Biden dalam upaya menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dengan menggandeng Munich Group sebagai mitra baru.

Biden bersama Munich Group bisa membujuk Israel meninggalkan proposal damai Deal of The Century besutan pemerintahan Presiden Trump yang sangat menguntungkan Israel dan menerima pijakan baru yang akan diusung pemerintahan Presiden Biden dan Munich Group.

Isu nuklir Iran
Isu terberat kedua bagi Biden adalah isu nuklir Iran. Presiden Biden sejak masa kampanye pemilu presiden AS sudah sering menyampaikan ingin menghidupkan lagi Kesepakatan Nuklir Iran 2015 (JCPOA/The Joint Comprehensive Plan of Action) yang dibatalkan secara sepihak oleh Trump pada 2018.

Namun, tidak mudah bagi Biden menghidupkan kembali JCPOA itu tanpa ada modifikasi baru yang lebih memberi perhatian pada kepentingan para sahabat AS di Timur Tengah, seperti Israel dan Arab Saudi. Kedua negara itu memandang JCPOA banyak merugikan kepentingan mereka karena tidak menghentikan program pengembangan rudal balistik Iran dan intervensi Iran di negara-negara Arab.

Sebaliknya, Iran tentu menginginkan AS menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi lagi. Strategi besar Iran saat ini adalah mengembalikan JCPOA tanpa modifikasi.

Iran sudah berkorban besar demi kembalinya JCPOA tersebut. Iran memilih menahan diri menghadapi pembunuhan komandan Divisi Al-Quds dalam Garda Revolusi Iran, Mayjen Qassem Soleimani, oleh serangan pesawat tanpa awak (drone) AS dekat bandar udara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.

Iran juga memilih menahan diri terhadap pembunuhan ilmuwan nuklir terkemukanya, Mohsen Fakhrizadeh, pada 27 November 2020 dekat kota Teheran yang diduga kuat dilakukan dinas intelijen luar negeri Israel (Mossad). Harga mahal berupa sikap menahan diri yang dilakukan oleh Teheran tersebut disertai harapan berupa imbalan kembalinya JCPOA 2015.

Iran barangkali telah memiliki kalkulasi jika melancarkan serangan balasan besar-besaran atas tewasnya Soleimani ataupun Fakhrizadeh, niscaya akan meletus perang besar dengan AS atau Israel. Hal itu tentu akan mengubur peluang kembalinya JCPOA.

Namun, tidak mudah bagi Biden untuk menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi seperti yang dikehendaki Teheran. Ada realita baru di kawasan Timur Tengah yang kini dihadapi Biden. Realita baru itu adalah rekonsiliasi Arab Teluk yang diumumkan dalam forum KTT Dewan Kerja Sama Teluk di kota al-Ula, Arab Saudi pada 5 Januari lalu.

Rekonsiliasi Arab Teluk yang mengakhiri konflik Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) plus Mesir adalah untuk menyatukan barisan Arab Teluk dalam upaya melobi pemerintahan Presiden Biden agar bersedia melakukan modifikasi atas JCPOA.

Selain itu, ada koordinasi tingkat tinggi Israel-Arab Saudi yang diperlihatkan dengan pertemuan rahasia PM Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di kota Neom pada 22 November 2020.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani.

Semua manuver itu tentu untuk menghadapi Iran, khususnya terkait pertarungan isu JCPOA yang akan dihidupkan lagi oleh Presiden Biden. Kini, sangat ditunggu manuver Biden untuk mampu menjembatani kepentingan Iran di satu pihak serta Israel, Arab Saudi, dan negara Arab Teluk lainnya di pihak lain terkait isu JCPOA tersebut.

Hal serupa juga ditunggu terkait isu Palestina. Manuver Biden sangat ditunggu untuk bisa menjembatani kepentingan Israel di satu pihak, serta kepentingan Palestina dan Munich Group dipihak lain.

Musthafa Abd Rahman,
Wartawan senior Kompas
KOMPAS, 22 Januari 2021

Siluman F-35 Tentukan Perimbangan Kekuatan di Timur Tengah

Pesawat tempur siluman (stealth) F-35.

Pesawat tempur siluman terbaru dan tercanggih buatan Amerika Serikat (AS), F-35, kini menjadi sorotan media internasional. Hal itu menyusul munculnya polemik tentang keinginan pemerintah Presiden AS Donald Trump menjual pesawat tempur canggih tersebut kepada Uni Emirat Arab (UEA).

