Zaman Edan

Orang gila, baik laki-laki maupun perempuan, sering kita jumpai telanjang bulat di tengah jalan ramai. Bagi si gila, telanjang itu kewarasan meski di tengah kerumunan. Namun, bagi rakyat umumnya, telanjang semacam itu tidak waras alias gila. Kini banyak pejabat tinggi yang ketahuan korup dan ditelanjangi KPK serta pengadilan, merasa dirinya waras-waras saja, bahkan menuduh KPK sebagai lembaga edan. Mereka telanjang bulat di depan umum di halaman gedung KPK dan pengadilan, tetapi menampakkan kebanggaannya dan mengumbar senyum serta lambaian tangan, mirip wong edan di jalanan.

Zaman semakin edan. Kekuasaan negara adalah medan petualangan, yaitu suatu medan kaum soldier of fortune, tentara bayaran. Kalau mau cepat kaya raya selama lima tahun, berusaha keraslah memperoleh jabatan kekuasaan negara, tingkat mana pun. Bagaimana caranya Pak? Ah, kura-kura dalam perahu, ya bersahabatlah dengan parpol. Hanya mereka yang dapat mengantar kamu ke gerbang kekuasaan.

Siapa yang dapat kamu pilih sebagai yang berkuasa ditentukan parpol, mungkin mengikuti tradisi negara-negara maju yang telah ratusan tahun berdemokrasi. Namun, jumlah partai mereka tak banyak dan rakyat dengan cara yang sederhana, memahami idealisme politik mereka.

Di Indonesia terlalu banyak partai. Pada Pemilu 1955 terdapat 100 lebih gambar partai. Rakyat tak tahu-menahu idealisme setiap partai. Dengan demikian, kepemimpinan demokrasi kita bersemboyan: dari partai, oleh partai, dan mudah-mudahan untuk rakyat, bukan untuk partai.

Semboyan terkenal Abraham Lincoln, "Pemerintahan Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat tak akan lenyap dari muka bumi", tak berlaku di Indonesia. Apakah pemerintahan kita akan lenyap dari muka bumi?

Kegemaran orang mendirikan partai baru belum lenyap sampai kini. Membangun parpol tentu butuh dana besar, mirip membangun perusahaan nasional. Masalahnya apa orang bersedia menggelontorkan uang demi idealisme kekuasaan? Di zaman pergerakan nasional (zaman kolonial), mungkin hanya butuh idealisme tanpa memikirkan uang.

Uang membangun politik, politik butuh uang. Dalam lingkaran setan kekuasaan semacam itu tidak mengherankan apabila kekuasaan berarti uang. Idealisme politik tak lagi penting. Orang tak lagi mau berkorban diri demi politik, seperti dilakukan Bapak-Bapak Bangsa sampai era 1950-an. Banyak dari mereka hidup miskin di hari tuanya.

Mau cepat kaya, bosan hidup miskin terus-menerus? Duduklah di kursi kekuasaan negara ini. Pendapatan mereka edan untuk ukuran PNS. Untuk dapat penghasilan satu juta rupiah saja, seorang dosen harus pergi-pulang naik kereta api ke luar kota yang jauh jaraknya. Tak dapat membayangkan bagaimana seorang pejabat memperoleh pendapatan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, untuk kerja yang sama.

Penyidik KPK, Novel Baswedan, disiram wajahnya dengan air keras oleh orang tak dikenal, usai shalat Subuh di masjid dekat rumahnya.

Kondisi abnormal
Korupsi adalah semacam "hak istimewa" para elite kekuasaan. Korupsi, apa pun bentuknya, adalah way of life kaum elite ini. Justru mereka yang berkuasa dan tak edan korupsi akan dinilai kurang waras dan dimusuhi. Barang siapa tak mau edan akan disingkirkan dari kelompok ini. Dicari segala macam alasan untuk digulingkan dari kekuasaan. Memang sudah zaman edan.

