Geopolitik Menyikapi Travel Warning AS

Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) telah memberikan peringatan keamanan (travel warning) bagi warganya di Surabaya. Pernyataan itu dilansir di situs resmi kedubes Sabtu lalu (3/1). Alasan travel warning tidak dijelaskan secara terperinci. AS hanya menyebutkan, ada potensi ancaman terhadap hotel-hotel dan bank-bank AS di Surabaya. AS selanjutnya merekomendasikan peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian saat mengunjungi fasilitas yang berafiliasi dengan AS. Kedubes AS menyarankan semua warganya yang berada di Surabaya maupun luar Surabaya untuk mendaftarkan nomor ponsel ke 99388 sehingga bisa mendapatkan peringatan dini jika terjadi ancaman keamanan.

Apresiasi layak diberikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang merespons dingin travel waning itu. JK merasa Indonesia aman. Insiden yang terjadi hanyalah kecelakaan pesawat AirAsia. Pemerintah dan pihak keamanan penting menyikapi travel warning itu dengan tetap memprioritaskan harkat dan martabat bangsa. Salah satu pendekatan penyikapan melalui optimalisasi geopolitik atau geostrategi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) merespons dingin travel waning itu.

Geopolitik dan Geostrategi
Indonesia dalam kancah internasional memiliki daya tawar geopolitik yang kuat. Hal itu tidak lepas dari potensi besar sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Atas dasar itu, pemimpin wajib menampilkan diplomasi internasional yang memiliki posisi tawar kuat dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu penentu kebijakan internasional. Pemimpin juga wajib melindungi rakyatnya dari efek ekspansi asing.

Friedrich Ratzel (1844–1904) sebagai salah satu tokoh pencetus teori geopolitik memaparkan bahwa negara harus mengambil dan menguasai satuan-satuan politik yang bernilai strategis serta ekonomis demi membuktikan keunggulannya. Hanya negara yang unggul, yang bisa bertahan hidup dan menjamin kelangsungan hidup warganya.

Bangsa Indonesia telah menegaskan manifestasi geopolitiknya melalui wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan serta cita-cita nasionalnya (Kaelan, 2003). Dan pemimpin harus bertanggung jawab penuh atas terealisasikannya wawasan Nusantara yang mengarah kepada kuatnya eksistensi bangsa dan kesejahteraan rakyat itu.

Geopolitik Indonesia diaplikasikan dalam bentuk geostrategi melalui konsep ketahanan nasional (Kaelan, 2010). Suradinata (2005) mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia.

Travel Warning: "Dangerously Beautiful".

Rekomendasi Penyikapan
Indonesia mesti menunjukkan sikap terhormat atas travel warning AS itu. Kesan lemah dan ketergantungan hendaklah dibuang jauh. Banyak alternatif langkah yang bisa dilakukan dalam menyikapi hal itu dengan berbasis penguatan geopolitik dan aplikasi geostrategi.

Pertama, komunikasi dan diplomasi mesti dilakukan segera dengan pihak Kedutaan Besar AS. Polri penting proaktif mengonfirmasikan alasan terperinci penyebab keluarnya travel warning. Informasi mereka dibutuhkan demi antisipasi. Sekali lagi, hal itu tidak berarti mudah percaya dengan intelijen asing. Jika merasa tidak ada alasan kuat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang sama dengan travel warning WNI ke AS.

Kedua, pemerintah penting mengambil langkah komplementer terkait dengan dampak ekonomi travel warning. Sektor yang paling merasakan efek travel warning adalah pariwisata dan bisnis. Sektor itu mesti mencari alternatif dengan melirik negara lain. Forum dan event internasional penting dioptimalkan, misalnya dengan menarik wisatawan serta mitra bisnis dari negara ASEAN, Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, dan lainnya. Hal tersebut merupakan bagian dari geostrategi penyikapan.

Ketiga, untuk jangka panjang, peta jalan geopolitik dan geostrategi Indonesia penting disusun segera. Hal itu dilakukan untuk menghadapi derasnya arus globalisasi mendatang. Langkah konkret penting dijabarkan terkait dengan pemberlakuan pasar bebas ASEAN (MEA) 2015, keterbukaan tenaga kerja asing, globalisasi, dan lainnya. Semua itu sekaligus menjadi pembuktian janji Jokowi-JK sejak kampanye. Jokowi-JK selama kampanye menyodorkan janji dalam visi berdaulat dan mandiri. Jabaran misinya, antara lain, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif, dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Keempat, pemerintah mesti menunjukkan sikap tegas dalam diplomasi internasional. Ketegasan itu menyangkut kedaulatan negara, perbatasan, dan penguasaan sumber daya alam. Selama pemerintahan SBY, kebijakan luar negeri disandarkan pada prinsip one thousand friend zero enemy. Tafsir prinsip tersebut terbukti tidak bisa menjaga kedaulatan Indonesia (Juwana, 2014). Penting bagi Jokowi, dengan percaya diri menampilkan tafsir baru yang dapat disebut sebagai “doktrin Jokowi”. Tafsir tersebut adalah all nations are friends until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest is jeopardized atau semua negara adalah sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan. Semua negara mesti tahu prinsip Indonesia tentang politik luar negeri bebas aktif dengan tafsir tersebut.

Travel warning merupakan hak bagi setiap negara dan hal itu menjadi fenomena yang biasa. Indonesia mesti menunjukkan sikap dengan kepala tegak. Upaya geopolitik dan geostrategi tersebut diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengantisipasi efek travel warning yang dikeluarkan AS.

