Dilema Pembaruan Pemikiran Islam

Polemik cukup sengit antara Grand Sheikh Al-Azhar Prof Dr Ahmad Thayyib dengan Rektor Universitas Kairo Prof Dr Muhammad Utsman al-Khasyt di forum konferensi internasional tentang pembaruan pemikiran Islam pada 27-28 Januari 2020 terus berbuntut sampai saat ini.

Polemik terus berlanjut antara kubu pendukung dan kontra Al-Azhar di berbagai media di Mesir, khususnya di harian Al-Ahram yang merupakan harian terkemuka di negara itu.

Kubu kontra Al-Azhar adalah para cendekiawan Mesir yang sebagian besar berasal dari Universitas Kairo, khususnya dari Fakultas Filsafat dan Sastra Arab. Maka, pertarungan pemikiran Islam antara kubu Universitas Al-Azhar dan kubu Universitas Kairo bisa disebut pula pertarungan antara kubu tradisionalis dan kubu liberalis.

Pertarungan itu menjadi polemik klasik yang sesungguhnya sudah terjadi sejak awal abad ke-20 di Mesir, tetapi ternyata tidak selesai sampai hari ini.

Polemik bertumpu pada isu cara pandang terhadap turats Islam atau khazanah Islam yang merupakan peninggalan ilmu-ilmu keislaman yang berkembang pada saat kejayaan Islam mulai abad ke-7 M hingga abad ke-14 M.

Kubu Al-Azhar masih berpegang teguh bahwa khazanah Islam itulah yang membawa kejayaan bangsa Arab selama tujuh abad hingga mencapai Andalusia (Spanyol sekarang) dan China. Maka, pembaruan harus dilakukan atas khazanah Islam, yakni dengan mempertahankan yang baik dan membuang yang buruk, bukan mencampakkan seluruhnya.

Khazanah Islam yang dianggap masih relevan dengan masa sekarang bisa diintegrasikan dengan ilmu-ilmu modern. Universitas Al-Azhar sendiri sejak tahun 1961 melakukan pembaruan dengan menghadirkan fakultas-fakultas umum di lingkungan Universitas Al-Azhar, seperti Fakultas Kedokteran, Farmasi, Perdagangan, dan Pendidikan.

Adapun kubu Universitas Kairo lebih progresif, yakni memandang khazanah Islam hanyalah produk para ulama dan cendekiawan Muslim pada era kejayaan Islam.

Maka, khazanah Islam tidak lebih merupakan bagian dari ilmu humaniora yang hanya sesuai dengan zamannya sehingga kini harus dilakukan perombakan besar atau bahkan diganti dengan ilmu-ilmu modern karena sudah ketinggalan zaman.

Kubu Universitas Kairo juga mendengungkan tentang keharusan lebih menggunakan pendekatan rasionalitas dan kontekstual dalam memahami teks-teks kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, serta khazanah Islam itu sendiri.

Gerakan kubu Universitas Kairo menjadi antitesa terhadap hegemoni pendekatan tekstualitas dan dogmatis dalam memahami teks-teks kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi SAW serta khazanah Islam.

Ada tiga peristiwa besar dalam sejarah modern Arab yang menggerakkan polemik tentang isu pembaruan pemikiran Islam. Pertama, kekalahan bangsa Arab dalam perang Arab-Israel tahun 1967 yang menyebabkan wilayah Arab yang sangat luas jatuh di bawah pendudukan Israel, seperti Gurun Sinai di Mesir, Dataran Tinggi Golan di Suriah, serta Tepi Barat dan Jalur Gaza, termasuk kota Jerusalem Timur yang terdapat Masjid Al-Aqsha dan merupakan tanah suci ketiga umat Islam setelah kota Makkah dan Madinah.

Jatuhnya Masjid Al-Aqsha ke tangan Israel tahun 1967, disetarakan dengan lepasnya Andalusia dari tangan bangsa Arab pada tahun 1492 dan dianggap dua simbol kemunduran bangsa Arab.

Kedua, peristiwa serangan teroris 11 September 2001 atas kota New York dan Washington DC yang diduga kuat dilakukan oleh pengikut tanzhim Al-Qaeda.