Zaman edan adalah kemerosotan rohani atau spiritual para penguasa. Dalam mitos-mitos kerajaan Jawa, yang mengenal hierarki kekuasaan negara, korupsi edan-edanan kerap terjadi sejak zaman Mataram Kuno. Dan, jika hal ini terus berlanjut, negara di ambang keruntuhannya. Pujangga Keraton Jawa abad ke-19, Ronggowarsito, memberikan kesaksian sebagai berikut: meskipun negara dipimpin oleh orang-orang yang mulia hatinya dan cerdas pemikirannya, mereka tak kuasa menghapus zaman edan.

Dalam zaman edan, yang tak edan tak kebagian kekayaan (negara). Namun, beruntunglah mereka yang eling (ingat Tuhan) dan senantiasa waspada (tahan melawan godaan) karena hanya mereka yang akan selamat. Mereka yang edan tak akan selamat dari pengadilan rakyat apa pun bentuknya, dirinya ataupun keturunannya. Kejahatan yang tersembunyi, bila tiba waktunya maka akan terbuka. Itulah kepercayaan mitos.

Bagaimana pemecahan logosnya? Kondisinya sudah amat luar biasa, sudah edan. Dalam keadaan abnormal tak mungkin dipecahkan secara normal. Pemecahannya harus edan juga. Lembaga semacam KPK adalah bentuk ketaknormalan itu. Ia boleh menyadap, yang dalam keadaan normal dapat diajukan ke pengadilan. Ia boleh membawa semua rahasia pribadi tersangka. Ia boleh menanyai siapa pun dengan paksa.

Pemerintah pun juga harus berani edan dengan memecat bawahannya yang ketahuan kumat. Pemecatan orang edan adalah normal, jangan dimasalahkan dari segi kondisi zaman normal. Memiskinkan koruptor itu amat normal di zaman edan ini. Jelas dia maling uang negara dan sudah dibuktikan oleh pengadilan.

Mengapa uang negara yang dikorup tak dikembalikan ke pemiliknya? Kalau saya kecurian mobil dan pencurinya sudah tertangkap, masak mobil saya boleh dimiliki pencurinya? Yang edan siapa? Revolusi mental jangan hangat-hangat tahi ayam. Revolusi harus dimulai dari atas, percuma membersihkan kotoran dari bawah. Sebab, ketika yang atas dibersihkan belakangan, di bawah yang sudah lebih dulu bersih, niscaya akan kotor lagi.

Jakob Sumardjo
Budayawan
KOMPAS, 6 April 2017

Thank You Berat yang Mulia King Salman

Catatan internasional menunjukkan bahwa Arab Saudi sedang bangkrut. Itu bukan saja karena harga minyak mentah yang terus menerus anjlok, juga karena Saudi harus membiayai perang melawan proxy sosialis-komunis dkk.

Berita terakhir menyebutkan, Saudi mengajukan pinjaman ke pasar internasional sebanyak USD 87 miliar. Kurang jelas, apakah utang itu diajukan pemerintah atau swasta Saudi. Sebab, Amerika Serikat masih berutang 1.500 miliar kepada Saudi.

Sekonyong-konyong Raja Salman datang ke Asia Tenggara membawa 153 miliar untuk dibagi-bagi. Luar biasa. Di Malaysia, Raja Salman menegaskan, ia berada di belakang Islam. Dari situ harus dibaca muhibah (cinta kasih) Raja Salman. Karenanya, saya salut.

Demi Islam, dalam keadaan bangkrut, Raja Salman masih mengalokasikan USD 25 miliar untuk Indonesia. Padahal, utang ke pasar internasional cuma 87 miliar USD pakai rate.

Banyak yang mengklaim adalah jasa mereka maka Raja Salman bisa hadir ke Indonesia. Saya lihat di televisi berlomba antara utusan khusus Presiden Jokowi dengan Dubes RI untuk Saudi. Entah mana yang benar.

Tapi saya yakin ada 20% andil mereka soal Indonesia. Sisanya 80% adalah andil dari Aksi Bela Islam. Reason-nya, credential diajukan tiga kali. Tak ada jawaban. Jawaban Raja Salman muncul 5 Januari 2017 dengan nota reciprocal caution. Itu tiga hari setelah Aksi Bela Islam II, 212. Pesan langsung diterima pula oleh Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah yang kemudian menyampaikan ke publik.