UEA mengklaim, salah satu klausul dalam perjanjian pembukaan hubungan diplomatik resmi Israel-UEA yang diumumkan Presiden Trump pada 13 Agustus lalu adalah AS mengizinkan penjualan senjata canggih, termasuk pesawat F-35, kepada UEA.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengungkapkan, UEA sesungguhnya telah berusaha bisa membeli F-35 dari AS sejak enam tahun lalu.

Selain pesawat tempur siluman F-35, UEA juga ingin mendapatkan pesawatdrone canggih MQ-9 Reaper dan pesawat siluman tanpa pilot yang dikendalikan dari pesawat lain.

Bendera Israel berdampingan dengan bendera Uni Emirat Arab (UEA).

Bahkan, bagi UEA, salah satu faktor utama yang mendorong bersedia membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel adalah dapat imbalan dari AS mempercepat mengizinkan penjualan F-35 ke UEA.

UEA saat ini sangat membutuhkan F-35 yang akan mengantarkan mereka unggul di udara atas lawan-lawan politiknya di kawasan, seperti Iran dan Qatar, serta bahkan atas sahabatnya sendiri, Arab Saudi.

Pesawat tempur F-35 kini ibarat vaksin Covid-19 yang sedang diburu sejumlah negara utama di Timur Tengah. Selain UEA, Arab Saudi, Mesir, dan Turki juga berminat bisa mendapatkan F-35. Turki sejatinya adalah salah satu negara yang ikut dalam program pengembangan pesawat ini. Namun, karena nekat membeli rudal antipesawat Rusia, S-400, yang ditentang AS, Turki ditendang dari program F-35.

Kesediaan Arab Saudi membuka wilayah udaranya untuk penerbangan langsung antara UEA dan Israel disinyalir berharap agar AS di masa mendatang bersedia menjual F-35 ke Arab Saudi. Hingga kini, Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang saat ini memiliki pesawat tempur F-35. Israel mendapat F-35 dari AS sejak 2016.

F-35 Israel.

Israel telah menerima 27 dari 50 pesawat tempur siluman tercanggih F-35 yang dipesan dari pabrikan Lockheed Martin di AS. Harga sebuah pesawat ini tidak bisa dibilang murah, karena mencapai 140 juta dollar AS. Keunggulan pesawat tempur siluman F-35 mampu terbang tanpa terdeteksi radar dengan daya jangkau hingga sejauh 2.200 kilometer dengan kecepatan 1.900 kilometer per jam.

F-35 ditengarai juga mampu menghindar dari sergapan sistem anti-serangan udara canggih buatan Rusia, seperti S-300 dan S-400, yang dimiliki negara-negara di Timur Tengah. Iran, Irak, Suriah, dan Aljazair memiliki S-300. Adapun S-400 hanya Turki yang memilikinya.

Salah satu varian pesawat tempur ini, yakni F-35B, bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, layaknya seperti helikopter. Maka dalam keadaan darurat, pesawat tempur F-35B tidak butuh pangkalan udara untuk mendarat, yakni bisa mendarat di lapangan terbuka sempit atau dari geladak kapal.

Pesawat F-35 dirancang untuk menggantikan pesawat tempur multifungsi buatan AS generasi sebelumnya, seperti pesawat tempur F-16 Falcon, F-15 Eagle, dan F/A-18 Hornet.

F-16 Turki.

Negara-negara utama di Timur Tengah, seperti Mesir, Turki, Jordania, Maroko, dan UEA, saat ini masih mengandalkan pesawat tempur F-16. Arab Saudi masih mengandalkan pesawat tempur F-15 Eagle dan Kuwait mengandalkan pesawat tempur F/A-18 Hornet.

Maka, F-35 akan menjadi andalan Angkatan Udara AS dan sekutunya dalam beberapa dekade ke depan. Kepemilikan Israel atas pesawat tempur siluman F-35 itu membuat negara Yahudi tersebut semakin adidaya di langit Timur Tengah dan kian mengungguli kekuatan armada pesawat tempur semua negara di kawasan itu.

Israel dengan F-35 untuk pertama kalinya bisa menjangkau wilayah Iran yang berjarak 1.800-2.000 kilometer dari wilayah Israel, tanpa F-35 mengisi ulang bahan bakar di udara.