Ketiga, revolusi rakyat Arab tahun 2011 yang dikenal dengan sebutan Musim Semi Arab di Mesir, Tunisia, Libya, Suriah, dan Yaman. Revolusi rakyat Arab itu terus berlanjut sampai tahun 2019-2020 di Lebanon, Irak, Sudan, dan Aljazair.

Setelah kekalahan bangsa Arab dalam perang Arab-Israel tahun 1967, muncul dua diskursus tentang penyebab kekalahan tersebut. Pertama, kekalahan itu disebabkan bangsa Arab tidak komitmen atau menanggalkan ajaran agama Islam yang pernah membesarkannya.

Kedua, bangsa Arab sangat terlambat atau gagal mengintegrasikan diri dengan ilmu dan teknologi modern sehingga kalah dari Yahudi dalam perang tahun 1967.

Terjadinya peristiwa serangan teroris 11 September 2001 semakin menguatkan munculnya diskursus tentang fenomena semakin tertinggalnya peradaban bangsa Arab dari bangsa lain.

Peristiwa 11 September 2001 itu, mengantar pada terjadinya kesadaran tentang begitu bersemainya gerakan radikal di dunia Arab dan Islam, dengan personifikasi tanzhim Al-Qaeda yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

Kini, meletupnya Musim Semi Arab dari tahun 2010-2011 hingga 2019-2020 yang memorakporandakan sistem negara bangsa di dunia Arab, semakin kuat saja memunculkan diskursus tentang negara gagal di dunia Arab akibat jumudnya situasi dan kondisi semua sektor kehidupan di kawasan itu.

Meletupnya Musim Semi Arab tersebut juga dipandang sebagai gagalnya ideologi nasionalisme Arab membangun negara bangsa yang modern dan membawa kesejahteraan rakyatnya.

Peristiwa kekalahan dalam perang tahun 1967, kemudian serangan teroris 11 September 2001, hingga meletupnya Musim Semi Arab tahun 2019-2020 menjadi rangkaian mata rantai fenomena kemunduran bangsa Arab dalam sejarah modern bangsa Arab, persisnya pada abad ke-20 M dan awal abad ke-21 M.

Tak pelak, akhir-akhir ini kencang lagi suara tentang keharusan segera melakukan pembaruan pemikiran Islam agar bangsa Arab bisa cepat bebas dari kemundurannya.

Suara tersebut semakin kencang bersamaan dengan lahirnya kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang sempat mendeklarasikan negara khilafah dari kota Mosul, Irak pada Juni 2014.

Cukup kuat pula suara yang menyerukan agar dilakukan pembaruan kurikulum pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi di lembaga-lembaga pendidikan yang terkenal sebagai basis pendidikan Islam, seperti Al-Azhar di Mesir, Al-Zaytuna di Tunisia, dan Al-Qarawiyyin di Maroko.

Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib dan Paus Fransiskus.

Di Mesir, Al-Azhar yang dikenal basis pemikiran tradisionalis justru menjadi lokomotif gerakan pembaruan pemikiran Islam melalui berbagai konferensi yang digelarnya dengan mengusung tema pembaruan pemikiran Islam.

Bahkan telah digelar pertemuan historis antara Pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Februari 2019.

Pertemuan historis yang digagas Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed al-Nahyan itu melahirkan dokumen bersejarah tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan, guna menangkal radikalisme dan terorisme.

Pemerintah Mesir dibawah Presiden Abdel Fattah el-Sisi sangat mendorong dan berharap Al-Azhar menjadi lokomotif pembaruan pemikiran Islam, mengingat Al-Azhar sebagai pemegang otoritas pendidikan agama di Mesir.

Apalagi Pemerintah Mesir memandang Al-Azhar memiliki perangkat pendidikan kuat dan mengakar, mulai dari pusat hingga perdesaan sehingga bisa menjadi ujung tombak yang efektif melawan gerakan radikal di seantero Mesir.