Blessing in disguise dari blasphemy Al-Maidah 51. Thank berat Bro Ahok. Agaknya Raja Salman kaget melihat jutaan Muslim mendemo Ahok di 411 dan 212. Yaitu, Raja Salman adalah penghafal Al-Quran. Beliau hafal Quran sejak berusia 10 tahun. Padahal di seluruh dunia, di negara modern, hanya di Indonesia jutaan orang berdemo semata blasphemy Al-Quran. Karena latar belakangnya seperti itu, menurut saya, Al-Quran yang menggerakkan Raja Salman ke Indonesia. Bagi penghafal Al-Quran, reason ini diterima, termasuk saya (karena pernah menjuarai musabaqah tilawatil Quran waktu remaja).

Kesimpulannya, reciprocal itu lebih untuk apresiasi Aksi Bela Islam. Bukan an sich menjawab kunjungan Presiden Jokowi yang seharusnya legal formal.

Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Sang Penjaga 2 Kota Suci.

Mengapa demikian? Sebab lain, agenda kerja sama yang di-publish kini, absurditas, tidak make sense. Misalnya pemberantasan terorisme.

Dalam dua tahun terakhir, dua kali Saudi meminta Indonesia ikut dalam koalisi melawan terorisme yang digagas dan dipimpin Raja Salman. Keduanya ditolak mentah-mentah. Bagi Indonesia, alasan Indonesia tidak ikut karena tak ingin terlibat konflik internasional, termasuk apa yang disebut terorisme, adalah reasonable.

Sebaliknya respon penolakan itu bagi Saudi adalah satu catatan tersendiri. Itu satu.

Kedua, berlarutnya kasus blasphemy Al-Maidah 51, telah berubah menjadi paradoks politik, di mana Islam berubah menjadi kekuatan nasionalis kanan berhadapan dengan nasionalis kiri, lalu go internasional. Saudi mau tak mau harus ikut ketika frasa Arab diserang oleh pidato kontroversial Megawati selaku the ruling party (partai berkuasa).

Its all about business!
Persaingan global. Persaingan para globalis. Its all about business, not religion, kata analis. Itu semata Das Kapital (kaum modal), kata Karl Marx. Itu yang ketiga.

Raja Salman sedang memasarkan IPO (Initial Public Offering - pelepasan saham perdana) Aramco di Indonesia, Malaysia, Jepang, dan RRC.

Aramco adalah partner Pertamina. Ke situ alamat investasi USD 25 miliar tadi. Sisanya untuk proyek Saunesia, akronim Saudi - Indonesia, ada 15 proyek. Nah yang 15 proyek ini bisa disebut dana solidaritas Islam.

Lainnya bisnis. Infonya, Saudi menunjuk Moelis & Co untuk penasihat investasi IPO Aramco. Penunjukan Moelis mengisahkan Raja Salman sedang berbisnis di mana Moelis adalah proxy RRC, walau RRC bukan sekutu Barat. Moelis adalah perusahaan milik konglomerat Yahudi Kenneth Moelis yang bermarkas di Beijing untuk Asia.

Dari Indonesia, Raja Salman ke Jepang, lalu ke Beijing, bertemu Presiden RRC Xi Jinping, untuk memasarkan IPO Aramco yang diproyeksi mendulang duit 2 triliun USD. Dahsyat.

Dulu, Aramco bernama Socal (Standard Oil Company of California) Amerika Serikat. Socal beroleh konsesi minyak Timteng tahun 1930. Ketika Perang Dunia II, Presiden Roosevelt menasionalisasi Socal, tapi digagalkan oleh Kongress AS. Lalu Socal lebur dengan Texaco menjadi Caltex (California Texas). Selanjutnya, bergabung Standard Oil of New Jersey (Exxon) dan Standard Oil of New York (Mobil).

Aliansi itu yang disebut Arab America Corporation (Aramco), ialah perusahaan minyak terbesar dunia kini. Aramco bermitra dengan BUMN Saudi, yaitu Saudi Aramco.