Israel beberapa waktu lalu telah menggunakan pesawat tempur siluman F-35 untuk menggempur sasaran loyalis Iran di Irak. Jarak antara wilayah Israel dan Irak hanya sekitar 1.000 kilometer.

F-16 Arab Saudi.

Dalam karakter alam Timur Tengah yang didominasi gurun pasir terbuka, angkatan udara sangat menentukan untuk memenangkan perang. Kemenangan Israel dalam perang Arab-Israel tahun 1967 dan mengubah dari kalah menjadi menang pada perang Arab-Israel tahun 1973 karena faktor angkatan udara.

Pada perang udara Israel dan Suriah di atas langit Lebanon tahun 1982, Israel berhasil merontokkan 80 pesawat tempur Suriah tanpa satu pun pesawat tempur Israel jatuh.

Kemenangan AS atas Irak dengan mudah pada perang Teluk tahun 1991 dan invasi AS ke Irak tahun 2003 juga karena faktor utama keunggulan telak Angkatan Udara AS.

Tak pelak lagi Israel menentang keinginan AS menjual pesawat tempur F-35 ke UEA itu karena akan mengancam keunggulan militer Israel atas negara-negara Arab, khususnya di lini angkatan udara. Perundingan segitiga antara AS, Israel, dan UEA soal isu F-35 itu masih berlanjut hingga saat ini.

F-22 Raptor.

Direktur Kajian kawasan Arab Teluk di Washington DC, Giorgio Cafiero, seperti dikutip situs Al Jazeera, mengatakan, ada opsi yang akan diambil AS untuk bisa menjual F-35 kepada UEA sehingga tidak ditentang Israel. Pertama, AS meng-upgrade sistem persenjataan dan radar F-35 yang dimiliki Israel saat ini serta kemudian menjual F-35 kepada UEA dengan sistem persenjataan dan radar yang kualifikasinya di bawah F-35 milik Israel.

Kedua, AS menjual F-35 kepada UEA dengan sistem persenjataan dan radar yang sama dengan F-35 milik Israel, tetapi AS dalam waktu yang sama harus bersedia menjual pesawat tempur siluman F-22 Raptor kepada Israel. AS sampai saat ini masih melarang menjual pesawat supercanggih Raptor ke negara mana pun karena pesawat ini menjadi simbol keunggulan Angkatan Udara AS.

Menurut Cafiero, jika Israel memiliki F-22 Raptor, Israel masih bisa mempertahankan keunggulannya dalam angkatan udara meskipun nanti UEA dan Arab Saudi memiliki F-35. Isu F-35 masih terus bergulir dan masih terus ditunggu solusi komprominya antara AS, Israel, dan UEA.

Di tengah heboh soal isu F-35 itu, diberitakan Rusia kini sudah mempersiapkan produk pesawat tempur siluman generasi kelima yang diklaim setara dengan kemampuan F-35 buatan AS, yaitu Sukhoi Su-57.

Aljazair menjadi satu-satunya negara Arab yang diberitakan sudah memesan Su-57 kepada Rusia. Moskwa saat ini juga masih mengandalkan sistem anti-serangan udara S-400 untuk melawan F-35 sambil mengembangkan S-500 yang butuh beberapa waktu lagi untuk siap produksi.

Namun, baru Turki di Timur Tengah yang memiliki S-400. Negara lain, seperti Suriah, Iran, dan Aljazair hanya memiliki S-300 sehingga kehadiran F-35 belum diimbangi oleh sistem anti-serangan udara mumpuni oleh banyak negara di Timur Tengah.

Aljazair dengan kekuatan ekonomi dan stabilitas politik bisa menjadi calon kuat negara yang juga mampu membeli S-400 setelah Turki. Adapun Suriah dan Iran yang mendapat sanksi ekonomi dari AS tampak masih kesulitan keuangan untuk dapat membeli S-400 dan pesawat siluman tercanggih buatan Rusia, Su-57.

Karena itu, F-35 masih menjadi raja di langit Timur Tengah di tengah banyak negara di kawasan tersebut kesulitan finansial untuk membeli pesawat siluman tandingan buatan Rusia.

Musthafa Abd Rahman
Wartawan Kompas di Timur Tengah
KOMPAS, 11 September 2020