Argumentasi PDI-P Menolak Kenaikan Harga BBM

ASUMSI PEMERINTAH BAHWA SELAMA INI SUBSIDI BBM TIDAK TEPAT SASARAN ADALAH TIDAK BENAR
Menurut ARGUMENTASI PEMERINTAH:
Pemerintah melalui Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri ESDM menyatakan bahwa “25% orang kaya menikmati 77% subsidi BBM.” (Senin, 13 Desember 2011)

Situs resmi Kementerian ESDM menyatakan bahwa selama ini “subsidi dinilai salah sasaran, bukan ke kalangan miskin tapi kepada yang mampu sebanyak 70%. Subsidi hanya habis kepada roda empat.”

Menteri ESDM Jero Wacik pada rapat dengan Komisi VII DPR-RI, Selasa, 13 Maret 2012 menyatakan bahwa selama ini hampir 77% subsidi BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang tidak pantas menikmati subsidi.

ARGUMENTASI PDI PERJUANGAN:
Berikut ini adalah serangkaian HASIL SURVAI yang menyatakan bahwa ARGUMENTASI PEMERINTAH yang menyatakan bahwa SUBSIDI BBM TIDAK TEPAT SASARAN karena dinikmati oleh KELOMPOK MENENGAH KE ATAS adalah TIDAK BENAR.

1. DATA SUSENAS BPS menunjukkan bahwa 65 persen bensin ternyata dikonsumsi oleh masyarakat kelompok miskin dan menengah bawah (tergambar di BAGAN). Termasuk di dalamnya (29 persen) dikonsumsi oleh kelompok miskin. Sebagaimana data Susenas BPS, diperoleh bahwa ternyata sebanyak 64 persen bensin dikonsumsi oleh rumah tangga dengan pengeluaran kurang dari US$ 8 per hari atau kurang dari US$ 2 per kapita per hari. Sementara kelompok rumah tangga menengah atas dan kaya, atau rumah tangga dengan pengeluaran US$ 40 ke atas hanya mengkonsumsi 8 persen dari seluruh bensin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SEBAGIAN BESAR RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN BENSIN ADALAH RUMAH TANGGA MISKIN DAN MENENGAH BAWAH.

Oleh karena itu, dapat DISIMPULKAN bahwa “subsidi BBM ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah bawah. Sangat berbeda dengan klaim PEMERINTAH bahwa 77 persen subsidi BBM dinikmati oleh 25 persen kelompok rumah tangga tertinggi.”

2. Klaim PEMERINTAH bahwa subsidi BBM TIDAK TEPAT SASARAN karena sebagian besar dikonsumsi oleh pemilik KENDARAAN RODA EMPAT atau MOBIL juga TIDAK BENAR. Hal ini bisa dibuktikan dengan Hasil Survai bahwa ternyata:

Dokumen Bank Dunia tentang skenario pengurangan subsidi BBM menunjukkan bahwa dari total bensin premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, 64 persennya dikonsumsi oleh SEPEDA MOTOR. Sedangkan untuk MOBIL hanya 36 persen.

Mengingat sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, MAKA berarti SELAMA INI BAGIAN TERBESAR SUBSIDI BENSIN PREMIUM (64 PERSEN) DIKONSUMSI OLEH KELOMPOK KELAS MENENGAH DAN BAWAH, BUKAN OLEH KELOMPOK KAYA.

Sumber:
Argumentasi PDI Perjuangan, Menolak Kenaikan Harga BBM
Diterbitkan oleh: Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI, 28 Maret 2012

Gagalnya Jokowi Effect Mendongkrak Suara PDIP

Saat ini berbagai media menyoroti gagalnya Jokowi Effect mendongkrak perolehan suara PDIP. Berikut ini adalah analisa Dewi Haroen, Dosen Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang juga pakar personal branding dan penulis buku “Personal Branding, Kunci Kesuksesan Berkiprah di Dunia Politik”.

1. Berbagai lembaga survei yang sebelumnya berkoar bahwa pencapresan Jokowi akan membuat PDIP menang telak di Pileg dengan kisaran angka di atas 30% ternyata pepesan kosong belaka. Meski menjadi pemenang, PDIP hanya mampu meraih suara 19%, selaras dengan perkiraan hasil survei sebelum Jokowi resmi dideklarasikan menjadi capres PDIP. Bahkan partai-partai yang berbasis ideologi Islam yang sebelumnya diperkirakan akan tenggelam oleh ketokohan Jokowi, justru meraih hasil yang menggembirakan dengan kenaikan perolehan suara signifikan. Kondisi ini membuat banyak orang surprise.

2. Publik membandingkan dengan Prabowo Effect yang secara kasat mata hasilnya terlihat jauh lebih baik dibanding Jokowi Effect, di mana Gerindra yang pada pemilu 2009 hanya meraih 4,46% secara nasional, saat ini menurut quick count menempatai urutan ketiga dengan meraih suara di kisaran 11–12 %.

3. Mengapa bisa demikian? Dari berbagai analisa, ada kenyataan yang luput dari mata pengamat. Yaitu kejelian Prabowo Subianto untuk memilih orang-orang ahli komunikasi yang berada di barisan belakangnya. Pemilihan orang-orang yang tepat untuk memudahkan komunikasi antara media dengan dirinya merupakan kunci penting dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya.

4. Tim media dan komunikasi Prabowo terlihat bekerja maksimal melalui berbagai media termasuk sosial media yang dulunya dikuasai oleh Jokowi. Sehingga personal branding Prabowo sebagai pribadi yang bersikap tegas terhadap apapun, antikorupsi, jiwa sosialnya yang sangat tinggi, serta konsep ekonominya yang sangat jelas untuk memakmurkan rakyat yang kuat, secara terus menerus dikomunikasikan dengan baik dan konsisten kepada swing voters sampai hari H pencoblosan.

5. Rupanya hal ini yang tidak disadari oleh Jokowi dan tim pendukungnya dari PDIP. Bisa jadi mereka sama sekali tidak mempelajari bagaimana Jokowi berhasil dalam Pilkada DKI. Mereka merasa di atas angin karena menganggap Jokowi ‘media darling’ serta terbuai dengan hasil survei.

6. Tim pendukung Jokowi juga tidak terlihat melakukan upaya yang nyata sehingga pemilih tidak mendapat informasi yang cukup. Selain itu pada saat-saat akhir jelang kampanye mulai ada pergeseran persepsi masyarakat terhadap figur Jokowi yang disebut sebagai capres boneka dan figur yang selalu ‘manut’ pada Mega. Padahal situasi dan kondisi yang ‘rawan’ seharusnya disikapi dengan cerdas oleh tim ini, tapi kenyataannya tidak disadari oleh tim Jokowi sehingga pembiaran ini akhirya harus dibayar mahal dengan tidak efektifnya personal branding Jokowi terhadap PDIP di Pileg 2014 yang lalu.

Sumber:
http://www.berita57.com/view/detail_kabar/750