Berbagai sumber menyebutkan IPO Aramco adalah restrukturisasi dan diversifikasi untuk menghindari kebangkrutan akibat anjloknya harga minyak bumi. Aramco mau banting setir ke mana dengan 2 triliun USD tadi?

Analis mengemukakan, pertama mendukung mitra strategis peningkatan kinerja Aramco. Yaitu kerjasama dengan pembeli terbesar (main buyer): Jepang, Cina, Indonesia, dan AS. Ikatan jangka panjang dengan main buyer menjaga stabilitas nilai saham Aramco di pasar modal.

ARAMCO (Arabian American Oil Company)

Kedua, mengarahkan jaringan investasi finansial untuk menjaga likuiditas Aramco dalam melakukan leverage, sehingga pertumbuhan Aramco terjamin dalam rangka mencipta deviden untuk menambal defisit APBN Saudi.

Aliansi dengan Jepang dan AS tidak bermasalah, karena satu proxy Barat. Tapi dengan Cina dan Indonesia niscaya bermasalah. Sebabnya, Cina sudah terikat aliansi dengan Iran dan Rusia (proxy Timur), sehingga menurut para analis, sulit dicapai aliansi permanen. Demikian pula dengan Indonesia, karena Indonesia sudah bekerjasama dengan Iran dan Rusia dalam proyek refinery dan trading.

Tapi, Raja Salman tampak yakin bisa menarik Indonesia dengan menganulir Iran dan Rusia dengan menggunakan kedekatan Saudi dengan elite politik Islam Indonesia. Langkah awal Saudi mempercepat penyelesaian pembangunan kilang Cilacap dengan Pertamina serta membeli saham Petronas yang sedang kesulitan. Itu pintu masuk Aramco ke pasar retail Indonesia, bersama Petronas. Apa yang diperoleh Presiden Jokowi dari bisnis ini?

Menurut analis, berharap efek divestasi Aramco yang dilakukan Raja Salman, pemerintah bisa melakukan bargaining politik untuk menjinakkan Islam radikal Indonesia. Di samping itu, tetap bisa menangguk kemitraan investasi dari Iran, Rusia, Arab, dan Cina.

Perjalanan Raja Salman setelah dari Indonesia adalah ke RRC dan Jepang.

Menurut saya sukar, khususnya penjinakan radikalisme Islam, semata karena Raja Salman adalah penganut Wahabi.

Masalah radikalisme itu bukan soal Wahabi, melainkan karena tidak ditegakkannya keadilan hukum pada kasus Ahok oleh rezim. Sebab, demo Bela Islam itu lebih banyak Nadlatul Ulamanya daripada Wahabinya.

Detonator lainnya adalah berubahnya kiblat politik luar negeri Indonesia dari Barat ke Timur (RRC, Iran, Rusia), meminjam istilah Syahganda Nainggolan, menghasilkan devided civilization (peradaban yang terbelah) antara nasionalis kiri versus nasionalis kanan. Hingga kini, belum ada obatnya karena diprovokasi terus menerus oleh pemerintah.

Kehadiran Raja Salman bisa-bisa malah mensuplai semangat keislaman yang lebih rigid walau Raja Salman membawa proyek Islam moderat dalam pesannya.

Djoko Edhi Abdurrahman,
Mantan Anggota Komisi Hukum DPR-RI
REPUBLIKA, 4 Maret 2017

Algoritme Kebencian

“Apabila Anda ingin memerdekakan sebuah masyarakat, yang Anda butuhkan adalah internet.” (Wael Ghonim, Aktivis Internet)

Sewaktu Ghonim mencetuskan ini pada 2011, optimismenya memang beralasan. Mesir berada di ambang revolusi yang akan menggulingkan pemerintahan otoriter Mubarak. Berkat media sosial, rakyat menemukan kelaliman pemerintah dan bergerak menuntut perubahan.