Di tengah harapan yang kuat terhadap gebrakan Al-Azhar dalam proyek pembaruan pemikiran Islam itu, diharapkan terjadi rekonsiliasi atau titik temu konsep pemikiran pembaruan pemikiran Islam, yakni antara kubu universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo yang bisa dijadikan kiblat dan panutan di dunia Arab dan Islam.

Pertarungan berlarut-larut yang sesungguhnya banyak membuang energi ini hanya membuat dunia Islam terus mengalami stagnasi, untuk tidak mengatakan kemunduran.

Dalam sejarah, Mesir telah tercatat sebagai pionir gerakan pembaruan pemikiran Islam sejak abad ke-19, seperti era Rifa'a al-Tahtawi (1801M-1873M), Jamal al-Din al-Afghani (1838M-1897M), Muhammad Abduh (1849M-1905M), dan Rasyid Ridla (1865M-1935M).

Musthafa Abd Rahman,
Wartawan senior Kompas
KOMPAS, 14 Februari 2020

Kandasnya Arus Demokrasi di Dunia Arab

Aljazair, Kamis (12/12/2019), menggelar pemilu presiden demokratis pertama sejak aksi kudeta militer yang dipimpin Menteri Pertahanan Houari Boumediene atas pemerintah sipil Presiden Ben Bella pada 1965.

Pemilu presiden demokratis pertama setelah 44 tahun ini berkat unjuk rasa rakyat yang berhasil menggulingkan Presiden Abdelaziz Bouteflika pada 2 April lalu.

Sangat diharapkan penyelenggaraan pemilu di Aljazair itu segera mengantarkan negara Arab di Afrika utara tersebut bisa mengikuti jejak Tunisia. Tunisia saat ini menjadi satu-satunya negara Arab yang berhasil membangun sistem demokrasi pascagerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) tahun 2011.

Negara Arab lain yang dilanda gerakan Musim Semi Arab tidak hanya gagal membangun sistem demokrasi, tetapi malah terjerumus ke dalam perang saudara, seperti Suriah, Libya, dan Yaman. Adapun Mesir kembali dikontrol militer setelah gagal membangun sistem demokrasi.

Sementara rakyat Lebanon dan Irak kini sedang berjuang membangun sistem demokrasi yang lebih modern. Ini setelah model demokrasi pembagian kekuasaan berdasarkan latar belakang sekte dan mazhab agama gagal membawa kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Belum lagi bicara tentang sistem monarki mutlak yang bercokol sangat kuat di dunia Arab, seperti negara-negara Arab kaya di Teluk, plus Jordania dan Maroko. Padahal, di negara-negara maju, sistem monarki mutlak sudah ditinggal lama dan diganti dengan sistem monarki konstitusional yang lebih demokratis, seperti di Inggris, Belanda, dan negara-negara Eropa Skandinavia.

Akibat gagalnya semua negara Arab yang dilanda gerakan Musim Semi Arab, kecuali Tunisia, membangun sistem demokrasi dan juga masih bercokolnya sistem monarki mutlak di dunia Arab, diskursus tentang hubungan Arab dan demokrasi tidak henti-hentinya menjadi polemik di kalangan cendekiawan Arab dan internasional.

Di kalangan cendekiawan kini muncul stigma cukup kuat bahwa demokrasi bertentangan dengan kultur bangsa Arab atau antara demokrasi dan bangsa Arab ibarat minyak dan air yang tidak bisa bercampur.

Bahkan, beberapa tahun lalu pernah sempat santer juga diskursus tentang pertentangan hubungan Islam dan demokrasi. Namun, dengan keberhasilan proses demokrasi di negara-negara besar berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, dan Senegal, terpatahkan stigma mempertentangkan hubungan Islam dan demokrasi.

Akan tetapi, diskursus yang mempertentangkan hubungan Arab dan demokrasi masih cukup kuat sampai saat ini. Bangsa Arab pun kini disebut bangsa paling terbelakang dalam konteks budaya kehidupan politik dan demokrasi.

