Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Departemen Pertahanan dan TNI bisa merinci kebutuhan riil bahan bakar minyak untuk kegiatan operasional tahunan mereka. Caranya dengan mempelajari pola konsumsi BBM tahun-tahun sebelumnya untuk kemudian memperkirakan besaran volume BBM yang dibutuhkan pada tahun berikut.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani, yang sehari-hari dipanggil Ani, Selasa (1/12), seusai berbicara dalam diskusi meja bundar (round table discussion) tentang Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri babak ketiga. Hadir dalam diskusi itu Menteri Perindustrian MS Hidayat, Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu, serta para direktur utama pihak BUMN Industri Strategis dan perbankan nasional.
Menurut Ani, dengan kejelasan prediksi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan operasional TNI seperti itu, departemennya bisa dengan tepat mengalokasikan anggaran yang memadai. Dia juga menyarankan agar alokasi kebutuhan BBM untuk TNI pada masa mendatang tidak lagi berbentuk rupiah, tetapi secara konkret dalam bentuk volume BBM yang dibutuhkan per tahunnya.
Untuk mencari solusi bersama, Ani mengajak semua departemen dan kementerian negara terkait agar mau duduk bersama dan membahas persoalan tersebut, termasuk soal keberadaan utang BBM TNI ke Pertamina, yang hingga 9 November 2009 besarannya mencapai Rp 7.135.000.000.000 (7 triliun seratus tiga puluh lima miliar rupiah).
”Sistem penganggaran seperti yang diterapkan sekarang memang perlu dikaji ulang dan diubah. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika perkiraan kebutuhan BBM-nya juga ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ani.
KOMPAS, 2 Desember 2009
Catatan:
Bandingan dengan dana talangan ke Bank Century yang bikin geger saat ini, sejumlah Rp 6.700.000.000.000 (6 triliun tujuh ratus miliar rupiah).