Tak butuh waktu lama sampai Ghonim pupus harapannya. Ghonim —yang perannya dalam memobilisasi rakyat melalui Facebook dianggap vital— terkoyak menyaksikan bagaimana media sosial memecah belah kekuatan rakyat yang seharusnya mengawal demokratisasi di negaranya. Ujaran kebencian, provokasi adu domba, dan berita palsu menguasai media sosial.

Bos Facebook, Mark Zuckerberg dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kekecewaan Ghonim kini tidak sulit kita jumpai. Sewaktu Trump memenangi pemilu tempo hari, mata tak hanya tertuju pada kebangkitan populisme ekstrem yang melalap berbagai belahan dunia hari ini. Berbagai pihak menuntut Mark Zuckerberg, CEO Facebook, untuk bertanggung jawab atas maraknya berita palsu yang menguntungkan kandidat yang mengecer nasionalisme dan sensasionalisme vulgar itu di media sosialnya.

Dari data yang diperoleh perusahaan pemantau jejaring sosial, Buzzsumo, memang klaim ini punya dasar. Dari 16 juta respons yang diperoleh 20 berita teratas perihal pemilu di Facebook, 8,7 juta respons tertuju pada berita palsu seperti “Paus Francis Mendukung Trump” atau “Hillary Terungkap Wikileaks Menjual Senjata ke ISIS”. Sebagian besar berita itu melejitkan citra Trump dan mencederai citra Hillary.

Apakah situasi semacam ini asing di Indonesia? Kita tahu: tidak.

Donald Trump dan Mark Zuckerberg.

Gelembung paranoia
Kala diminta pertanggungjawabannya atas berbagai informasi menyesatkan, Facebook menampik. Seperti yang dari waktu ke waktu ditegaskannya, Mark Zuckerberg mengetengahkan bahwa Facebook merupakan perusahaan teknologi. Facebook, berbeda dengan media massa, tak memproduksi kandungan (content) yang beredar di jejaringnya. Karena itu tak bisa dituntut bertanggung jawab atasnya.

Namun, kita pun bisa menimpali balik, andai saja persoalannya benar-benar sesederhana itu. Sedari awal Facebook didesain sebagai sebuah ekologi digital yang tak hanya menghubungkan orang-orang, tetapi juga menyihir mereka tenggelam di dalamnya. Mereka mencetak untung dari waktu dan perhatian yang dihabiskan para pengguna di jejaringnya —menjualnya sebagai peluang beriklan strategis bagi perusahaan yang sadar televisi— saat daya jangkau media cetak semakin melemah seperti sekarang ini.

Karena itu, Facebook dalam usaha menegakkan dominasinya atas platform media sosial lain, mengembangkan algoritme yang efektif dalam membaca sekaligus menyajikan dinamika dan drama jejaring sosial yang mengikat penggunanya. Facebook menyusun satu rumus untuk mengalkulasi acungan jempol, jejaring pertemanan, waktu membaca pos, serta semua jejak perilaku digital pengguna yang dapat menerka selera dan preferensi tiap pengguna. Lantas Facebook akan memilihkan unggahan status, foto, berita dari jaringan sang pengguna yang dianggapnya akan memikat pengguna bersangkutan.

Apakah algoritme merupakan biang keladi dari tumbuh suburnya kapitalisme digital?

Facebook tak mengembangkan algoritme ini secara instan. Dan hasilnya adalah Facebook yang kita jumpai hari ini adalah media sosial terbesar yang jumlah pengguna aktifnya tak mungkin lagi terkejar lagi oleh media sosial lainnya. Apa yang acap Anda lihat pertama kali ketika membuka laman utamanya?

Muatan-muatan menggugah emosi, sentimentil dan —yang terpenting— memaksa Anda untuk terus memancangkan perhatian ke lamannya. Banyak di antaranya yang, tak bisa kita tampik, merupakan berita membahagiakan, seperti kabar kelahiran anak seorang teman dekat. Namun yang tak kalah banyak adalah informasi yang menorehkan kebencian, kemarahan, ketakutan dan kecemasan yang membuat galau berbagai pihak.