Ribut Lupiyanto,
Deputi direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration),
Pegiat di Forum Kolumnis Muda Jogja
JAWA POS, 7 Januari 2015

Umat sedang Menjadi Buih

“Islamisasi (di Jawa) merupakan proses yang diwarnai perbedaan dan kepelikan bahkan sejak periode awal”. Itulah kesimpulan Ricklefs, sejarawan Australia. Menurutnya, di satu sisi ada budaya hibrid, yaitu menjadi orang Jawa dan menjadi Muslim sekaligus bukan merupakan sesuatu yang problematis. Di sisi lain ada harapan untuk memilih antara menjadi Muslim atau menjadi Jawa.

Karena beragama bukan hanya soal individual maka dimensinya kemudian mencakup segala hal. Ricklefs mencatat kenyataan ini sejak dini. Katanya, kaum priyayi meragukan bahwa Islamisasi adalah gagasan yang baik untuk masyarakat Jawa. Karena itu mereka merintis berdirinya Boedi Oetomo, yang kemudian tenggelam karena konservatisme mereka dan kalah bersaing dengan organisasi lain yang lebih modern dan lebih aktif. Bahkan Islam makin berkembang dengan pesat. Penjajahan Belanda merupakan salah satu faktor penguat perkembangan Islam.

Proses Islamisasi yang dialektis itu terus berlangsung hingga kini. Walau dikotomi abangan dan santri pada satu sisi kini tak relevan lagi, namun pada level tertentu masih tetap muncul. Kita menyaksikan proses Islamisasi yang kian massif. Namun dalam hal politik, ekonomi, bahkan wacana publik, kita akan menyaksikan Islam tetap seperti di masa awal kedatangannya: pelik dan problematis. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya.

Mari kita lihat hal-hal berikut ini. MUI adalah salah satu contoh institusi keagamaan yang dijadikan olok-olok dan bulan-bulanan. Bahkan ada plesetan “kami mendukung MU, karena tak ada I”. Jika MU saja maknanya adalah Manchester United dan ketika ada I menjadi MUI. Jika ada tokoh agama yang terpeleset maka dia akan ditoyor beramai-ramai sampai terjerembab tak bisa bangkit lagi. Terjadi penggelontoran dana dari asing untuk melemahkan doktrin-doktrin Islam, sehingga perolehan suara partai-partai Islam menjadi rendah. Oleh sebab itu, tak ada politisi dari garis santri yang benar-benar moncer.

Di bidang ekonomi, umat masih lebih dominan sebagai konsumen. Pelanggaran HAM terhadap umat, sedikit atau bahkan tak ada pembelaan sama sekali. Misalnya hak untuk mengenakan jilbab di lingkungan TNI dan Polri, serta di lembaga-lembaga pendidikan non-Muslim. Demikian pula hak untuk mendapat pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah non-Muslim dan hak untuk mendapat pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah non-Muslim oleh guru-guru beragama Islam. Umat benar-benar sedang menjadi buih. Terombang-ambing tak berdaya. Wacana publik berbau Islam dicurigai sebagai tidak Indonesia. Tentu ini sangat menggelikan, terutama jika kita mengkaji sejarah negeri ini.

Wajah Islam yang sedang menjadi buih ini rupanya bukan monopoli Indonesia, tapi merupakan fenomena global. Tak ada perhatian dunia terhadap pembantaian dan pengusiran minoritas Rohingya dari negerinya sendiri di Myanmar. Pemberontakan minoritas di Afrika Tengah, yang kebetulan beragama Islam, dijawab dengan kehadiran pasukan Prancis. Umat Islam yang tak ikut memberontak ikut menjadi tertuduh, dibantai, dan diusir dari negerinya sendiri. Kita juga bisa menyaksikan porak-porandanya umat di Irak, Libya, Suriah, dan Mesir. Dan rasanya tak ada artinya lagi menyebutkan soal Palestina.

Di sini ikut disebut tentang fenomena global itu hanya hendak memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ada keterkaitan. Ada faktor geopolitik dan geoekonomi. Dan untuk menjawab semua itu hanya dengan dua hal: kepemimpinan umat dan persatuan Islam. Namun ada satu syarat, yakni rasa percaya diri. Umat ini mengalami ketidakpercayaan diri yang luar biasa.

Di lapangan politik, para politisi dan partai-partai umat seolah harus ikut arus dengan mensyaratkan modal (uang) untuk memenangkan pemilu. Akibatnya mereka terjebak dalam money politics, yang tentu saja kalah jaringan, kekuatan, dan keterampilan dalam permainan penggalangan dana. Sedangkan para pemimpin agama banyak yang tergoda untuk terjun langsung masuk ke lapangan politik praktis. Kader-kader terbaik dan muda sebagian lebih suka menjadi tim sukses politisi dan pemain politik besar yang tak berbasis umat. Lebih baik ikut menumpang daripada berjuang. Lebih baik kebagian daripada terkapar. Sungguh mengenaskan.

Ketidakpercayaan diri elite umat ini berdampak pada hilangnya keteladanan dan goncangnya pegangan. Yang semua itu menimbulkan gempa ketidakpercayaan diri yang massif. Kita berharap para pemimpin umat untuk menyadari kenyataan ini dan kembali ke tugas sucinya masing-masing. Hal ini penting bagi terbangunnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir batin.

Riclefs sudah mengingatkan proses dialektis tiada henti untuk menjadi Islam Indonesia. Tak perlu ada yang dipertentangkan. Itu merupakan proses ber-Islam yang khas Indonesia. Namun yang penting dicatat adalah peringatan Ricklefs tentang hadirnya benih yang sejak awal memang tak menganggap Islam sebagai gagasan yang benar bagi negeri ini. Hal ini nyata dan tetap ada. Biarlah itu sebagai kewajaran. Itu menjadi semacam pengingat untuk selalu eling lan waspodo.

Nasihin Masha
REPUBLIKA, 28 Februari 2014