Negara-negara Afrika yang selama ini sering disebut paling terbelakang justru memiliki budaya kehidupan politik dan demokrasi lebih maju daripada dunia Arab yang pernah menjadi bangsa paling maju pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Banyak negara Afrika saat ini yang proses kehidupan demokrasinya berjalan sangat mulus, seperti Tanzania, Uganda, Kenya, Senegal, Nigeria, Afrika Selatan, Niger, Mali, Angola, Zimbabwe, Zambia, Etiopia, dan Namibia.

Banyak pakar terus mencari faktor mengapa demokrasi sulit diterapkan di dunia Arab sehingga muncul stigma kuat bahwa Arab dan demokrasi bertentangan.

Pakar pada pusat Al-Ahram untuk kajian politik dan strategis yang bermarkas di Kairo, Mesir, Dr Atef Saadawi, mengatakan, gagalnya demokrasi di dunia Arab disebabkan banyak faktor, yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Menurut Saadawi, yang utama sebagai penyebab gagalnya demokrasi di dunia Arab dari sekian faktor tersebut adalah sosial, budaya, dan ekonomi.

Ia menyebut, ada negara Arab yang diterpa Musim Semi Arab dan kemudian berhasil membangun demokrasi, tetapi proses demokrasi itu segera ambruk akibat lemahnya budaya demokrasi para pemimpin dan rakyat negara Arab tersebut.

Saadawi menawarkan solusi agar dilakukan reformasi komprehensif yang meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama supaya secara bertahap lahir generasi yang menerima atau berkultur demokratis.

Pakar urusan gerakan Islam politik asal Mesir, Dr Ahmed Abou al-Ata, mengatakan, problem besar yang dihadapi arus demokrasi di dunia Arab adalah banyaknya gerakan Islam politik yang belum beradaptasi dengan dunia modern.

Menurut Ata, hanya Partai Ennahda di Tunisia dari gerakan Islam politik di dunia Arab yang sudah sangat modern sehingga berandil besar bagi suksesnya proses demokrasi di Tunisia.

Adapun gerakan Islam politik lain, selain Partai Ennahda, masih kuat membawa pandangan politik yang jauh dari semangat modern dan kekinian. Sebaliknya, gerakan itu mengusung paham radikalisme dan pada gilirannya berandil menggagalkan proses demokrasi di negara-negara Arab yang dilanda Musim Semi Arab tahun 2011.

Ata menyebut, solusi utama untuk mengatasi problem gagalnya demokrasi di dunia Arab adalah mengatasi problem ekonomi sebagai pintu masuk atau menciptakan kesejahteraan dan keadilan dahulu. Setelah problem ekonomi terselesaikan, akan mudah masuk ke pintu penyelesaian isu politik dan agama.

Ata menekankan, penyebab meledaknya unjuk rasa rakyat di dunia Arab sejak tahun 2011 sampai 2019 saat ini sesungguhnya ekonomi karena semua rezim di dunia Arab, kecuali negara Arab kaya Teluk, gagal mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Dari problem ekonomi segera menular dengan mudah dan cepat ke isu politik.

Baik Saadawi maupun Ata menyebut, problem dunia Arab tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tetapi butuh paket program solusi jangka menengah dan panjang yang meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama untuk mengatasi problem dunia Arab saat ini.

Selain itu, menurut dua pakar politik asal Mesir itu, reformasi komprehensif di dunia Arab harus berasal dari inisiatif dan kehendak elite dan rakyat sekaligus atau menjadi program nasional yang disepakati bersama.

Tanpa ada kehendak dari kedua belah pihak atau kehendak rakyat saja, hal itu hanya akan membawa perang saudara, seperti yang terjadi di Suriah, Libya, dan Yaman saat ini.

Oleh karena itu, jalan masih panjang menuju tertanamnya budaya demokrasi di dunia Arab dan proses itu harus dimulai dari sekarang. Jika tidak segera mulai melakukan proses penanaman budaya demokrasi dengan segala syarat-syaratnya, bangsa Arab bisa semakin tertinggal, bahkan lebih tertinggal dibandingkan sejumlah bangsa di Afrika.

Musthafa Abd Rahman,
Wartawan Senior Kompas
KOMPAS, 13 Desember 2019