Facebook sendiri, tentu, tak pernah menggambarkan algoritme yang dikembangkannya bertujuan untuk memprovokasi atau memanipulasi emosi para penggunanya. Di laman beritanya, Facebook menyampaikan bahwa pihaknya ingin merancang sebuah platform tempat para penggunanya tak akan melewatkan kabar penting dari jaringan perkawanannya serta memperoleh interaksi otentik dan bermakna.

Akan tetapi, siapa yang bisa mengantisipasi kalau ternyata algoritme untuk tujuan demikian itu melecut pula kandungan yang mengobarkan permusuhan kepada yang lain? Bahwa yang lantas terjadi bukan hanya Anda terjalin setiap saat dengan kawan-kawan, tapi juga Anda digerayangi paranoia tak beralasan dari muatan yang menggentayangi jejaring Anda?

Hillary Clinton versus Donald Trump.

Kapitalisme digital
Pengaruh algoritme ini tak berhenti pada mengubah cara banyak orang memperoleh informasi. Ia pun, dengan sendirinya, mengubah secara dramatis cara orang-orang memproduksi dan mereproduksi informasi. Apabila satu pihak menginginkan kandungan yang disusunnya tersebar dan memperoleh entah untung sosial, politik, ataupun finansial darinya, mereka harus mengikuti logika yang dihasung dan dirampungkan media sosial dalam penyajiannya.

Akibatnya, tak mengherankan jika hari-hari ini situs berita yang dianggap kredibel sekalipun pada akhirnya terjebak untuk mengerdilkan dirinya menjadi penjaja judul bombastis sentimental. Situs berita remang-remang, dapat ditebak, semakin leluasa untuk menebar kabar liar yang tak dapat dipertanggungjawabkan dalam gaduh-riuh yang menyulut emosi. Muatan yang demikianlah yang fakta nyatanya, harus diakui, mendapatkan panggung utama dalam jejaring sosial digital kita.

Sebuah artikel BuzzFeed bahkan mengungkap ada sekelompok anak muda di Macedonia yang pencahariannya menyusun dan menyebarkan berita palsu seputar pemilu AS dan terutama yang mengangkat Trump. Mengapa mereka melakukannya? Jawabannya sederhana: karena uang. Uang akan mereka peroleh ketika para pengguna media sosial bisa terbujuk —lebih tepatnya terperangkap— mengunjungi situsnya. Namun, pertanyaan pentingnya, mengapa mereka bisa melakukannya? Tak lain karena media sosial menyediakan tambang informasi yang sangat melimpah sekaligus merupakan medium paling ampuh bagi penyebarannya dengan kecepatan seketika.

Yang menarik, anak-anak muda ini mengaku sempat berusaha menayangkan pula berita perihal senator Bernie Sanders. Namun, tak ada yang bergaung lebih kuat di Facebook dibandingkan dengan berita tentang Trump dan Trump. Dan kita tahu, sejak pertama, Trump memang dibesarkan sekaligus membesarkan figurnya sendiri dengan kampanye kebencian.

Bukankah hal ini juga menggambarkan bagaimana kini muatan kebencian menyalip muatan lainnya dalam menggenggam kehidupan digital kita? Itu lantaran ia lebih mudah menjangkiti khalayak dan memungkinkan para pihak dalam mengambil keuntungan darinya?!

Apa yang kita saksikan saat ini merupakan paradoks telanjang dari era teknologi informasi. Semakin canggih perkakas yang memudahkan kita berhubungan dengan insan lain, ternyata semakin sempit dan picik cakrawala pandang kita. Kita jadi tersandera oleh sentimen kita sendiri yang sejatinya sudah dipetakan, dipancing dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sebagian pihak akan menangguk mujur dan meraup untung akibat dari kenyataan paradoksal ini.

Pada akhirnya, kita memang telah disandera oleh sesosok makhluk gelap dalam gulita malam yang beberapa tahun silam bahkan belum lahir: kapitalisme digital.

Geger Riyanto,
Esais; Peneliti Sosiologi;
Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di Universitas Indonesia
dan Bergiat di Koperasi Riset Purusha
KOMPAS, 7 Februari 2017